PILKADA LANGSUNG YANG MENUNAI PROTES

25 11 2008

Oleh : Joko Siswanto

Kata orang, politik tanpa gejolak dan konflik bukan politik dan ibarat masakan kurang garam, hambar. Ya, hakekat politik adalah konflik tetapi konflik yang terlembaga, konflik yang menggunakan etika, konflik yang berbudaya, konflik yang tidak memendam demdam, konflik yang membawa kemajuan, konflik yang menjadikan bertambah cerdas. Jadi, bukan konflik yang merugikan apalagi konflik yang membuat rakyat menjadi antipati dan trauma berpolitik.
Pilkada langsung adalah peristiwa politik di tingkat lokal, pelaksanaan demokrasi di tataran daerah. Pilkada memang arena konflik yang terlembaga karena rebutan kekuasaan kursi kepala daerah. Kekuasaan merupakan salah satu nilai politik yang paling menjadi incaran setiap orang. Siapa yang akan menunduki kursi kepala daerah terbayang semua kebutuhan akan terpenuhi. Wajar jika dalam proses rebutan kekuasaan tersebut masing-masing peserta berusaha mati-matian dan rela mengorbankan harta bendanya untuk mendapatkannya dengan menempuh berbagai cara. Oleh karena itu, bukan hal aneh dan sangatlah wajar jika didalam proses pilkada tidak dapat dihindari terjadinya konflik baik antar kandidat, dengan penyelenggara, antar pendukung, pemilih dan calon, panwas dan kandidat dan sebagainya.
Sebagai suatu peristiwa politik yang baru, pilkada langsung yang baru pertama kali digelar dalam sejarah sistem politik Indonesia, di sejumlah daerah di Bulan Juni 2005 tidak dapat dilepaskan dari hiruk pikuk dinamika politik “pesta demokrasi lokal” dari yang bersakala tegangan rendah, tegangan tinggi sampai yang benar-benar mengerikan karena sudah terjadi amuk massa atau anarkhis yang membawa korban harta benda sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu sejumlah kantor pemerintah termasuk Kantor KPUD luluh lantak dibakar massa. Demikian juga amuk massa yang terjadi di Kota Surabaya dimana ruang kerja ketua DPRD porak poranda dihancurkan massa, di Kabupaten Sukoharjo Jateng, Kabupaten Gowa Sulsel, Kabupaten Poso dan sebagainya.
Pertanyaan yang patut dilontarkan adalah mengapa pilkada langsung begitu banyak menimbulkan persoalan dan menunai protes serta memunculkan perilaku politik masyarakat yang anarkhis Apakah politik tidak dapat berjalan tanpa harus menimbulkan suasana yang menakutkan?.
Berikut beberapa catatan yang sempat penulis kumpulkan sebab-sebab masyarakat atau pasangan calon melakukan protes atau melakukan gugatan hukum yang terjadi pada waktu Pilkada.
1. Administrasi pilkada yang belum tertib khususnya yang menyangkut tentang pendataan pemilih. Sejumlah warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Mereka yang merasa haknya tidak diakomodir dan merupakan pendukung berat calonnya sangat kecewa, maka mereka protes dan demonstrasi di kantor KPUD untuk melampiaskan kekecewaannya. Hal ini seperti terjadi di Kabupaten Ogan Ilir khususnya di warga di Kecamatan Tanjung Raja berdemo karena tidak masuk dalam daftar calon tetap pemilih. Demikian juga di Kabupaten OKU. Bedanya, KPUD OI tidak mengakomodir tuntutan warga tetapi di OKU diakomodir setelah mendengar dan memperhatikan pendapat Muspida dan dinamika yang terjadi di lapangan. Masyarakat umumnya tidak mengetahui proses pendataan dan pemutakhiran data pemilih. Mereka hanya tahu bahwa penyelenggara pilkada adalah KPUD maka mereka pun melakukan unjuk rasa ke KPUD.
2. Calon pasangan kepala daerah terindikasi oleh masyarakat berijazah palsu, tetapi tetap diloloskan oleh KPUD. Ijasah adalah salah satu persyaratan admnistrasi pendaftaran calon pasangan kepala daerah yang paling rawan mendapat sorotan masyarakat. Mereka yang menghembuskan isu ini biasanya bekas teman dekat yang mengetahui perjalanan hidupnya termasuk kapan mereka sekolah, dimana bersekolah, kapan lulus dan sebagainya. Mantan teman dekat tersebut menjadi pendukung lawan politiknya atau memposisikan pihak yang netral tetapi ingin menegakkan kebenaran dan kejujuran maka berani berteriak bahwa calon tertentu tidak berijasah secara legal. Contoh; calon Bupati Kabupaten OKU Selatan yang dilaporkan ke polisi karena dituding berijasah palsu oleh lawan politiknya, calon Bupati Ogan Ilir yang juga sedang diproses oleh polisi karena dilaporkan masyarakat berijasah aspal. Berkaitan dengan persoalan ijasah ini, wewenang KPUD hanya sebatas mengecek secara administrative. Sepanjang yang bersangkutan mampu menunjukkan ijasah asli dan fotocopy dari yang berwenang, maka persyaratan ijasah dinilai cukup. Paling jauh KPUD melakukan pengecekan di instansi yang berwenang mengeluarkan ijasah atau yang melegalisasi ijasah. KPUD tidak akan menelusuri apakah ijasah yang didapat melalui proses yang wajar atau tidak, bukan wewenang KPUD.
3. Adanya tuduhan atau saling tuduh politik uang atau permainan yang tidak jujur dari pasangan calon sehingga masyarakat menuntut pilkada ulang. Politik dan uang memang sulit untuk dipisahkan. Politik uang yang dimaksudkan adalah bahwa pasangan calon atau tim kampanyenya memberikan sesuatu kepada pemilih (uang dsb) agar pemilih bersedia mencoblos pasangan calon yang telah memberikan sesuatu (uang) tersebut. Politik uang ini pada umumnya sulit dibuktikan karena pihak yang dituduh dapat berkeliat dengan dalih bahwa yang dilakukan bukan politik uang (money politic) akan tetapi biaya politik (political cost). Biaya politik diberikan kepada kader-kadernya dan kaki tangannya untuk biaya transport, makan dan sebagainya, jadi bukan politik uang. Dan suatu kenyataan selama pemilu legislative sepanjang sejarah pemilu di Indonesia atau dalam pilkada yang dipilih oleh DPRD belum pernah ada politik uang yang terbukti apalagi sampai dapat menggagalkan hasil pemilihan.
4. Adanya tuduhan aparat pemerintah yang tidak netral atau berpihak kepada pasangan calon tertentu. Dalam pemilu dan pilkada aparat pemda dari kepala desa sampai pejabat struktural dalam jabatan negeri dan mereka yang bersatatus PNS harus bersikap netral atau paling tidak untuk tidak secara mencolok berperilaku memihak kepada salah satu pasangan calon kendatipun mempunyai idola yang diunggulkan. Memang sulit untuk benar-benar dapat netral 100% apalagi sang calon kepala daerah adalah atasannya atau bekas atasannya yang meminta untuk membantunya. Kadang tidak bisa dihindari adanya perang batin dalam diri aparat tersebut. Di sisi lain sebagai aparat pemerintah harus netral, tetapi di pihak lain sang calon kepala daerah adalah atasannya atau mantan atasaanya yang minta dukungan untuk membantu memenangkan pemilihan. Apalagi calon tersebut memberi iming-imning kalau terpilih akan diberikan jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi. Mereka yang tidak pandai berperilaku bijak, maka akan terperosok untuk bersikap tidak netral. Jika tidak netralnya ini sangat kentara maka akan diprotes oleh pasangan calon lain atau oleh masyarakat dan ini bisa berakibat fatal sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas dimana seorang camat di Muara Lakitan didemo warga karena tidak netral sehingga masyarakat menuntut penghitungan dan pemilihan ulang.
5. Adanya pencurian start kampanye juga dapat menjadi pemicu terjadinya protes terhadap pilkada. Kampanye sebagai upaya pasangan calon atau timnya untuk mempengaruhi pemilih agar mau mendukungnya dibatasi oleh kurun waktu tertentu. Jika belum waktunya kampanye para pasangan calon berkampanye maka dapat dikatakan melanggar kampanye dengan istilah dalam masyarakat mencuri start kampanye. Lembaga yang berkepetingan bertindak adalah Panitia pengawas pilkada. Jika Panwas lambat bertindak maka masyarakat atau pasangan calon akan protes dan ini banyak terjadi. Ada kesan Panwas baru bertindak setelah diprotes masyarakat atau pasangan calon yang merasa dirugikan.
6. Pasangan calon dieliminasi oleh KPUD namun parpol yang mengusung tidak terima atas pencoretan tersebut. Hal ini dilakukan KPUD kemungkinan tidak memenuhi persyaratan administrasi atau dukungan.

Jakabaring, 2 Juni 2005


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: