BANTUAN LANGSUNG TUNAI

25 11 2008

Selama sejarah pemerintahan di Indonesia baru pasangan Presiden SBY-JK yang memberikan uang tunai langsung kepada rakyatnya yang dinilai miskin. Sungguh luar biasa!. Uang tunai yang dikemas dengan istilah Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu rakyat yang masuk kriteria miskin menurut versi pemerintah akibat kenaikan harga BBM yang naik di atas 100%. Besar bantuan Rp.100 ribu per KK per bulan selama satu tahun yang diterimakan setiap tiga bulan sekali.
Tentu saja bantuan tersebut disambut gembira oleh rakyat yang masuk kriteria miskin. Namun tidak demikian bagi para pengamat ekonomi dan sosial politik yang tidak semuanya sepaham dan setuju terhadap kebijakan BLT tersebut. Bagi yang tidak setuju beberapa alasan dikemukakan antara lain bahwa BLT menjadikan masyarakat akan bersikap malas, mendidik mental pengemis, hanya untuk tutup mulut agar rakyat tidak protes atau berontak, membuat peluang untuk pemerataan KKN, akan terjadi salah sasaran yang diberi BLT, tidak akan dapat mengatasi kemiskinan, dan sebagainya. Bagi mereka yang setuju adanya BLT berpendapat sudah seharusnya pemerintah membantu rakyat miskin dengan uang tunai karena untuk mendongkrak daya beli rakyat miskin, tanpa ada BLT tidak akan ada penyebaran uang puluhan bahkan ratusan milyar beredar di daerah dan pedesaan yang berarti ini menggairahkan roda perekonomian di masyarakat, dan sebagainya.
Terlepas dari yang setuju dan tidak setuju terhadap program BLT, pemerintah sudah berusaha untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program. Jaman Orde Baru bebagai bentuk bantuan disebar ke masyarakat entah dengan baju kredit lunak seperti KCK, KIK, KMKP. dana bergulir, program padat karya, bantuan IDT (Inpres Desa Tertinggal), bantuan beras miskin (raskin) dan lain-lain yang semuanya ditujukan kepada masyarakat miskin agar mampu berdiri secara ekonomi sehingga kehidupannya akan lebih sejahtera daripada sebelumnya. Selain bantuan yang memang untuk membantu daya beli masyarakat, diharapkan bantuan yang bersifat kredit lunak dapat perangsang usaha-usaha kecil yang lebih produktif. Namun, program-program tersebut tidak mengurangi jumlah rakyat miskin dan justru semakin bertambah akibat kebijakan kenaikan BBM yang berdampak kepada kenaikan harga kebutuhan hidup dan semakin rendahnya daya beli masyarakat.
Sekarang, bantuan yang diberikan kepada rakyat/keluarga miskin (gakin) berupa uang tunai langsung. Bantuan tahap pertama yang telah diterimakan ternyata menuni protes dari berbagai pihak khususnya yang menyangkut pendataan rakyat yang tidak akurat.(salah sasaran). Berbagai kejadian anarkhis mewarnai penerimaan BLT ini. Mereka yang tidak puas akan pendataan (merasa miskin tetapi tidak terdata, yang mampu justru mendapat kartu BLT) mengamuk dengan sasaran kantor desa, kepala desa, ketua RT. Dan ketika berlangsung pembagian uang di Kantor Pos sejumlah penerima meninggal dunia karena kelelahan dan berdesakan dalam antrean. Meskipun dalam suasana ibadah puasa, dan sebagian besar yang menerima bantuan adalah beragama Islam, ternyata puasa tidak mampu meredam kemarahan mereka. Mengapa bisa begitu?
Pertama, BPS yang bertanggung jawab atas pendataan penduduk miskin tidak belajar pada pendataan P4B untuk kepentingan Pemilu 2004. Hasil P4B tidak akurat, banyak rakyat pemilih yang tidak terdaftar, di sisi lain mereka yang sudah meninggal dunia justru terdaftar, dan sebagainya. Akibatnya KPU menunai protes dari berbagai kalangan khususnya mereka yang dirugikan seperti pemilih, parpol, calon dan sebagainya. bertindak ceroboh dan kurang sungguh-sungguh. Petugas P4B tidak semua langsung terjun ke lapangan dengan melibatkan Ketua RT, tetapi hanya mengambil data (arsip KK) di kelurahan atau di kecamatan. Tampaknya kesalahan seperti P4B terulang kembali pada pendataan keluarga miskin yang akan menerima BLT. Petugas BPS dalam mendata berjalan sendiri tanpa menggandeng Ketua RT. Akibatnya, banyak data yang salah. Yang miskin tidak terdata, yang tidak masuk kriteria miskin justru terdata dan mendapat bantuan.
Kedua, kriteria miskin kurang dipahami masyarakat karena kurangnya sosialisasi. Jika kriteria miskin mudah dan jelas diketahui masyarakat, maka metode pendataannya ditempuh dengan cara memberitahukan kepada masyarakat bahwa bagi mereka yang sesui dengan kriteria miskin diharuskan melapor kepada Ketua RT kemudian petugas BPS dan Ketua RT melakukan pengecekan. Dengan cara seperti itu pendataan akan terkontrol. Kalau yang menerima benar-benar sesuai kriteria maka protes-protes tidak akan ada.
Ketiga, dalam penyaluran dana oleh Kantor Pos, sebaiknya dibuat jadwal per wilayah tempat tinggal dan jumlah yang harus dilayani setiap harinya yang disesuaikan dengan kemampuan petugas yang ada. Dan jadwal ini diumumkan melalui Ketua RT sehingga kejadian musibah dan berdesak-desakan tidak akan terjadi. Selain budaya antri memang belum mendarah daging bagi masyarakat kita, rasa kepingin cepat mendapatkan uang dan segera akan dibelanjakan merupakan dorongan kuat untuk berdesak-desakan.

Palembang, 30 April 2006


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: