20 06 2015

Pemilihan Rektor:
POLITIK EKSKLUSIF CENDEKIAWAN

Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Pemilihan pimpinan perguruan tinggi (Rektor, Ketua) khususnya perguruan tinggi negeri tidak kalah menarik untuk dicermati kendati hanya terjadi di lingkungan terbatas. Hal ini dikarenakan rektor mempunyai kedudukan yang penting dan strategis tidak saja dalam mendidik dan melahirkan sumber daya manusia dari jenjang S-0, S-1, S-2 dan S-3, tetapi juga harus memimpin memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang bisa bermanfaat bagi peradaban dan kesejahteraan masyarakat.
Jika pemilu legislatif, pemilu presiden atau pemilu kepala daerah merupakan pemilu inklusif karena diikuti oleh semua rakyat yang memenuhi syarat untuk memilih (umum) dan sangat heterogin dari latar belakang sosial (pendidikan, kondisi ekonomi), maka tidak demikian halnya dengan pemilihan rektor yang hanya diikuti oleh anggota senat tingkat universitas sehingga eksklusif. Anggota senat terdiri dari semua guru besar (otomatis), pimpinan universitas atau sekolah tinggi atau institut, dekan, ketua lembaga dan wakil dosen per jurusan/program studi secara proporsional. Eksklusifitas anggota senat perguruan tinggi selain keanggotaannya terbatas dan rekrutmennya juga elitis, semua anggota senat berpendidikan tinggi (mayoritas di PTN sudah berpendidikan S-3) dan dari sisi ekonomi relatif semuanya sejahtera.
Dengan kondisi anggota senat yang eksklusif tersebut, maka tingkat kemandirian dalam berfikir dan bersikap sangat tinggi. Mereka adalah cendekiawan yang mempunyai kebebasan mimbar akademik. Cendekiawan membutuhkan kebebasan karena tanpa kebebasan tidak akan ada kreativitas dalam berfikir dan berkarya. Orientasinya selalu kepada obyektivitas dan kebenaran sebagai nilai-nilai yang harus dihasilkan, ditegakkan, dihormati dan dijunjung tinggi yang dilandasai dengan nilai kejujuran, rasionalitas dan kaidah keilmuan.
Pemilihan rektor adalah peristiwa politik yang eksklusif. Anggota senat perguruan tinggi yang cendekiawan itu harus berpolitik, harus bersikap menentukan pilihan siapa calon rektor yang harus dipilihnya. Dalam menentukan pilihannya tentu akan bersikap lebih bermartabat dan menghargai dirinya sendiri. Tidak seperti dalam pemilu legislatif, presiden maupun pilkada yang umumnya pemilihnya masih bisa dibeli atau menjual diri (wani piro) sehingga politik uang sangat merebak dan pemilih tak lagi mempunyai martabat dan harga diri.
Dalam kepustakaan ilmu politik dalam studi voting behavior dikenal ada pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional. Pendekatan sosiologis atau Mazhab Colombia pada dasarnya berteori bahwa perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnis, tradisi keluarga, usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, tempat tinggal/daerah, dan lain-lain. Pendek kata, faktor primordial tradisional masih bisa menjadi pengaruh kuat pilihan seseorang. Pendekatan psikologis atau Mazhab Michigan pada dasarnya berteori bahwa seseorang menentukan pilihannya bisa dikarenakan identifikasi seseorang terhadap partai tertentu yang kemudian akan mempengaruhi sikap orang tersebut (pemilih) terhadap para calon dan isu-isu yang berkembang. Dengan kata lain, situasi emosional (suka dan tidak suka) terhadap calon berpengaruh terhadap pilihan seseorang. Dan yang ketiga pendekatan rasional atau sering disebut pendekatan ekonomi yang menyatakan bahwa perilaku pemilih terhadap kandidat atau parpol tertentu berdasarkan hitung-hitungan tentang apa yang bisa diperoleh bila seseorang menentukan pilihannya.
Apakah teori perilaku pemilih dalam pemilihan umum tersebut di atas juga berlaku dalam pemilihan rektor mengingat pemilihnya adalah para kaum cendekiawan yang eksklusif dan relatif homogen dari sisi berpendidikan tinggi, tidak miskin, mandiri, bebas bersikap, obyektif, berfikir logis, tidak mudah dipengaruhi, dan tidak lagi bersikap primordial. Dengan fakta demikian, asumsinya anggota senat dalam menjatuhkan pilihannya bisa jauh lebih bersikap kritis, obyektif, rasional, tidak transaksional dan jauh dari kepentingan pribadi. Kepentingan yang diperjuangkan dalam memilih rektor adalah semata mata terpilih rektor yang bisa membawa perguruan tinggi cepat bergerak lebih maju dan bisa mewujudkan visinya.
Sebagai pijakan memilih agar relatif obyektif, kritis dan rasional, hendaknya anggota senat mempunyai kriteria moralitas dan akademik tertentu yang mendasar, misalnya kriteri IKIK yakni Integritas, Kepemimpinan, Intelegensia dan Komitmen. Untuk bisa mengetahui IKIK calon, maka sangat dibutuhkan track record para calon rektor. Memburu track record tidak saja dari catatan tertulis formal atau daftar riwayat hidup namun juga bisa menggali informasi yang tidak tertulis dan informal yang kadang-kadang lebih obyektif. Informasi tersebut bisa didapat dari lingkungan kerjanya, teman-temannya atau kelompoknya, tetangga, bekas bawahannya, relasinya atau mengamati perilakunya selama ini toh umumnya calon rektor adalah teman-temannya sendiri.
Selain itu, calon rektor bisa dinilai dari program kerjanya mempunyai relevansi dengan visi misi perguruan tinggi yang bakal dipimpin atau tidak, kemampuan berkomunikasi dalam menyampaikan gagasan mampu atau tidak, keluasan dan jaringan sosial politik yang dimiliki yang bisa mendukung kepemimpinannya apakah luas atau tidak, dan sebagainya. Dalam memburu dan menggali track record calon rektor tersebut, anggota senat khusunya peran anggota senat wakil dosen harus mau mendengar dan memburu informasi dari para dosen yang diwakilinya. Jangan bertindak atas nama dirinya dalam menentukan pilihan. Dari informasi yang terkumpul tersebut bisa dibuat matrix tentang dimensi atau kriteria yang dinilai sehingga relatif lebih mudah memberikan penilaian terhadap para calon rektor.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya ternyata tidak bisa benar-benar bebas dari pengaruh sosiologis dan psikologis termasuk dalam memilih rektor kendatipun pemilihnya eksklusif. Faktor sosilogis yang berpengaruh dalam pemilihan rektor mungkin bukan yang primordial tradisional seperti ikatan agama, daerah, atau etnis, tetapi bisa primordial modern seperti ikatan satu alumni atau satu fakultas. Atau faktor psikologis ikut memberi warna dalam menjatuhkan pilihannya misalnya sudah suka atau jatuh hati sama calon tertentu akan sulit menjatuhkan kepada calon lain kendati dari obyektivitas penilaian calon yang disukai mungkin IKIK-nya kurang baik. Mungkin juga karena tekanan orang kuat (kelompok berpengaruh) baik dari dalam maupun dari luar sehingga mengaburkan atau bahkan melenyapkan kemandirian/kebebasan memilih dan obyektifitas dalam menentukan pilihan.
Sebentar lagi Unsri akan memilih rektor, harapan warga kampus baik dosen, mahasiswa dan karyawan hendaknya anggota senat yang cendekiawan bisa berfikir kritis, rasional, mandiri dan bebas tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun sehingga akan bisa menentukan pilihannya dengan tepat. Kepentingan anggota senat hanyalah memilih rektor yang bisa memajukan Unsri bukan memilih rektor agar dirinya bisa ikut menjadi pejabat atau birokrat kampus. Berpolitiklah dalam pemilihan rektor yang bermartabat sebagai seorang ilmuwan bukan berpolitik seperti di pemilihan umum yang penuh transaksional dalam berbagai bentuk. Terima kasih.
Palembang, 12 Juni 2015.





7 06 2015

PILKADA 2015:
UJIAN SOLIDITAS PARPOL KOALISI

Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Pilkada 2015 yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember mendatang merupakan pilkada serentak gelombang pertama yang akan berlangsung di 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten. Sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 bahwa pilkada dapat diikuti oleh pasangan calon perorangan dan pasangan calon yang diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Dari pengalaman pilkada pada masa lalu, jumlah peserta dari pasangan calon perorangan sangat rendah karena kemungkinan terpilihnya juga sangat kecil. Itulah sebabnya, mereka yang ingin menjadi kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah berlomba-lomba untuk mencari perahu (parpol) dengan berbagai cara dan pendekatan kepada parpol khususnya yang mempunyai kursi di parlemen.
Kondisi parpol setelah Pemilu 2014 baik pemilu legislatif maupun presiden sudah berbeda dibandingkan pasca pemilu 2009. Pada pemilu 2009 melahirkan koalisi parpol yang duduk di pemerintahan dengan pusat koaliasi Partai Demokrat dengan anggota PPP, PKB, PAN, PKS dan Golkar. Sedangkan parpol di luar pemerintahan tetapi tidak berkoalisi adalah PDIP, Hanura dan Gerindra. Kendati partai di tingkat nasional berkoalisi memenangkan pilpres dan memperkuat pemerintahan SBY-Budiono, tetapi untuk pilkada tidak berlaku koalisi sebagaimana di tingkat nasional. Pendek kata, baik parpol yang berkoalisi maupun yang tidak berkoalisi untuk kepentingan pilkada berjalan sendiri-sendiri. Di tingkat nasional kompak berkoalisi tetapi di tingkat daerah untuk kepentingan pilkada bisa menjadi lawan berkompetisi. Sebaliknya, mungkin parpol di tingkat nasional bermusuhan ketika pilkada malahan bergandengan mesra.
Yang menyatukan parpol pecah atau bersatu dalam pilkada hanyalah kepentingan untuk memenangkan satu pasangan calon yang bisa jadi satu pasangan calon tersebut jauh lebih kuat pengaruhnya dari pada mempertahankan konsistensi dan soliditas koalisi parpol tetapi tidak mendapatkan apa-apa (kandidat yang kuat). Harus diakui memang koalisi parpol yang dikomandoi Partai Demokrat kurang solid dan sering terjadi konflik sesama koalisi dalam isu-isu tertentu. Selain itu, juga tidak ada kesepakatan bahwa dalam pilkada harus juga berkoalisi.
Pada Pemilu 2014 melahirkan koalisi parpol yang sangat jelas, solid dan signifikan dalam proses menentukan kebijakan. Koalisi parpol yang mendapat kursi di parlemen tersebut yakni Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP plus PBB (tanpa kursi), dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari PDIP (motor koalisi), Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI (tanpa kursi). Sedangkan Partai Demokrat memilih tidak bergabung ke KIH maupun KMP dengan menyebut dirinya sebagai parpol penyeimbang. KMP kuat di parlemen dan KIH memegang kekuasaan pemerintahan. Belakangan ada dua partai terbelah yang menjadikan ada dua kubu di dua parpol yakni Golkar dan PPP. Masing-masing kubu dua parpol tersebut ada yang tetap berada di KMP tetapi ada yang cenderung kuat memihak ke KIH. Golkar dan PPP sampai menjelang pilkada masih terjadi konflik internal alias belum solid.
Berkaitan dengan pilkada 2015, bagaimana KIH dan KMP serta PD yang di luar koalisi, apakah akan kembali berjalan sendiri-sendiri sebagaimana pilkada yang sudah sudah atau mungkinkah pilkada mengikuti jejak pilpres 2014?.Mengacu kepada pilpres 2014, koalisi terbentuk didasarkan atas daya pikat calon presiden yang relatif seimbang yakni Jokowi (kader PDIP) dan Prabowo (Gerindra) serta kesesuaian visi misi capres dengan parpol yang berkoalisi. Berdasarkan hasil survei dari sejumlah lembaga survei hasilnya umumnya menempatkan urutan pertama Jokowi dan urutan kedua Prabowo dengan perbedaan yang tidak jauh. Atas dasar fakta ilmiah tersebut parpol yang mempunyai bakal calon tetapi hasil surveinya jauh dari kedua bakal calon tersebut maka lebih baik urung mencalonkan diri (ARB) karena parpol lain tidak akan mendukung jika bakal calonnya tidak dikehendaki rakyat.
Survei dalam pemilu pilpres 2014 sebenarnya sudah sangat membantu parpol untuk menggambarkan pilihan rakyat sekaligus bisa menggiring bakal calon yang layak jual. Dengan hanya dua pasang capres maka pilpres 2014 menjadi head to head, panas dan sangat menarik sebagai suatu kompetisi dengan segala dinamika taktik dan strategi untuk saling menjatuhkan. Sudah dipastikan karena hanya ada dua pasang calon maka akan berlangsung satu putaran yang berarti pilpres menjadi efisien dari dana, waktu, tenaga dan sebagainya.
Saat ini KIH dan KMP serta bakal calon kepala daerah masih bingung tidak jelas langkah yang ditempuh. Para bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bukan kader parpol belum mempunyai kepastian akan menggunakan perahu koalisi apa. Jika KIH dan KMP solid dan konsisten membangun koalisi sampai di tingkat daerah maka akan lebih mudah dalam menjaring bakal calon. Tentu yang harus digarap adalah kader-kader parpol koalisi adakah yang layak dan laku dijual sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jika penilaian internal koalisi tidak ada kader yang layak jual maka baru mencari dari luar kader melalui mekanisme seleksi yang ketat baik adminsitratif, integritas, kepemimpinan dan kompetensi. Jika sudah mendapat sejumlah bakal calon yang dinilai layak maka langkah selanjutnya dilempar ke masyarakat untuk mendapat tanggapan baik melalui jajak pendapat maupun survei. Hasil survei yang menempati urutan pertama dan kedua bisa menjadi jago yang siap diadu ke laga pilkada.
Dengan seleksi demikian akan lebih obyektif melihat kecenderungan masyarakat dalam menentukan pilihan. Calon yang duitnya banyak dan mampu membeli perahu tetapi kalah dalam survei harus tegas tidak dicalonkan. Survei tidak hanya sekali tetapi harus secara berkala. Mengingat pilkada tinggal 6 bulan lagi dan sekarang belum ada kepastian maka paling tidak tiga kali survei dilakukan untuk melihat perkembangan dukungan masyarakat terhadap calon yang diusung.
Jika koalisi solid dan konsisten dalam mengusung calon kepala daerah, maka kemungkinan pasangan calon yang akan bertarung bisa hanya dua pasang calon yakni dari kubu KMP dan KIH plus PD yang mau bergabung kemana apakah ke KMO atau KIH; atau bisa tiga pasang calon atau empat pasang calon dimana yang satu atau dua pasang calon adalah berasal dari pasangan calon perorangan. Tapi kemungkinan tidak banyak yang maju perorangan. Jika ini bisa terwujud maka kemungkinan besar pilkada akan melahirkan kepala daerah yang jauh berkualitas karena sudah melalui proses seleksi ketat baik di internal parpol koalisi maupun di masyarakat melalui survei. Pertarungan pun menjadi sengit dan sangat menarik dan sangat kompetitif. Dan bisa dipastikan hanya akan berlangsung satu putaran sehingga akan lebih efisien segala-galanya.
Berkaitan dengan survei, popularitas atau calon dikenal luas oleh masyarakat sangat penting. Kendala di daerah lebih-lebih di daerah terpencil agar bisa cepat populer adalah kurangnya atau tidak adanya media massa khususnya televisi lokal untuk sosialisasi bakal calon agar dikenal masyarakat tentang track record dirinya. Umumnya televisi lokal berada di ibu kota provinsi yang daya jangkau siarnya belum tentu bisa diterima oleh semua kabupaten/kota (terutama daerah di luar Jawa). Berdasarkan penelitian, televisi merupakan media massa yang paling berpengaruh dalam menyampaikan pesan kepada penonton dibanding media massa lainnya. Dengan selalu muncul di berbagai televisi nasional yang bisa ditonton di seluruh penjuru tanah air, maka masyarakat sangat mengenal wajah-wajah, sikap perilaku dan hafal jenis suara bakal bakal calon presiden Jokowi, Prabowo, Aburizal, Yusuf Kalla dan sebagainya. Untuk survei calon presiden pun hasilnya tidak akan bias.
Berbeda untuk calon kepala daerah, untuk sosialiasi diri agar populer maka media yang dipakai bakal calon atau pasangan calon kepala daerah hanya mengandalkan baliho, spanduk, berbagai bentuk selebaran, kunjungan tatap muka/pertemuan terbatas, atau aksi sosial. Jangkauannya terbatas, waktu ingatnya pendek dan sangat tergantung kocek masing-masing calon. Kehadiran media massa cetak (koran) lokal dan radio lokal sangat terbatas khususnya di daerah kabupaten sehingga sebagai media sosialaisasi juga tidak efektif. Akibatnya, hasil survei bisa bias karena masyarakat tidak mengenal semua bakal calon sehingga yang dijawab hanya yang diketahui.
Kendala ini bisa diatasi jika koalisi parpol mau bekerja keras melakukan sosialisasi bakal calon kepala daerah yang akan diusung secara struktural setelah bakal calon lulus seleksi ketat di tingkat koalisi parpol. Pilkada yang sudah-sudah bukan parpol yang sosialisasi tetapi seperti ditanggung sendiri oleh pasangan calon sehingga terkesan parpol lepas tangan. Ini jangan terjadi lagi jika koalisi parpol ingin mempunyai calon kepala daerah yang bisa menang.
Kurangnya dikenal masyarakat secara baik dan luas inilah yang menjadikan calon incumbent (petahana) pada umumnya menang kembali. Hal ini bisa diterima logis karena petahana mempunyai sarana dan kesempatan bisa langsung bertatatap muka dengan masyarakat sesering mungkin dengan berbagai acara pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan selama lima tahun meski jarang atau tidak pernah muncul di televisi. Wajar jika di benak masyarakat nama dan wajah yang tertanam dalam hatinya hanya petahana.
Apa yang dikemukakan di atas adalah jika KIH dan KMP masih kompak dan solid. Akan tetapi jika KIH dan KMP membiarkan parpol daerah berjalan sendiri untuk mencari calon pasangan yang bakal diusung maka hal ini sebagai indikasi KIH dan KMP rapuh dan tidak mampu membangun koalisi permanen sampai di tingkat bawah. Dampaknya, proses rekrutmen bakal calon kepala daerah oleh parpol di daerah bisa tidak transparan, jual beli perahu, dan konflik yang semuanya bisa berimbas kepada calon yang tidak berkualitas. Dan ini tidak ada bedanya dengan pilkada masa lalu yang belum terbangun koalisi parpol seperti KMP dan KIH. Negara yang menganut sistem multi parpol maka peran dan fungsi parpol jauh akan lebih efektif dan lebih banyak bermanfaat baik bagi parpol, pemerintahan dan masyarakat jika parpol berkoalisi daripada parpol berjalan sendiri.
Jadi, bagi KIH dan KMP pilkada 2015 adalah ujian soliditas koalisi dalam membangun dan mewujudkan kualitas demokrasi ke depan serta terpilihnya kepala daerah yang lebih baik.
Palembang, 29 Mei 2015
Catatan:
– Tulisan ini dimuat dalam Harian Sriwijaya Post, Rabu 3 Juni 2015A





6 03 2015

PELAJARAN DARI KASUS APBD JAKARTA
Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Konflik Gubernur DKI dan DPRD tentang APBD yang masing-masing saling menyalahkan karena adanya usulan anggaran siluman berujung kepada upaya untuk mencari kebenaran dengan cara sendiri-sendiri. DPRD DKI memilih menggunakan hak angket untuk mengetahui secara mendalam atau menyelidiki tentang hal itu, sedangkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lebih memilih melaporkan kasus APBD ke KPK karena ada dugaan pihak DPRD terlibat atas kemunculan anggaran siluman tersebut.
Publik atau rakyat selama ini belum pernah disuguhi tontonan konflik terbuka antara kepala daerah dan DPRD yang berpangkal pada APBD sebagaimana yang terjadi di DKI sehingga sangat menarik untuk disimak dan dikaji dari berbagai sudut pandang. Seperti apa ending drama konflik tersebut akan berakhir kita tunggu penyelesaian secara politik, hukum dan administratif yang sedang diusahakan penyelesaiannya.
Berdasar kasus DKI tersebut dapat diambil pelajaran yang sangat berharga dalam upaya pembenahan proses penyusunan APBD baik dari sisi proses normatif administratif maupun proses politis dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Pelajaran pertama yang dapat diambil dari kasus DKI di atas yakni asas good governance (tata kelola yang baik) belum menjadi kebutuhan pokok dan terkesan masih diabaikan oleh para pejabat di eksekutif maupun politisi di legislatif. Good governance yang sangat terkenal di dunia pemerintahan bukan hal asing bagi pejabat dan politisi tetapi tampaknya belum menjadi nafas dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik dan implementasinya. Good governance mempunyai delapan ciri utama yakni partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, efektifitas dan efisiensi, dan akuntabilitas. Kurangnya kepedulian para pejabat publik terhadap azas good governance dalam proses penyusunan kebijakan publik akan berakibat kepada proses dan hasil kebijakan publik yang akhirnya bermasalah sebagaimana yang terjadi di DKI tentang kasus APBD. Oleh karena itu, agar dalam proses perumusan kebijakan publik (baca APBD) tidak bermasalah dan akan membawa manfaat besar bagi rakyat, sudah menjadi keharusan bagi setiap pejabat dan politisi untuk menjunjung tinggi dan taat azas terhadap good governance.
Pelajaran kedua yang dapat diambil dari kasus APBD DKI adalah kurang atau malah tidak disadarinya oleh anggota DPRD dan pejabat eksekutif bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah (gubernur dan jajarannya) dan DPRD. Kedua institusi itu ibarat suami isteri atau dua sisi mata uang yang sama. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, keduanya harus saling percaya, saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Semangat yang harus dibangun adalah semangat kebersamaan untuk kepentingan rakyat, bukan semangat untuk menjatuhkan dan semangat kalah menang. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika suami isteri selalu bertengkar atau tidak akur maka yang akan menjadi korban adalah anak-anak (rakyat). Jika kepala daerah dan DPRD tidak guyub dan masing-masing mementingkan egonya maka bisa dipastikan akan mengganggu jalannya pemerintahan, pelayanan dan pembangunan.
Ketiga, cara berkomunikasi merupakan hal penting dalam menjalin hubungan baik dengan siapapun termasuk berkomunikasi antara suami isteri, antara kepala daerah dan DPRD. Kasus APBD DKI tidak sekedar materi APBD itu sendiri tetapi juga dikaitkan dengan persoalan sikap dan perilaku cara dan gaya berkomunikasi Gubernur Ahok yang dinilai kurang santun, ceplas ceplos, menyinggung lawan bicara, temperanmental, dan terkesan melawan dengan DPRD. Bandingkan dengan cara Jokowi berkomunikasi yang lebih dingin, santai dan tidak menyinggung lawan bicara.
Cara dan gaya berkomunikasi bisa menentukan isi komunikasi diterima atau tidak. Miskipun isi komunikasi penting dan bermanfaat namun jika cara penyampaiannya buruk dan menyakitkan maka pihak lawan bicara sulit untuk mau menerima. Sebaliknya, jika cara berkomukasinya santun, baik dan enak maka isi pesan yang disampaikan akan mudah dan cepat bisa diterima. Karakter Ahok dan Jokowi memang berbeda. Tetapi bukan berarti cara berkomunikasi dan isi komunikasi tidak bisa diatur dan diperbaiki. Oleh karena itu, seorang pejabat publik (eksekutif) khususnya kepala daerah harus bisa menjunjung etika dan hati-hati dalam berbicara lebih-lebih dengan mitra kerja sekaligus pihak yang mempunyai wewenang mengawasi dirinya (DPRD). Pejabat publik harus bisa mengindari ngumbar (obral) omongan tetapi harus bisa menata omongan agar efektif berbicara dan berdampak positif bagi pihak-pihak yang terkait.
Keempat, dalam proses penyusunan RAPBD peran DPRD sangat menentukan, dan sudah menjadi rahasia umum seringkali ada oknum atau kelompok oknum anggota DPRD yang menggunakan posisinya dan bertindak mengatasnamakan untuk kepentingan masyarakat memasukkan program-program tertentu melalui mitra kerjanya (SKPD/Dinas) tanpa melalui proses rakorbang dari bawah. Seringkali dalam upaya ini diiringi pemaksaan atau intimidasi. Pihak SKPD umumnya tidak berani untuk menolak permintaan oknum anggota dewan tersebut. Jika program usulan oknum atau kelompok oknum DPRD berhasil maka dikemudian hari akan menjadi proyeknya yang akan dilaksanakan oleh perusahaannya atau rekan bisnisnya yang sudah disiapkan dengan rapi. Dari sini akan mendapat proyek yang berarti uang seseran sebagai anggota dewan.
Ditemukakannya perusahaan fiktif atau bodong yang menang tender dalam pengadaan UPS pada APBD 2014 di DKI sebenarnya fenomena gunung es. Praktek-praktek proyek tidak tepat sasaran dengan modus kolusi antara oknum atau sejumlah oknum anggota DPRD dengan pihak pejabat eksekutif daerah sebenarnya terjadi di mana-mana di seluruh indonesia. Jika praktek seperti ini terbongkar biasanya yang menjadi korban pejabat eksekutif bukan anggota dewan karena pengguna anggaran, tender dan yang bertanggung jawab pelaksanaan proyek adalah pihak atau pejabat eksekutif yang bersangkutan. Oknum anggota DPRD bebas dari jeratan korupsi dan menikmati uang rakyat.
Untuk mencegah program siluman muncul dan praktek kotor seperti ini bisa dihindari maka selain anggota dewan dan pejabat eksekutif menyadari bahwa itu tidak benar dan berdosa kepada rakyat dan Tuhan, maka perlu diberi batasan yang jelas tentang pelaksanaan fungsi anggaran lembaga legislatif. Maksudnya, fungsi anggaran dewan jangan terlalu masuk ngobok-obok terhadap usulan kepala daerah tetapi cukup bisa melihat dan menilai kepatutan dan kewajaran suatu program baik dari sisi nilai/besaran uang dan urgensi kepentingan rakyat. Jika usulan program sudah pantas dan wajar maka disetujui dan jika tidak atau kurang wajar dan tidak pantas perlu dan harus ada perbaikan atau perubahan.
Pelajaran kelima yang bisa dipetik dari kasus APBD di DKI adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang seringkali mandul dilaksanakan atau kebablasan dilaksanakan. Mandul dalam arti pengawasan preventif yang mestinya dilakukan dalam proses penyusunan APBD tidak maksimal dilakukan ketika melakukan pembahasan anggaran. Kasus APBD 2015 DKI hanya dibahas selama dua hari dari sekian banyak program. Akibatnya, banyak program tang tidak tepat sasaran dan tidak tepat biaya.
Sedangkan pengawasan DPRD yang kebablasan berupa pengawasan lapangan yang mestinya bersifat politis tetapi dilakukan secara teknis dan jika ditemukan kekeliruan atau kejanggalan dalam pelaksanaan berujung kepada “pemerasan” terhadap SKPD atau pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Dan telah menjadi rahasia umum bahwa SKPD atau mitra kerja Komisi DPRD seringkali dijadikan ATM bagi oknum anggota Dewan. Pejabat eksekutif biasanya tidak bisa menolak permintaan atau “pemerasan” dari oknum anggota Dewan. Contoh jelas kasus korupsi di SKK Migas dimana Ketua SKK Migas, Rubiandini, tidak bisa menolak permintaan ung lebaran oleh Sutan Batugana. Praktek seperti ini juga terjadi di daerah hanya saja belum ada yang terungkap. Untujk itu, mohon sadarlah jika masih ada anggota dewan yang berperilaku seperti ini.
Pelajaran keenam yang harus menjadi bahan renungan semua pihak adalah bahwa lembaga legislatif adalah wakil rakyat yang tidak ada lembaga yang secara legal formal bertugas mengawasi DPR/DPRD. Lembaga legislatif benar-benar mempunyai kekuasaan dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Masyarakat khususnya di daerah pada umumnya buta apa yang terjadi antara DPRD dan Pemerintah daerah dalam menyusun APBD. Harus disadari bahwa APBD wujud kedaulatan rakyat. Untuk itu pengawasan terhadap DPRD tergantung oleh kepedulian masyarakat dan media massa terhadap peran DPR/DPRD. Jika masyarakat dan media massa kurang peduli tehadap perilaku dewan maka dewan pun akan bertindak semaunya sendiri. Oleh karena itu, ayo kita peduli terhadap lembaga legislatif paling tidak meminta raperda APBD wajib dipaparkan melalui public hearing atau dipublikasikan sebelum diketok palu menjadi Perda APBD.

Palembang, 4 Maret 2015.
Catatan: Tulisan ini telah dimuat di Harian Sumatera Ekspres, Kamis 5 Maret 2015.





11 02 2015

KASUS KAPOLRI:
SULITNYA PRESIDEN JOKOWI
MENGAMBIL KEPUTUSAN

Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Ketegasan dan keberanian Presiden Jokowi mengambil keputusan dengan menenggelamkan kapal pencuri ikan untuk membuat efek jera dalam menanggulangi tindak illegal fishing di lautan Indonesia sangat dipuji rakyat. Hasilnya pun terlihat, pencurian berkurang drastis. Demikian juga keberanian dan ketegasan Presiden Jokowi mengambil keputusan menolak grasi bagi bandar narkoba terpidana mati dan kemudian benar-benar dieksekusi, rakyat juga memujinya dan mayoritas rakyat setuju terhadap langkah presiden karena presiden sebelumnya tidak berani melakukannya.
Illegal fishing dan narkoba suatu tindak kriminal yang sangat terang benderang bertentangan dengan norma hukum. moralitas dan norma agama yang bisa dipastikan sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara. Jika Presiden Jokowi bertindak tegas dan berani adalah hal yang sebenarnya sangat wajar karena landasannya jelas yakni melanggar hukum dan moral agama. Pasti keputusannya dan tindakannya sangat didukung, dipuji dan dibenarkan oleh rakyat LSM, ormas dan parpol baik pujian yang dinyatakan secara terbuka baik oral dan tulisan baik di media massa, elektronik dan di media sosial maupun hanya ada di dalam hati.
Presiden Jokowi memutuskan dengan berani, tegas dan cepat karena yang dilawan hal yang ukurannya jelas yakni perbuatan kejahatan yang dimusuhi manusia. Dasar bertindaknya juga jelas yakni ada norma hukum yang didukung norma agama. Tujuannya juga dimengerti rakyat yakni untuk melibas kejahatan demi menegakkan kebenaran, kebaikan dan keadilan. Dukungan politik pun akan aman karena bakal didukung rakyat dan semua lembaga politik maupun non politik.
Akan tetapi untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan menetapkan atau memilih atau melantik seseorang dinilai sangat lambat, kurang berani dan terkesan tidak tegas. Ketika terpilih sebagai presiden, Jokowi berjanji akan membentuk kabinet yang ramping dan memilih menteri tanpa kompromi politik dengan parpol pengusung dan secepat mungkin akan diumumkan. Namun fakta menunjukkan bahwa kabinet tetap gemuk dan waktunya tidak cepat karena harus melakukan komunikasi politik tarik ulur dengan parpol dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dan kini kembali ketegasan dan keberanian Presiden Jokowi diuji berkaitan dengan pelantikan Kapolri.
Tiga Peran Pemimpin
Ada tiga peran pemimpin yang harus dilakukan dalam menjalankan kepemimpinannya yakni interpersonal role, informational role dan decisional role (Henry Mintzberg, 1973). Peran pertama berkaitan dengan seremonial dan kemampunan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia secara wajar dalam suasana formal dan informal. Presiden Jokowi merupakan figur yang berhasil dalam melakukan peran ini dengan perilaku blusukan yang sangat populis dan genuine sehingga menjadi contoh pemimpin yang merakyat, sederhana dan jujur sehingga citranya bagus. Sebelum dirinya dilantik sebagai Presiden, ia merendah dan mengalah untuk mengunjungi Prabowo. Ketegagan politik pun menjadi reda suasana pun cair dan Prabowo rival politiknya pun akhirnya hadir dalam pelantikan Presiden. Hubungan interpersonal menjadi baik berimbas hubungan politik menjadi mulus.
Peran kedua berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola informasi baik mengumpulkan, memilah-milah dan menyebarkan informasi. Presiden Jokowi masih dipandang mampu menjalankan peran ini dengan baik kendatipun termasuk tidak pandai bicara apalagi sebagai orator. Blusukan sebagai icon Jokowi selain berdimensi berperan dalam interpersonal juga berdimensi informational role yakni kemampuan berperan dalam mengumpulkan informasi dari rakyat. Kunjungan Presiden Jokowi ke luar negeri yang perdana tidak lama setelah dilantik dan paparan dalam mempromosikan Indonesia pada waktu KTT APEC di Bejing November 2014 mendapat apresiasi yang luar biasa dari dunia dan dinilai hebat. Artinya peran yang berkaitan dengan informasi sangat baik dimainkan Presiden Jokowi.
Peran ketiga pemimpin yakni berkaitan dengan pengambilan keputusan. Peran ini merupakan peran yang paling berat, strategis dan sangat penting yang harus diambil oleh pemimpin karena sangat menentukan dan berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinannya. Jika salah atau tidak tepat atau kurang tepat dalam memutuskan maka resikonya adalah kegagalan. Jika gagal taruhannya jabatan dan kehormatan. Dan ini kehilangan segala-galanya yang tidak bisa disembuhkan dengan nilai uang seberapa pun besarnya..
Setiap keputusan yang diambil pemimpin selalu membawa resiko. Keputusan yang baik adalah keputusan yang dinilai paling kecil resikonya yang ditanggung oleh rakyatnya/anak buahnya, organisasinya, dan juga dirinya baik dari sisi politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Perlu disadari bahwa tidak ada keputusan yang bisa menyenangkan atau memuaskan semua pihak. Mereka yang tidak puas atau tidak senang biasanya tidak tinggal diam. Jika kuat akan melakukan perlawanan secara terang-terangan maupun halus terselubung. Jika merasa lemah terpaksa menerima dengan sakit hati dan mengumpat.
Pengambilan keputusan yang dilakukan pemimpin umumnya berkaitan dengan kemampuan berfikir entepreneurship atau kewirausahaan yakni kemampunan menciptakan ide-ide baru dan kreatif dalam memajukan organisasi dan mensejahterakan rakyat. Kemudian keputusan yang berhubungan dengan memecahkan persoalan yang dinilai mengganggu jalannya organisasi. Dan terakhir yang berkaitan dengan alokasi sumber baik dana, orang/SDM dan barang/fasilitas atau jasa.
Presiden Jokowi yang hampir empat bulan menjabat ini, dalam peran mengambil keputusan yang berkaitan dengan kewirausahaan maupun menghalau gangguan dinilai baik dan mendapat apresiasi rakyat seperti orientasi pembangunan yang menekankan kemaritiman yang selama ini hanya bangga sebagai negara maritim tetapi tidak pernah diwujudkan. Ide NKRI untuk menjadi poros maritim dunia, membangun tol laut dan berani memberantas pencurian ikan serta eksekusi hukuman mati gembong-gembong narkoba merupakan contoh pengambilan keputusan yang berjiwa kewirausahaan dan penghalau gangguan yang mendapat dukungan masyarakat.
Sedangkan keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya khususnya SDM dan secara khusus lagi yang berkaitan dengan keputusan memilih atau mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan tampaknya belum menunjukkan sikap yang mandiri dan berani. Memilih dan mengangkat menteri sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan ujian pertama yang dirasakan Presiden Jokowi memutuskan orang.
Kali ini Presiden Jokowi diuji yang kedua kalinya yang jauh lebih berat karena dihadapkan kepada pengambilan keputusan yang menguras energi, njlimet, dilematis dan benar-benar bertaruh akan nama besarnya, jabatan dan harga diri yakni harus memutuskan antara melantik atau tidak melantik Komjen (Pol) Budi Gunawan menjadi Kapolri.
Presiden tampak sangat pening, bingung, dilematis sehingga memberi kesan buruk di masyarakat sebagai Presiden yang tidak tegas, tidak cepat dan tidak berani mengambil keputusan yang ditunggu seluruh rakyat Indonesia. Kali ini Presiden Jokowi diuji kepemimpinannya dan dapat menggerus daya pikatnya selama ini menjadi semakin tidak populer. Masyarakat pun menjadi jengkel marah dan ada yang menyatakan kecewa memilih Jokowi.
Dilema yang dihadapi Presiden Jokowi karena berhadapan dengan rakyat yang umumnya memihak KPK yang pada dasarnya tidak setuju melantik Budi Gunawan yang berstatus tersangka untuk dilantik sebagai Kapolri, di sisi lain harus berhadapan dengan DPR yang telah menyetujui Budi Gunawank untuk dilantik serta tuntutan elite parpol yang juga minta Budi Gunawan dilantik sebagai Kapolri.
Posisi terjepit Presiden Jokowi benar-benar menyulitkan dirinya sehingga sebelum memutuskan harus berkomunikasi dengan berbagai pihak dan juga membentuk Tim Sembilan untuk membantu berfikir mencari jalan keluar yang paling baik.
Persoalan bertambah pelik dan menjadi benang kusut yang membuat Presiden bertambah mumet ketika Polri menangkap komisioner KPK Bambang Widjajanto yang dijadikan tersangka berkaitan dengan kesaksian palsu ketika menjadi pengacara pada sengketa Pilkada Kab Kota Waringin Barat di MK tahun 2010. Dan berita buruk menyusul bahwa komisioner yang lain yakni Abraham Samad (Ketua) dan Pandu Praja (wakil) akan mengikuti Bambang untuk dijadikan tersangka dalam kasus yang berbeda di masa lalu sebelum menjadi komisioner. Terasa sekali nuansa politik dan tindakan hukum tidak bisa dilepaskan.
Dengan demikian kasus cicak versus buaya kembali terjadi. KPK versus Polri kembali terulang. Kendatipun yang terlilit persoalan hukum adalah hersifat personal akan tetapi tetap akan membawa nama lembaga dan tidak bisa dilepaskan dari lembaga. Kesan balas dendam dan saling sandera serta pamer kekuatan siapa yang lebih hebat tampak jelas sekali. Institusi Polri kelihatan tidak mau diremehkan dan dikalahkan KPK. Dan akibatnya KPK akan lumpuh atau paling tidak terhambat dalam menjalankan tugas jika hampir semua komisionernya tersandung persoalan hukum. Koruptor dan pihak yang merasa didzalimi KPK bertepuk tangan gembira.
Dengan demikian Presiden Jokowi tidak hanya harus segera memutuskan untuk menyelesaikan persoalan jabatan Kapolri tetapi juga harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan “sengketa” KPK dan POLRI yang keduanya saling berhubungan erat. Presiden harus save KPK dan save Polri.
Tentang jabatan Kapolri, yang membuat Presiden Jokowi menjadi sulit memutuskan karena yang dihadapi bukan semata-mata kasus hukum yang bersifat personal akan tetapi lebih disebabkan sarat dengan persoalan politik dan kepentingan kelompok serta perseorangan. Dibalik memilih Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri terdapat kepentingan parpol khususnya parpol pengusung Jokowi dan terkhusus lagi PDIP. Posisi Presiden Jokowi di PDIP yang oleh Puan Maharani (Menko Kesra) hanya berstatus petugas parpol mengidikasikan bahwa Presiden Jokowi harus patuh kepada Ketua Umum PDIP. Dan hal ini bukan rahasia lagi bahwa Presiden Jokowi dibawah kendali Ketua Umum PDIP dan ini menjadikan tidak ada kemandirian dan tidak ada keberanian dalam mengambil keputusan terutama hal-hal yang strategis. Hutang politik Presiden Jokowi dengan PDIP (baca Megawati) sangat besar sehingga nyali menjadi kecil.
Rakyat juga bertanya tanya mengapa ada kesan kuat PDIP mendesak Presiden Jokowi segera melantik Budi Gunawan?. Apakah semata-mata Budi Gunawan waktu itu pernah menjadi ajudan Presiden Megawati?. Ataukah selama ini mungkin Budi Gunawan telah banyak berkorban untuk PDIP demi kemenangan Jokowi-JK yang diusung PDIP dan koalisinya dengan imbal sulih jabatan Kapolri?.
Jika PDIP dan parpol koalisinya berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi tentu akan mendukung langkah KPK dan lantang menolak dengan membuat pernyataan melarang Presiden Jokowi melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri. Yang terjadi sebaliknya, Plt Sekjen PDIP, Hasto Kristianto dengan cara sendiri dan mengaku atas nama diri sendiri justru menyerang komisioner Abraham Samad (Ketua KPK) telah mengotori jabatan Ketua KPK dengan berpolitik praktis yang dinilai melanggar kode etik dan pidana.
Tindakan Plt Sekjen PDIP memberi kesan sangat kuat membela Budi Gunawan kendatipun berdalih demi menegakkan kebenaran dan menjaga wibawa KPK. Terlepas yang disangkakan kepada Abraham Samad benar atau salah, juga komisioner yang lain, yang jelas dengan serangan balik seperti itu sama saja menempuh jalan politik bumi hangus barji barbeh (bubar siji bubar kabeh/hancur satu hancur semua). Budi Gunawan batal jadi Kapolri dan masuk bui maka komisioner KPK pun harus berhenti menjadi komisioner KPK dan juga harus juga masuk bui.
Untuk bisa lepas dari kemelut dilematis antara demi rakyat (KPK, tidak melantik Budi Gunawan) atau demi parpol/DPR (Polri, melantik Budi Gunawan), maka Presiden Jokowi harus berani kembali ke jati dirinya sebagai pemimpin pro rakyat yang dipilih rakyat. Presiden itu milik semua golongan. Presiden itu untuk kepentingan semua. Presiden Jokowi harus mengambil keputusan yang bersandar kepada kebenaran moralitas/agama sebagai kebenaran mutlak yang tidak terbantahkan dan yang memihak mayoritas rakyat sebagai kebenaran demokrasi yang juga tidak terbantahkan. Selain itu jangan lupa bahwa sikap luhur dan etika pejabat harus dijunjung tinggi dan ditegakkan yakni bahwa pejabat negara lebih-lebih presiden harus mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan perseorangan, kelompok, golongan mapun parpol.
Presiden juga mempunyai hak prerogatif atau hak istimewa dalam memilih pembantu-pembantunya. Presiden bisa mengganti atau mencopot kapan saja terhadap menterinya tanpa bisa digugat atau di-PTUN-kan pihak yang dicopot atau diganti.
Atas dasar hal-hal di atas, jelasnya Presiden Jokowi akan elok dan dipuji rakyat jika tidak melantik yang berstatus tersangka (terlepas dari motif disangkakan) karena dari pijakan moralitas agama, demokrasi, etika politik dan budi luhur tidak tepat. Resiko memang bakal kurang disukai atau dianggap mbalelo oleh parpol pengusung terutama PDIP dan khususnya oleh elte parpol pengusung. Namun demikian di sisi lain tetap akan didukung dan dicintai rakyat. Pilih yang mana Pak Presiden, pro rakyat atau pro elite parpol?. Memilih orang memang sulit karena menentukan nasib orang, tetapi akan lebih sulit jika tidak memutuskan apa-apa karena bakal menyakiti banyak orang. Cari calon Kapolri baru saja Pak Presiden. Semoga cepat diambil keputusan agar sakit pusingnya cepat berkurang.

Palembang, 6 Februari 2015.

Catatan: Tulisan ini dimuat di Harian Sriwijaya Post, Rabu 11 Februari 2015.





30 11 2014

MEMPERKUAT KAPASITAS KELOMPOK KEPENTINGAN
BERBASIS NILAI-NILAI KEBANGSAAN

Oleh: H. Joko Siswanto
(Ketua Bidang Agama, Budaya dan Pengembangan Karakter Bangsa
Dewan Pakar ICMI Korwil Sumatera Selatan , Dosen FISIP UNSRI)

”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertaqwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal”.
(Al Quran Surat Al Hujarat ayat 13)

Pendahuluaan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2007 di hadapan Sidang Paripurna DPR RI antara lain mengemukakan:
“Saya ingin menyegarkan ingatan kita akan kerangka dasar dalam kehidupan bernegara. Ada empat pilar utama yang menjadi nilai dan konsensus dasar yang selama ini menopang tegaknya Republik Indonesia tercinta, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sepanjang perjalanan sejarah bangsa kita, selalu ada saja ujian terhadap pilar-pilar utama kehidupan bernegara. Dalam era globalisasi dan era transformasi nasional dewasa ini, kembali kita menghadapi tantangan terhadap empat pilar utama itu. Terhadap rongrongan itu, pertama-tama kita harus menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa, sudah final.Pancasila adalah ideologi nasional bangsa kita, dan dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila adalah falsafah bangsa; welthanchaung, pandangan hidup bangsa (way of life), serta perekat dan pemersatu bangsa kita. Kita masih ingat, pada tahun 1998 di awal reformasi, awal perubahan besar negeri kita, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ketika itu, telah mengeluarkan TAP MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 yang mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang sekaligus, secara eksplisit, menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara.
Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa, marilah kita hidupkan, kita amalkan, dan kita pegang teguh Pancasila sebagai dasar negara kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat cita-cita, tujuan nasional, dan dasar negara, juga harus kita pertahankan. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga sudah final, dan tidak dapat digantikan dengan bentuk negara yang lain. Di tengah-tengah keragaman bangsa kita yang majemuk, seloka Bhinneka Tunggal Ika harus terus kita aktualisasikan, sebagai keniscayaan kehidupan bangsa yang beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Kita harus tetap bersatu, bertekad bulat, dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Memang, kita tidak ingin Pancasila dan UUD 1945 kita sakralkan, karena memang keduanya tidak perlu disakralkan. Namun, pemikiran untuk mengganti Pancasila dengan ideologi dan dasar negara lain, ataupun untuk mengubah Pembukaan UUD 1945 yang merupakan ruh dan jiwa dari konstitusi kita, tentulah tidak akan kita berikan tempat dalam kehidupan bernegara kita”.

Dalam istilah Yudi Latif dalam bukunya Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (2011) kondisi NKRI yang berideologi Pancasila yang dibangun dalam tumpuan kemajemukan bangsa itu sudah dinyatakan paripurna atau tuntas sebagai Negara Paripurna.

Pidato Presiden SBY tersebut untuk menjawab sekaligus menegaskan bahwa masih adanya pihak-pihak atau sebagian masyarakat Indonesia yang masih tidak atau kurang atau belum sejalan atau masih ragu tentang NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan kondisi faktual akan pluralitas bangsa (Bhineka Tunggal Ika) sebagai pilihan terbaik dalam mengarungi hidup berbangsa dan bernegara.
Keraguan sebagian masyarakat tersebut diwujudkan antara lain masih adanya indikasi sebagian kelompok masyarakat yang selalu berusaha untuk mendirikan negara agama (Islam), masih ada yang ingin NKRI dirubah menjadi negara serikat, masih ada yang enggan dan malu menyebut Pancasila sebagai ideologi bangsa, masih ada kelompok masyarakat yang merasa lebih hebat daripada kelompok yang lain, masih ada kelompok minoritas tidak nyaman hidup di negeri sendiri, masih ada kelompok yang suka memaksakan kehendak, masih ada segolongan yang bersikap ekstrim dan sikap-sikap lain yang intinya tidak sepaham dengan empat hal yang telah menjadi konsensus dasar bangsa.
Era demokrasi patut disambut gembira. Kebebasan dapat dinikmati sehingga masyarakat tidak lagi hidup dalam ketakutan untuk bebas berserikat, bebas menyuarakan pendapat, bebas menjalankan dan mengikuti ibadah sesuai dengan keyakinannya dan kebebasan hak-hak dasar manusia lainnya. Salah satu yang menonjol dalam menikmati kebebasan adalah kebebasan masyarakat dalam berserikat atau berorganisasi baik dalam kategori politik (orpol), organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan latar belakang yang bervariasi, organisasi profesi (orprof) dan organisasi berbasis pendampingan atau pemberdayaan masyarakat (LSM). Meminjam istilah Gabriel A Almond (1974) kelompok masyarakat yang berorganisasi di luar partai politik disebut interest group atau kelompok kepentingan.
Perlu diketahui bahwa berdasarkan catatan yang ada di kementeria saja jumlah kelompok kepentingan pada tahun 2013 sebesar 139.957. Dengan rincian di Kementerian Dalam Negeri tercatat 65.577 ormas/LSM. Di Kementerian Sosial tercatat 25.406 ormas/LSM. Di Kementerian Hukum dan HAM tercatat 48.866 dan Kementerian Luar Negeri tercatat 108 ormas/LSM (VIVAnews.,24 Juli 2013). Jumlah tersebut belum yang tercatat di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan di kecamatan. Sebagai contoh, untuk di Provinsi Sumatera Selatan saja yang tercatat di Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel jumlah ormas/LSM sebanyak 704.
Dalam sistem politik, kelompok kepentingan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap kinerja sistem politik, apalagi jumlahnya sangat besar. Kelompok kepentingan tidak saja berperan sebagai tempat tumbuh berkembangnya dan sumber aspirasi diperoleh, akan tetapi juga sebagai persemaian kader pemimpin bangsa dan tempat SDM direkrut sebagai calon pemimpin bangsa yang akan duduk di kursi anggota legislatif, pimpinan eksekutif (presiden, kepala daerah), di jajaran birokrasi dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Permasalahan
Fakta sekarang menunjukkan bahwa mereka yang duduk dalam lembaga negara baik di tingkat nasional dan lokal yang harus menggerakkan roda sistem politik telah mengalami kemerosotan kualitas diri khususnya dari sisi integritas moral pejabat, dan hal ini dapat berdampak terhadap kinerja kelembagaan negara yang bersangkutan. Catatan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sebanyak 327 kepala daerah tersangkut masalah hukum, 80% diantaranya berkaitan dengan korupsi (VIVAnews.com,13 Sep.2014). Sedangkan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang terlibat korupsi sejak tahun 2005 -2014 sebanyak 3.169 anggota. Untuk yang duduk di birokrasi sebanyak 1.221 PNS terjerat kasus korupsi (republika online, 13 Agustus 2014).
Untuk yang duduk di DPR, menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan bahwa dari 2007 sampai dengan April 2014 sudah 74 anggota DPR terlibat korupsi (tempo.co; 15 April 2014). Belum yang duduk di pimpinan lembaga negara lainnya seperti menteri, komisioner, hakim, jaksa yang relatif banyak juga terlibat korupsi.
Dampak dari lemahnya integritas moral penyelenggara negara tersebut dapat berdampak kepada kinerja lembaga publik yang bersangkutan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Governance Index sebagaimana yang dimuat dalam Laporan IGI 2014 24 Kabupaten/Kota di Indonesia antara lain mengemukakan bahwa 34 DPRD kab/kota yang dijadikan sampel penelitian di seluruh Indonesia semuanya masuk dalam kategori berkinerja buruk karena indek tertinggi hanya 5,22 (DPRD Kota Tarakan) dan terendah 2,10 (DPRD Kabupaten Seluma Bengkulu). Untuk peringkat tata kelola pemerintah daerah maka ke 34 pemerintah daerah tersebut juga belum baik karena index tertinggi hanya 6,85 (Kota Yogyakarta) dan terendah 3,39 (Kabupaten Seluma Bengkulu).
Di tingkat nasional, kinerja anggota DPR 2009 -2014 juga masih buruk (83%). Hasil penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Fornappi) pada bulan April 2014 menunjukkan rapor merah. Basis penilaian mengacu pada masa reses, keaktifan di dalam rapat komisi, dan akuntabilitas keuangan anggota. Hasilnya, 61,3% (316 anggota) bernilai sangat buruk; 22,5% (117 anggota) berpredikat buruk; 9,8% (51 anggota) mendapat nilai baik; dan hanya 0,8% (4 orang anggota) yang bernilai sangat baik kinerjanya (inilahcom, 3 April 2014).
Dampak buruk kinerja personal anggota dewan tersebut tentu berpengaruh dan merembet terhadap kinerja kelembagaan. Selama kurun lima tahun (2009-2014) DPR hanya mampu menyelesaikan RUU 126 menjadi UU dari 248 RUU yang masuk program legislasi nasional atau prolegnas (metronews.com, 1 Oktober 2014).
Terlepas dari kemungkinan adanya kelemahan dari sisi sistem, kinerja kelembagaan publik tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan masih rendah dan hal ini disebabkan oleh faktor penting yakni kualitas sumber daya manusia, bukan dari sisi intelektualitas akan tetapi patut diduga karena faktor moralitas khusunya moralitas yang berhubungan dengan penghayatan terhadap nilai-nilai kebangsaan yang masih rendah. Dari sisi inteletualitas umumnya mereka berpendidikan tinggi (berijazah S1, S2 dan S3). Meskipun demikian patut diduga rasa kebangsaan mereka yang berpendidikan tinggi tersebut masih tipis.
Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka pada kesempaqtan ini penulis mencoba mengangkat persoalan bagaimana memperkuat kapasitas kelompok kepentingan yang berbasis nilai-nilai kebangsaan dengan asumsi bahwa SDM yang masuk dalam lembaga infra struktur politik (partai politik) dan supra struktur politik (lembaga-lembaga negara) yang terangkum dalam sistem politik Indonesia, pada umumnya berasal dari anggota kelompok kepentingan (LSM, ORMAS, ORPROF), dan kelompok kepentingan tersebut belakangan ini (khususnya pasca orde baru) pada umumnya kurang serius dalam memahami dan menghayati nilai-nilai kebangsaan. Mengurus organisasi kelompok kepentingan tidak sekedar berbekal kemampuan manajemen tetapi juga harus dilandasi nilai-nilai kebangsaan.
Nilai-Nilai Kebangsaan
Istilah kebangsaan umumnya disamakan dengan istilah nasionalisme yakni suatu paham yang mengajarkan bahwa setiap warga negara diharuskan mencintai bangsa dan negaranya. Jika mengacu pendapat Hans Khon dalam bukunya berjudul Nasionalisme Arti dan Sejarahnya (1984:11) dikemukakan bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Lebih lanjut dikemukakan oleh Hans Khon bahwa perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda. Akan tetapi baru pada akhir abad ke delapan belas Masehi nasionalisme dalam arti kata modern menjadi suatu perasaan yang diakui secara umum. Dan nasionalisme kini makin lama makin kuat peranannya dalam membentuk semua segi kehidupan khususnya bangsa harus membentuk suatu negara yang meliputi seluruh bangsa yang kemudian dikenal sebagai negara bangsa.
Dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia, nasionalisme terbangun melalui proses panjang dengan tonggak politis pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Sejak itu virus paham nasionalisme atau kebangsaan Indonesia menyebar di lubuk hati rakyat Indonesia sebagai kekuatan pembangkit yang dahsyat untuk gerakan dan perjuangan Indonesia merdeka. Dan terbukti berhasil.
Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia selalui mendapat ujian baik dari dalam diri Bangsa Indonesia maupun dari pihak luar. Dengan kemajemukan atau pluralitas bangsa dari sisi etnis, agama, kultur dan geografis yang berbentuk kepulauan maka Negara dan Bangsa Indonesia dikatakan sebagai bangsa yang mudah pecah sebagaimana yang dikemukakan oleh Lee Khoon Choy dalam bukunya A Fragile Nation: The Indonesian Crisis (1999) yang antara lain menyatakan bahwa NKRI dengan peritiwa gerakan reformasi yang menumbangkan rezim pemerintahan orde baru bisa mengalami perpecahan. Namun fakta menunjukkan NKRI masih utuh, Bangsa Indonesia masih ada. Meskipun demikian, masih banyak tantangan dari dalam seperti konflik horizontal yang sering masih terjadi baik karena SARA maupun konflik kepentingan ekonomi dan harga diri serta gerakan-gerakan yang bersifat ideologis politis.
Tantangan ideologis saat ini semakin kuat dengan kemunculan gerakan ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria) dan Boko Haram di Nigeria Afrika Barat yang berideologi Islam radikal atau ekstrim. Kendati dari letak geografis jauh namun gagasan atau ide gerakan radikalisme Islam atau ekstrimisme dapat menjadi inspirasi bagi kelompok masyarakat di Indonesia yang mempunyai bibit dan niat untuk megembangkan radikalisme atau ekstrimisme ajaran Islam yang bertentangan dengan makna Islam itu sendiri.
Agar nilai-nilai kebangsaan Indonesia mempunyai wajah yang jelas dan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya oleh lembaga infra struktur dan supra struktur politik, maka Lembaga Ketahanan Nasional RI sebagai lembaga kajian dan pendidikan yang berkaitan dengan nasionalisme telah menyusun nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Menurut Lemhannas dalam Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa (2012:52)), dikemukakan bahwa nilai-nilai kebangsaan Indonesia hakekatnya merupakan nilai yang disepakati dan dipandang baik yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia berupa norma-norma dan etika kebaikan yang terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika yang dicerminkan dari sikap dan perilaku setiap warga negara sebagai bangsa Indonesia yang senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengesampingkan tanggung jawab untuk menghargai bangsa dan negara lain.
Nilai-nilai kebangsaan tersebut merupakan kristalisasi nilai yang terkandung dalam konsensus dasar bangsa yang meliputi:
I. Nilai Ketuhanan, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran untuk memahami:

1) Bahwa terbentuknya bangsa dan negara Indonesia adalah berkat perjuangan dari seluruh komponen bangsa yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa;
2) Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius yang mempunyai dasar-dasar norma dan etika yang berdasarkan agamanya mempunyai kaidah dan ukuran tentang kebenaran dan keadilan yang dilandasai oleh ajaran agama;
3) Bahwa kehidupan beragama masyarakat Indonesia dilandasi oleh kebebasan untuk memeluk agama bagi setiap orang dan toleransi yang tinggi dengan dijamin dalam melaksanakan syariatnya;
4) Bahwa masyarakat Indonesia menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama yang dianutnya;
5) Bahwa sistem kenegaraan yang dibangun didasarkan pada ajaran dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, baik norma agama maupun norma adat.

II. Nilai Kemanusiaan, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran, yaitu:
1) Bahwa setiap warga negara Indonesia mengakui kedudukan setiap individu manusia sebagai manusia yang berbudaya, menghargai nilai-nilai sebagai manusia sosial yang beradab (homo homini socious) yang mampu beradaptasi dengan lingkungan alam dan sosialnya, bukan manusia bar-bar yang memangsa sesamanya (homo homini lopus);
2) Bahwa bangsa Indonesia dan negara menjamin hak-hak yang bersifat asasi dari seluruh warga negaranya, disamping memberi kewajiban kepada setiap warga negaranya untuk menghormati hak-hak asasi orang lain;
3) Bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama atau sederajad secara hukum, secara politik, dan dalam memenuhi kehidupannya;
4) Bahwa setiap warga negara menjamin adanya hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan pikirannya;
5) Bahwa negara mempunyai tanggung jawab yang bersifat mutlak untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan rakyatnya, menjamin terhadap anak dan masyarakat terlantar, mengupayakan untuk menyiapkan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kehidupan rakyatnya dan mencapai kemakmuran.

III, Nilai Persatuan, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran, yaitu:
1) Bahwa bangsa Indonesia adalah satu kesatuan dalam bingkai NKRI dan tidak perbedaan meskipun terdiri dari berbagai suku, ras, agama, budaya, dan adat istiadatnya;
2) Bahwa dalam menjalin hubungan antar sesama komponen bangsa selalu mengedepankan semangat kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah untuk mufakat, membangun keharmonisan, menjaga keseimbangan, dan menumbuhkan solidaritas sosial;
3) Bahwa dalam setiap menghadapi ancaman dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepentingan nasional menjadi acuannya;
4) Bahwa ada kesadaran bagi seluruh warga negara tentang hakekat sebagai satu bangsa yang disebut bangsa Indonesia;
5) Bahwa adanya jiwa dan semangat rela berkorban demi negara dan bangsanya.

IV. Nilai Demokrasi, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran yaitu:
1) Bahwa adanya kesadaran mengenai kekuasaan tertinggi (kedaulatan) ada di tangan rakyat sehingga setiap pemegang kekuasaan tidak boleh berlaku sewenang-wenang;
2) Bahwa bangun negara dan sistem kenegaraan yang dibangun didasarkan pada sistem kerakyatan dengan pemisahan kekuasaan bagi kelembagaan pemerintahan;
3) Bahwa negara menjamin adanya kebebasan bagi warga negaranya;
4) Bahwa negara memberikan kesempatan yang sama bagi semua warfga negara dalam berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan;
5) Bahwa ada kesadaran untuk taat, tunduk, dan patuh terhadap peraturan perundangan-undangan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan negara tanpa kecuali, baik untuk semua warga negara maupun para pemegang kekuasaan, atau dengan kata lain adanya supremasi hukum;
6) Bahwa adanya jaminan terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum;
7) Bahwa adanya kehidupan politik yang bebas, bersih, dan mampu menyalurkan aspirasi warga negaranya sehingga semua produk kebijakan publik adalah benar-benar untuk kjeopentingan bangsa.

V. Nilai Keadilan, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran, yaitu:
1) Bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan kepada aturan yang disepakati bersama (hasil konsensus) yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang sama, jaminan untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama, dan jaminan untuk memperoleh perlindungan yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan penyelenggaraan kepentingannya;
2) Bahwa setiap warga negara akan diperlakukan sama di hadapan hukum;
3) Bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menetapkan nilai-nilai pengambilan keputusan dan kebijakan berkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

VI. Nilai Pluralis dan Multikulturalis, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran, yaitu:
1) Bahwa adanya kesadaran terhadap realita bangsa Inddonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis dan ras, agama, adat istiadat, budaya dan bahasa yang berbeda satu sama lain;
2) Bahwa dalam kehidupan berbangsa yang majemuk dan multkultur harus menjunjung tinggi toleransi, perlu penghormatan dan pengorbanan satu sama lain, perlu menjaga hubungan yang seimbang dan harmoni, memerlukan saling kepedulian yang tinggi, dan cara pandang yang mencerminkan sikap dan perilaku yang sederajad, serta tidak ada pelemahan dan memandang rendah posisi, diantara mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3) Bahwa dalam kehidupan yang plural dan multikultuiral secara integral mengandung jiwa dan semangat penghormatan dan kesederajadan (respect and equality), kebebasan (fainess), non diskriminasi, solidaritas dan toleransi (non iscrimination, solidarity, and tolerancy), pengorbanan/kepedulian (empathy), kekeluargaan /gotong royong (cooperation), tanggung jawab (responsibility), dan kepercayaan (trust).

VII. Nilai Patriotik, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran, yaitu:
1) Bahwa semua warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut bela negara sesuai dengan bidang tugas dan profesinya demi kejayaan negara dan bangsa Indonesia;
2) Bahwa semua warga negara mempunyai kesadaran untuk rela berkorban dan melakukan apa saja demi bangsa dan negara;
3) Bahwa semua warga negara akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4) Bahwa setiap warga negara tidak akan melakukan tindakan yang merugikan, merusak, dan menghancurkan bangsa dan negaranya, dan tidak akan melakukan tindakan untuk kepentingan bangsa atau negara lain.
(Lemhannas, Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Negara, 2012, hal.53-57).

Upaya yang Ditempuh
Nilai-nilai kebangsaan tersebut di atas harus menjadi panduan dan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk membangun jati diri bangsa (nation character building) dan membangun kesadaran mengenai sistem kenegaraan dan sistem nasional dalam menata kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu nilai-nilai kebangsaan tersebut harus disosialisasikan, diinternalisasikan, diinstitusionalisasikan secara terus menerus kepada semua generasi bangsa dan disesuakan dengan dinamika tuntutan perkembangan jaman.
Salah satu yang harus menjadi prioritas untuk diberikan pendidikan nilai-nilai kebangsaan adalah organisasi atau kelompok kepentingan baik LSM, Ormas dan Orprof yang jumlahnya ratusan ribu. Keberadaan dan peran kelompok kepentingan ini sangat penting dalam percaturan kegiatan sosial ekonomi dan politik. Mereka mempunyai motivasi dan landasan beranekan ragam dan bergerak dalam berbagai segi kehidupan. Ada diantara kelompok kepentingan atau LSM dan ormas yang merasa sudah pintar dan tidak mau diberi pendidikan politik tentang nilai-nilai kebangsaan dan menganggap tabu ada intervensi pemerintah. Dan ada kesan negara takut dengan LSM dan ormas yang melawan seperti ini (radikal). Dan ini tidak boleh terjadi. Semua kelompok kepentingan harus ditundukkan oleh Negara jika memang tidak benar di jalan Allah dan bagi eksistensi NKRI.
Jika mereka semua dapat dibekali nilai-nilai kebangsaan dan menghayati yang kemudian menyadari untuk dilaksanakan maka kinerja sistem politik Insya Allah akan baik karena digerakkan oleh SDM yang umumnya dari kelompok kepentingan yang sudah mempunyai tingkat kesadaran kebangsaan yang tinggi.
Pemerintah khususnya Kemendagri dan Lemhannas mempunyai tanggung jawab dalam proses sosialisasi atau pendidikan politik tentang nilai-nilai kebangsaan bagi kelompok kepentingan. Selama ini kesan yang muncul pemerintah belum secara sungguh-sungguh dan secara khusus terencana dengan baik melakukan gerakan sosialisasi dan pendidikan politik tentang nilai-nilai kebangsaan bagi kelompok kepentingan. Untuk teknis penyelenggaraan jika tidak mampu dilaksanakan dalam jajaran kemendagri dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi sehingga dapat disiapkan kurikulum, metode dan tenaga pendidiknya. Jika hal ini benar-benar dapat dilakukan mudahan-mudahan konflik horizontal dan vertikal dan gerakan radikalisme dalam masyarakat akan hilang, pejabat yang korupsi akan semakin berkurang, unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat tidak anarkistis, dan tidak akan ada lagi anggota dewan yang arogan dan marah-marah dengan menggulingkan meja.
ICMI sebagai salah satu kelompok kepentingan yang bersifat kader yang berbasis keagamaan (Islam) dan mengedepankan keilmuaan (intelektualitas) harus bisa menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah dalam menyebarluaskan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khusunya dalam ikut membangun dan mewujudkan kinerja sistem politik agar selalu dapat berorientasi untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat sehingga NKRI akan menjadi negara yang gemah ripah loh jinawe tata titi tentrem karta raharjo atau negara yang Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur. Amin.
Semoga ada faedahnya untuk bahan diskusi.Terima kasih.

Palembang, 1 November 2014





4 11 2014

POLITIK ASAL MENANG
Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Dinamika proses pemilu legislatif dan presiden 2014 serta hasilnya telah membuka lembaran baru dan warna lain dalam jagad perpolitikan di Indonesia lima tahun ke depan. Kemenangan pasangan calon presiden Jokowi-JK yang diusung oleh koalisi PDIP, NASDEM, PKB,Hanura dan PKPI tidak serta merta langsung bisa diterima secara legowo dan ksatria oleh pasangan capres Prabowo-Hatta yang diusung oleh Gerindra, Golkar, PKS, PPP,PAN dan PBB. Upaya hukum pun ditempuh dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi namun gugatannya ditolak MK. Sempurnalah kesedihan dan kepedihan kelompok Prabowo-Hatta.
Perlawanan secara hukum sudah final, maka mereka tidak tinggal diam untuk bisa menebus kekalahan itu, yakni melalui perjuangan politik untuk meraih kemenangan dalam hal yang lain. Merasa parpol-parpol pendukung Prabowo-Hatta yang kemudian membentuk Koalisi Merah Putih (KMP) perolehan kursi lebih banyak (292 kursi) dibandingkan parpol-parpol pendukung JOKOwi-JK (Koalisi Indonesia Hebah/KIH) yang hanya 207 kursi, maka KMP sangat percaya diri akan mampu melakukan manuver politik melalui DPR. Arena pertempuran politik medannya sangat luas karena semua persoalan yang dilakukan eksekutif bisa dipolitisasi di DPR dan waktu yang tersedia cukup panjang (lima tahun) sehingga KMP dengan manuvernya akan bisa menjadikan pihak lawan (KIH dan Pemerintah) kelimpungan dan kedodoran.
Sekenario politik pun mulai diatur dengan manis oleh KMP jauh hari sebelum anggota DPR yang baru dilantik. Menyadari bahwa PDIP yang muncul sebagai pemenang pemilu dan pasangan capres Jokowi-JK dinilai lebih kuat dan berpotensi menang daripada pasangan capres Prabowo-Hatta, maka di tengah-tengah masyarakat sibuk menghadapi pillpres, DPR mengesahkan RUU MD3 menjadi UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 untuk mengganti UU Nomor 27 Tahun 2009. Hal paling penting dari UU MD3 Nomor 17 tahun 2014 yang kemudian dapat dikatakan sebagai sumber kekisruhan di DPR adalah pasal 84 ayat (1) yang berbunyi: Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Sedangkan UU MD3 yang diganti (Nomor 27 Tahun 2009) dalam pasal 82 ayat (1) berbunyi: Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.
Dengan perubahan UU tersebut maka KMP nantinya akan dapat menguasai pimpinan DPR yang baru. Sebaliknya, kendati PDIP menang pemilu terpaksa harus gigit jari karena tidak mungkin bisa duduk di kursi ketua DPR. Kondisi seperti ini nantinya bakal merepotkan pemerintah yang presidennya berasal dari PDIP. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, maka sebelum DPR yang baru resmi dilantik pihak PDIP mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar bunyi pasal 84 ayat 1 UU No.17 tahun 2014 tersebut harus dikembalikan seperti dalam pasal 82 ayat 1 UU Nomor 27 Tahun 2009 dengan alasan sudah sewajarnya jika pimpinan dewan merupakan cermin kekuatan yang ada di masyarakat. Ternyata gugatanPDIP ditolak MK. Dan akhirnya di kemudian hari fakta politik benar-benar terjadi. Kini, Ketua DPR dan wakilnya disapu bersih oleh kelompok KMP. PDIP jelas sangat kecewa dan sangat gundah karena bayangan ke depan bakal tidak mulus hubungan kerja antara pemerintah dan DPR. Skor politik menjadi 1-1. KMP menguasai DPR (legislatif) dan KIH menguasasi Pemerintah (eksekutif).
Dengan kemenangan bisa menguasai Dewan, maka KMP akan lebih bisa mampu memainkan perannya untuk “mengalahkan” kembali kehendak KIH. Pertarungan kedua adalah berkaitan dengan RUU Pilkada yang dirubah dari pilkada langsung oleh rakyat menjadi pilkada dipilih oleh DPRD. Kelompok KMP yang diawal-awal setuju dengan pilkada langsung berubah sikap menjadi tidak setuju pilkada langsung. Sedangkan kelompok KIH yang dimotori PDIP setuju pilkada langsung. Posisi Partai Demokrat (PD) sebagai penyeimbang juga setuju pilkada langsung tetapi dengan berbagai persyaratan tidak bisa diterima oleh kelompok KMP. Akhirnya, ditempuh voting untuk memutuskannya. Diluar dugaan sikap PD walk out tidak ikut voting. KIH kecewa berat dengan sikap Fraksi PD. Hasilnya KMP memenangkan pertarungan itu melalui voting, yakni pilkada dipilih oleh DPRD. Skor politik menjadi 2-1 untuk kemenganan KMP.
Pertempuran politik KMP dan KIH yang ketiga adalah dalam memperebutkan alat kelengkapan dewan khususnya jabatan ketua-ketua komisi. KIH menginginkan musyawarah dan bagi-bagi kursi untuk ketua komisi. Pihak KMP tidak mengindahkan usulan KIH. Hasilnya, KMP menguasai jabatan di komisi-komisi. Kembali KIH yakni PDIP dan kawan-kawan harus gigit jari kembali. Skor politik semakin telak menjadi 3-1 untuk KMP.
Kekalahan 4-1 juga sudah di depan mata KIH jika nanti Peraturan Pemerintah Penggant UU Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2014 yang dikelurkan Presiden SBY yang membatalakn UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dipilih oleh DPRD. Perpu tersebut menyetujui pilkada langsung dengan sejumlah persyaratan atau perubahan. Ini sejalan dengan kehendak KIH. Namun, perpu harus mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya. Jika kondisi dan sikap politik KMP masih menjalankan politik asal menang, maka perpu akan ditolak. Fraksi PD memegang kartu as. Jika fraksi PD mempunyai komitmen dengan perpu yang notabene perpu dikeluarkan presiden dan presidennya ketua umum PD, maka fraksi PD sudah seharusnya setuju dengan pilkada langsung yang berarti harus cerai sementara dengan KMP. Ini berkah bagi KIH. Kendatipun demikian tetap belum aman untuk KIH dalam rangka mengamnkan kebijakan Jokowi-Jk ke depannya. KIH tetap galau dan resah.
Kekalahan demi kekalahan dalam pertarungan di dewan menjadikan kelompok KIH tidak lagi bisa menahan kemarahan dan kekesalan. Terbayang ke depan nantinya segalanya divoting dan pasti akan selalu kalah karena jumlahnya memang kalah banyak. Sikap Fraksi PD kelihatan tidak tegas alias abu-abu tetapi condong sangat kuat ke KMP terbukti dapat jatah di kursi pimpinan dewan dan komisi-komisi. Sedangkan kondisi PPP masih berantakan alias belum solid karena ada dua kubu sehingga di dewan pun ada yang mengarah ke KIH dan ada yang ke KMP.
Situasi yang tidak kondosif dan bakal merugikan KIH, mendorong KIH harus membuat gebrakan politik untuk melawan dominasi KMP, yakni dengan membentuk pimpinan dewan tandingan dengan alasan sudah tidak percaya lagi terhadap kepemimpinan dewan yang dikuasai KMP dan tidak mau mendengarkan aspirasi KIH. Kini di Dewan benar-benar panas. Ada dualisme pimpinan dewan.
Apa yang dilakukan KIH sebenarnya bentuk luapan kemarahan akibat “dikalahkan” terus dan bakal akan “kalah” terus kendati yang dilakukan dengan membentuk pimpinan dewan tandingan sudah disadari tidak konstitusional. Hanya dengan cara seperti itu untuk bisa menundukkan sikap keangkuhan KMP agar mau diajak bermusyawarah. Di sisi lain KMP dengan argumentasi yang selalu berdasar kepada landasan peraturanperundangan berusaha meyakinkan KIH bahwa apa yang dilakukan telah benar sesuai konstitusi. Jika sikap KMP kemudian tetap tuli tidak mau mendengarkan protes KIH atau tetap ingin berusaha agar KIH jangan sampai bisa menang di DPR sehingga DPR harus dikuasai KMP, maka jalan pemerintahan dan pembangunan lima tahun ke depan bakal terseok-seok. Tampaknya KMP akan menjegal dan mengganggu roda pemerintahan Jokowi-JK melalui trik politik konstitusional di Dewan. Jika ini benar-benar akan dilaksanakan oleh KMP, maka dipastikan Jokowi-Jk bisa gagal mewujudkan visi dan misinya. Dan jika gagal maka Jokowi tidak akan populer lagi yang akhirnya rakyat tidak akan memilih jika maju lagi dalam Pilpres tahun 2019. Ini peluang bagi KMP untuk bisa merebut kursi RI 1 dan 2 pada pilpres tahun 2019.
Apakah angan-angan politik KMP bisa mulus?. Tentu saja tidak. KMP harus ingat dan sadar bahwa dirinya sebagai anggota dewan karena dipilih oleh rakyat. Jika dewan tetap kisruh masing-masing koalisi tidak mau untuk mengalah demi kepentingan rakyat dan hanya ingin balas dendam, main politik asal menang dan adu kekuasaan sehingga menggabaikan aspirasi rakyat, maka rakyat pasti akan turun tangan dan kalau perlu menuntut dilakukan pemilu legislatif ulang agar terpilih wakil rakyat yang berjiwa negarawan bukan politisi. Anggota dewan yang berjiwa negarawan akan memikirkan kepentingan rakyat bangsa dan negara sedangkan politisi umumnya hanya akan mementingkan kelompok (parpol) dan dirinya sendiri.
Sebelum rakyat marah dan melawan DPR, seyogyanya dengan cepat para ketua umum parpol bersikap arif untuk duduk bersama dan berjiwa besar untuk bermusyawarah menyelesaikan anggotanya yang bertengkar di dewan. Ingatlah ajaran kearifan lokal budaya jawa menyatakan wani ngalah dhuwur wekasane atau berani bersikap mengalah (bukan kalah) nanti akan menang di kemudian hari. Mereka yang ada di kursi dewan sebenarnya hanya wayang-wayang saja atau para robot politik dari ketua umum parpol. Para ketum parpol sebagai dalang harus menyelesaikan ini dengan segera jika masih mempunyai jiwa negarawan. Namun jika masih ada dendam membara di hati para ketua umum parpol dan merasa bahagia jika lawan politiknya jatuh terkapar tanpa daya sehingga yang dimainkan hanya politik asal menang, maka akan terjadi kebuntuhan politik yang memicu rakyat menjadi marah, dan ini berbahaya, instabilitas politik akan melanda bumi pertiwi. Nilai-nilai Pancasila sudah diabaikan oleh anggota dewan terhormat. Bersatulah anggota dewan, rukunlah, dirimu dipilih rakyat untuk memperjuangkan kesejahateraan rakyat, dipilih bukan untuk bertengkar di depan rakyat rebutan kekuasaan di dewan. Tinggalkan politiuk asal menang. Bangunlah politik kebersamaan. Politik adalah kompromi kepentingan bukan saling membunuh.

Palembang, 1 Nov 2014.
Catatan: Artikel ini telah dimuat di harian Sriwijaya Post, Senin 3 November 2014.A





12 09 2014

KONTROVERSI RUU PILKADA

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Rancangan UU tentang Pilkada yang akan dibahas di DPR menunai kontroversi dari berbagai kalangan karena akan mengembalikan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kelompok yang setuju RUU usulan Pemerintah (Kemendagri) tersebut pada umumnya mempunyai beberapa alasan antara lain bahwa dalam konstitusi (UUD 1945) tidak secara tegas dinyatakan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, tetapi hanya dinyatakan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dipilih secara demokratis (Pasal 18 ayat 4). Selain itu, DPRD merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi perwakilan sebagaimana bunyi Sila ke-4 Pancasila. Dengan demikian, jika dipilih oleh wakil rakyat (DPRD) pun tidak menyimpang dari makna dan dapat demokratis serta dijamin tidak melanggar konstitusi.
Alasan lain yang dikemukakan bahwa pilkada langsung memakan biaya yang sangat besar baik dari pengeluaran pemerintah daerah (APBD) untuk penyelenggaraan pilkada maupun dari pihak pasangan calon untuk biaya politik dan politik uang. Biaya besar yang dikeluarkan pasangan calon dapat berdampak kepada kinerja kepala daerah terpilih yang kemudian cenderung berusaha mengembalikan uang yang telah dikeluarkan. Akibatnya, kepala daerah melakukan korupsi. Mendagri menyatakan bahwa 320 kepala daerah (60%) tersangkut hukum dan paling besar kasus korupsi yang diduga akibat dari pilkada langsung. Konon dalam pemilihan langsung bupati/walikota sang kandidat dapat mengeluarkan biaya antara Rp. 10 s/d Rp. 20 milyar; sedangkan untuk pilkada gubernur sang kandidat harus menguras kantongnya antara Rp.25 s/d 50 milyar bahkan lebih. Dana itu untuk sewa perahu atau membayar parpol yang mengusung, biaya operasional tim kampanye, belanja atribut dan souvenir, biaya saksi, biaya kampanye, bantuan sosial dan termasuk politik uang.
Kemudian alasan menonjol lain yang digunakan untuk penguat pilkada agar dipilih DPRD lagi adalah bahwa pilkada langsung berpotensi dan rentan atau rawan terjadi konflik horizontal atau antar pendukung akibat kompetisi yang belum dewasa atau ketidakpuasan terhadap proses pilkada yang diduga tidak fair atau peserta yang kalah tidak mau menerima kekalahan dan kepekaan-kepekaan politik lainnya yang belum bisa disikapi secara dewasa dalam berdemokrasi. Memang ada sejumlah pilkada yang diwarnai konflik yang tertutup maupun terbuka (kerusuhan, anarkis) sehingga dapat merobek kerukuran sosial seperti hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan menjadi tidak harmonis dan dampak-dampak kehidupan sosial dan politik lainnya.
Akibat yang dinilai semakin parah dan terpaksa semakin berpacu besar-besaran dana untuk meraih kemenangan adalah praktek transaksional atau politik uang yang tidak saja untuk membeli atau mempengaruhi pemilih yang menantang kandidat dengan ungkapan wani piro tetapi juga untuk berusaha membeli suara di tingkat penyelenggara pilkada.
Akibat-akibat yang dinilai negatif atau mudarat sebagaimana yang dikemukan di atas tidak akan terjadi atau bisa diminalkan jika kepala daerah dipilih DPRD. Dengan demikian, biaya akan dapat dihemat karena proses pemilihan tidak berbelit-belit, tidak perlu banyak petugas, tidak membutuhkan surat suara yang banyak, tidak ribut soal DPT, tidak dibentuk PPK, PPS, KPPS, tidak perlu ada aparat keamanan (hansip, polisi) sampai di TPS dan lain-lainnya. Ringkasnya, jika dipilih DPRD maka biaya akan jauh lebih murah sehingga biaya yang mestinya untuk pilkada langsung bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat yang lain.
Dari pihak peserta atau kandidat juga akan relatif murah atau lebih hemat mengeluarkan ongkos politik karena tidak ada biaya kampanye, tidak perlu membeli souvenir (kaos dll), bagi-bagi sembago, tidak ada biaya transportasi dan akomodasi untuk keliling wilayah, dan pengeluaran lain-lainnya. Dengan demikian, jika ongkos politik menjadi kepala daerah dipilih oleh DPRD relatif jauh lebih murah, maka jika terpilih menjadi kepala daerah diharapkan tidak terlibat korupsi untuk mengembalikan biaya politik.
Demikian halnya konflik horizontal antar pendukung atau konflik vertikal antara kandidat/pendudkung dengan penyelenggara dapat dicegah atau tidak bakal terjadi. Pendek kata, bagi mereka yang setuju terhadap pilkada dipilih kembali oleh DPRD beralasan bahwa pilkada langsung dinilai banyak mudaratnya daripada manfaat. Jika Pilkada dikembalikan ke DPRD maka akibat negatif akan teratasi atau paling tidak dapat diminimalkan. Seandainya ada persoalan (konflik) akan terlokalisir di DPRD tidak meluas ke masyarakat dan hal ini akan mudah diselesaiakan.
Bagaimana alasan yang menolak usulan RUU tersebut?. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) secara tegas mengeluarkan pernyataan sikap menolak RUU pilkada yang akan dipilih oleh DPRD. Demikian juga sejumlah pakar/akademisi khususnya di bidang ilmu politik dan ilmu hukum tata negara, para penggiat/aktivis demokrasi, mahasiswa, lembaga-lembaga survei, beberapa parpol, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya secara tegas juga beramai-ramai menolak RUU tersebut.
Ungkapan penolakan mereka diwujudkan dengan kalimat keras dan nada “marah” seperti pilkada dipilih DPRD sama saja merampok hak rakyat, perampasan hak pilih rakyat, tidak akan ada lagi daulat rakyat karena akan berubah menjadi daulat elite, bakal terjadi sabotase suara rakyat, dan sebagainya.
Alasan utama menolak pada dasarnya lebih ditekankan kepada hak untuk memilih secara langsung yang sudah dirasakan mulai tahun 2005 akan hilang. Situasi ini dianggap makna demokrasi kehilangan roh dan semangat kerakyatannya dan menjauhkan hubungan emosi antara rakyat dan pemimpinnya (kepala daerah) yang kepuasan batin seperti ini tidak dapat digantikan oleh wakilnya (DPRD). Rasa memiliki pemimpin dan kedekatan dengan pemimpin melalui pilkada langsung tidak dapat dinilai dengan uang dan digantikan oleh DPRD.
Demokrasi bukan sekedar sarana atau prosedur akan tetapi lebih dari itu (substansial) untuk menempatkan rakyat sebagai pihak yang berdaulat atas negeri ini. Jadi, pilkada di pilih DPRD sama saja melecehkan rakyat sebagai pihak yang berdaulat, pihak yang mempunyai hak. Juga tidak ada jaminan bahwa jika dipilih DPRD maka DPRD akan menyuarakan suara rakyat dan kepala daerah yang terpilih merupakan yang terbaik dan akan dekat dengan rakyat. Bisa jadi malahan kepala daerah terpilih bakal kurang dekat dengan rakyat dan cenderung lebih dekat ke DPRD karena dipilih oleh DPRD.
Selain hak memilih dirampas, pilkada oleh DPRD juga akan menghilangkan hak rakyat untuk dipilih. Selama ini pilkada langsung sesuai UU sudah menghargai adanya calon independen. Ini berarti hak konstitusi rakyat dan demokrasi sangat dihormati. Jika kemudian kepala daerah dipilih DPRD sama saja menutup rapat-rapat calon independen yang artinya sama saja hak dipilih mengikuti kompetisi pilkada telah dikubur.
Alasan pilkada menghabiskan atau menghambur-hamburkan uang negara juga alasan yang mengada-ada. Demokrasi memang mahal demi menghargai hak azasi rakyat. Namun, prosesnya bisa dicarikan jalan keluar agar dari sisi biaya dapat dihemat, misalnya pilkada langsung di seluruh Indonesia, baik pilkada gubernur maupun bupati/walikota, dapat dilaksanakan secara bersamaan atau serentak dalam satu hari. Jika segalanya sudah memungkinkan dapat dilakukan dengan teknologi E-Voting yang tidak lagi membutuhkan surat suara, kotak suara, berbagai formulir, dan lain sebagainya. E-voting juga bisa menghindari proses rekapitulasi yang lama dan manipulasi suara yang berarti mencegah atau menghidarkan dari konflik dan tidak bakal terjadi gugatan hasil pilkada.
Agar menghemat biaya politik bagi kandidat, metode kampanye harus diatur kembali dan ada pembatasan biaya setiap metode kampanye. Metode kampanye yang hanya menyedot uang tetapi dinilai tidak efektif untuk menyampaikan visi dan misi kandidat, seperti rapat akbar, baliho, bantuan sosial dan lain-lainnya harus dihentikan diganti yang metode berbiaya relatif murah tetapi efektif untuk menyebarluaskan visi misi kandidat. Praktek politik uang akan semakin tidak laku seiring dengan peningkatan kesadaran rakyat dalam berdemokrasi sebagai akibat semakin baiknya tingkat pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Dan yang lebih penting agar kandidat tidak menghabiskan uang banyak adalah menghapus /melarang perilaku parpol untuk memungut biaya dari kandidat dengan dalih dan sebutan apapun. Parpol harus intropeksi diri dan jika mempunyai kemauan politik secara sungguh-sungguh membangun kualitas demokrasi adalah berani meninggalkan praktek kotor meminta uang dari kandidat. Dengan kata lain, paradigma berfikir parpol harus dirubah dari minta biaya kandidat menjadi membiaya kandidat untujk berkompetisi.
Jika parpol Koalisi Merah Putih yang sebelumnya menolak gagasan (RUU) kepala daerah dipilih DPRD kemudian tiba-tiba berubah setuju, hal ini merupakan sikap akibat kekalahan pilpres dan akan terus melakukan perlawanan politik dengan memanfaatkani peluang yang didapat dan berhasil ada harapan Koalisi Merah Putih akan bisa menguasi pimpinan daerah dan akan berdampak kurang baik terhadap jalannya pemerintahan Jokowi-JK khususnya dalam berkomunikasi dengan kepala daerah yang mungkin dapat dikuasai oleh KMP. Namun, tidak perlu khawatir karena ada peluang bagi legal standing untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Palembang , 7 September 2014.








Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.