2 04 2014

PEMILIH CERDAS: WANI OPO BUKAN WANI PIRO

Oleh:

Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI

 

Slogan yang diusung KPU untuk menyukseskan Pemilu 2014 adalah Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas. KPU berasumsi bahwa jika pemilih cerdas maka diharapkan pemilu berkualitas baik dari segi proses maupun wakil rakyat yang terpilih. Untuk mengetahui tingkat kualitas pemilu tentu ada  kriteria yang harus digunakan. Pada Pemilu 2009, Adam Schmidt (2010) dalam  tulisannya Indonesia’s 2009 Elections: Performance Challenges and Negative Precedents mengemukakan  ada sepuluh kriteria untuk menilai tingkat kualitas (kesuksesan) Pemilu 2009. Kesepuluh kriteria yang dimaksud yakni kebebasan parpol berekspresi, pemberitaan media massa yang berimbang, pemilih yang cerdas atau banyak mengetahui tentang pemilu, staf penyelenggara pemilu yang profesional, pemungutan suara yang damai,  penghitungan dan rekapitulasi yang transparan, publikasi hasil yang dapat diaudit, DPT yang akurat dan penyelesaian konflik suara yang baik.

Dari kesepuluh parameter tersebut, pada Pemilu 2009  baru empat kriteria yang dinilai berkualitas yakni kebebasan ekspresi parpol, pemberitaan media yang berimbang,  pemungutan suara yang damai dan penyelesaian konflik hasil pemilu yang baik melalui jalur hukum. Selebihnya atau enam kriteria lainnya masih masuk kategori  belum sukses atau belum baik atau dapat disebut belum berkualitas.

Salah satu dari enam kriteria yang belum sukses adalah pemilih yang belum cerdas atau yang belum mendapat informasi secara cukup memadai tentang seputar pemilu (informed electotare). Dari sejumlah pertanyaan di seputar pemilu, salah satu hal yang banyak tidak diketahui pemilih atau pemilih tidak banyak mendapat infomasi adalah kebijakan parpol atau yang dikenal dengan visi,  misi  dan program parpol. Sebanyak 81,7% pemilih kurang mendapat informasi  yang cukup tentang visi, misi dan program parpol.

Berkaca dari kondisi pemilih pada Pemilu 2009 yang demikian, tampaknya kondisi pemilih pada Pemilu 2014 tidak jauh berbeda bahkan mungkin lebih parah. Kendatipun tidak dilakukan survei, ada asumsi yang kuat bahwa pemilih pada Pemilu 2014 juga tidak mendapat informasi  yang cukup memadai tentang platform parpol peserta pemilu.  Hal ini  lebih disebabkan pemilih kurang mudah mendapat akses atau peraga kampanye yang memuat platform parpol dan caleg. Jika disimak pada media kampanye yang dibuat oleh parpol maupun caleg, sebagian besar atau hampir semua tidak ada yang mencantumkan visi, misi dan program parpol. Media kampanye lebih ke arah narsis seperti lomba ketampanan dan kecantikan dengan memajang foto terbaiknya dalam bentuk kartu nama, poster, spanduk atau baliho. Tidak ada atau jarang ditemukan caleg atau parpol yang membuat selebaran, leaflet, pamlet, atau buku saku yang berisi visi, misi dan program parpol atau caleg yang akan diperjuangan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota khususnya di daerah pemilihan masing-masing.

Ketika berlangsung kampanye dialogis atau monologis juga tidak secara sistematis dan konsisten dikemukakan tentang hal-hal apa saja yang akan diperjuangan untuk kepentingan rakyat banyak. Problema publik apa yang dijadikan isu unggulan dan prioritas yang akan diperjuangkan caleg dan parpol juga tidak diketahui masyarakat.  Jurkam yang berpidato/monolog sampai berbuih-buih di atas panggung lebih banyak membakar semangat jiwa korsa yang membangkitkan emosionalitas daripada rasionalitas. Pidato kampanye akbar yang monolog cenderung tanpa konsep yang jelas dan terarah, tetapi  lebih menjurus untuk merespon yang bersifat spontanitas dan mementingkan kepiawaian berimprovisasi kata-kata dan kalimat-kalimat  yang bombatis sehingga dapat memberi kesan sebagai orator hebat.

 Di sisi lain, pada dasarnya peserta kampanye tidak begitu peduli terhadap yang disampaikan juru kampanye. Peserta kampanye akbar yang umumnya datang karena dimobilisasi dari kalangan bawah cenderung  lebih senang menonton para artis cantik  menyanyi dan berjoged. Pendek kata, kampanye akbar bukan ajang efektif untuk mencerdaskan pemilih.

Isu kampanye atau paparan program yang menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sebenarnya merupakan salah satu alasan penting dan rasional bagi pemilih menentukan pilihannya. Namun  disayangkan,  parpol dan caleg belum mampu membuat kemasan visi, misi dan program parpol yang baik, tertulis , menarik,  mudah dimengerti, menyetuh minat pemilih dan mudah diingat. Terkesan bahwa visi, misi dan program parpol serta isu kampanye tidak dipahami caleg  sehingga di lapangan dilontarkan program yang spontanitas dan improvisasi. Akibatnya, mendekati akhir masa kampanye ini, pada umumnya pemilih belum juga mengerti program spesifik atau prioritas atau program unggulan parpol atau caleg yang secara jelas akan diperjuangkan. Seandainya saat ini para pemilih  ditanyai apa program parpol tertentu atau apa beda program parpol A, B, C dan seterusnya tentu para pemilih  akan kesulitan menjawab karena tidak mengerti. 

Selain faktor program, umumnya alasan memilih karena faktor daya tarik kepribadian figur dari caleg/kandidat yang bersangkutan dan ikatan emosional pemilih dengan parpol. Namun tampaknya kondisi sekarang mulai berubah. Faktor-faktor tersebut tidak lagi dijadikan pertimbangan pemilih menentukan pilihannya. Ada fenomena menarik saat ini bahwa  masyarakat pemilih cenderung  melihat kandidat yang berani memenuhi permintaannya atau tantangannya dengan ungkapan wani piro (berani berapa). Kondisi parpol dan celeg yang belum  baik dalam menyusun program dan isu yang akan diperjuangkan tersebut, menjadikan pemilih lebih baik “menjual diri” dengan ungkapan wani piro tersebut. Pada Pemilu 2009 ungkapan tantangan wani piro kepada caleg belum ada. Istilah wani piro mulai  melanda masyarakat di musim pilkada pada tahun-tahun belakangan ini  dan wani piro semakin meroket dikenal masyarakat pada Pemilu 2014 sekarang.

Konsep wani piro merupakan ungkapan tantangan pemilih kepada caleg/kandidat untuk mengukur menghargai suara berani berapa kandidat membeli  suara pemilih. Tidak adanya pencerahan dan informasi yang cukup jelas tentang visi, misi dan program parpol/caleg maka akhirnya pemilih mengambil jalan pintas untuk “menjual” suara dengan tarif tertentu.  Pemilih sangat mengerti bahwa yang dicari dan diburu kandidat adalah suara. Posisi tawar pemilih sangat menentukan. Dengan demikian, suara dapat dijualbelikan.

Pemilih rela “menjual suara” karena umumnya tak paham akan makna memberikan suara dikaitkan dengan imbalan yang bakal diterima di kemudian hari. Pemilu memang transaksional tetapi bukan transaksi seperti jual beli barang sebagaimana yang umumnya dibenak pemilih yakni cash and carry atau ada suara ada uang. Transaksi dalam pemilu berupa komitmen caleg dan parpol ketika duduk di lembaga legislatif berusaha dan kerja keras memenuhi janjinya pada kampanye untuk mewujudkan program yang diusung semata-mata demi kepentingan rakyat karena rakyat telah memilih wakilnya. Jadi, imbalan yang diterima rakyat setelah rakyat memilih tidak spontan dan langsung diterima, melainkan berupa kebijakan-kebijakan yang dapat membuat rakyat hidup sejahtera, damai, aman, mudah memenuhi hajad hidupnya, dan lain-lain.

Jadi, semasa kampanye,  mestinya pemilih yang cerdas adalah pemilih yang seharusnya berani bertanya atau menantang caleg atau parpol dengan pertanyaan wani opo bukan wani piro. Ungkapan wani opo (berani apa) pada esensinya mempunyai makna bertanya tentang apa yang akan dan dapat diperbuat oleh caleg jika terpilih. Ayo, wani opo caleg dan parpol  di sektor pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, pariwisata, tenaga kerja, buruh, dan lain-lain. Dengan tantangan wani opo maka parpol dan caleg akan berfikir keras agar mampu meladeni dan menjawab tantangan pemilih. Jika jawaban parpol dan caleg dapat memikat pemilih maka pemilih kemungkinan besar akan mendukung caleg dan porpol yang bersangkutan. Jika proses seperti ini yang terjadi maka pemilih akan cerdas dan caleg juga akan cerdas.

Namun fakta yang ada tidak demikian. Tantangan wani opo tidak muncul dan tidak ada dalam diri pemilih, justru yang ada dan muncul adalah tantangan pemilih wani piro. Caleg menjadi galau, resah dan takut kalah kalau tantangan wani piro tidak dilayani. Terjadilah perlombaan panas sesama caleg untuk melayani tantangan pemilih. Berhubung tantangan wani piro telah melanda masyarakat, maka caleg tidak menjadi cerdas tetapi menjadi bodoh terbukti  harta bendanya bablas alias habis terkuras untuk melayani tantangan pemilih  wani piro, padahal diri caleg yang bersangkutan tidak ada jaminan dapat terpilih. Akibatnya banyak caleg di akhir kampanye ini harta sudah terjual atau tergadai dan bisa jadi rumah tangga pun terancam berantakan. Perlu diketahui  berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan RI pada pasca Pemilu 2009 bahwa caleg yang terkena gangguan jiwa (depresi) ringan sampai berat karena tidak terpilih dan harta habis berjumlah lebih dari tujuh ribu orang.

 Mari kita gunakan hak pilih tanpa harus bertanya wani piro, namun akan lebih baik jika kita mau bertanya wani opo sehingga pilihannya cerdas dan tidak salah. Semoga.

 

                                                                                Palembang, 2 April 2014.                              





26 03 2014

MENYIMAK KELUH KESAH GUBERNUR SUMSEL

Oleh : Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI

 

Pada waktu diselenggarakan Musyawarah  Rencana Pembangunan (Musrenmbang) dalam rangka menyusun RPJMD Sumatera  Selatan 2013 -2018, Gubernur  Sumsel Alex Noerdin berkeluh kesah  tentang hambatan  dari pemerintah pusat  untuk mempercepat laju pembangunan di Sumsel.  Gubernur menyatakan bahwa pembangunan Sumsel seharusnya dapat berjalan lebih maksimal jika tidak terkendala kebijakan pemerintah pusat. Banyak sekali kebijakan dari pusat yang menyebabkan laju pembangunan Sumsel terhambat. Ia mencotohkan masih belum terbitnya perpres yang menyatakan TAA sebagai KEK. Begitu juga dengan rencana pembangunan jalan tol Palembang – Inderalaya sepanjang 22 km yang perpresnya tak kunjung turun. Seandainya Sumsel diberi kewenangan lebih, tak usah berlebih-lebihan, maka pembangunan  provinsi terkaya kelima di Indonesia ini akan lebih baik lagi. Mulai sekarang kami akan main keras. Jika tidak diberi izin pembangunan,  kami akan bangun sendiri, bersatu bersama bupati/walikota serta seluruh masyarakat Sumsel (Sumeks, 14/2). Kejengkelan dan kekesalan Gubernur Alex Noerdin terhadap kebijakan Pusat tersebut diungkapkan kembali di hadapan para wartawan yang oleh  Sriwijaya Post diberitakan dengan judul emosional: “Alex Naik Pitam” (Sripo, 7/3).

Kekesalan, kejengkelan dan amarah  Gubernur Alex Noerdin bisa dimengerti karena sejumlah proyek strategis yang gencar dipaparkan dalam berbagai kesempatan sebelum dilaksanakan pilkada gubernur tahun lalu belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Di sisi lain masyarakat sudah jenuh menunggu. Paling tidak ada tiga proyek pembangunan besar yang sudah banyak didengar masyarakat bertahun-tahun dan dinantikan wujudnya belum juga terwujud, yakni pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api, Jembatan Musi IV atau kembaran jembatan Ampera yang di tengah kota untuk mengurangi beban Jembatan Ampera, dan pembangunan jalan tol Palembang –Inderalaya untuk mengurai kemacetan yang semakin parah di lintas tersebut.

Di benak khalayak tentu timbul pertanyaan mengapa sudah ganti gubernur  berkali-kali jembatan turunan/duplikat Ampera tidak terwujud, pelabuhan TAA  belum juga beres dan jalan tol tak kunjung usai, dan lain-lain?. Kalau tiga proyek tersebut belum juga ada kemajuan atau tidak terwujud, mungkinkah kehendak besar untuk memelopori  membangun Trans Sumatera bakal dapat terlaksana?.  Gubernur  menilai hal itu karena terkendala kebijakan Pusat, perpres belum keluar dan wewenang terbatas. Pertanyaannya adalah  ada apa atau  mengapa perpres tidak kunjung keluar?. Apa saja tugas wakil rakyat  baik anggota DPD dan DPR yang mewakili Sumatera Selatan selama ini?.

Dalam konteks NKRI, daerah otonom sengaja dibatasi wewenangnya dalam menangani suatu urusan. Daerah diberi wewenang  menangani sejumlah  urusan wajib. Kendatipun demikian, tidak secara bulat urusan wajib tersebut diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang bersifat kebijakan mendasar  dan yang dipandang strategis secara nasional maka akan menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Contoh, tentang jalan. Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan khususnya jalan tol diatur secara khusus dalam Bab V ari pasal 43 s/d pasal 57. Dalam pasal 45 dikemukakan bahwa (1)Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah (pusat); (2) wewenang penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol. Pendek kata jalan tol sebenarnya merupakan urusan Pemerintah Pusat.   Demikian juga halnya tentang pembangunan  pelabuhan utama, rel kerata api, bandar udara, bendungan,  jembatan yang merupakan bagian dari jalan nasional, dan lain-lainnya  yang dinilai strategis untuk kepentingan nasional menjadi wewenang Pemerintah Pusat untuk mengusahakan (membangun) dan pengelolaannya (kementerian atau lembaga yang diserahi wewenang untuk itu).

Jika suatu daerah mempunyai potensi dan muncul tuntutan masyarakat akan  kebutuhan demi  untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat, maka sudah seharusnya Pemerintah Daerah meresponnya dengan mengajukan usulan  meminta dan mendesak kepada Pemerintah Pusat  dapat membangun tuntutan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Hal inilah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Selatan sehingga sejumlah tuntutan sudah mulai direalisasikan. Sayangnya, pelaksanaan pembangunan proyek-proyek strategis tersebut terasa lambat dan tersendat malah ada yang sama sekali belum ada tanda-tanda dimulai secara fisik.

Dengan adanya indikasi yang  sepertinya  Pemerintah Pusat menghambat, maka perlu ada upaya mencari penyebabnya yang non teknis. Kadangkala faktor non teknis justru yang menjadi biang kerok alias penyebab suatu kebijakan tidak memihak atau tuntutan tidak dapat dipenuhi. Secara teknis dan administratif apa yang telah dilakukan Pemda Sumsel tentu sudah tidak ada masalah. Studi kelayakan dan perencanaan juga pasti dilakukan dengan baik. Pendek kata semua  memenuhi syarat,  namun lampu hijau belum menyala. Ini berarti  ada faktor X yang perlu ditelusuri dan dianalisis dugaan-dugaan non teknis  yang menjadikan Pemerintah Pusat kurang cepat merespon akan tuntutan yang diajukan.

Pertama, Provinsi Sumsel  dan masyarakat Sumsel oleh pemerintah Pusat tampaknya dinilai masuk kategori anak (Daerah) yang manis, baik, penurut, tidak banyak menuntut  dan tidak neko-neko. Bandingkan dengan Provinsi Riau yang pernah berani mau merdeka di awal reformasi jika pembagian hasil migas tidak membawa nilai tambah bagi Riau. Dengan berani melawan dominasi Pusat tentang hasil migas, akhirnya tuntutan Riau soal pembagian keuangan hasil migas dipenuhi. Demikian juga  Aceh dengan  yang menuntut beberapa keistimewaan, mana ada partai lokal selaian di Aceh. Papua dengan otonomi khsusnya, DIY yang  rakyatnya kompak berani melawan demi mempertahankan keistimewaan yang mau diacak-acak oleh Pemerintah Pusat. Dengan berani sedikit melawan dan alasan yang masuk akal maka tuntutan dapat dipenuhi.

Jika para tokoh, pemda dan masyarakat Sumsel tetap “adem ayem”, tenang-tenang saja dan selalu menerima apa adanya,  maka akan dimain-mainkan terus oleh Pemerintah Pusat. Mestinya patut menengok sejarah ketika masyarakat dan tokoh Sumsel menuntut kepada Presiden Soekarno agar dapat dibangun jembatan yang megah yang kemudian dikenal dengan Jembatan Ampera. Jadi, kalau Pak Alex selaku Gubernur mau main “keras” patut didukung  semua elemen masyarakat, tokoh  dan wakil rakyat agar Pusat memperhatikan.

Kedua, faktor non teknis yang kemungkinan kurang mendukung adalah peran wakil rakyat Sumsel   yang duduk di DPR dan DPD kurang mampu memainkan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Secara ketatanegaraan, masyarakat dan Pemda Sumsel sudah mempunyai wakil yang mestinya memperjuangkan aspirasi masyarakat dan Pemda Sumsel. Secara normatif, rakyat bersikap diam karena sudah mempunyai wakil dan percaya kepada mereka.  Namun fakta yang ada, masyarakat dapat menilai kiprah mereka tidak terlihat. Ranah mereka bertugas dalam bidang  legislasi tentu saja sangat berkepentingan untuk membuat atau mengajukan usulan perubahan terhadap peraturan perundangan yang merugikan kepentingan daerah. Jika daerah merasa terhambat maju karena wewenangnya  sangat dibatasi, maka mestinya para wakil rakyat dapat berjuang untuk mengatur kembali peraturan perundangan hubungan pusat dan daerah sehingga dimungkinkan daerah dapat lebih bebas berkreasi sehingga akan  cepat maju dan sejahtera.

Selain mempunyai wewenang dalam bidang legislasi, tentu sebagai wakil rakyat harus dapat mendukung dan membantu yang diperjuangkan Gubernur dan masyarakat Sumsel. Jika anggota DPD dan DPR yang mewakili Sumsel tidak pernah bertemu, tidak pernah diskusi atau tidak diadakan forum untuk  berkoordinasi secara  rutin bertemu Gubernur untuk membahas permasalahan yang dihadapi  masyarakat dan Pemprov Sumsel,  maka wajar saja jika Gubernur sepertinya berjalan sendiri. Sudah sepatutnya para anggota DPR dan DPD asal Sumsel bersama-sama para tokoh nasional yang berasal dari Sumsel kompak dan mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung kebijakan Gubernur  dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat Pusat. Mereka harus mampu melakukan lobi-lobi dengan pihak-pihak yang terkait. Namun sayang, selama ini tidak terlihat langkah seperti itu.   Lalu, apa saja yang dilakukan anggota DPR dan DPD selama ini untuk kepentingan masyarakat dan Daerah Sumsel ?. Apa yang dibanggakan mempunyai putera –putera Sumsel duduk di posisi strategis di tingkat nasional kurang peduli dengan Sumsel?. Jangan biarkan Pak Alex  dalam kesendirian yang akhirnya hanya bisa berkeluh kesah dan “marah”.

Ketiga, ada dugaan faktor non teknis adalah faktor kepentingan atau politis baik yang berkaitan dengan perseorangan maupun kelompok (parpol). Kepentingan itu bisa berupa mencari citra, popularitas, penghargaan, jasa dan sebagainya. Gubernur Sumsel berasal dari Partai Golkar, maka  dimungkinkan pihak-pihak non Golkar akan merasa iri dan cemburu atau tidak senang  jika program-program Gubernur  yang strategis berhasil membawa kemajuan Sumsel. Nama besar Gubernur Alex Noerdin dan Partai Golkar akan semakin melambung jauh lebih tinggi lagi.  Menjelang Pemilu 2014 ini situasi semakin memanas. Kompetisi semakin tidak sehat. Caleg dan parpol sedang menebar citra untuk meraih dukungan masyarakat.  Wajar jika langkah-langkah Pak Alex mendapat ganjalan dan kendala di sana sini. Tampaknya hambatan dari   kaca mata kepentingan politik ini dapat dikatakan terstruktur, sistematis  dan masif  (pinjam istilah  MK). Kondisi ini harus disikapi secara kelembagaan dan kepemimpinan Gubernur yang harus tegas dan terus menerus bisa meyakinkan kepada semua kalangan bahwa apa yang diperjuangkan dan dilakukan semata-mata demi kesejahteraan masyarakat Sumsel dan kemajuan daerah.

Keempat, faktor non teknis yang tampak sepele dan sederhana tetapi dapat menentukan keberhasilan perjuangan adalah seni berkomunikasi dan melobi.  Politik melobi dengan cara lama (memberi sesuatu/gratifikasi) yang bakal merugikan  sudah bukan jamannya lagi. Era KPK sebagai panglima pemberantas korupsi menjadikan suap mulai ditinggalkan dan tidak akan ditempuh lagi. Oleh karena itu, sudah saatnya kepala daerah, para pejabat daerah, anggota dewan mampu berkomunikasi politik dengan baik yang mengedepankan etika dan rasionalitas dengan tetap dalam koridor aturan formal yang berlaku. Mengetahui latar belakang sosial budaya mereka yang mempunyai wewenang dan pihak yang akan  dilobi sangat perlu  sehingga dapat menentukan posisi dan sikap yang bisa menyenangkan pihak lawan bicara. Pada dasarnya setiap manusia sangat senang jika dihormati dan diperlakukan secara halus. Untuk itu, secara personal sikap “brangasan”,   berkesan kasar  dan congkak harus ditinggalkan untuk membangun citra diri yang positif dan menawan dengan sedikit berkorban mengalah mau menunduk dan “mencium tangan”  dengan pihak yang mempunyai wewenang dan kekuasaan lebih tinggi dan lebih besar agar tujuan tercapai.

Semoga bisa memberi inspirasi untuk berfikir dalam memilih calon anggota DPR/D dan DPD  yang aspiratif, bisa bekerja sama, mempunyai jaringan luas dan mau berjuang untuk kepentingan dan kemajuan Sumsel. Terimakasih.

 

Palembang, 8 Maret 2014.

Catatan: Dimuat di Harian Sriwijaya Post, 12 Maret 2014.





6 02 2014

PERDAGANGAN  SUARA DALAM PASAR PEMILU

Oleh:

Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI

 

Berdagang (bisnis) salah satu kegiatan utama dan penting dalam dunia ekonomi dengan obyek berupa barang dan jasa yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan dan tuntutan hidup.   Dalam bisnis ada permintaan, penawaran, harga, barter, pemasaran, bahkan juga ada broker (makelar).  Ternyata dalam dunia politik juga terjadi kegiatan perdagangan atau bisnis sebagaimana dalam dunia ekonomi. Bedanya, obyek bisnis dalam politik bukan barang dan pelayanan jasa, akan tetapi berupa suara atau dukungan dan jabatan. Jika perdagangan dalam bidang ekonomi beorientasi keuntungan (uang), maka dalam dunia politik tidak hanya uang saja tetapi bisa berupa prestise atau kehormatan.  

Jika dalam perdagangan dalam dunia ekonomi umummnya diatur dalam peraturan perundangan yang sah dan dilakukan secara terbuka,  maka perdagangan dalam dunia politik dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, jika terjadi praktek perdagangan suara, para pelakunya akan bertransaksi secara diam-diam dan tertutup. Jika dalam transaksi ekonomi ada pihak yang dirugikan bisa mencari keadilan di peradilan perdata dan atau pidana, maka pihak yang dirugikan dalam transaksi politik tidak bisa menuntut secara hukum baik perdata maupun pidana. Pendek kata, perdagangan suara merupakan pasar gelap (black market) yang melanggar hukum.   

  Lahan subur praktek perdagangan suara yang paling besar (melibatkan rakyat)  adalah sewaktu berlangsung pemilu baik legislatif maupun eksekutif (pilpres, pilkada dan pilkades). Sedangkan yang melibatkan masyarakat terbatas/tertentu, biasanya dapat terjadi dalam pemilihan atau rebutan kursi ketua umum  organisasi politik (parpol) dan ormas.  Di pasar pemilu itulah akan ramai di “kegelapan”  kegiatan penjualan, pembelian, permintaan, penawaran, harga,   bahkan para calo/makelar suara bergentayangan dan para dukun politik ikut sibuk menerima orderan. 

Setiap peserta pemilu baik legislatif dan eksekutif (Pilpres, Pilkada, Pilkades) ingin tampil sebagai pemenang. Dalam upaya meraih kemenangan, selain menempuh cara-cara legal konstitusional  juga tidak disangkal  ada kandidat  menempuh dengan cara-cara yang licik, kotor, tidak fair, tidak jujur  atau melanggar peraturan yang berlaku antara lain dengan “membeli” suara. Di sisi lain (rakyat) juga ada yang pasang tarif “menjual” suara. Terjadilah perdagangan suara, hukum ekonomi berlaku.

 Fenomena praktek perdagangan suara tidak  begitu dikenal bahkan dapat dikatakan tidak ada pemilu selama orde baru. Baru mulai marak setelah diselenggarakan pilkada langsung sejak tahun  2005. Nah, menjelang dan pada Pemilu 2014 kali ini perdagangan suara tentu akan bertambah semarak. Adapun modus perdagangan suara dalam pasar pemilu dari yang terselubung (halus) yang dikemas dalam bentuk sosialisasi sampai yang blak-blakan (kasar) berupa menjual dan membeli suara, dapat diidentifikasi  antara lain sebagai berikut:

Pertama, bantuan sosial. Para caleg (pembeli) seakan-akan menjadi orang yang dermawan dengan membagi-bagi bantuan bisa berupa sembako untuk masyarakat miskin, bantuan material bangunan untuk tempat ibadah, bantuan bencana alam, dan bantuan-bantuan lainnya. Kegiatan bantu membantu sosial ini biasanya mengiringi kegiatan sosialisasi diri.  Sosialisasi tidak dilarang sepanjang tidak paparan visi dan misi serta tidak ada ajakan untuk memilih. Ciri caleg yang seperti sinterklas ini hanya getol membantu dan mau mengeluarkan untuk sedekah ketika sebagai caleg. Sebelum menjadi caleg atau tidak mempunyai kepentingan dengan rakyat, yang bersangkutan tidak pernah peduli dengan masyarakat apalagi menjadi dermawan. Barang-barang yang dibantukan  umumnya diberi label nama dan foto caleg yang bersangkutan.

Kedua, kegiatan/bakti sosial. Wujud kegiatan sosial bisa bermacam-macam seperti menyelenggarakan sunatan massal, turnamen olah raga populer,  jalan santai, lomba mancing, penyemprotan nyamuk, pengobatan gratis, lomba dan atau pertujukan kesenian, dan lain-lainnya. Kegiatan ini umumnya masih dalam format dan kemasan sosialisasi yang legal. Kendatipun demikian, caleg yang melakukan bakti sosial seperti ini juga sangat mengharapkan agar dirinya dikenal masyarakat dan nantinya masyarakat yang terlibat dan menikmati bakti sosial dapat memilih dirinya.    

Kedua bentuk kegiatan tersebut di atas, tentu  tidak gratis meskipun berlabel bantuan dan bakti sosial. Kendati tidak ada ajakan verbal dan tekanan agar memilih dirinya, tentu caleg yang bersangkutan sangat mengharapkan masyarakat yang telah dibantu  mau membalasnya dengan memberikan suara dengan memilih dirinya pada waktu pemungutan suara.  Jelas sekali bahwa niat caleg memberi bantuan dan melaksanakan bakti sosial tersebut tidak ikhlas bersedekah karena mempunyai pamrih minta imbalan balasan berupa suara.

Bantuan dalam bentuk barang dan kegiatan ini akan  lebih tepat disebut bantuan atau sedekah politik. Dalam politik tidak ada yang gratis dan tulus.Dermawan palsu ini kalau gagal menjadi anggota dewan akan menyesal telah mengeluarkan uang banyak dan dalam hatinya marah-marah. Bahkan kalau tidak mempunyai rasa malu dan jika barang yang diberikan masih ada akan diminta kembali.

Dari pihak masyarakat sendiri, peristiwa pemilu juga dijadikan ajang dan peluang untuk mendapatkan keuntungan baik secara kelompok (kepentingan bersama) maupun untuk keuntungan pribadi. Masyarakat rame-rame membuat proposal minta bantuan kepada para caleg dengan jaminan akan mendukung atau memberikan suaranya kepada yang telah mengabulkan permohonannya. Dengan demikian, masyarakat mempunyai barang yang siap dijual yakni “suara”  yang kemudian ditawarkan  kepada caleg. Sang caleg juga membutuhkan barang tersebut (suara) yang bersikap sebagai “pembeli suara”. Akhirnya pemilu yang mestinya peristiwa ritual politik yang dijunjung tinggi etika dan aturannya berubah menjadi pasar pemilu atau pasar politik yang dibungkus berlabel bantuan sosial dan bakti sosial  dengan payung legal bernama sosialisasi.

Selain modus perdagangan suara yang halus tersebut, masih ada berbagai modus yang terang-terangan dalam praktek jual beli suara, kasar  dan sangat melanggar peraturan perundangan pemilu.  Modus-modus tersebut tentu  dilakukan dengan  operasi senyap/tersembunyi, antara lain:

Pertama, berkedok memberi bantuan barang dan atau uang kepada masyarakat secara diam-diam pada masa kampanye dan atau hari tenang atau bahkan pada saat hari pemungutan suara. Tujuannya sangat jelas agar yang menerima bantuan mau memilih caleg yang telah membantu tersebut. Tindakan seperti ini populer disebut politik uang. Inisiatip  politik uang umumnya berasal dari caleg, dan masyarakat biasanya tidak menolak diberi bantuan  khususnya bagi masyarakat miskin. Kalau tidak ketahuan panwas, membeli suara di kalangan  masyarakat miskin akan efektif dan membuahkan hasil suara yang menggembirakan.

Kedua,  jual beli suara atau dagang suara modus lain yakni antara caleg dengan penyelenggara pemilu yang dinilai rawan yakni di  KPPS (TPS) dan di PPS (kelurahan/desa) lebih-lebih di daerah yang terpencil, tidak ada saksi dan jauh dari pengawasan panwaslu.   Modusnya caleg atau kandidat sebagai pembeli meminta kepada penyelenggara untuk merubah suara agar suaranya bertambah banyak atau bisa menang di TPS atau PPS yang bersangkutan dengan cara mengurangi atau mencuri suara caleg lain. Jika kelompok penyelenggara atau oknum penyelenggara mampu dan mau merubah dan harga cocok, maka perdagangan suara akan berlangsung mulus. Malahan disinyalir  dalam modus ini ada tawaran  dari penyelenggara kepada caleg kalau mau membeli suara akan dilayani asal harga sepakat. 

Ketiga,  jual beli dengan modus segitiga yakni jul beli sesama caleg dalam satu parpol atau dengan parpol lain yang tentu harus melibatkan penyelenggara. Inisiatif  jual beli bisa datang dari caleg yang sudah mengetahui suaranya bakal tidak menang kemudian ditawarkan  kepada yang mendapat suara tertinggi tetapi belum bisa mendapat kursi kalau tidak ditambah suara, atau bisa datang dari caleg yang bernafsu ingin menjadi anggota dewan dan kebetulan mempunyai duit banyak tetapi suara rendah/kurang. Caleg yang akan membeli dan menjual suara ini harus kompromi dengan penyelenggara untuk merubah rekapitulasi. Modus ini akan lebih menguras kantong karena caleg pembeli suara harus membayar ke caleg yang menjual dan penyelenggara.

Perdagangan suara baik yang halus maupun yang kasar dalam pasar pemilu tidak terlepas dari peran besar makelar baik yang resmi dengan sebutan Tim Sukses/Kampanye, Relawan atau tim-tim terselubung/gelap atau  makelar politik perseorangan yang memanfaatkan untuk kepentingan sendiri baik berupa keuntungan finansial, barang atau mungkin jabatan. Posisi makelar sangat strategis karena berdiri di tengah pencari/pembeli suara (kandidat) dan pemilik/penjual suara (rakyat). Makelar bisa mendapat keuntungan ganda baik dari pembeli dan penjual suara. Para makelar politik akan merasa aman dan tidak takut akan akibat yang dilakukan karena tidak akan ada tuntutan hukum jika pembeli (caleg) dirugikan atau gagal menjadi anggota dewan karena caleg sadar betul bahwa apa yang dilakukan merupakan tindakan melanggar hukum.

Mengapa perdagangan suara bisa terjadi?. Ada sejumlah alasan yang dapat dikemukakan. Pertama, caleg tidak merasa percaya diri dengan modal yang dimiliki terutama modal sosial, misalnya bukan aktivis sosial, kurang banyak pengalaman berorganisasi sehingga tidak dikenal masyarakat luas. Caleg kurang mempunyai wawasan dan pengetahuan yang cukup tentang kehidupan politik, berbangsa dan bernegara sehingga kurang percaya diri.  Untuk mengatasi itu dan libido  ingin menang sangat besar maka satu-satunya jalan pintas adalah membeli suara. Kedua, persepsi yang terlanjur salah dalam masyarakat terutama caleg bahwa jual beli suara sesuatu yang lumrah dalam politik dan kalau mau menang harus melakukan itu. Akibatnya, kendatipun caleg tersebut sudah dikenal masyarakat luas dan pantas jadi wakil rakyat, pintar dan mempunyai kecakapan lainnya terpaksa juga ikut-ikutan masuk dalam kancah perdagangan suara karena kalau tidak ikut takut bakal kalah. Ketiga, sistem pemilu yang menggunakan proporsional terbuka dengan memilih orang/kandidat juga menyokong maraknya perdagangan suara. Pemenangnya adalah caleg yang mendapat rangking suara. Konsekuensinya kompetisi sesama teman dalam satu parpol sangat ketat dan panas cenderung terjadi kanibalisasi. Ada kemungkinan seseorang maju menjadi caleg niatnya bukan sungguh-sungguh akan menjadi wakil rakyat tetapi semata-mata  menangkap peluang pemilu  sebagai bisnis politik. Najur, kalau bisa jadi syukur, namun kalau suaranya bakal tidak jadi dapat dijual kepada caleg lain yang mau akan membeli.

Pemilu sebagai media demokrasi yang konstitusional untuk memilih pemimpin bangsa yang berkualitas akhirnya hanya sekedar formalitas prosedural dan sia-sia jika hasilnya  kelompok wakil rakyat yang memble dan koruptif karena pemilu berubah  menjadi pasar perdagangan suara. Untuk itu, jajaran Banwaslu harus mempunyai integritas yang tinggi, mau bekerja keras agar mampu mengantisipasi   praktek kotor perdagangan suara dan harus berani menindak mereka yang bersalah. Terimakasih.

 

                                                                                                Palembang, 5 Februari 2014.    





4 02 2014

KONTROVERSI DANA SAKSI PARPOL

Oleh: Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI

 

Pemilu tinggal dua bulan lagi tiba-tiba ada berita mengejutkan yang selama ini luput dan tidak begitu menjadi perhatian publik yakni akan digelontorkan dana  bagi parpol untuk biaya saksi. Direncanakan setiap saksi parpol di setiap TPS dialokasikan Rp.100.000. Jumlah TPS 545.778 maka jumlah saksi  dari 12 parpol  mencapai 6,6 juta orang. Dengan demikian setiap parpol akan mendapat Rp.55 miliar. Dengan demikian total dana yang disiapkan sebesar Rp.660 miliar. Direncanakan dana tersebut akan dikelola melalui Banwaslu (Kompas, 29/1).

Alasan penting parpol dibantu dana saksi karena selama pemilu yang telah berlangsung selama ini, parpol banyak mengeluh tidak mampu menyediakan saksi di semua TPS karena kekurangan  atau tidak mempunyai dana yang cukup. Dengan tidak ada saksi maka ada kekhawatiran dapat terjadi kecurangan

Rencana tersebut menimbulkan pro kontra tidak saja di kalangan parpol tetapi juga di kalangan masyarakat. Bagi yang setuju (khususnya parpol miskin) selain akan meringankan beban, juga ada harapan pemilu bisa lebih bersih bahkan tidak ada kecurangan. Bagi kelompok masyarakat atau parpol yang tidak setuju berbagai alasan dikemukakan antara lain tidak ada dasar hukum, rentan disalahgunakan atau dikorupsi, sebagai wujud kartel politik, indikasi Banwaslu lemah, lebih baik untuk dana bencana, menimbulkan ketidakadilan  dan kecemburuan peserta pemilu perseorangan (calon DPD) dan tidak ada jaminan pemilu bisa bersih dari kecurangan meskipun semua parpol mempunyai saksi di TPS.  

 

Indikasi Parpol Gagal

Terlepas dari pro kontra tersebut, marilah kita coba untuk melihat secara jernih hal-hal yang berkaitan dengan parpol. Bagi yang belajar ilmu politik tentu mengerti bahwa parpol itu institusi yang dibentuk oleh kelompok masyarakat yang berlandaskan kesamaan orientasi, nilai-nilai atau ideologi dan cita-cita yang sama untuk berkompetisi mendapat kekuasaan dan kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk mewujudkan cita-citanya melalui kebijakan-kebijakannya.  

Dalam konteks Indonesia, seluk beluk parpol telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 2 tahun  2011. Dalam pasal 2 (1) dikemukakan bahwa untuk mendirikan parpol dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap propinsi. Ketentuan tersebut tidak lebih sebagai syarat administratif. Fenomena dan fakta yang terjadi di Indonesia, ide atau inisiatif pendirian parpol umumnya muncul dari seseorang atau didukung beberapa orang saja yang kemudian seseorang tersebut akhirnya menjadi tokoh sentral dan patron dari parpol yang bersangkutan. Seseorang yang yang menjadi patron parpol tersebut biasanya yang berduit/kaya, public figure, tinggal di Ibu Kota Negara (jakarta). 

Kemudian dalam pembentukan kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan  bahkan sampai di desa, parpol  seperti membentuk cabang organisasi bisnis/perusahaan yang semua dana dari pusat.  Ide, cita-cita, atau ideologi parpol tidak disosialisasikan atau tidak diajarkan lebih dulu kepada masyarakat  sehingga seseorang yang menjadi pengurus atau anggota parpol tidak mengerti, tidak menghayati, tidak meresapi ajaran parpolnya. Dampaknya, menjadi pengurus dan anggota parpol  harapannya seperti bekerja di perusahaan. Persepsi menjadi keliru, masuk parpol sebagai pengurus atau anggota akan mendapat penghasilan sebagaimana bekerja di perusahaan.  

Kondisi seperti itulah yang kemudian ciri umum  parpol di Indonesia bersifat personalitik, sentralistik dan oligarkhis. Parpol sangat tergantung figur sebagai patron (personalitik) sebagai penggagas pendirian parpol,  dan  menjadikan  figur tersebut beserta  pengurus pusat menentukan segala-galanya dan full power (sentralistik dan oligarkis) bagi jajaran kepengurusan di bawahnya/daerah dan anggotanya.  Anggota menjadi tidak militan, tidak bersedia  dan rela berkorban untuk parpol tapi kalau bisa malah mendapat sesuatu dari parpol.

Dari segi pendanaan, karena pendirian parpol atas kehendak masyarakat maka sudah sepatutnya dan seharusnya jika parpol harus swadana dengan sumber utama dari pengurus dan anggotanya, bukan dibiayai oleh uang rakyat/APBN. Tetapi karena sudah keliru  dan salah urus sejak awal, maka dalam  konteks inilah bisa dipahami mengapa sumber pendanaan  yang salah satunya dari iuran anggota tidak berjalan karena pengurus dan anggota parpol tidak militan, tidak merasa memiliki parpol, tidak merasa mempunyai kewajiban membayar iuran, tidak mau berkorban. Akhirnya, sumber dana utama parpol berasal dari patron atau seseorang yang umumnya ketua umum parpol. Itulah sebabnya mengapa umumnya kecenderungan ketua umum parpol saat ini dari kalangan yang mempunyai uang atau pengusaha. Atau jika bukan pengusaha akan berkolaborasi atau mengandeng pengusaha menjadi pengurus teras parpol untuk dijadikan ATM parpol.  Akhirnya parpol seperti perusahan bisnis.

Situasi tersebut di atas akan berpengaruh kepada anggota parpol. Sekiranya parpol tidak lagi memberi harapan lagi (misalnya tidak diusulkan menjadi caleg lagi),  dengan enteng tanpa merasa malu dan salah, lebih baik loncat atau pindah ke  parpol lain yang bisa dijadikan sandaran hidup. Jadi, umumnya masyarakat berpendapat  bahwa masuk dalam jajaran parpol untuk mencari penghasilan yang lebih baik, bukan berkorban untuk pengabdian. Jika dasarnya pengorbanan dan orientasinya pengabdian untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara maka tidak akan ada politisi melakukan korupsi. Tetapi karena orientasi dan niatnya uang maka banyak politisi terjerat korupsi. Inilah kegagalan parpol dalam  mengajarkan ideologi yang dianutnya dan pendidikan politik yang belum baik dilakukan baik kepada pengurus,  anggotanya dan masyarakat umumnya.  

Bagi parpol yang ingin mengikuti pemilu untuk merebutkan kekuasaan telah diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2012 khususnya pasal 8 yang antara lain mengemukakan syarat parpol sebagai peserta pemilu harus mempunyai kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Catatan Kemendagri sampai tahun 2013 jumlah kabupaten /kota seabanyak 505.  Syarat lain, parpol harus mempunyai anggota minimal 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan di tingkat kabupaten kota yang dibuktikan dengan kepemilikian kartu tanda anggota. Peserta pemilu 2014 hampir semua parpol lama yang kepengurusan  tentu sudah ada di 505 kabupaten kota.  Ada satu peserta parpol baru (Nasdem) yang juga sudah mempunyai kepengurusan di semua kab/kota. Jika masing masing parpol per kabupaten/kota minimal memiliki 1.000 anggota maka  jumlah anggotanya minimal sudah 505.000 orang per parpol. Karena umumnya peserta pemilu adalah parpol lama maka sangat mungkin anggotanya lebih dari seribu. Jika dianggap rata-rata setiap parpol mempunyai anggota  per kabupaten/ kota sebanyak 1.500 maka total anggota per parpol sebesar 757.500 (tujuh ratus lima puluh tujuh lima ratus) orang.   

Seandainya jumlah anggota parpol yang besar tersebut secara riil memang ada, dan dalam merekrut anggotanya benar-benar dilakukan sesuai aturan (tidak manipulasi), kemudian diberi pendidikan politik sungguh-sungguh yang akhirnya menjadi kader parpol yang cerdas, militan, dan rela berkorban demi kejayaan parpol, maka akan mudah bagi parpol untuk memobilisasi anggotanya menjadi saksi di setiap TPS di tempat tinggalnya/wilayahnya masing-masing sehingga  parpol tidak harus mengeluarkan biaya.  Jumlah TPS pemilu 2014 adalah 545.778. Jumlah anggota parpol katakanlah 757.500 orang. Bukankah sudah kelebihan?. Jadi, tidak ada alasan dan secara teoriis tidak masuk akal jika parpol selama ini tidak mampu menghadirkan saksi di setiap TPS.

Tapi fakta memang tidak selalu sama dengan teori. Kesalahan bisa di teori atau di fakta. Namun jika melihat sejarah  perjalanan dan perilaku  parpol di Indonesia tampaknya kesalahan ada pada parpol, bukan pada aturan dan teori. Jajaran pengurus parpol tidak atau belum sungguh-sungguh mengelola parpol untuk mampu menjalankan fungsinya dengan baik yang salah satunya adalah proses perekrutan anggota dan mendidik anggotanya.  Keanggotaan parpol antara ada dan tidak ada, militansi kader dan pengurus rendah sehingga rasa pengorbanan kurang, dedikasi dan pengabdian rendah. Buktinya, anggota dewan sebagai kader parpol banyak terjerat korupsi yang akhirnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol rendah.

 

Batalkan

Situasi internal parpol yang kurang beres dan keliru tersebut sangat jelas ditunjukkan dengan parpol tidak mempunyai saksi di TPS untuk pemilutersebut dikarenakan tidak mempunyai dana.  Jika parpol memang riil mempunyai anggota yang militan dan loyal serta rela berkorban maka kendala saksi dan dana tidak ada. Dengan demikian parpol tidak  perlu minta uang rakyat (APBN) untuk dana saksi. Parpol tampaknya hanya mau enaknya saja. Selain itu, rencana dana saksi bagi parpol juga akan menimbulkan kecemburuan bagi calon DPD. Peserta pemilu adalah parpol dan perseorangan (DPD). Calon DPD juga perlu saksi. Tapi mengapa hanya parpol yang akan diberi?. Daripada akan menimbulkan persoalan baru dalam penyelenggaraan pemilu 2014, lebih baik tidak perlu parpol diberi uang dana untuk saksi alias rencana tersebut dibatalkan saja. Sudah sepatutnya dana rakyat (APBN) untuk biaya sarana dan prasarana umum, bukan untuk kepentingan kelompok masyarakat (parpol). Kekeliruan diri sendiri (parpol) jangan orang lain (rakyat) yang harus menanggung.

Perkuat kekompakan, tunjukkan profesionalitas kinerja,  jaga integritas dan kejujuran penyelenggara pemilu baik di jajaran KPU dan Banwaslu, maka pemilu 2014 akan sukses dan minim atau mungkin tidak akan ada kecurangan  kendatipun tidak semua parpol mampu mengirim saksi di setiap TPS.  Terima kasih.

 

                                                            Palembang, 1 Februari 2014.      





9 11 2013

KASUS AKIL MOCHTAR:

SEANDAINYA KEPALA DAERAH TERLIBAT SUAP

 

Oleh: Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI

 

Sehari  setelah Akil Mochtar Ketua  Mahkamah Konstitusi ditangkap oleh KPK karena  dugaan menerima suap (korupsi) dalam mengadili sengketa hasil pilkada di Kabupaten Gunung Emas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten, salah satu pernyataan yang saya kemukakan ketika diwawancari sejumlah wartawan adalah bahwa berdasarkan “kepercayaan”  masyarakat  Jawa jika  seseorang melakukan tindak kejahatan  sudah ketahuan publik atau tertangkap, akan dikatakan masyarakat   “wis akeh sundukane”. Suatu ungkapan yang artinya  orang tersebut  biasanya sudah melakukan tindak kejahatan yang sama lebih dari satu kali atau sudah berkali-kali sehingga  akhirnya Tuhan murka dengan membuka kejahatan yang dilakukannya. Sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Oleh karena itu, hendaknya KPK juga harus menyelidiki  sengketa pilkada di tempat lain yang   ditangani oleh Akil Mochtar, termasuk sejumlah pilkada di Sumatera Selatan, tidak hanya di tingkat kabupaten dan kota saja, tetapi juga perlu ditelusuri pilkada di tingkat gubernur sehingga sampai ada PSU Gubernur di Sumsel.   

Ketika kemudian KPK  menggeledah rumah dan kantor Walikota Palembang dan Bupati Empat Lawang, juga sejumlah pejabat  Pemerintah Kota Palembang dimintai keterangan oleh petugas KPK, publik Sumatera Selatan semakin heboh dan kaget  seakan-akan dugaan yang selama ini   hanya menjadi bahan omongan dan kasak kusuk di kalangan masyarakat bahwa ada penyuapan  di Mahkamah Konstitusi dalam penanganan sengketa sejumlah pilkada di Sumsel, seakan-akan sudah  mulai ada titik terang kebenarannya. Apalagi tak lama kemudian KPK menindaklanjuti dengan memanggil dan memeriksa  Bupati Empat Lawang dan  Walikota Palembang  sebagai saksi untuk penyelidikan dan penyidikan  Akil Mochtar, maka  publik Sumatera Selatan sepertinya terbayang di depan mata jangan-jangan  dua  kepala daerah tersebut  nantinya akan berubah  dari  saksi  menjadi tersangka, terdakwa dan akhirnya terpidana.

Kita hormati asas hukum praduga tak bersalah (presumtion of innocence).  Biarkan KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik untuk mengusut sampai tuntas dan pengadilan tipikor  menjatuhkan putusan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kendatipun demikian, tidak ada kelirunya  jika dibahas situasi terburuk seandainya Akil Moctar sebagai hakim MK terbukti bersalah karena menerima suap dalam mengadili pihak yang bersengketa dalam sejumlah pilkada.  Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pihak yang menerima dan yang memberi suap sama-sama dinyatakan bersalah. Dengan demikian, jika Akil Mochtar nantinyan oleh pengadilan tipikor dinyatakan bersalah menerima suap maka pihak-pihak yang memberi suap (misalnya kepala daerah dan wakil  kepala daerah) juga dinyatakan bersalah.

Kasus suap di MK yang terbongkar dengan  Akil Mochtar  sebagai tersangka merupakan peristiwa pertama kali yang terjadi sepanjang MK menangani kasus sengketa hasil pilkada langsung. Oleh karena itu, wajar jika dalam masyarakat terjadi diskusi hangat dan beberapa pertanyaan muncul berkaitan dengan proses hukum dan dampak  politiknya. Seandainya terbukti benar bahwa telah terjadi penyuapan kepada Akil Mochtar oleh calon kepala daerah,  maka apakah hanya kepala daerah saja yang dinyatakan  bersalah sedangkan wakilnya tidak bersalah,  atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dinyatakan bersalah. Jika hanya kepala daerah saja yang disalahkan menyuap, sedangkan wakilnya dinyatakan tidak bersalah, kemudian sang wakil kepala daerah malahan dengan mudah menggantikan sebagai kepala daerah, maka kondisi ini dinilai tidak adil  karena ketika melakukan tindak penyuapan statusnya masih sebagai  pasangan calon kepala daerah. Hal ini berbeda jika tindak pidana korupsi  kepala daerah dilakukan setelah dilantik menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak terlibat maka  sesuai aturan yang berlaku wakil kepala daerah dapat diangkat menjadi kepala daerah karena kepala daerahnya berhalangan tetap masuk penjara akibat korupsi.  Sejumlah kasus seperti ini telah banyak terjadi. Wakil kepala daerah naik menjadi kepala daerah karena kepala daerahnya dicopot akibat korupsi.

Dengan demikian, dalam kasus Akil Mochtar,  yang dipandang adil  adalah jika kepala daerah dan wakil kepala daerah  harus sama-sama dinyatakan bersalah bila terbukti menyuap dan harus diberhentikan dari jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah karena tindakan penyuapan dilakukan ketika masih bersama-sama sebagai pasangan calon kepala daerah alias belum menjadi pasangan kepala daerah. Logikanya,  ketika  merencanakan akan melakukan suap kepada hakim MK,  pasangan calon  kepala daerah dan wakil kepala daerah tentu terlibat pembicaraan entah yang berkaitan dengan sumber dan besar dana, caranya dan sebagainya. Atau   misalnya  yang menyuap dan mendanai suap adalah calon kepala daerah, akan janggal jika calon wakil kepala daerah tidak diberitahu rencana suap yang akan dilakukan calon kepala daerah. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dituduh bersama-sama atau bersekongkol atau berkomplot melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan untuk memenangkan perkara. Jadi, satu paket pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah harus merasakan bersama-sama sebagai terperiksa, tersangka, terdakwa dan terpidana.

Menteri Dalam  Negeri  ketika di Palembang seusai melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel menyatakan bahwa  kepala daerah dan/atau wakil kepla daerah yang dinyatakan sebagai terdakwa dalam tindak pidana (korupsi) akan diberhentikan sementara. Hal ini telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:  “Kepala daerah dan/atau wakil wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara”.  

Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan (suap/korupsi)  harus diberhentikan secara tetap sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (2) UU No. 32 Tahun 200 :”Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.  Ayat (1) yang dinaksud adalah tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.

   Dalam kasus  Akil Mochtar seandainya kepala daerah dan wakil kepala daerah terbukti  menyuap dan kemudian diberhentikan atau dicopot,  lantas siapa penggantinya?. Di kalangan masyarakat ada yang berpendapat bahwa  yang berhak mengganti adalah pasangan calon kepala daerah yang dikalahkan di MK. Misalnya, kasus di Kota Palembang,  seandainya  Romi Herton dan Harnojoyo diberhentikan  dari jabatannya, ada yang berpendapat  bahwa  yang berhak mengganti adalah pasangan Sarimuda dan Nelly. Pendapat yang demikian itu tidak benar sama sekali alias salah besar. Keputusan MK bersifat kelembagaan final dan mengikat sehingga tidak dapat dibatalkan oleh siapapun juga termasuk MK sendiri. Jika hakimnya terlibat suap maka tidak akan membatalkan putusan MK. Jadi, pendapat yang benar adalah harus diadakan pilkada  baru dengan peserta yang baru. Dan ketika jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah kosong, tentu untuk sementara akan diangkat caretaker kepala daerah yang salah satu tugasnya melakukan koordinasi dengan KPUD untuk menyiapkan pilkada kembali.

Proses  peradilan Akil Mochtar bakal memakan waktu panjang. Untuk sampai  membawa kepala daerah yang diduga memberi suap  dapat diiperiksa keterlibatannya sehingga bisa dijadikan tersangka dan seterusnya, masih membutuhkan jalan berliku dan waktu yang lama. Artinya, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi bahan gunjingan masyarakat terlibat dalam pusaran Akil Mochtar masih dapat duduk tenang menjalankan tugas sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.  Terimakasih.

                                                                                                Palembang, 9 Oktober 2013. 





30 10 2013

FENOMENA DUKUN POLITIK DALAM PEMILU

Oleh: Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI

 

Tradisi baru di era demokrasi yang patut diapresiasi adalah menjamurnya lembaga-lembaga survei/polling yang memprediksi situasi politik berdasarkan metode ilmiah.   Lembaga-lembaga survei yang awalnya kinerja dan kiprahnya tidak dikenal oleh  masyarakat lambat laun menjadi akrab dan sudah menyatu dengan masyarakat karena akurasinya tinggi dalam memprediksi hasil sementara pemilu/pilkada melalui metode hitung cepat yang ilmiah. Hasil hitung cepat yang tidak jauh berbeda dengan hitung manual versi KPU/D, menjadikan kehadiran lembaga survei dalam pilkada dipercaya dan dirindukan masyarakat karena umumnya masyarakat cepat ingin mengetahui siapa pemenangnya. Lembaga-lembaga survei juga dipercaya sebagai lembaga konsultan yang disewa oleh caleg, parpol, calon kepala daerah, calon presiden atau kelompok-kelompok masyarakat lainnya untuk dimintai jasanya menggarap strategi dan upaya dalam memenangkan suatu kompetisi politik. Kondisi ini tentu sangat menyenangkan bahwa masyarakat sudah modern yang dicirikan dengan mengedepankan nalar atau akal sehat (ilmiah) dalam melihat dan menyelesaikan suatu masalah.

Selain tradisi ilmiah terbangun dalam dunia politik, ternyata tradisi irasional non-ilmiah, primitif dan tradisional juga ikut tumbuh subur dalam masyarakat yakni praktek dukun politik. Fenomena kepercayaan tentang perdukunan, dunia  ghaib dan makhluk halus   ada dalam setiap bangsa di dunia ini dengan versi masing-masing. Saya kira semua etnis di Indonesia mengenal yang disebut dukun atau “orang pintar” atau “orang tua” atau paranormal atau shaman (Inggris).  Dukun tak lain adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dianggap atau dipercaya sebagian masyarakat mempunyai kelebihan khusus (linuwih) berupa kemampuan dapat melihat (menerawang) kehidupan dunia lain (ghaib) dan sekaligus mampu berkomunikasi dengan makhluk dunia ghaib atau makhluk halus  seperti: hantu, jin, siluman, setan, iblis, roh, gendruwo, kuntilanak, sundelbolong, tuyul, wewe, demit, leak, buto ijo, ratu kidul, dan lain-lainnya.   

Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut,  sang dukun dapat melakukan ritual untuk praktek kegiatan yang berkaitan dengan penyembuhan penyakit, mengobati orang kesurupan, meramal nasib kehidupan  ke depan, mencari  perjodohan/pasangan hidup, agar laris/sukses dalam berdagang/berusaha, agar dikasihi/dicintai banyak orang (pengasihan), agar wajah selalu tampak menarik  dan cantik/tampan (pasang susuk), agar sukses dalam meniti karir, untuk menyakiti/membunuh lawan (tenung/santet), untuk  kekebalan tubuh dari senjata tajam (kadigdayan) dan sebagainya. Tentunya untuk ritual-ritual tersebut sang dukun memerlukan persyaratan tertentu (ubarampe atau sesajen) sesuai dengan tujuan ritual dan permintaan makhluk halus.

 Praktek perdukunan di Indonesia yang semula hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan, ritual keyakinan, sosial-budaya, dan ekonomi  ternyata  sejak memasuki era demokrasi telah merambah ke dunia politik atau kekuasaan yang tampak lebih terbuka dan intensif dalam menjaring pelanggan. Malahan menjelang Pemilu 2014 sudah banyak dukun politik memasang iklan  politik melalui panflet dan media on line /internet. Tampaknya dukun politik yang non ilmiah tidak mau kalah dengan lembaga survei ilmiah dalam bersaing untuk menggaet pelanggan. Semua bertujuan sama untuk membantu peminta jasa agar tercapai yang dicita-citakan dengan  cara yang berbeda .

Salah satu dukun politik membeberkan secara blak-blakan dalam iklannya bahwa mahar atau harga ramalan politik versi dukun ini  untuk caleg kabupaten kota bertarif Rp. 100 juta, tingkat provinsi Rp.200 juta, untuk caleg pusat/DPR Rp.300 juta. Untuk calon kepala daerah walikota/bupati harus menyediakan mahar Rp. 2 milyar, gubernur minimal Rp. 5 milyar tergantung wilayahnya. Sedangkan untuk calon presiden Rp. 1 triliun. Sang dukun politik memberikan jaminan bakal jadi setelah mengikuti ritual-ritual tertentu dan dengan persyaratan tertentu. Sang dukun yang pasang iklan ini sudah praktek dukun politik sejak tahun 1997 dan mengklaim banyak politisi dan calon kepala daerah yang sukses dikawalnya (www.merdeka.com).

Sejumlah pilkada yang baru saja berlangsung di wilayah Sumsel tahun 2013 ini juga tidak dapat dilepaskan dari praktek dukun politik sebagaimana terjadi juga di daerah lain di Indonesia ini.  Selain meminta jasa konsultan politik yang rasional ilmiah, berita yang berkembang dalam masyarakat, semua pasangan calon kepala daerah di Sumsel baik calon bupati/walikota/gubernur juga minta jasa kepada dukun politik yang bersifat irasional non ilmiah,  baik dukun yang ada di Sumsel maupun dari Jawa.

Dukun politik ada yang berwajah terang benderang  mengaku sebagai dukun politik  seperti Gendeng  Pamungkas, Ki Joko Bodho  dan lain-lain, tetapi dapat juga bertopeng kyai atau ahli agama bahkan juga bergelar akademik sebagaimana yang pasang iklah seperti DR KH Desembrian Rosyady, S.Ag, SH, SE, MM, MBA.  Pelanggan yang minta jasa dukun politik ada yang terang-terangan,  namun umumnya secara diam-diam, malu-malu tapi mau dan tertutup atau operasi senyap, jangan sampai diketahui oleh lawan politiknya atau masyarakat.  Kondisi ini mungkin yang bersangkutan menyadari bahwa  tindakan yang dilakukan masuk ketegori tidak fairplay, memalukan dan masuk kategori perbuatan syirik. Akan tetapi yang bersangkutan tidak kuasa untuk mencegah minta jasa  ke dukun politik karena takut gagal atau kalah dalam berkompetisi.

Para dukun politik dalam membela dan memperjuangkan kliennya melakukan berbagai taktik dan strategi dengan cara dukun. Mereka saling serang secara ghaib dengan upacara ritual tertentu. Kalau perlu pasukan makhluk halus dikerahkan. Ada kandidat yang diminta berpuasa dan mandi dengan air yang sudah diberi ramuan-ramuan tertentu. Ada kandidat yang disuruh tidur atau ziarah  di kuburan atau tempat keramat  seperti di Sabokingkin, Kawah Tengkurep, Putri Kembang Dadar dan sebagainya. Ada yang mengantongi jimat bertuliskan  huruf arab (rajah) konon dari ayat-ayat Al Quran. Masih banyak metode yang setiap dukun politik berbeda-beda.

Mengapa para kandidat legislator, kandidat kepala daerah, kandidat kades, mungkin juga kandidat presiden yang umumnya sudah berpendidikan tinggi dan menganut agama masih juga lari minta bantu kepada dukun politik?.  Sejumlah alasan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, dapat diduga kemungkinan besar yang bersangkutan tidak percaya diri akan kapasitasnya baik dari segi intelektualitas, wawasan, kepopuleran atau ketenaran, pendanaan dan modal-modal sosial lainnya seperti kedekatan dengan masyarakat, jaringan sosial dan sebagainya. Untuk membayar kekurangan-kekurangan tersebut, maka  yang dianggap praktis dan mungkin juga lebih murah dan diyakini akan sukses adalah dengan melalui operasi senyap  minta jasa  dukun politik. Untuk membayar konsultan yang rasional ilmiah tidak mampu karena umumnya sangat mahal. Sedangkan dukun masih bisa ada yang murah. Kelihatannya ada korelasi positif antara keterbatasan dan kemampuan diri dengan minta bantu dukun politik. Kandidat yang merasa tidak mampu dan tidak percaya diri ada kecenderung kuat minta jasa dukun politik yang keberadaannya bervariasi.

Kedua, dari segi kualitas keimanan dalam beragama,  yang bersangkutan mungkin masih rendah keimanannya sehingga masih dapat terkontaminasi oleh perbuatan syirik. Khusus dalam ajaran agama Islam, umat Islam diajari untuk meminta sesuatu / berdoa langsung kepada Allah SWT tanpa harus melalui perantara dan ritual  beserta sesajen yang aneh-aneh yang tidak diajarkan dalam agama Islam.  Umat Islam yang sungguh-sungguh bertaqwa, yang yakin akan  kebesaran Allah, akan kemurahan Allah, akan ridha Allah dan sebagainya pasti tidak akan terjebak dan percaya dengan ritual dukun politik atau kyai politik yang belum pasti kebenarannya. Jadi, mereka yang kurang bertaqwa mudah untuk percaya kepada dukun politik.

Ketiga, mereka yang lari ke dukun politik berdalih untuk mencari keseimbangan usaha antara usaha lahiriah (ilmiah) dan usaha batiniah dengan melalui dukun politik. Semua usaha lahir dan batin harus dikerahkan dan ditempuh  untuk menggapai cita-cita. Sayangnya jalan yang ditempuh melalui dukun politik, bukan bersimpuh dan bersujud secara khusuk di hadapan Allah SWT. Manusia wajib berusaha secara lahiriah dan berdoa sebagai usaha spiritual sesuai dengan kayakinannya yang benar. Jika orang Islam tentu berdoa secara langsung kepada Allah SWT, bukan minta-minta ke dukun politik.

Keempat, mereka yakin bahwa dengan usaha ke dukun politik yang irasional dengan bantuan kekuatan ghaib maka segalanya dapat berubah. Dengan kekuatan ghaib maka ketidakpastian kemenangan akan menjadi kepastian kemenangan, ketidakpercayaan akan kemampuan diri akan menjadi kepercayaan diri, semuanya dapat berubah hanya  dengan bantuan dukun politik. Jelas, mereka yang yakin dan bersikap seperti ini sama saja meletakkan dirinya dalam posisi yang sangat hina dan rendah. Pendidikan tinggi dengan sederet  gelar akademik yang diperoleh bertahun-tahun dengan biaya tidak sedikit tidak ada maknanya apa-apa. Rasionalitas ilmiah dicampakkan, irasionalitas non ilmiah disanjung tinggi. Sungguh tragis.

Pemilu/pilkada merupakan ritual politik yang rasional. Pemilihnya bukan makhluk halus seperti jin, gendruwo, tuyul dan sebagainya. Pemilihnya adalah manusia yang perilakunya sebagai  pemilih dapat dipelajari sehingga dapat diperhitungkan dan diprediksi secara ilmiah. Berbagai lembaga survei sudah membuktikan dan dapat memprediksi secara akurat siapa kalah siapa menang dalam pemilu/pilkada. Masihkah kandidat percaya dengan dukun politik yang tidak jelas dan tidak pasti prediksinya?. Siapa yang berani dan dapat membuktikan bahwa kemenangan dalam kompetisi politik hanyak dikarenakan semata-mata usaha dukun politik?. Jika memang sang dukun politik itu hebat dan berani menjamin menang, maka kandidat tidak perlu kampanye, tidak perlu pasang baliho, tidak penting bagi-bagi souvenir, lebih baik duduk manis tinggal menunggu hasil pemilu. Mungkinkah?. Daripada uang diberikan ke dukun politik yang tidak ada kepastian berikan saja kepada pemilih. Itulah pilihan rasional dan anda akan dipilih!.  

Dukun politik sudah menjadi fenomena baru dalam meraih kekuasan politik dan ternyata praktek perdukunan politik semakin marak dalam masyarakat. Karena permintaan masyarakat akan jasa dukun politik semakin banyak, maka wajar jika dukun-dukun politik baru pun bermunculan. Oleh karena itu, patut ada kajian lebih mendalam  baik secara sosial budaya (sosiologis-anthropologis) dan agama/keyakinan bagaimana seluk beluk para dukun politik  menjalani ritual dengan pelanggannya dan sebagainya. Terimakasih.

 

                                                                                Palembang, 29 Oktober 2013.

 

                                                                               

     





batik-kuning.jpg

21 10 2013








Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.