28 02 2016

MEMAKNAI PELANTIKAN SERENTAK KEPALA DAERAH

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Rangkaian terakhir dari proses pemilihan kepala daerah tanggal 9 Desember 2015 adalah pelantikan calon terpilih kepala daerah menjadi kepala daerah. Prosesi upacara pelantikan, tempat pelantikan dan yang melantik sangat berbeda dibandingkan dengan pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah periode-periode sebelumnya. Pada periode sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik di hadapan sidang paripurna istimewa DPRD yang umumnya dilaksanakan di Gedung DPRD setempat. Untuk gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Untuk bupari/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.

UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU, dalam Pasal 163 ayat (1) menyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa serah terima jabatan gubernur dilakukan di ibu kota propinsi. Kemudian Pasal 164 ayat (1) berbunyi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Dalam penjeleasannya dikemukakan bahwa serah terima jabatan bupati/walikota dilakukan di ibu kota kabupaten/kota.

Presiden RI baru saja melantik 7 (tujuh) pasang Gubernur/Wakil Gubernur terpilih di Istana Negara pada tanggal 12 Februari 2016, yakni Gubernur/Wakil Gubernur Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan. Ini merupakan pelantikan serentak yang pertama kali gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada serentak yang dilantik oleh Presiden di Istana. Sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama dilantik sebagai Gubernur DKI. Sedangkan untuk pelantikan serentak bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota hasil pilkada serentak akan dilantik oleh Gubernur yang dipusatkan atau terpusat di ibu kota provinsi masing-masing pada tanggal 17 Februari 2016.
Perubahan tradisi pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut tidak sekedar atau semata-mata perubahan seremonial untuk mencari suasana yang berbeda, tetapi dibalik perubahan tradisi pelantikan tersebut harus dilihat dan dimaknai secara positif dan lebih mendalam. Gubernur yang langsung dilantik oleh presiden di ibu kota negara secara serentak dan disaksikan oleh wakil presiden dan para pejabat tinggi negara, akan menumbuhkan rasa bangga dan secara pribadi serta psikologis bisa menumbuhkan sikap kedekatan hati antara presiden dan para gubernur. Situasi adanya kedekatan hati yang kemudian menjadi senafas dan sejiwa antara presiden dan para gubernur akan mempermudah dalam berkomunikasi dan koordinasi sebagai satu jalur komando pemerintahan yang diharapkan akan bisa lebih bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan demikian, rasa persatuan dan kesatuan dalam mengelola pemerintahan antara presiden (pusat) dan gubernur (daerah) akan bisa terjalin lebih baik yang dilandasi rasa saling asah, asuh dan asih atau sikap saling menghargai, menghormati, saling koreksi, saling kerjasama, saling membantu, saling memiliki yang dilingkupi suasana saling menyayangi. Kemungkinan adanya perbedaan parpol pengusung dan pendukung antara presiden dan gubernur yang selama ini diduga ikut menghambat dalam kemudahan berkomunikasi dan koordinasi yang kemudian merembet tidak sinkronnya program pembangunan antara pusat dan daerah dan kurang taatnya daerah kepada pusat, lambat laun pun akan lenyap karena sudah ada jalinan kasih dari hati ke hati yang harmonis antara presiden dan para gubernur. Diharapkan para gubernur pun tidak bertindak sebagai politikus yang membela dan loyal kepada parpol pengusungnya tetapi akan bersikap sebagai negarawan yang berusaha keras hanya akan membela kepentingan rakyat dan untuk memajukan kesejahteraan rakyat di daerahnya masing-masing dalam naungan visi dan misi presiden.

Sebagai Negara Kesatuan RI, membina dan menjaga agar NKRI tetap solid adalah suatu keharusan mutlak yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Hubungan pusat dan daerah selalu mengalami pasang surut karena ketidakpedulian pusat terhadap daerah terbukti dalam sejarah perjalanan NKRI ada sejumlah daerah yang mbalelo, berontak ingin melepaskan diri dari NKRI. Dengan adanya pelantikan gubernur oleh presiden di ibu kota negara, maka hal ini sebagai salah satu kegiatan yang bisa dimaknai sebagai wujud pengakuan, penghargaan dan penghormatan pusat akan pentingnya keberadaan dan peran daerah dalam menjaga keberadaan dan keutuhan NKRI.

Selain sebagai kepala daerah otonom, gubernur juga sebagai organ pemerintah pusat (presiden) yang ada di daerah sehingga dengan pelantikan langsung oleh presiden maka suasana kebatinan gubernur akan berbeda jika dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Gubernur seperti diingatkan dan akan selalu ingat bahwa dirinya juga bertindak sebagai perpanjangan tangan presiden (pusat) yang ada di daerah yang harus menunjukkan loyalitasnya kepada presiden yang diwujudkan dengan sikap bertanggung jawab dan mempunyai komitmen untuk mau melaksanakan secara sungguh-sungguh terhadap program-program pemerintah pusat yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan wujud kehendak presiden. Selama ini khususnya di era pasca orba, dirasakan oleh pemerintah pusat bahwa program-program pembangunan pemerintah pusat kurang sinkron dan kurang direspon dengan baik oleh daerah karena gubernur tidak merasa sebagai organ pusat yang ada di daerah. Dengan dilantik oleh presiden maka perasaan dan kesadaran sebagai orang pusat akan menjadi lebih kuat dan akan bisa lebih mampu melaksanakan perintah presiden.

Jika peran gubernur sebagai organ pusat tidak atau belum dilaksanakan dengan maksimal, maka dengan dilantik oleh presiden seperti dimotivasi dan diberi semangat sekaligus diberi kekuatan yang dimaknai bahwa gubernur harus berani bertindak dan bersikap sebagai orang pusat dalam melakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap pemerintahan di bawahnya (kabupaten dan kota). Selama ini timbul kesan dan juga fakta bahwa masih ada bupati dan walikota yang bersikap berani dan meremehkan gubernur.. Gubernur dianggap bukan atasan bupati/walikota karena sama-sama daerah otonom dan tidak ada otonomi berjenjang. Gubernur juga mengeluh masih adanya bupati dan walikota yang sukar diatur dan berani melawan atasan. Hubungan gubernur dan bupati/walikota yang tidak harmonis akan berdampak buruk dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pelantikan gubernur oleh presiden menjadikan kedudukan gubernur lebih berwibawa di mata bupati dan walikota yang selama ini seringkali bupati dan walikota menganggap gubernur bukan atasan mereka.

Dari sisi sesama gubernur yang dilantik, maka pelantikan serentak dapat dijadikan pertemuan awal saling kenal, saling menjanjagi dan silahturahmi yang memberi kesan positif karena dalam suasana hati yang senang dan bisa membuka wawasan serta rangsangan untuk membangun kerjasama antar daerah yang belum banyak dilakukan. Demikian juga dengan para pejabat tinggi negara yang hadir akan memberi motivasi sekaligus bentuk kontrol moral yang bersifat preventif untuk tidak main-main dengan kekuasaan yang dimiliki sehingga gubernur tidak terjerat kasus hukum seperti korupsi dan lain-lain

Pelantikan Bupati/Walikota
Tanggal 17 Februari 2016 dipilih pemerintah untuk melakukan pelantikan serentak pasangan bupati dan walikota terpilih pada pilkada serentak 9 Desember 2015. Pelantikan dilakukan oleh gubernur di wilyahnya masing-masing di ibu kota provinsi. Pelantikan tidak lagi di hadapan sidang paripurna istimewa DPRD kabupaten/kota melainkan menjadi wewenang penuh gubernur. Dengan prosesi seperti ini pemerintah ingin menempatkan gubernur sebagai pihak yang mempunyai otoritas sebagai organ pusat yang patut ditaati dan dihormati oleh bupati dan walikota.

Gubernur mempunyai wewenang untuk membina, melakukan koordinasi dan mengawasi roda pemerintahan dan pembangunan di kabupaten dan kota atas nama pemerintah pusat atau perpanjangan tangan presiden. Dengan pelantikan serentak dan terpusat maka gubernur bisa mengambil titik awal untuk secara serius melaksanakan wewenangnya sebagai organ pusat sehingga roda pemerintahan dan pembangunan di kabupaten dan kota dapat terkoordinasi dengan baik, mencegah terjadinya penyelewengan,korupsi dan bisa mengatur akselerasi percepatan perubahan menuju yang lebih baik akan bisa berjalan terukur dan terkontrol.
Posisi gubernur yang berada di tengah-tengah antara presiden dan bupati mempunyai peran strategis sebagai jembatan arus informasi dan aspirasi dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Untuk itu agar posisi gubernur maksimal sebagai organ pusat sudah selayaknya diperkuat dengan institusi yang mampu mendukung peran gubernur untuk membina, melakukan koordinasi dan mengawasi jalannya pemerintahan kabupaten dan kota. Perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus sudah menjadi kebutuhan bersama dengan memperkuat posisi gubernur untuk bisa bermain ke atas dan ke bawah yang bermanfaat untuk semuanya.

Prof Dr. Purwo Santosa ahli pemerintahan dan politik lokal dari UGM dalam dialog di salah satu radio swasta nasional (12/2) menyatakan bahwa sudah saatnya dalam pelaksanaan otonomi daerah para pejabat dan institusi pemerintahan lokal meninggalkan sikap adu kuat otoritas atau mengandalkan otoritas yang berakhir menang kalah, tetapi sudah saatnya otonomi daerah diwujudkan dengan ilmu pengetahuan. Menyusun program kerja hanya atas dasar kepentingan atau perasaan kepalaaerah atau elite lokal sudah saatnya ditinggalkan. Sudah saatnya segala sesuatu yang mau dikerjakan pemerintah daerah baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasaanya dan evaluasi harus dilandasi dengan perhitungan dan pemikiran ilmiah sehingga segalanya bisa terarah, terukur, efisien dan efektif. Untuk itu, gubernur, bupati dan walikota hendaknya bisa memanfaatkan para tenaga ahli yang ada di perguruan tinggi. Jalinan kerjasama pemda dan perguruan tinggi belum banyak dilakukan. Untuk itu, pelantikan serentak dan terpusat ini bisa dijadikan titik awal merubah paradigma kebijakan yang semata-mata atas dasar otoritas menjadi paradigma kebijakan berbasis ilmu pengetahuan (scientific policy). Patut dicontoh sebagaimana yang diterapkan pada institusi Polri yang sudah meninggalkan investigasi dan pemeriksaan tersangka yang dulunya dengan ancaman, penekanan dan penyiksaan yang mengabaikan HAM (tradisional) kini sudah berubah dengan ilmu pengetahuan atau ilmiah (modern) yang disebut scientific invistigation yang lebih humanis dan menghargai HAM dan hasilnya pun akurat.

Pelantikan serentak dan terpusat bupati dan walikota oleh gubernur hendaknya dijadikan kebangkitan bagi bupati dan walikota untuk sadar bahwa ke depan tidak lagi bersikap mbalelo atau kurang peduli terhadap gubernur dan bertindak sebagai raja-raja kecil. Ingatlah bahwa wilayah kabupaten dan kota merupakan bagian dari provinsi, bagian NKRI. Era demokrasi adalah era good governance yang benar-benar harus dilaksanakan dengan komitmen tinggi agar bisa terwujud clean government. Untuk itu, para bupati/walikota harus mempunyai keberanian diri segaligus memerintahkan bawahannya untuk berani melawan terhadap bentuk tindakan apa saja yang masuk dalam kategori korupsi. Tantangan utama adalah tekanan dan permintaan dari oknum anggota dewan dalam menyusun RAPBD. Jika ada oknum anggota dewan atau dewan itu sendiri berusaha untuk mempersulit atau menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan individu dan kelompoknya maka bupati/walikota harus berani bersikap melawan sepanjang yang dilakukan benar dari sisi kepentingan rakyat dan hukum. Rakyat akan mendukung bupati dan walikota yang benar dan pro kepentingan rakyat.; dan sebaliknya akan melawan oknum anggota dewan yang bersalah. Kasus Bupati Muba dan Pimpinan DPRD dan sejumlah anggota serta pejabat daerah yang terlibat korupsi yang berkaitan dengan APBD hendaknya dijadikan contoh negatif bagi pata bupati dan walikota untuk tidak mengulangi kesalahan fatal yang sangat memalukan dan menjatuhkan martabat daerah, institusi, keluarga dan dirinya sendiri serta merugikan rakyat dan negara.

Jadikan momentum pelantikan bupati dan walikota serentak ini sebagai media awal untuk saling sapa dan penjajagan kerja sama antar daerah dalam lingkup provinsi khususnya wilayah perbatasan yang umumnya rawan akan perhatian sehingga sering terjadi sengketa perbatasan dengan segala konsekuensi sosial, ekonomi dan politik. Jika para bupati dan walikota memahami posisinya dan perannya serta dilandasi sikap saling asah, asuh dan asih sesama bupati dan walikota dibawah koordinasi gubernur, maka tidak ada persoalan rakyat dan daerah yang tidak bisa diselesaikan bersama. Egoisme daerah harus ditinggalkan demi terwujudnya kebersamaan untuk menggapai kesejahteraan rakyat.

Gubernur, bupati dan walikota adalah pemimpin yang selalu menjadi sorotan rakyatnya. Untuk itu rakyat hanya ingin melihat pemimpinnya bekerja dengan mengikuti prophetic leadership atau kepemimpinan kenabian yakni shiddiq (benar), amanah (dapat dipercaya), fathonah (cerdas) dan tabligh (menyampaikan). Jika makna prophetic leadership dipahami dan diresapi sungguh-sungguh kemudian dilaksanakan, Insya Allah akan menjadi bupati dan walikota yang dicintai rakyatnya dan bisa membawa kesejahteraan masyarakat, daerah dan negara. Selamat bekerja dan sukses para gubenur,bupati dan walikota yang baru dilantik semoga Allah swt memberi petunjuk dalam memimpin daerahnya masing-masing. Amin.

Palembang, 13 Februari 2016.

Catatan:
– Tulisan ini telah dimuat di harian Sriwijaya Post , Rabu 17 Februari 2016





2 02 2016

ORMAS DI ERA DEMOKRASI

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP Unsri

Di awal tahun 2016 ini organisasi kemasyarakatan (ormas) Gafatar menjadi buah bibir masyarakat dan menjadi berita utama media massa karena dinilai merupakan ormas yang menyimpang dari kaidah ideologi Pancasila dan keyakinan yang dikembangkan tidak sesuai dengan ajaran agama yang berlaku di Indonesia. Banyak keluarga hilang rela menjual tanah dan hartanya untuk bergabung dengan Gafatar. Penganutnya lumayan banyak tersebar di seluruh Indonesia.

Ormas Gafatar hanyalah satu dari ribuan bahkan puluhan ribu organisasi yang lahir dari kesadaran masyarakat, oleh dan untuk masyarakat yang wujudnya bisa bermacam-macam ada yang berbasis sosial keagamaan, sosial ekonomi, sosial politik, kepemudaan, organisasi profesi, pemberdayaan masyarakat, LSM dan sebagainya.
Berdasarkan catatan Kemendragri di tahun 2013 jumlah ormas di Indonesia ada 139.957 organisasi. Ormas tercatat tersebut dengan rincian yakni 65.577 ormas di bawah kendali Kemendagri, 25.406 ormas di bawah Kementrian Sosial, 48.866 ormas di bawah Kementrian Hukum dan HAM, dan 108 ormas Asing di Kementrian Luar Negeri (lensaindonesia.com). Selain yang resmi tercatat, ormas yang tidak tercatat tidak kalah banyaknya baik yang berskala kampung, kecamatan, daerah sampai nasional, misalnya ormas atau LSM musiman yakni ormas dan LSM yang muncul ketika ada hajatan politik pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pilkada.

Sebagian besar ormas yang tercatat maupun yang tidak tercatat tersebut muncul setelah orde baru tumbang atau di era demokrasi. Iklim demokrasi adalah kebebasan dan persamaan bagi setiap warga negara dalam segala bidang kehidupan. Salah satu kebebasan itu adalah berserikat atau berkelompok sesuai kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Bak cendawan di musim hujan maka di era demokrasi ini masyarakat memanfaatkan hak kebebasan berserikat untuk mendirikan ormas atau LSM selain parpol tentunya.

Kondisi dan peluang seperti ini tidak ada pada rezim orde baru yang otoriter dan represif. Pada masa orde baru, masyarakat tidak mudah mendirikan ormas, LSM atau organisasi profesi. Semua harus meminta ijin dan restu pemerintah dan tidak boleh ada organisasi profesi yang kembar. Contoh, pada waktu rezim orde baru Mochtar Pakpahan mendirikan ormas buruh yakni Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) tapi kehadirannya dianggap merepotkan pemerintah karena pemerintah sudah mempunyai wadah SPSI (serikat pekerja Seluruh Indonesia). Jadi, organisasi buruh/pekerja harus hanya satu alias tidak boleh kembar atau lebih dari satu untuk satu profesi. Akibatnya, SBSI dan Moctar Pakpahan selalu dikejar-kejar pemerintah dan diberangus kegiatannya karena dianggap berani dan melawan pemerintah maka dicap sebagai musuh pemerintah.

Ormas-ormas yang ada saat ini basis ideologinya juga bermacam-macam. Kendati secara formal berdasar Pancasila, akan tetapi dalam operasionalnya menonjolkan salah satu sila sebagai basis perjuangannya. Penonjolan tersebut khususnya ormas Islam acap kali berlebihan atau kebablasan sehingga dicap ormas yang radikal atau ekstrim. Atau ada ormas secara terang-terangan berani menyatakan ideologinya bukan Pancasila tetapi Islam garis keras atau radikal. Menurut Kapolri, sebanyak 17 organisasi di Indonesia teridentifikasi disusupi paham radikal. Dua di antaranya adalah organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso dan Laskar Jundullah. Hal ini diungkap Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti saat memberi pengarahan di depan 2.039 prajurit TNI dan Polri di Mako Raider/Yonif 700 di Makassar (news.okezone.com.11/5/2015).

Malahan menurut Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Abu Hapsin menyatakan gerakan organisasi keagamaan di Indonesia semakin menggeliat pasca-Reformasi seperti saat ini. Abu Hapsin menyebut ada 28 organisasi keagamaan di Solo Raya yang berpotensi menjadi organisasi keagamaan yang radikal. “Dari 28 ormas potensi radikal itu sudah ada yang menuju menjadi ormas radikal,” kata Abu Hapsin dalam diskusi Tinjauan Kritis RUU Keamanan Nasional yang digelar Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, Selasa, 10 Maret 2015. Hanya, Abu Hapsin tak menyebut nama 28 organisasi potensi radikal itu. Solo Raya merujuk pada daerah Solo dan sekitarnya, seperti Sragen, Klaten, Karanganyar, Boyolali, Wonogiri, dan Sukoharjo (TEMPO.CO,Rabu, 11 Maret 2015).
Atau kalau tidak secara terang-terang berideologi radikal, kemungkinan ada ormas yang mengembangkan ideologi lain atau keyakinan yang menyimpang dari Pancasila yang dibungkus dengan berbagai kegiatan sosial ekonomi sebagai kedok mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dilakukan ormas Gafatar.

Dari sisi teori sistem politik, organisasi di luar partai politik tersebut dinamakan kelompok kepentingan (interest group). Kehadiran kelompok kepentingan tersebut pada dasarnya berjuang untuk kepentingan anggota kelompoknya yang seringkali dibalut dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Di negara demokrasi kehadiran kelompok kepentingan sangat penting karena melalui ormas-ormas yang berkiprah di masyarakat tersebut dapat dijadikan media sekaligus dapat untuk mengetahui gambaran aspirasi yang berkembang di masyarakat serta dapat untuk mendeteksi dan mengetahui tingkat penerimaan suatu kebijakan pemerintah di masyarakat. Kehadiran dan kiprah ormas dan LSM di negara demokrasi merupakan cerminan adanya partisipasi politik yang positif dan harus mendapat perhatian dan peran semestinya dalam sistem politik.

Mengapa di pasca reformasi atau di era demokrasi saat ini ormas yang tumbuh ratusan ribu dan ada yang berpaham radikal tumbuh subur?. Sejumlah asumsi alasan dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, tumbangnya pemerintahan orde baru melalui gerakan reformasi ikut menuding dan memojokkan ideologi Pancasila ikut berperan penting dalam melanggengkan kekuasaan otoriter di bawah Presiden Soeharto melalui gerakan penataran ideologi P-4. Pancasila dianggap ideologi yang tidak tepat dengan paham demokrasi. Pancasila dinilai telah menjadikan rakyat kurang maju, kurang sejahtera, mengekang kebebasan dan konotasi negatif lainnya tentang Pancasila. Akibatnya, Pancasila seperti ditinggalkan masyarakat dan beralih kepada eforia kebebasan atas nama demokrasi. Pemerintah sendiri dengan tap MPR membubarkan Penataran P-4 yang secara implisit bisa dinilai mengesampingkan Pancasila.

Dalam kondisi pemerintah dan masyarakat kurang peduli terhadap Pancasila dan tidak ada pegangan baru, maka ideologi-ideologi yang semula musuh Pancasila mulai muncul kembali tanpa ada pengawasan dari Pemerintah. Lahirlah ormas-ormas radikal yang ingin kembali mendirikan Negara Islam Indonesia. Jadi, munculnya radikalime baru ini akibat reformasi yang meninggalkan Pancasila. Pemerintah dan masyarakat baru sadar kembali ke Pancasila setelah bom meledak di mana-mana (Bom Bali 1 dan 2, dll) dan kerusuhan berbasis SARA terjadi di berbagai daerah (Kalbar, Poso, Ambon, Situbondo, Aceh, dll) yang dilakukan dan digerakkan oleh ormas-ormas radikal yang bukan berideologi Pancasila.

Kedua, setelah orba tumbang yang langsung mendapat perhatian dan dibenahi oleh pemerintah adalah partai politik, maka tidak demikian halnya dengan ormas. Jika parpol terus dibuatkan undang-undang yang baru karena dianggap penting dan strategis sebagai soko guru demokrasi yang akan ikut pemilu, maka tidak demikian halnya dengan ormas. Pemerintah sama sekali tidak menyentuh dan menata ormas. Ormas dibiarkan tumbuh liar tanpa arah dengan mengembangkan ideologi masing-masing. Pemerintah lalai bahwa demokratisasi bukan hanya untuk parpol tetapi juga ormas sebagai wadah masyarakat untuk berserikat dan berekspresi. Tampaknya pemerintah khawatir jika langsung membenahi ormas akan dituding mengekang kebebasan, memasung demokrasi, pelanggaran HAM dan sebagainya karena rakyat lagi eforia menikmati kebebasan, kendati kebebasan yang salah makna dan salah langkah. Akibatnya, ormas menjadi terlanjur tumbuh berkembang pesat tanpa kendali dan ideologi terlanjur liar menjalar ke mana-mana tanpa arah.

Bukti ketidakseriusan pemerintah menata ormas adalah membiarkan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai produk orde baru yang masih tetap berlaku di era demokrasi sampai tahun 2013. Pemerintah baru mengesahkan dan mengeluarkan UU keormasan yang baru pada atanggal 2 Juli 2013 yakni UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jadi, selama 15 tahun kehadiran ormas ibarat tanpa dasar hukum yang memadai karena UU No.8 Tahun 1985 sudah kadaluwarsa dari sisi isinya. Dengan demikian, wajar jika ormas kemudian seperti liar.

Kehadiran UU ormas yang baru bukannya disambut gembira akan tetapi dihadang dengan penolakan berupa demonstrasi dimana-mana yang intinya UU yang baru sangat mengekang kebebasan. Adalah Pimpinan Pusat Organisasi Muhammadiyah yang kemudian mengajukan gugatan ke MK untuk uji materi UU Ormas. Dari total 21 pasal yang dimohonkan, MK membatalkan 10 pasal yakni Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (1) huruf a. Dengan begitu, peran negara yang membatasi atau mempersulit ruang gerak ormas menjadi berkurang. Prinsipnya, ormas yang tidak berbadan hukum dapat mendaftarkan diri kepada semua tingkat instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan dapat pula tidak mendaftarkan diri. Ketika ormas yang tidak berbadan hukum telah mendaftarkan diri haruslah diakui keberadaannya dalam lingkup daerah maupun nasional. Sebaliknya jika tidak mendaftarkan diri, negara tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai Ormas terlarang sepanjang tidak mengganggu keamanan/ketertiban umum, atau pelanggaran hukum (tribunnews.com. 4 Januari 2015). Adanya persyaratan yang mudah mendirikan ormas dan rendahnya kontrol pemerintah maka wajar jika ormas tumbuh subur.

Ketiga, munculnya gerakan radikalisme di dunia khususnya di negara negara Timur Tengah seperti Al-Qaeda dan sekarang ISIS yang membawa-bawa ajaran Islam telah memberi inspirasi dan seperti memacu bibit-bibit radikalisme yang memang sudah tersemai di bumi Indonesia untuk tidak gentar dan tidak takut melawan kekuasaan yang ada. Bibit-bibit radikalisme seperti mendapatkan tempat dan dukungan oleh organisasi besar seperti ISIS dan Al-Qaeda. Mereka yang sudah termakan doktrin jihad dan kafir yang tidak tepat berusaha bergabung ke ISIS. Mereka rela meninggalkan Indonesia untuk sementara berjuang bersama ISIS dan kemudian pulang ke Indonesia dengan ajaran dan tindakan yang lebih militan dan radikal. Terjadilah kemudian bom di Sarinah Jln MH Thamrin Jakarta.

Keempat, berdasarkan hasil jajak pendapat harian Kompas (30/3/2015) dengan pertanyaan hal apa yang mendorong berkembangnya radikalisme bernuansa agama di Indonesia?. Dari sampel yang ditanya sebesar 30,2% memberi jawaban kurangnya pemahaman yang benar tentang agama. Artinya, pemahaman terhadap agama yang dianut kurang benar atau salah dalam menafsirkan atau sengaja disalahkan untuk mendapat atau bisa dicetak orang-orang pemberani. mengikuti ajaran yang radikal.
Kelima, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada indikasi kuat mereka yang mengikuti ormas radikal atau ormas yang berideologi non Pancasila dari latar belakang sosial ekonomi pada umumnya atau mayoritas dari masyarakat ekonomi lemah dan tingkat pendidikan yang rendah atau menengah. Mereka pada dasarnya kecewa, frustasi, tidak puas dengan keadaan ekonominya. Namun peluang untuk bekerja atau mendapatkan penghasilan yang memadai tidak kunjung diperoleh. Di sisi lain ada ajaran dan ajakan yang memberi harapan besar dan menjanjikan akan bisa hidup lebih enak jika mengikuti ajaran tertentu. Dalam kondisi psikologis terjepit dan kecewa seperti itu dan pemerintah tidak hadir maka ajaran dan ajakan baru yang menyenangkan penuh asa tersebut disambut dengan baik dan gembira. Tidak tahunya ajaran tersebut menyesatkan bukannya membawa kebaikan tetapi semakin dirundung kesusahan.

Fenomena ormas Gafatar contoh jelas mereka tidak puas dengan pemerintah maka bergerak sendiri mengelompok ibarat “negara dalam negara. Suatu bentuk perlawanan halus terhadap negara karena kecewa dari sisi ekonomi. Pendek kata, kemiskinan atau faktor ekonomi bisa menjadikan seseorang bertindak radikal. Jajak pendapat Kompas menunjukkan bahwa 19,2% mereka bersikap radikal dikarenakan kesenjangan ekonomi.
Berdasarkan asumsi penyebab tersebut, maka sudah selayaknya dan seharusnya pemerintah sebagai pihak atas nama negara harus bersikap membina, melindungi dan memelihara agar ormas dan pengikutnya tetap dapat berkembang sesuai visi dan misinya ke jalan yang benar, tidak radikal dan membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ormas adalah keniscayaan yang harus diakui dan diajak kerja sama agar sistem politik berjalan demokratis. Untuk itu, pemerintah harus melakukan upaya penanaman nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila secara aktif dengan berbagai metode dan sarana yang melibatkan pihak-pihak yang dipercaya untuk melaksanakannya. Sasaran penguatan kebangsaan harus diutamakan mereka yang rentan terpengaruh ideologi radikal.

Langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Keamanan, dengan melaksanakan pendidikan bela negara harus didukung dan bisa ditingkatkan pelaksanaannya baik cakupan pesertanya maupunn jumlahnya sehingga melalui pendidikan bela negara akan tumbuh di dada masyarakat Indonesia rasa kebangsaan atau nasionalisme dan patriotisme yang kuat dan akhirnya ormas radikal akan semakin sempit untuk bergerak.

Ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah dan ormas Islam moderat lainnya harus dirangkul pemerintah untuk dilibatkan dalam upaya membangun umat dan memahami agama secara benar dalam negara yang berideologi Pancasila yang mengakui multi kultural, multi etnik, multi agama dan multi-multi yang lain yang dibingkai dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Dan akhirnya yang terpenting, secara umum pemerintah harus berusaha keras meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara riil sehingga rakyat tidak lagi tergiur oleh iming-iming fatamorgana kehidupan yang lebih baik yang faktanya tidak ada tapi justru akan menyengsarakan.

Palembang, 30 januari 2016.

Catatan :
-Tulisan ini dimuat di harian Sriwijaya Post, Senin 1 Februari 2016





13 01 2016

MENUJU POLITIK SUMSEL YANG BERBUDAYA

Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Waktu berjalan terus dan berputar tanpa henti dan tanpa batas. Hanya manusia yang membuat batas imajiner ada tahun lama dan tahun baru, ada masa lalu masa kini dan masa datang. Tahun 2015 telah berlalu dengan kenangan yang mungkin indah dan menyenangkan tetapi mungkin juga sebaliknya yang buruk dan menyedihkan atau biasa-biasa saja tanpa kenangan yang berarti. Batas tahun biasanya untuk mawas diri, intropeksi, mengevaluasi, menilai hal-hal yang telah dikerjakan, mencari kelemahan dan kekurangaanya serta melihat kelebihan dan keberhasilannya. Atas dasar kekurangan dan kelemahan yang ada menjadi masukan untuk memperbaiki keadaan ke depan agar lebih baik, lebih berhasil, lebih menguntungkan, lebih bermanfaat, lebih sejahtera dan akhirnya tentu akan lebih membahagiakan

Salah satu bidang kehidupan setahun ke depan yang menarik untuk dibahas adalah kehidupan politik di tingkat lokal Sumatera Selatan. Dunia politik adalah dunia kekuasaan, arena konflik kepentingan dan panggung pencitraan para aktor politik yang sering kali dibalut dengan perilaku idealisme pura-pura, kepalsuan, manipulasi dan kebohongan yang semua itu demi memburu nama besar, nama baik dan kesan menyenangkan bagi rakyat. Politik yang dijalankan tanpa landasan moralitas dan budaya maka yang muncul adalah politik adu otot, adu argumentasi hukum, politik menang kalah dan politik balas dendam dan balas jasa.

Empat kelompok yang berhubungan dengan kekuasaan di tingkat lokal baik sebagai institusi maupun pribadi, yakni kepala daerah dan wakilnya, anggota dan DPRD, parpol dan rakyat aktivis (LSM, mahasiswa). Selama tahun 2015 kasus yang menonjol dan menyita perhatian publik di bidang politik adalah kasus tiga kepala daerah beserta isteri masing-masing yang diperiksa KPK karena tindak pidana korupsi. Pertama, yakni Walikota Palembang dan isterinya yang sudah dijatuhi hukuman dan dicopot dari jabatannya karena sudah terbukti secara sah melakukan penyuapan terhadap Ketua sekaligus hakim MK untuk memenangkan gugatan hasil pilkada Palembang.

Kedua, yakni Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan isterinya juga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan yang saat ini sedang menunggu proses peradilan dengan tuduhan sama seperti kasus Romi Herton melakukan tindak korupsi penyuapan kepada hakim dan Ketua MK Akil Mochtar. Ketiga, Bupati Musi Banyuasin Fahri dan isterinya juga ditahan KPK karena ditetapkan sebagai tersangka dugaan menyuap DPRD dalam rangka minta persetujuan RAPBD. Selain Bupati Fahri, tiga anak buah Fahri sudah dihukum karena bertindak sebagai operator atau pelaku di lapangan yang menyuap anggota DPRD Muba. Tiga kepala daerah yang melibatkan isterinya masing-masing tersandung kasus korupsi sungguh sangat memalukan dan membawa citra buruk Sumsel.

Di ranah lesgislatif sejumlah anggota dan semua pimpinan DPRD Kabupaten Muba diseret KPK dan saat ini sedang dalam proses hukum karena kasus tindak pidana korupsi dengan dugaan meminta dan menerima suap dari pihak eksekutif dalam upaya memuluskan persetujuan RAPBD. Kasus korupsi di Musi Banyuasin dengan modus suap menyuap untuk memuluskan persetujuan DPRD merupakan fenomena gunung es dan cara klasik yang mudah ditebak. DPRD mempunyai power full untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas RAPBD dapat menyalahgunakan powernya untuk kepentingn diri dan kelompok dengan cara menekan, mengancam atau kerjasama (kolusi) dengan pihak eksekutif. Di pihak lain ada rasa kegamangan dan ketakutan dalam diri eksekutif jika kehendak DPRD tidak dipenuhi permintaannya akan dihambat, diancam, dipersulit, dicari-cari kesalahannya yang ujung-ujung minta jatah.

Perilaku legislator sebagaimana yang terjadi di DPRD Musi Banyuasin bukan rahasia umum meskipun tidak bisa disamaratakan semua anggota dewan seperti itu. Perilaku koruptif wakil rakyat tersebut karena secara ketatanegaraan tidak ada institusi formal negara yang bisa mengawasi perilaku legislator dan lembaga legislatif itu sendiri. Lembaga legislatif adalah mengawasi lembaga lain bukan untuk diawasi. Kondisi ini mendorong legislator bak malaikat pencabut nyawa bagi pihak eksekutif dan lembaga lembaga lainnya. Daripada bermasalah, terhambat, pertanggungjawaban tidak diterima dan lain-lai akhirnya manut saja dengan keinginan legislator. Suatu kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau institusi lebih-lebih kewenangannya besar maka jika tidak ada institusi lain yang melakukan kontrol ada kecenderungan kewenangan itu akan disalahgunakan. Kondisi seperri inilah yang masih terjadi di republik ini.

Selain perilaku koruptif para pejabat publik di eksekutif dan legislatif di atas, perilaku politik masyarakat yang juga masih mengedepankan arogansi dan hanya mementingkan kelompoknya adalah tindakan unjuk rasa yang melewati batas toleransi dari segi kepentingan umum. Pilkada serentak di Sumsel berjalan lancar, damai dan tertib. Hal ini patut diapresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pilkada kali ini. Namun sayang, pilkada yang mulus tersebut dinodai oleh pihak yang tidak puas dengan proses dan hasil pilkada tersebut dengan unjuk rasa yang berlebihan seperti menutup atau memblokir jalan Lintas Sumatera di Muratara sehingga mengganggu kepentingan umum.

Contoh-contoh perilaku politilisi dan pejabat publik yang korupsi dengan berbagai modus demi kemenangan (kekuasaan) dan untuk kepentingannya sendiri baik individu maupun kelompok serta perilaku masyarakat yang berunjuk rasa dengan cara anarkis dang mengganggu ketertiban umum adalah suatu contoh perilaku yang tidak saja melawan hukum tetapi lebih dari itu menunjukkan bahwa peradabannya masih rendah. Ukuran kehormatan seseorang, martabat seseorang sangat ditentukan oleh tingkat keluhuran budi pekertinya dalam bertindak, bersikap dan berbicara. Kehormatan dan martabat manusia sangat ditentukan oleh sikap dan tindakan dalam menghadapi persoalan yang selalu berbasis dan bersandar kepada norma hukum, norma agama dan norma sosial.
Negara menyadari akan hal tersebut maka dibuat aturan hukum. Salah satu perjuangan reformasi adalah memberantas kolusi korupsi dan nepotisme (KKN). Untuk itu, di awal reformasi MPR telah mengeluarkan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 2 dikemukakan sebagai berikut:
(1) Penyelenggara negara pada Lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
(2) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Komitmen rakyat yang tertuang dalam tap MPR tersebut seakan sekedar produk hiasan sejarah masa lalu yang hanya sebagai tanda kemunculan reformasi dan pajangan saja sehingga tidak banyak dimengerti atau dilupakan oleh para pejabat publik. Akibatnya perilaku KKN belum bisa lenyap dari bumi Indonesia. Demikian juga halnya dengan unjuk rasa yang telah diatur dalam UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum masih sering diabaikan oleh masyarakat. Demokrasi tidak melarang masyarakat berunjuk rasa akan tetapi diatur agar tidak mengganggu ketertiban umum dan merugikan masyarakat. Nah, kalau demo dengan memblokir jalan, siapa yang terganggu?. Mereka yang berdemonstrasi dengan berbagai cara yang merugikan masyarakat jelas termasuk masyarakat yang belum berbudaya hukum.

Berpolitik yang berbudaya berarti tidak hanya harus taat atau berdasar hukum positif, namun juga harus menjunjung tinggi etika. Ranah etika adalah kepantasan atau kepatutan yang menekankan kepada baik buruk, bukan salah benar. Seseorang yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum, Namun jika melanggar hukum bisa dipastikan melanggar etika. Perilaku koruptif pejabat publik dan demontrasi masyarakat yang anarkistis tidak semata-mata persoalan melanggar hukum tetapi juga ketidakpahaman tentang etika politik maupun etika sosial pada umumnya.

Kasus Ketua DPR Setya Novanto jelas-jelas melanggar etika politik. Pejabat publik tidak sembarangan bisa bertemu dengan pengusaha yang akan berimplikasi kepada perilaku yang tidak patut. Namun demikian, dirinya masih merasa tidak bersalah dan baru mau mengundurkan diri setelah terdesak dan tidak bisa mengelak lagi. Perilaku seperti Setya Novanto itu kemungkinan besar juga terjadi di daerah hanya saja tidak ketahuan.
Etika umumnya berbasis nilai kehidupan sosial yang tumbuh dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Umumnya masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang mengedepankan etika kehidupan dan itu diajarkan secara turun temurun dalam praktek kehidupan yang nyata dan ditaati oleh anggota masyarakat. Siapa yang melanggar etika akan dikenai sanksi sosial. Etika sebagai salah satu wujud budaya selalu ada dalam kelompok etnis atau bangsa. Nilai-nilai budaya di suatu etnis atau sering disebut kearifan lokal saat ini semakin tergerus bahkan hilang karena kalah oleh budaya baru (modern) yang lebih masif dan permisif yang tidak jelas asal usulnya tapi kadang tidak sejalan dengan moralitas dan etika.

Ajaran budaya kerarifan lokal biasanya diwujudkan dalam suatu ungkapan kalimat berupa peribahasa atau pantun atau nyanyian/tembang dan sejenisnya. Misalnya, dalam kultur jawa ada ungkapan kalimat “kena iwake ora buthek banyune” atau “ikan tertangkap air tidak keruh”, Kalimat tersebut mengandung ajaran bahwa untuk meraih sesuatu atau memperjuangkan sesuatu harus dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh, cermat, hati hati, santun sehingga tidak sampai membuat gaduh, riuh dan mengacaukan situasi. Yang terjadi saat ini tidak seperti ungkapan tersebut. Tahun 2015 yang baru berlalu merupakan tahun kegaduhan politik karena banyak gaduhnya tujuan tidak tercapai. Demostrasi sebagai sarana menyampaikan pesan juga demikian, apalagi yang anarkistis, banyak gaduhnya tujuan tidak tercapai.

Ajaran kearifan lokal selalu dan pasti ada di semua etnis di Indonesia termasuk etnis-etnis asli di Sumatera Selatan seperti Palembang, Komering, Basemah, Semendo, dan lain-lain dalam wujud, warna, gaya dan bentuk yang berbeda. Tinggal kita dan pemerintah ada kemauan atau tidak untuk menggali dan mengembangkan kearifan lokal tersebut agar kemudian dapat diajarkan kepada generasi penerus secara berlanjut.

Pendidikan karakter atau pembentukan sikap harus dimulai sejak dini sehingga kultur kearifan lokal bisa terinternalisasi dengan baik dalam diri anak didik kemudian bisa membentuk kelakukan khas masyarakat Indonesia yang berbudaya tinggi. Jika hal ini bisa dilakukan, maka ke depan para pejabat publik, politisi, dan seluruh masyarakat akan bisa berperilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya luhur bangsa sebagai jati diri bangsa. Kondisi ini akan mewarnai politik masa depan yang tidak sekedar mencari hasil dengan menghalalkan semua cara tetapi diraih dengan cara-cara yang berbudaya, beradab dan beretika serta dilandasai dengan nilai moralitas tinggi.

Akhirnya, harapan ke depan tidak ada lagi pejabat yang koruptif, tidak beretika dan arogansi dalam negara Pancasila. Untuk itu butuh kerja keras dalam mendidik bangsa ini dalam rangka melakukan revolusi mental. Selamat tahun Baru 2016 semoga politik ke depan menjadi lebih berbudaya. Semoga. Terima kasih.
Catatan:
– Tulisan ini dimuat di Harian Sriwijaya Post, Rabu 6 Januari 2016.





31 12 2015

TAHUN KEGADUHAN POLITIK

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Hukum waktu menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi pada masa kini merupakan rentetan atau pengaruh atau akibat dari peristiwa masa lalu dan apa yang bakal terjadi pada masa datang adalah rentetan atau pengaruh atau akibat yang terjadi pada masa kini. Peristiwa politik baik di tingkat nasional maupun lokal yang terjadi tahun 2015 juga tidak lepas dari hukum waktu tersebut. Peristiwa politik penting dan menonjol yang terjadi di tingkat nasional yang dimaksud di sini adalah yang terjadi di lembaga kepresidenan dan DPR serta hubungan keduanya.

Di Januari 2015 Presiden Jokowi diuji dan ditantang oleh persoalan yang bikin geger dan gaduh jagad politik nasional yakni tentang usulan calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan ke DPR untuk dimintakan persetujuannya. Tiga hari setelah diusulkan ke DPR tiba-tiba KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi saat ia menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi SDM Polri 2003-2006.. Namun DPR tetap meluluskan Budi Gunawan dalam uji kelayakan dan kepatutan terlepas dari status hukumnya.

Meskipun DPR meluluskan dan menekan agar Presiden Jokowi untuk melantiknya namun Presiden Jokowi tidak terpengaruh tekanan tersebut mengingat di masyarakat terjadi pro kontra yang luar biasa. Selain itu, Budi Gunawan yang merasa terhina dengan statusnya tersebut terus melakukan upaya hukum mengajukan gugatan praperadilan. Dengan demikian ada alasan yang lebih kuat bagi Presiden Jokowi untuk menangguhkan melantik Budi Gunawan. Untuk sementara Wakapolri Komjen Badrodin Haiti ditetapkan sebagai pelaksana tugas Kapolri.
Situasi menjadi tambah panas dan gaduh ketika gugatan praperadilan Budi Gunawan oleh hakim tunggal Sarpin diputuskan bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sah, artinya Budi Ginawan tidak bersalah. Kegaduhan pro kontra atas keputusan tersebut menjadi tambah rame. Situasi politik tambah panas. Hubungan DPR dan Presiden menjadi kurang harmonis. DPR meminta dan mendesak agar segera melantiknya karena sudah diputuskan tidak bersalah, Mengingat situasi pro kontra dalam masyarakat tersebut, akhirnya Presiden Jokowi berani tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri tetapi melantik Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapaolri pada bulan April 2015 dan Komjen Budi Gunawan kemudian ditetapkan sebagai Wakapolri. Situasi politik nasional pun reda.

Politik nasional lain yang menonjol adalah tuntutan terhadap Presiden Jokowi agar melakukan pergantian menteri yang dinilai kinerjanya tidak bagus dan koordinasi antar kementerian dinilai buruk. Tuntutan tersebut akhirnya terpenuhi dengan mengganti dan menggeser sejumlah menteri pada bulan Agustus 2015. Namun setelah dilakukan reshuffle kabinet bukannya para menteri tambah kompak dan memperbaiki koordinasi, malah tambah gaduh saling meyerang dan menyalahkan. Malahan ada menteri koordinator yang baru yakni Rizal Ramli menantang debat Wakil Presiden tentang energi listrik. Situasi para menteri yang tidak kompak dan menimbulkan kedagudan politik nasional seperti ini menuai kecaman dan kritik masyarakat karena akan menggangu kinerja kementerian yang bersangkutan dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tuntutan reshuffle menjalang tutup tahun 2015 kembali mencuat setelah PAN menyatakan bergabung dengan pemerintah. Kemudian dari Pansus DPR yang mengkaji kasus Pelindo II merekomendasikan kepada Pemerintah (Presiden Jokowi) agar RJ Lino CEO Pelindo II dan Menteri BUMN Rini Sumarno untuk diganti. Bagi Presiden Jokowi tuntutan reshuffle kabinet jilid dua ini merupakan tantangan politik yang harus segera ditanggapi untuk tidak menimbulkan kegaduhan politik di akhir tahun 2015.

Peristiwa politik nasional yang menarik dan menyita perhatian publik dan sangat gaduh di masyarakat dan di DPR adalah kasus pimpinan DPR yang tersandung pelanggaran etika politik. Kasus pertama adalah ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dinyatakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melakukan pelanggaran kode etik dengan kategori ringan karena terbukti ketika berkunjung ke Amerika Serikat sempat menemui atau hadir dalam acara jumpa pers calon presiden AS Donald Trump dari Partai Republik di New York di bulan September. Kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon membuat heboh rakyat Indonesia dan kalangan politisi/legsilator di Senayan karena tidak ada korelasinya dengan kepentingan Indonesia dan dinlai sangat memalukan.

Kasus pelanggaran kode etik yang kedua dan benar-benar sangat gaduh adalah atas kasus pertemuan antara Setya Novanto selaku Ketua DPR yang ditemani pengusaha minyak Reza Chalid dan Presiden Direktur Freport Indonesia Maroef Sjamsoeddin sebanyak tiga kali. Pembicaraan dalam pertemuan ketiga tersebut direkam oleh Maroef dengan HP miliknya dan oleh Menteri ESDM Sudirman Sahid dilaporkan ke MKD karena telah mencatut nama Presiden dalam kaitannya dengan perpanjangan kontrak PT Freport Indonesia. Kasus yang dikenal dengan sebutan papa minta saham tersebut benar-benar menyita perhatian masyarakat. Politik nasional heboh, gaduh, citra DPR semakin terpuruk. Masyarakat semua menyalahkan Setya Novanto. MKD didesak masyarakat agar bersidang menjatuhkan hukuman berat dan memecat Stya Novanto sebagai Ketua DPR.

Akhirnya, di saat-saat detik terakhir MKD bersidang untuk mengambil keputusan tiba-tiba surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR diterima MKD. Sidang MKD pun tidak dilanjutkan dengan tidak mengambil keputusan apa pun terhadap pelanggaran tersebut kendati masing-masing anggota MKD menyatakan pendapat bahwa Setya Novanto telah melakukan pelanggaran kode etik, ada yang menyatakan kategori sedang dan ada yang berat.

Walaupun dinilai terlambat dan pengunduran diri Setya Novanto belum menyelesaiakn esensi masalahnya, paling tidak publik agak terpuaskan dan citra DPR tidak terjadi terpuruk. Dari kasus Setya Novanto (yang baru pertama kali dalam sejarah politik di Indonesia seorang Ketua DPR mundur karena tersandung kasus etika) menunjukkan bahwa etika politik belum tertanam dengan baik dalam diri pejabat publik dan ini merupakan fenomena gunung es. Dalam negara demokrasi, bukan sekedar hukum yang dijadikan acuan tetapi juga etika politik yang menekankan segi kepantasan (baik buruk). Ke depan hendaknya kasus seperti ini jangan terjadi dan para pejabat dituntut mau belajar dari kasus ini jika ingin tetap ingin menjadi pejabat publik yang bermartabat.

Selain peristiwa politik yang membuat kegaduan tersebut di atas, patut diacungi jempol adalah agenda politik nasional berupa pilkada serentak yang dapat berlangsung sukses, aman, lancar dan tertib meskipun ada beberapa daerah yang ditunda pelaksanaannya karena persoalan pasangan calon. Kendati pelaksanaanya lancar, sebelumnya sempat menimbulkan kegaduhan politik yakni politik dinasti dan calon tunggal yang dilarang ikut pilkada. Setelah kedua persoalan tersebut digugat ke MK akhirnya MK menerima gugatan dan memutuskan bahwa hubungan darah dengan incumbent (politik dinasti) tidak berlaku dan calon tunggal tetap boleh ikut pilkada. Jadi, pilkada serentak 2015 merupakan tonggak baru dalam membangun demokrasi di tingkat lokal melalui pilkada.

Politik Lokal Sumsel
Di Sumsel kegaduhan dan heboh politik juga terjadi khususnya di Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin. Di Palembang Walikota Romi Herton dicopot dari jabatannya karena terbukti menyuap ketua MK Akil Mochtar dalam memenangkan pilkada. Posisi Harnojoyo sebagai Wakil Walikota menjadi perdebatan dan pro kontra dalam masyarakat untuk diangkat menjadi walikota. Namun akhirnya semua reda setelah secara de yure dan de facto Wakil Walikota Haronoyo dilantik Gubernur Sumsel sebagai Walikota Palembang pada bulan September. Bukan berarti setelah Walikota dilantik semua beres, Masih ada PR karena kursi wakil walikota sampai sekarang masih kosong. Kekosongan wawako Palembang ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat dan khususnya di DPRD Palembang yang mempunyai wewenang untuk memilih wawako. UU No 8 tahun 2015 menyatakan bahwa pemilihan wawako oleh DPRD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sampai akhir tahun 2015 PP dimaksud belum turun. DPRD Palembang tidak bisa memilih wawako karena tersandera tidak ada dasar hukumnya. Untuk itu, Gubernur Sumsel yang juga sebagai sebagai wakil pemerintah pusat dan pimpinan parpol tidak hanya berpangku tangan tapi harus menekan Pemerintah Pusat segera mengeluarkan dasar hukumnya sehingga Walikota Palembang tidak “jomblo” .

Heboh politik di Musi Banyuasin dan membuat gaduh masyarakat Sumsel adalah terjadinya suap atau tindak pidana korupsi di kalangan DPRD dan Eksekutif. Malahan Bupati dan isterinya sudah ditetapkan sebagai tersangka, Demikian juga para pimpinan DPRD setempat. Jelas, pemerintahan dan pembangunan di Musi Banyuasin akan terganggu. Kasus ini juga fenomena gunung es. Sudah bukan rahasia lagi bahwa dalam proses kepala daerah meminta persetujuan DPRD tentang RAPBD tidaklah gratis. Jika para legislator dan pejabat di eksekutif masih main mata demi kepentingan diri dan kelompok alias korupsi, cepat atau lambat akan menyusul ditangkap KPK.

Semoga renungan politik pada akhir tahun 2015 dapat dijadikan pelajaran untuk memperbaiki diri ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih.

Palembang, 30 Desember 2015.
Catatan:
– Tulisan ini dimuat di Harian Sumatera Ekspres, Kamis 31 Desember 2015.





5 12 2015

KURSI WAWAKO PALEMBANG

Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP Palembang

Harnojoyo sejak dilantik menjadi Walikota Palembang tanggal 10 September 2015 untuk menggantikan Romi Herton yang diberhentikan karena kasus hukum, sampai saat masih “jomblo” alias sendirian karena kursi wakil walikota masih belum ada yang menduduki. Masyarakat tentu bertanya-tanya mengapa masih dibiarkan kosong? Apakah tidak diperlukan wawako?.Ada masalah apa dengan parpol dan DPRD?. Dan sederet pertanyaan anakan lain yang mengikutinya.
Dalam UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU, Pasal 176 berbunyi:
(1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhalangan tetap, berhenti, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung.
(2) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ketentuan pasal 176 ayat (1) tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa yang memilih wakil walikota adalah DPRD dari calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang mengusung pasangan terpilih (Romi Herton dan Harnojoyo). Gabungan parpol dimaksud adalah PDIP, PD, PAN, PPP dan PKS. Di luar gabungan parpol tersebut tidak berhak mengajukan calon wakil walikota karena pasangan calon walikota yang diusung dinyatakan kalah.. Gabunagan parpol dimaksud adalah Golkar, Hanura,PKB, Gerindra dan parpol kecil lainnya. Partai Nasdem juga tidak mempunyai hak untuk megajukan calon wakil walikota karena baru ikut pemilu 2014. Sedangkan parpol yang mengusung pasangan calon walikota waktu itu parpol peserta pemilu 2009. Parpol kecil yang mempunyai kursi di parlemen periode 2009-2014 maupun parpol yang tidak mempunyai kursi juga tidak mempunyai hak mengusung calon wawako karena yang berhak hanya parpol peserta pemilu 2014 dan yang mendapat kursi.
Makna memilih berarti harus ada calon lebih dari satu atau minimal 2 (dua) calon wakil walikota. Namun dalam ketentuan pasal 176 tersebut tidak ada ketentuans tentang jumlah calon wakil wali kota yang harus diusulkan oleh gabungan parpol tersebut. Hal ini berbeda jika yang berhalangan tetap adalah pasangan kepala daerah maka pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol pengusung secara tegas dinyatakan 2 (dua) pasang calon sebagaimana yang diatur dalam pasal 174 sebagai berikut:
(1) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih.
Sebagai pembanding lain, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam Pasal 131 berbunyi sebagai berikut:
(1) Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 127 ayat (2), dan Pasal 128 ayat (7), jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden.
(2) Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan.
Dalam PP tersebut di atas secara jelas dan tegas dicantumkan 2 (dua) calon wakil kepala daerah yang harus diusulkan oleh parpol pengusung dan sisa waktu masa jabatan lebih dari 18 bulan. Dari sisa waktu, maka untuk pengisian wakil walikota Palembang memenuhi aturan untuk diadakan pemilihan karena masih ada waktu lebih 18 bulan karena secara normal baru akan berakhir Juli 2018 sejak Harnojoyo dilantik sebagai Walikota tanggal 10 September 2015. Namun sayang, PP tersebut sudah tidak berlaku karena PP tersebut merupakan aturan pelaksana UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pilkada.
Akibat tidak ada ketentuan yang tegas tentang jumlah calon wakil walikota yang harus diusulkan oleh parpol pengusung maka dalam tubuh parpol pengusung tampak belum kompak terbukti beredar nama calon wakil walikota lebih dari dua di parpol pengusung. PDIP secara resmi sudah mengusulkan nama calon ke DPRD yakni Yudha Rinaldi dan dari PAN mengusulkan nama calon Yudi S Bram. Dengan adanya dua calon tersebut sebenarnya sudah cukup syarat minimal untuk dilakukan pemilihan oleh DPRD sehingga parpol pengusung lain tidak perlu mencari-cari lagi calon wakil walikota.
Meskipun sudah ada dua calon, tetapi DPRD Palembang tidak akan berani melakukan pemilihan karena dalam pasal 176 ayat 3 menyatakan bahwa tatacara pengusulan dan pengangkatan wakil walikota akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Sampai detik ini PP yang yang dimaksud belum terbit. Jika DPRD Palembang berdasarkan Peraturan Tata Tertib Pemilihan saja berani melakukan pemilihan maka resikonya hukumnya sangat besar..
Situasi menggantung yang tidak jelas seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut mengingat sosok wakil walikota Palembang sangat dibutuhkan untuk membantu Walikota dalam melaksanakan pembangunan khususnya untuk mempersiapkan sebagai tuan rumah Asian Games tahun 2018. Untuk itu DPRD dan juga Gubernur Sumsel sebagai wakil Pemerintah Pusat bahkan wakil DPD maupun DPR asal Sumsel harus mendesak Pemerintah agar segera mengeluarkan PP tersebut atau aturan lain yang bisa dijadikan dasar hukum yang kuat bagi DPRD Palembang melakukan pemilihan wakil walikota. Partai yang bukan pengusung dan tidak berhak mengusulkan calon wakil walikota sudah sepatutnya juga ikut aktif menekan Pemerintah segera mengeluarkan PP sebagai wujud tanggung jawab terhadap masyarakat Palembang. Ada kesan parpol non pengusung kurang greget dan kurang semangat untuk memilih calon wakil walikota.
Jika Pemerintah ada unsur kesengajaan tidak menerbitkan PP berarti ada skenario lain yang dikaitkan dengan pengajuan pilkada serentah jilid dua yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 sehingga pengisian jabatan wakil walikota Pelembang akan dibiarkan kosong sampai diadakan pilkada serentak jilid dua.. Apabila cara berfikir pemerintah seperti itu, artinya Pemerintah sewenang-wenang dan membungkam aspirasi daerah dan hak mengatur rumah tangga (otonomi) dalam menentukan pimpinan daerah padahal UU N0 8 Tahun 2015 sangat jelas kekososngan wakil kepala daerah harus diisi.

Palembang, 15 November 2015.

Catatan :
– Tulisan ini telah dimuat di harian Sriwijaya Post, Selasa 24 November 2015.





4 11 2015

UJARAN KEBENCIAN
dan
KEBEBASAN BERPENDAPAT

Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Selain bencana asap masih menyita perhatian publik dan pemerintah, publik kembali dibuat riuh rendah dan silang pendapat dalam memberi respon atas Surat Edaran Kapolri No 6/IX/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Sebelumnya publik juga dihebohkan langkah Kementerian Pertahanan RI tentang pendidikan bela negara. Ada kesan bahwa publik selalu bereaksi kurang bersahabat atau negatif dalam menanggapi kebijakan pemerintah tanpa lebih dulu membaca dan mempelajari secara sungguh-sungguh maksud tujuan dan alasan dikeluarkannya suatu kebijakan.
Jika yang kontra terhadap kebijakan pemerintah adalah dari kelompok oposisi maka akan dinilai wajar kendati mungkin tidak logis, yang penting melawan dulu demi citra sebagai kelompok oposan. Namun, jika yang kontra adalah dari orang atau kelompok yang bukan oposan dan hanya asal ngomong beda dengan pemerintah untuk popularitas atau sensasi politik belaka, maka orang atau kelompok orang seperti ini biarlah menikmati kebebasannya tetapi tidak perlu diperhatikan sepanjang tidak melakukan ujaran kebencian. .
Surat edaran Kapolri tentang ujaran kebencian tersebut dinilai sebagian masyarakat dan partai politik sebagai upaya melemahkan semangat berdemokrasi khususnya hak kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan melakukan kritik. Apa yang dimaksud ujaran kebencian?. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:1237) ujaran diberi makna kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan. Jadi, ujaran kebencian merupakan ucapan lisan (speech) seseorang atau kelompok orang yang mengandung makna kebencian (hate) sehingga pihak yang terkena sasaran ucapan benci tersebut bisa menjadi sakit hati, marah, dendam, memusuhi dan suasana hati galau lainnya. Dari segi konsep, ujaran tidak hanya berupa ucapan/lisan tetapi juga bisa dalam bentuk tertulis baik kata maupun kalimat, gambar atau foto.
Dalam SE Kapolri tersebut secara gamblang dikemukakan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut penyebaran berita bohong; dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Bahwa ujaran kebencioan sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut, dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, orientasi seksual.
Dikemukakan pula dalam SE Kapolri tersebut bahwa ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosiak, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, dan pemflet.
Dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, POLRI berpendapat bahwa perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.
SE Kapolri tersebut sangat positif karena bersifat preventif dan mendidik masyarakat agar berperilaku dan berbuat hati-hati dalam mengeluarkan uneg-uneg, isi hati atau pemikiran agar tidak berdampak negatif bagi pihak lain dan dirinya sendiri. Fenomena dalam masyarakat dan telah menjadi fakta bahwa akibat kemajuan teknologi informasi menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin kuat masyarakat terangsang untuk mudah melakukan ujaran, yang disadari atau tidak disadari, bisa bersifat kebencian khususnya yang melalui jejaring sosial. Banyak kejadian konflik antar individu, atau individu dengan kelompok atau sesama kelompok akibat dari ujaran yang bernada kebencian melalui jejaring sosial.
Selain itu, fakta yang harus disadari bahwa kondisi sosial masyarakat kita adalah heterogen dari sisi agama, etnik, suku, ras, golongan dan lain-lain yang berpotensi besar mudah terjadi perselisihan atau konflik. Oleh karena itu, bersikap dan bertindak antisipatif dan preventif kauh lebih penting dan utama daripada terlanjur terjadi konflik yang social cost akan sangat mahal.
Kemajuan teknologi selalu membawa dampak yang bersisi kebaikan dan keburukan. SE Kapolri sangat jelas untuk mempertegas aturan yang sudah ada agar lebih bisa dimengerti masyarakat dan untuk mencegah ujaran kebencian tidak semakin semarak dan berdampak negatif. SE Kapolri juga untuk mendidik masyarakat agar berperilaku santun dan beradab serta untuk hal-hal yang positif konstruktif dalam menggunakan teknologi informasi (internet) yang selama ini sudah kebablasan dalam memanfaatkan makna kebebasan.
Dikaitkan dengan kehidupan berdemokrasi khususnya dalam kebebasan berpendapat dan melakukan kritik, SE Kapolri tersebut tidak memberangus atau mengerdilkan atau untuk mematikan kebebasan berpendapat dan melakukan kritik. Mereka yang berpikiran bahwa SE Kapolri bertentangan dengan demokrasi adalah pikiran yang sesat, belum bahkan tidak mengerti makna dan hakekat demokrasi. Patut dikemukakan bahwa demokrasi tidak sekedar diberi makna adanya kebebasan, persamaan dan taat kepada hukum, tetapi juga di dalamnya mengandung etika politik (fatsoen) yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh siapapun yang mengaku demokrat. Di dalam demokrasi mengagungkan dialog dengan mengedepankan akal dan hati, bukan otot dan kekerasan.
Demokrasi tanpa kritik, tanpa protes, tanpa beda pendapat akan kehilangan roh demokrasi. Boleh masyarakat berdemonstrasi sebagai sarana menyampaikan pendapat di muka umum, namun harus ditaati dan diindahkan aturan yang berlaku. Kritik dengan ucapan atau tulisan atau gambar yang tidak pantas dari segi norma sosial, norma hukum, norma agama, norma susila sebenarnya justru mencerminkan mereka yang melakukan kritik belum masuk dalam kategori kelompok manusia yang beradab. Keberadaban manusia antara lain tercermin dalam perilaku yang menjunjung dan menghormati etika dan aturan, bukan arogansi yang menebar kebencian.
Demokrasi adalah gaduh, demokrasi adalah hiruk pikuk, riuh rendah, tetapi kegaduhan dan riuh rendah tersebut dipandu oleh akal, hati, etika dan norma sehingga kegaduhan berdemokrasi itu menjadi kesenangan yang dirindukan bukan menimbulkan kebencian yang menyakitkan sehingga wajib ditinggalkan.
Revolusi mental baru mempunyai makna mendalam jika kita sudah secara sadar mau merubah diri dari sikap dan berperilaku dari yang mengutamakan otot, menggunakan kekerasan dan melanggar hukum untuk berubah menjadi mengedepankan akal, hati, etika dan taat pada semua norma yang ada. SE Kapolri dapat dipandang sebagai upaya percepatan dalam melakukan revolusi mental dari perilaku melakukan ujaran kebencian untuk berubah menjadi perilaku ujaran kasih sayang atau persahabatan.
Berkaitan dengan perilaku unjuk rasa, kebijakan yang dilakukan Gubernur DKI untuk mengatur unjuk rasa hanya di tiga tempat (Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi di DPR?MPR RI, dan di Silang Selatan Tugu Monas) bukan untuk melarang dan mambatasi masyarakat berunjuk rasa akan tetapi untuk mendidik dan manjadikan masyarakat lebih beradab dalam berdemokrasi dengan taat kepada hukum sehingga tercipta ketertiban umum. Dus, yang dilakukan Gubernur Ahok merupakan upaya untuk melakukan revolusi mental. Apa yang dilakukan Pemda DKI patut ditiru di daerah lain sehingga kehadiran unjuk rasa tidak lagi atau paling tidak mengurangi gangguan ketertiban umum yang selama ini serlalu terjadi jika berlangsung unjuk rasa.
Euforia reformasi yang selama ini dimaknai sebagai kebebasan dan persamaan yang kebablasan sudah saatnya harus diakhiri dengan kebijakan yang bisa merubah mental yang berciri biadab (tidak berbudaya) dan mengabaikan norma menjadi mental yang beradab (berbudaya) dan taat norma. Semoga SE Kapolri tersebut segera disosialisasikan sampai kepada masyarakat yang paling bawah oleh jajaran POLRI di daerah dan dipedomani untuk bisa bersikap tegas atas dasar hukum demi tercipta kehidupan masyarakat yang bertabur persahabatan, bukan menabur kebencian yang bisa merusak suasana guyub rukun masyarakat dan sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih.
Palembang, 2 November 2015.

Catatan:
– Dimuat di harian Sriwijaya Post, Rabu 4 November 2015





1 10 2015

BENCANA ASAP:
AKIBAT SALAH BERSIKAP

Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Sudah lebih tiga bulan udara Pulau Sumatera dan Kalimantan dikotori oleh kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Sinar cerah matahari pagi tidak terlihat. Membuka pintu atau jendela di pagi hari bukan udara segar yang terhirup tetapi tercium aroma sangit khas bau asap. Lantai teras rumah pun kotor ditutupi debu halus yang terlihat hitam di telapak kaki. Langit biru pun menjadi pemandangan mahal yang sulit untuk dipandang. Gemerlap keindahan bintang yang biasa menghiasi dinginnya malam pun tidak mampu menunjukkan diri karena dikalahkan oleh kabut asap. Kabut asap telah menjadikan keindahan alam lenyap. Semua serba abu-abu, semua terlihat kabur, semua menjadi kotor, mata terasa pedih, dan bernafas pun terasa sesak.
Di pagi hari jarak pandang sangat pendek. Mobil dan motor harus menyalakan lampu. Menjelang siang dan seiring dengan tiupan angin secara perlahan kabut asap sedikit berkurang tersapu angin. Kendati pun demikian kabut asap tidak pergi, udara tetap kotor oleh kabut asap. Matahari tetap tidak bisa menyapa kita dengan sinar teriknya. Matahari berwarna jingga. Sinarnya lemah tidak mampu menembus kepekatan kabut asap. Menjelang sore kabut asap kembali pekat dan matahari kembali menangis karena tidak mampu menunjukkan keindahannya terbenam di sisi barat dunia untuk mengucapkana selamat malam. Pukul tiga atau empat sore suasana sudah seperti menjelang mahrib di hari-hari tanpa asap.
Sungguh, udara sudah sangat tidak sehat penuh kabut asap yang pekat. Kabut asap telah membawa keseangsaraan, penderitaan dan menjadi pembunuh secara perlahan-lahan. Ribuan orang khususnya anak-anak terserang penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) akibat menghirup udara yang dikotori asap. Sejumlah anak-anak telah meninggal. Malah di Palembang ada bayi yang baru berumur 28 hari meninggal dunia akibat sesak nafas karena menghirup udara bercampur asap. Bayi lahir yang mestinya merasakan segarnya udara untuk tumbuh berkembang terpaksa disuguhi asap. Sangat menyedihkan, pilu mengharukan.
Untuk mencegah korban lebih banyak dan demi kesehatan maka sekolah-sekolah diliburkan agar anak-anak bisa tetap tinggal di dalam rumah meminimalkan menghirup udara kotor. Bagi yang harus beraktivitas di luar ruangan harus mengenakan masker agar udara kotor tersaring lebih dulu sebelum masuk hidung. Dengan mengenakan masker terus menerus setiap hari ketika di luar ruangan dalam waktu berbulan-bulan memang tidak nyaman, menyiksa. Tetapi semua harus dilakukan demi kesehatan, meskipun belum tentu efektif. Ancaman terserang ISPA tetap mengancam.
Akibat kabut asap maka semua moda transportasi terganggu terutama transportasi udara benar-benar sangat terganggu. Jadwal penerbangan banyak dibatalkan atau ditunda yang tidak bisa dipastikan keberangkatannya. Malahan bandara Sultan Thaha di Jambi ditutup sama sekali. Jarak pandanag di pagi sangat pendek kurang dari 50 meter. Kondisi yang tidak layak dan berbahaya untuk pesawat terbang bisa take-off atau landing. Demi keselamatan maka penerbangan lebih baik dibatalkan atau ditunda tanpa kepastian. Jelas maskapai penerbangan mengalami kerugian sangat besar. Biro perjalanan/travel ikut menderita kerugian. Para penguasaha restoran dan para pedagang di bandara pun ikut kena imbasnya. Jadwal penerbangan yang kacau dan tidak pasti menjadikan acara pun menjadi berantakan, tertunda atau batal sama sekali. Masyarakat penumpang juga mengalami kerugian dari sisi waktu, uang dan kesempatan karena jadwal penerbangan serba tidak pasti.
Tidak hanya manusia yang dirugikan namun binatang pun juga merasa terancam. Habitat mereka tinggal ikut hangus terbakar. Sumber makanan ikut berkurang bahkan lenyap. Mereka kelaparan. Api memang melalap apa saja, tidak mengenal apapun kecuali air dan benda yang tidak bisa terbakar. Penghuni hutan, seperti monyet, burung, ular, babi, dan lain-lain ikut menjadi korban. Mereka akan lari keluar dari habitat huniannya mencari tempat yang dirasa aman, dan tidak menutup kemungkinan nyasar ke pemukiman penduduk untuk mencari makan dan rasa aman dari api. Bahkan bila memang ada (bagi yang percaya) mungkin makhluk halus yang seram identik hantu penunggu hutan yang akrab dengan sebutan gendruwo, tetekan, pocongan, wewe, kuntilanak, peri, jin lain-lain akan lari tunggang langgang mencari tempat yang dingin, sejuk. Hutan yang sejuk dihuni dengan pohon-pohon rindang telah berubah menjadi lautan api. Kabut asap tidak saja dirasakan masyarakat Sumatera dan Kalimantan tetapi juga sudah dirasakan oleh masyarakat negara tetangga, Singapura dan Malaysia.
Akibat bencana asap semuanya menjadi rugi dan menderita secara fisik (ISPA, mata pedih, nafas sesak, kotor, abu lembut menempel di mana-mana) yang kemudian merembet menjadi menderita psikis yakni stres, jengkel, marah, jenuh, putus asa, bosan dan sebagainya. Rentetan penderitaan tersebut menjadikan semuanya kurang atau tidak produktif yang akhirnya kinerja rendah dan capaian tujuan juga rendah.

Salah Bersikap
Bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan khususnya di Sumatera dan Kalimantan selalu terjadi pada saat musim kemarau. Sudah belasan bahkan puluhan tahun peristiwa kebakaran hutan dan lahan berulang setiap tahun yang penyebabnya juga sudah bisa ditebak yakni mereka (perorangan dan perusahaan) yang umumnya akan membuka lahan untuk perkebunan atau pertanian. Mereka sengaja membakar karena biayanya sangat murah dan lebih cepat daripada dengan tidak membakarnya. Kemungkinan sangat kecil bahwa pemicu kebakaran semata-mata akibat teriknya matahari kemudian hutan atau lahan gambut bisa terbakar sendiri. Juga kecil sekali diakibatkan oleh puntung rokok yang masih ada apinya dibuang tanpa sangaja bisa membakar ratusan ribuan hektar. Berapa orang yang tidak sengaja membuang puntung rokok?. Pemicunya tentu juga bukan perilaku binatang. Binatang tidak mungkin merokok dan bisa menyalakan api untuk membakar hutan dan lahan, binatang butuh hutan untuk hidup. Akankah jika binatang bisa membakar akan membakar tempat tinggalnya?. Jadi, pemicu kebakaran hutan dan lahan adalah ulah atau perilaku manusia yang lebih rendah dari binatang.
Nasi sudah menjadi bubur. Api sudah menjalar ke mana-mana dengan produksi asap yang luar biasa sampai bisa menyelimuti pulau besar Sumatera dan Kalimantan berbulan-bulan. Pemerintah sudah bekerja keras untuk memadamkan api. Tidak saja Badan Nasional/Daerah Penanggulangan Bencana yang kerja siang malam berbulan-bulan menjinakkan api, tetapi ribuan anggota TNI dan masyarakat relawan dikerahkan untuk berperang melawan api. Hujan buatan pun dilakukan ditambah berton-ton bom air dijatuhkan dari helikopter yang selalu hilir mudik yang konon biayanya 150 juta sekali menjatuhkan bom air. Namun apa daya, api tetap menyala dan sepertinya api melawan, ap tidak takut dengan tentara, tidak takut dengan bom air, tidak gentar dengan hujan buatan. Di satu tempat padam, namun di lain tempat muncul api, begitu seterusnya. Seperti pepatah “patah tumbuh hilang berganti”.
Pemerintah sepertinya sudah kehilangan akal. Milyaran bahkan trilyunan dana sudah dihabiskan untuk operasional memadamkan kebakaran hutan dan lahan, namun hasilnya sia-sia. Sangat tidak produktif. Mestinya dana sebesar itu bisa untuk biaya pembangunan kesejahteraan rakyat. Sejak awal negara-negara tetangga sudah siap akan membantu. Tetapi pemerintah masih jaga gengsi dan masih sanggup menangani. Faktanya kedodoran. Akhirnya, gengsi harus ditaruh dulu dan sekarang siap menerima bantuan dari negara mana saja demi bencana asap segera berlalu. Semoga bantuan upaya pemadaman kebakaran dari negara-negara tetangga bisa membawa hasil.
Bukan berarti meremehkan kehebatan sarana untuk memadamkan, namun seandainya pasukan penjinak api dari negara-negara tetangga juga kedodoran, maka satu-satunya harapan yang pasti bisa memadamkan kebakaran hutan dan lahan gambut hanyalah Allah SWT dengan kekuasaanNYA segera menurunkan hujan yang sangat lebat. Dengan hujan lebat sekali saja selama 30 menit dan merata, pasti api akan padam. Api hanya kalah dengan air, api tidak bisa membakar yang basah. Jika tanah gambut sudah basah banyak mengandung air maka api akan pergi tidak perlu di suruh-suruh. Untuk itu, agar hujan segera turun, selain usaha memadamkan api, sudah saatnya segera pemerintah bersama organisasi keagamaan (Islam) menggerakan secara serentak dalam hari dan jam yang sama di semua tempat ibadah khususnya seluruh umat Islam untuk berbondong-bondong melaksanakan sholat sunat minta hujan dan berdoa secara sungguh-sungguh agar Allah swt segera menurunkan hujan.
Jika musim hujan pun sudah tiba dan api sudah padam, kabut asap pun hilang, maka umumnya kita melupakan bencana asap. Inilah sikap salah yang berdampak panjang. Kita (termasuk pemerintah) belum terbiasa bersikap antisipatif atau preventif. Kita umumya bersikap reaktif ketika bencana sudah besar dan dirasakan membawa korban. Pemerintah khususnya propinsi dan kabupaten bahkan desa kurang atau tidak reaktif sama sekali ketika titik api masih sedikit. Mestinya pemerintah desa sebagai garda terdepan pemerintahan sudah bisa melakukan tindakan tanpa menunggu perintah bupati. Bupati mungkin juga tidak bersikap preventif sehingga lupa memerintahkan atau bertindak, apalagi dana untuk mencegah dan memadamkan kebakaran tidak dianggarkan. Pemerintah desa tanpa dana juga ogah-ogahan bertindak. Kebakaran hutan dan lahan pun meluas.
Meskipun saat ini masih dalam suasana berperang melawan api, ada baiknya juga mulai memikirkan untuk mencegah atau bersikap preventif/antisipatif agar tahun depan tidak ada titik api (zero spot) sehingga tidak terjadi bencana kebakaran. Karena kebakaran hutan dan lahan pada umumnya akibat dari ulah kesengajaan manusia, maka tindakan pencegahan yang utama adalah jangan ada satu pun orang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Caranya, di daerah kabupaten yang berpotensi setiap tahun selalu terjadi kebakaran lahan, di tingkat desa wajib dibentuk Komunitas Anti Kebakaran Hutan dan Lahan (KAKHL) yang berbasis masyarakat dan pemerintah desa. Anggota komunitas tersebut adalah warga desa setempat dan yang bertanggung jawab pemerintaha desa. Pemerintah desa pasti mempunyia data warga yang patut diduga yang sering melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka dilibatkan dalam komunitas tersebut.
Anggota komunitas harus diberi pendidikan khusus tentang hal itu terlebih dulu oleh pihak yang terkait sehingga bisa melaksanakan tugas dan mempunyai komitmen serta tanggung jawab yang tinggi dalam bertugas. Pada bulan Mei atau Juni menjelang musim kemarau, KAKHL dibawah koordinasi pemerintah desa mulai bergerak untuk terus menerus melakukan sosialisasi larangan membuka lahan dengan membakar. Selain itu, sepanjang musim kemarau komunitas melakukan patroli untuk mendeteksi lahan gambut atau hutan yang kemungkinan muncul titik api. Untuk itu semua, pemerintah harus mau menyediakan dana dan sarana yang cukup memadai untuk operasional dan insentif/honor bagi anggota komunitas dan pemerintah desa. Daripada dana trilyunan untuk memadamkam api tetapi tidak padam alias habis sia-sia dan banyak pihak menjadi korban akibat asap, maka dana tersebut lebih baik dikucurkan ke masyarakat/komunitas dan pemerintah desa untuk melakukan tindakan preventif. Jika masyarakat dan pemerintah desa dilibatkan dan diberi biaya yang memadai untuk tugas tersebut, ada harapan besar kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah. Kalau gagal melaksanakan tugas maka insetif atau honor dikurangi atau tidak diberikan. Pemerintah kabupaten dan provinsi yang gagal mencegah kebakaran hutan dan lahan akibat ulah manusia harus diberi sanksi, misalnya dikurangi anggaran yang mestinya dikucurkan pusat ke daerah agar daerah lebih serius dalam bersikap mencegah kebakaran.
Sikap preventif lainnya, pemerintah melalui institusi yang terkait dalam bersikap preventif khususnya terhadap perusahan perkebunan, menjelang musim kemarau harus dipanggil atau didatangi untuk diingatkan akan aturan yang berlaku bahwa membakar hutan untuk membuka lahan adalah tindakan pidana dan tunjukkan sanksi-sanksinya. Seandainya mereka melanggar harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Selama ini tindakan preventif tampak tidak gencar dilakukan dan tindakan tegas juga belum terwujud, buktinya setiap tahun masih saja ada perusahaan yang berani membuka lahan dengan membakarnya.
Ide pemerintah untuk membuat embung-embung dan saluran air di lahan gambut agar di musim hujan dapat menampung air sehingga ketika musim kemarau tanah gambut tetap lembab, adalah sikap preventif dan antisipatif yang secepatnya segera diwujudkan. Dengan demikian, di musim hujan mendatang segera penuh terisi air dan tahun depan di musim kemarau tidak ada lagi lahan gambut terbakar karena masih tetap lembab/basah. Bukankah api takut dengan yang basah. Selama ini alasan membakar hutan dan lahan untuk berkebun dan bertani karena sangat murah, efektif dan efisien meskipun akhirnya berdampak buruk bagi banyak pihak. Oleh karena itu, khusus untuk petani (bukan perusahaan) perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk diberi bantuan atau pinjaman lunak kepada petani yang akan membuka lahan sehingga aksi membakar tidak akan dilakukan.
Marilah kita berubah bersikap jangan menyalahkan alam, menyalahkan elnino, menyalahkan kemarau panjang, menyalahkan kekeringan. Menyalahkan alam sama saja menyalahkan Sang Pencipta Alam, Tuhan, Allah SWT. Semua itu sudah skenario Tuhan, kehendak Allah SWT. Allah SWT tidak bersalah. Allah SWT adalah Maha Benar. Kita, manusia yang bersalah, yang harus berubah sikap untuk arif dan bisa menyiasati alam. Di balik kemarau panjang dan ulah manusia pada tahun ini ada hikmah yang bisa kita petik antara lain supaya kita bisa merubah sikap dari sikap reaktif ke sikap preventif antisipatif. Ayo berbaik baik dengan alam bukan memusuhi dan berbuat jahat dengan alam. Membakar hutan adalah menjahati alam, empunya alam dan pencipta alam pun menjadi murka. Tinggalkan sikap jahat dengan alam. Ya, Allah ampunilah dosa dan kesalahan kami, segeralah Engkau ya Allah menurunkan hujan lebat agar penderitaan kami tidak berkepanjangan. Amin. Terimakasih.
Palembang, 10 Oktober 2015.
 








Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.