PRAKTEK PERCALOAN

25 11 2008

Ketika kita hendak berpergian antar kota entah naik kapal laut, kapal terbang, kereta api, bus dan kendaraan umum lainnya persediaan tiket terbatas karena permintaan calon penumpang melebihi kapasitas kursi yang tersedia, maka yang muncul adalah tawaran seseorang untuk mendapatkan tiket dengan cepat tentu dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga resmi. Masyarakat memberikan predikat orang yang menawarkan tiket tersebut sebagai calo.
Membeli tiket dengan calo pasti jauh lebih mahal bisa 30%, 50%, 75% bahkan 100% atau 200 % dari harga resmi. Kondisi fluktuasi harga versi calo tergantung dari kemampuan calon penumpang bernegosiasi dan kondisi permintaan calon penumpang. Jika calon penumpang banyak dan kursi sedikit maka harga akan semakin melambung.
Calo tiket kendaraan umum ini berkeliaran di terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan ketika terjadi peak season atau musim bepergian seperti pada saat liburan. Karena kebutuhan masyarakat yang mendesak dan dalam waktu yang bersamaan, kemudian dari jumlah kendaraan umum yang tersedia terbatas dan ditambah pula banyak penggaguran, maka praktek percaloan tiket kendaraan umum tak dapat dihindari. Praktek percaloan akan melonjak tajam manakala liburan Idhul Fitri datang (tradisi mudik) sehingga menjadikan hari-hari Lebaran merupakan puncak bepergian nasional bagi masyarakat Indonesia. Bagi calo tiket angkutan umum, lebaran merupakan saat rejeki tahunan datang. Biasanya percaloan seperti ini ada kerjasama antara calo dan pihak oknum pengelola angkutan umum.
Pemerintah sudah berusaha menekan praktek percaloan ini syukur-syukur dapat dihapuskan, namun tetap saja tidak dapat diberantas tuntas. Upaya pemerintah menghimbau untuk tidak membeli tiket dari calo, sistem pembelian tiket dengan menunjukkan kartu identitas (KTP) sampai kepada upaya memberikan hadiah bagi yang bisa menangkap calo, ternyata tidak banyak membawa hasil karena sama-sama butuhnya. Masyarakat butuh pergi secara bersamaan, tapi kursi/kendaraan umum terbatas, maka yang ada praktek percaloan. Kapan praktek percaloan kendaraan umum tidak ada lagi?. Jawabnya sih mudah, tapi sulit mewujudkannya, yakni jika tradisi bepergian pada saat yang sama (seperti lebaran) tidak terjadi, jika untuk membeli tiket tidak kesulitan, jika tempat duduk kendaraan umum sama atau lebih banyak dari calon penumpang, atau jika lapangan kerja yang lebih terhormat sudah tersedia, atau jika SDM mempunyai ketrampilan/keahlian tertentu yang lebih dari sekedar sebagai calo. Namun kapan ini akan terwujud?. Entahlah, yang jelas profesi calo tiket angkutan umum tampaknya menjanjikan lihatlah seperti di Stasiun KA Gambir calo semakin banyak saja.

*

Jika berbicara praktek percaloan tiket kendaraan umum adalah hal yang biasa, maka masyarakat dibuat terkejut dan menjadi terheran-heran kalau ternyata di DPR sebagai lembaga terhormat terjadi juga praktek percaloan. Seperti apa percaloan di DPR itu?. Apa sama dengan percaloan tiket angkutan umum seperti calo tiket KA?.
Bermula dari adanya dana bantuan bencana alam untuk sejumlah daerah yang diproses di DPR. Daerah yang akan mendapat kucuran dana sudah menunggu akan dapat dana bantuan, ternyata tidak kunjung datang. Agar dana cepat cair maka ada sejumlah oknum (diduga ada anggota dewan) yang bersedia memperjuangkan dengan minta imbalan lebih dulu kepada pejabat daerah (bupati/walikota/gubernur) dan kepala daerah yang diminta juga bersedia mengeluarkan dana duluan kepada oknum tersebut yang memang dapat dipercaya. Oknum inilah yang melakukan lobi-lobi untuk memuluskan agar dana disetujui oleh DPR (panitia anggaran) dan cepat terealisasikan. Oknum atau yang sibuk memuluskan atau mengawal anggaran dengan lobi-lobinya dari awal hingga cair inilah yang dikatakan melakukan praktek percaloan di DPR. Onum-oknum tersebut dapat berasal dari luar anggota DPR dapat juga anggota DPR.
Nah, kalau seperti itu yang terjadi maka perbuatan oknum tersebut bukan calo tetapi perantara alias broker. Lalu apa bedanya calo dan broker?. Terhadap keduanya, ada yang berpendapat menyamakan, ada juga yang membedakannya. Bagi yang menyatakan tak ada bedanya antara calo dan perantara karena sama-sama hanya bermodal abab alias mulut melulu untuk mendapatkan uang. Tapi bagi mereka yang menyatakan keduanya berbeda mempunyai dalih bahwa percaloan terjadi dalam proses jual beli dan seringkali calo juga bermodal, misalnya dalam jual beli tiket kendaraan umum, katakanlah tiket kereta api, kadang calo membeli tiket lebih dulu kemudian dijual lagi dengan harga yang selangit. Dan tidak ada batas minimal dan maksimal terhadap keberuntungan dari jasa mulut tersebut. Hal ini berbeda dengan broker atau perantara yang umumnya berlaku persentase dari nilai yang diperjuangkan, misalnya 10%, 5%, 2,5% dan sebagainya.
Adanya praktek percaloan atau broker di DPR memberi indikasi bahwa lembaga tinggi Negara yang satu ini tidak pernah lepas dari berita miring dan menambah panjang daftar perilaku negative yang semakin memperburuk citra wakil rakyat.

*
Sudahlah, tidak perlu dikupas persamaan dan perbedaan antara calo dan broker. Yang penting ditekankan dan patut mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh di sini adalah bahwa fenomena kehadiran kedua “profesi” tersebut berangkat dari sulitnya dan repotnya mendapatkan pelayanan publik yang mudah, tepat waktu dan nyaman dari pemerintah. Mengapa situasi birokrasi pelayanan publik di negeri yang dikenal keramahtamahannya ini masih amburadul? Jawaban yang mudah diberikan adalah karena semua bentuk pelayanan publik di negei ini masih dalam keterbatasan, terbatas SDM yang bermutu baik intelektualnya dan mentalnya, terbatas anggaran, terbatas sarana, terbatas aturan yang berkualitas dan sistem yang belum standard alias berubah-rubah, belum terukur dalam memberikan pelayanan, aroma nepotisme sangat menyengat, subyektivitas masih dominant, maka akibatnya menjadikan birokrasi pelayanan publik menjadi berbelit-belit.
Langkah strategis untuk mengurangi penyakit birokrasi yang sudah kronis tersebut antara lain dengan melakukan penataan ulang (reformasi) dalam tubuh birokrasi dan memperbaiki sistem penggajian para PNS. Gaji PNS yang tidak cukup untuk hidup sebulan dan memenuhi kebutuhan keluarga (biaya sekolah, biaya sosial, rekreasi dll.) memaksa para PNS untuk mencari seseran. Bagi yang mempunyai peluang karena jabatannya maka seseran akan didapat dari jabatannya. Bagi yang tak mempunyai peluang mereka akan cari obyekan di luar kantor, mungkin jadi tukang ojek, jualan, makelar dan sebagainya yang berarti akan menganggu pekerjaan utamanya. Jika gaji para PNS memadai dan ada yang ditabung Isyaa Allah tindakan korup akan berkurang bahkan akan hilang karena pendorong utama korup adalh kebutuhan tidak tercukupi secara layak dari gaji yang didapatnya.
Selain system penggajian, hal yang tak kalah penting, khususnya yang terjadi di DPR, adalah perlunya ada pengawasan khusus terhadap kinerja DPR dari masyarakat yang peduli untuk itu (Parlement Watch). Pada awal reformasi bergulir, khususnya setelah Pemilu 1999, dalam masyarakat ada keinginan kuat dan bahkan sudah ada yang dideklarasikan dengan upacara yang megah dan semangat yang menggebu untuk membentuk Parlemen Watch. Namun semangat sekedar semangat, hangat-hangat tahi ayam, aktivitas parlemen watch tak terdengar suaranya sama sekali. Budaya kita lebih kepada seremonial, rame-rame ketika dideklarasikan, begitu harus bekerja maka memilih minggir atau menjauh. Mereka juga mengaku sulit mencari sumber dana untuk operasional. Akibatnya parlemen watch hanya kenangan dalam euforia reformasi!. Untuk itu saya menghimbau bagi yang uangnya berlimpah dan peduli terhadap perbaikan kondisi bangsa, sumbangkannlah kepada LSM/masyarakat yang mempunyai kepedulian kuat untuk ikut memikirkan Negara akan tetapi tidak mempunyai sumber dana. Jika sumber dana berasal dari pihak asing ada kemungkinan mereka akan meminta imbalan baik secara langsung maupun terselubung.

*
Praktek percaloan di lembaga publik mungkin saja tidak hanya di DPR (legislatif) akan tetapi ada kemungkinan sangat besar juga terjadi di lembaga eksekutif dan yudikatif baik di pusat maupun di daerah. Ibarat gunung es, yang terjadi di DPR hanya puncaknya yang menjembul ke luar. Konon praktek percaloan di lembaga yudikatif jauh lebih semarak dan bahkan terjadi jual beli perkara, namun belum ada yang berani berteriak untuk mengusutnya. Pokoknya, lembaga pemerintah yang banyak berurusan dengan publik dan didatangi publik di situ akan muncul percaloan!. Mudah-mudahan Negara kita tidak disebut Negara Calo karena banyaknya praktek percaloan!.

Jakabaring, 21 September 2005.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: