11 02 2015

KASUS KAPOLRI:
SULITNYA PRESIDEN JOKOWI
MENGAMBIL KEPUTUSAN

Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Ketegasan dan keberanian Presiden Jokowi mengambil keputusan dengan menenggelamkan kapal pencuri ikan untuk membuat efek jera dalam menanggulangi tindak illegal fishing di lautan Indonesia sangat dipuji rakyat. Hasilnya pun terlihat, pencurian berkurang drastis. Demikian juga keberanian dan ketegasan Presiden Jokowi mengambil keputusan menolak grasi bagi bandar narkoba terpidana mati dan kemudian benar-benar dieksekusi, rakyat juga memujinya dan mayoritas rakyat setuju terhadap langkah presiden karena presiden sebelumnya tidak berani melakukannya.
Illegal fishing dan narkoba suatu tindak kriminal yang sangat terang benderang bertentangan dengan norma hukum. moralitas dan norma agama yang bisa dipastikan sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara. Jika Presiden Jokowi bertindak tegas dan berani adalah hal yang sebenarnya sangat wajar karena landasannya jelas yakni melanggar hukum dan moral agama. Pasti keputusannya dan tindakannya sangat didukung, dipuji dan dibenarkan oleh rakyat LSM, ormas dan parpol baik pujian yang dinyatakan secara terbuka baik oral dan tulisan baik di media massa, elektronik dan di media sosial maupun hanya ada di dalam hati.
Presiden Jokowi memutuskan dengan berani, tegas dan cepat karena yang dilawan hal yang ukurannya jelas yakni perbuatan kejahatan yang dimusuhi manusia. Dasar bertindaknya juga jelas yakni ada norma hukum yang didukung norma agama. Tujuannya juga dimengerti rakyat yakni untuk melibas kejahatan demi menegakkan kebenaran, kebaikan dan keadilan. Dukungan politik pun akan aman karena bakal didukung rakyat dan semua lembaga politik maupun non politik.
Akan tetapi untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan menetapkan atau memilih atau melantik seseorang dinilai sangat lambat, kurang berani dan terkesan tidak tegas. Ketika terpilih sebagai presiden, Jokowi berjanji akan membentuk kabinet yang ramping dan memilih menteri tanpa kompromi politik dengan parpol pengusung dan secepat mungkin akan diumumkan. Namun fakta menunjukkan bahwa kabinet tetap gemuk dan waktunya tidak cepat karena harus melakukan komunikasi politik tarik ulur dengan parpol dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dan kini kembali ketegasan dan keberanian Presiden Jokowi diuji berkaitan dengan pelantikan Kapolri.
Tiga Peran Pemimpin
Ada tiga peran pemimpin yang harus dilakukan dalam menjalankan kepemimpinannya yakni interpersonal role, informational role dan decisional role (Henry Mintzberg, 1973). Peran pertama berkaitan dengan seremonial dan kemampunan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia secara wajar dalam suasana formal dan informal. Presiden Jokowi merupakan figur yang berhasil dalam melakukan peran ini dengan perilaku blusukan yang sangat populis dan genuine sehingga menjadi contoh pemimpin yang merakyat, sederhana dan jujur sehingga citranya bagus. Sebelum dirinya dilantik sebagai Presiden, ia merendah dan mengalah untuk mengunjungi Prabowo. Ketegagan politik pun menjadi reda suasana pun cair dan Prabowo rival politiknya pun akhirnya hadir dalam pelantikan Presiden. Hubungan interpersonal menjadi baik berimbas hubungan politik menjadi mulus.
Peran kedua berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola informasi baik mengumpulkan, memilah-milah dan menyebarkan informasi. Presiden Jokowi masih dipandang mampu menjalankan peran ini dengan baik kendatipun termasuk tidak pandai bicara apalagi sebagai orator. Blusukan sebagai icon Jokowi selain berdimensi berperan dalam interpersonal juga berdimensi informational role yakni kemampuan berperan dalam mengumpulkan informasi dari rakyat. Kunjungan Presiden Jokowi ke luar negeri yang perdana tidak lama setelah dilantik dan paparan dalam mempromosikan Indonesia pada waktu KTT APEC di Bejing November 2014 mendapat apresiasi yang luar biasa dari dunia dan dinilai hebat. Artinya peran yang berkaitan dengan informasi sangat baik dimainkan Presiden Jokowi.
Peran ketiga pemimpin yakni berkaitan dengan pengambilan keputusan. Peran ini merupakan peran yang paling berat, strategis dan sangat penting yang harus diambil oleh pemimpin karena sangat menentukan dan berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinannya. Jika salah atau tidak tepat atau kurang tepat dalam memutuskan maka resikonya adalah kegagalan. Jika gagal taruhannya jabatan dan kehormatan. Dan ini kehilangan segala-galanya yang tidak bisa disembuhkan dengan nilai uang seberapa pun besarnya..
Setiap keputusan yang diambil pemimpin selalu membawa resiko. Keputusan yang baik adalah keputusan yang dinilai paling kecil resikonya yang ditanggung oleh rakyatnya/anak buahnya, organisasinya, dan juga dirinya baik dari sisi politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Perlu disadari bahwa tidak ada keputusan yang bisa menyenangkan atau memuaskan semua pihak. Mereka yang tidak puas atau tidak senang biasanya tidak tinggal diam. Jika kuat akan melakukan perlawanan secara terang-terangan maupun halus terselubung. Jika merasa lemah terpaksa menerima dengan sakit hati dan mengumpat.
Pengambilan keputusan yang dilakukan pemimpin umumnya berkaitan dengan kemampuan berfikir entepreneurship atau kewirausahaan yakni kemampunan menciptakan ide-ide baru dan kreatif dalam memajukan organisasi dan mensejahterakan rakyat. Kemudian keputusan yang berhubungan dengan memecahkan persoalan yang dinilai mengganggu jalannya organisasi. Dan terakhir yang berkaitan dengan alokasi sumber baik dana, orang/SDM dan barang/fasilitas atau jasa.
Presiden Jokowi yang hampir empat bulan menjabat ini, dalam peran mengambil keputusan yang berkaitan dengan kewirausahaan maupun menghalau gangguan dinilai baik dan mendapat apresiasi rakyat seperti orientasi pembangunan yang menekankan kemaritiman yang selama ini hanya bangga sebagai negara maritim tetapi tidak pernah diwujudkan. Ide NKRI untuk menjadi poros maritim dunia, membangun tol laut dan berani memberantas pencurian ikan serta eksekusi hukuman mati gembong-gembong narkoba merupakan contoh pengambilan keputusan yang berjiwa kewirausahaan dan penghalau gangguan yang mendapat dukungan masyarakat.
Sedangkan keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya khususnya SDM dan secara khusus lagi yang berkaitan dengan keputusan memilih atau mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan tampaknya belum menunjukkan sikap yang mandiri dan berani. Memilih dan mengangkat menteri sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan ujian pertama yang dirasakan Presiden Jokowi memutuskan orang.
Kali ini Presiden Jokowi diuji yang kedua kalinya yang jauh lebih berat karena dihadapkan kepada pengambilan keputusan yang menguras energi, njlimet, dilematis dan benar-benar bertaruh akan nama besarnya, jabatan dan harga diri yakni harus memutuskan antara melantik atau tidak melantik Komjen (Pol) Budi Gunawan menjadi Kapolri.
Presiden tampak sangat pening, bingung, dilematis sehingga memberi kesan buruk di masyarakat sebagai Presiden yang tidak tegas, tidak cepat dan tidak berani mengambil keputusan yang ditunggu seluruh rakyat Indonesia. Kali ini Presiden Jokowi diuji kepemimpinannya dan dapat menggerus daya pikatnya selama ini menjadi semakin tidak populer. Masyarakat pun menjadi jengkel marah dan ada yang menyatakan kecewa memilih Jokowi.
Dilema yang dihadapi Presiden Jokowi karena berhadapan dengan rakyat yang umumnya memihak KPK yang pada dasarnya tidak setuju melantik Budi Gunawan yang berstatus tersangka untuk dilantik sebagai Kapolri, di sisi lain harus berhadapan dengan DPR yang telah menyetujui Budi Gunawank untuk dilantik serta tuntutan elite parpol yang juga minta Budi Gunawan dilantik sebagai Kapolri.
Posisi terjepit Presiden Jokowi benar-benar menyulitkan dirinya sehingga sebelum memutuskan harus berkomunikasi dengan berbagai pihak dan juga membentuk Tim Sembilan untuk membantu berfikir mencari jalan keluar yang paling baik.
Persoalan bertambah pelik dan menjadi benang kusut yang membuat Presiden bertambah mumet ketika Polri menangkap komisioner KPK Bambang Widjajanto yang dijadikan tersangka berkaitan dengan kesaksian palsu ketika menjadi pengacara pada sengketa Pilkada Kab Kota Waringin Barat di MK tahun 2010. Dan berita buruk menyusul bahwa komisioner yang lain yakni Abraham Samad (Ketua) dan Pandu Praja (wakil) akan mengikuti Bambang untuk dijadikan tersangka dalam kasus yang berbeda di masa lalu sebelum menjadi komisioner. Terasa sekali nuansa politik dan tindakan hukum tidak bisa dilepaskan.
Dengan demikian kasus cicak versus buaya kembali terjadi. KPK versus Polri kembali terulang. Kendatipun yang terlilit persoalan hukum adalah hersifat personal akan tetapi tetap akan membawa nama lembaga dan tidak bisa dilepaskan dari lembaga. Kesan balas dendam dan saling sandera serta pamer kekuatan siapa yang lebih hebat tampak jelas sekali. Institusi Polri kelihatan tidak mau diremehkan dan dikalahkan KPK. Dan akibatnya KPK akan lumpuh atau paling tidak terhambat dalam menjalankan tugas jika hampir semua komisionernya tersandung persoalan hukum. Koruptor dan pihak yang merasa didzalimi KPK bertepuk tangan gembira.
Dengan demikian Presiden Jokowi tidak hanya harus segera memutuskan untuk menyelesaikan persoalan jabatan Kapolri tetapi juga harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan “sengketa” KPK dan POLRI yang keduanya saling berhubungan erat. Presiden harus save KPK dan save Polri.
Tentang jabatan Kapolri, yang membuat Presiden Jokowi menjadi sulit memutuskan karena yang dihadapi bukan semata-mata kasus hukum yang bersifat personal akan tetapi lebih disebabkan sarat dengan persoalan politik dan kepentingan kelompok serta perseorangan. Dibalik memilih Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri terdapat kepentingan parpol khususnya parpol pengusung Jokowi dan terkhusus lagi PDIP. Posisi Presiden Jokowi di PDIP yang oleh Puan Maharani (Menko Kesra) hanya berstatus petugas parpol mengidikasikan bahwa Presiden Jokowi harus patuh kepada Ketua Umum PDIP. Dan hal ini bukan rahasia lagi bahwa Presiden Jokowi dibawah kendali Ketua Umum PDIP dan ini menjadikan tidak ada kemandirian dan tidak ada keberanian dalam mengambil keputusan terutama hal-hal yang strategis. Hutang politik Presiden Jokowi dengan PDIP (baca Megawati) sangat besar sehingga nyali menjadi kecil.
Rakyat juga bertanya tanya mengapa ada kesan kuat PDIP mendesak Presiden Jokowi segera melantik Budi Gunawan?. Apakah semata-mata Budi Gunawan waktu itu pernah menjadi ajudan Presiden Megawati?. Ataukah selama ini mungkin Budi Gunawan telah banyak berkorban untuk PDIP demi kemenangan Jokowi-JK yang diusung PDIP dan koalisinya dengan imbal sulih jabatan Kapolri?.
Jika PDIP dan parpol koalisinya berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi tentu akan mendukung langkah KPK dan lantang menolak dengan membuat pernyataan melarang Presiden Jokowi melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri. Yang terjadi sebaliknya, Plt Sekjen PDIP, Hasto Kristianto dengan cara sendiri dan mengaku atas nama diri sendiri justru menyerang komisioner Abraham Samad (Ketua KPK) telah mengotori jabatan Ketua KPK dengan berpolitik praktis yang dinilai melanggar kode etik dan pidana.
Tindakan Plt Sekjen PDIP memberi kesan sangat kuat membela Budi Gunawan kendatipun berdalih demi menegakkan kebenaran dan menjaga wibawa KPK. Terlepas yang disangkakan kepada Abraham Samad benar atau salah, juga komisioner yang lain, yang jelas dengan serangan balik seperti itu sama saja menempuh jalan politik bumi hangus barji barbeh (bubar siji bubar kabeh/hancur satu hancur semua). Budi Gunawan batal jadi Kapolri dan masuk bui maka komisioner KPK pun harus berhenti menjadi komisioner KPK dan juga harus juga masuk bui.
Untuk bisa lepas dari kemelut dilematis antara demi rakyat (KPK, tidak melantik Budi Gunawan) atau demi parpol/DPR (Polri, melantik Budi Gunawan), maka Presiden Jokowi harus berani kembali ke jati dirinya sebagai pemimpin pro rakyat yang dipilih rakyat. Presiden itu milik semua golongan. Presiden itu untuk kepentingan semua. Presiden Jokowi harus mengambil keputusan yang bersandar kepada kebenaran moralitas/agama sebagai kebenaran mutlak yang tidak terbantahkan dan yang memihak mayoritas rakyat sebagai kebenaran demokrasi yang juga tidak terbantahkan. Selain itu jangan lupa bahwa sikap luhur dan etika pejabat harus dijunjung tinggi dan ditegakkan yakni bahwa pejabat negara lebih-lebih presiden harus mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan perseorangan, kelompok, golongan mapun parpol.
Presiden juga mempunyai hak prerogatif atau hak istimewa dalam memilih pembantu-pembantunya. Presiden bisa mengganti atau mencopot kapan saja terhadap menterinya tanpa bisa digugat atau di-PTUN-kan pihak yang dicopot atau diganti.
Atas dasar hal-hal di atas, jelasnya Presiden Jokowi akan elok dan dipuji rakyat jika tidak melantik yang berstatus tersangka (terlepas dari motif disangkakan) karena dari pijakan moralitas agama, demokrasi, etika politik dan budi luhur tidak tepat. Resiko memang bakal kurang disukai atau dianggap mbalelo oleh parpol pengusung terutama PDIP dan khususnya oleh elte parpol pengusung. Namun demikian di sisi lain tetap akan didukung dan dicintai rakyat. Pilih yang mana Pak Presiden, pro rakyat atau pro elite parpol?. Memilih orang memang sulit karena menentukan nasib orang, tetapi akan lebih sulit jika tidak memutuskan apa-apa karena bakal menyakiti banyak orang. Cari calon Kapolri baru saja Pak Presiden. Semoga cepat diambil keputusan agar sakit pusingnya cepat berkurang.

Palembang, 6 Februari 2015.

Catatan: Tulisan ini dimuat di Harian Sriwijaya Post, Rabu 11 Februari 2015.





30 11 2014

MEMPERKUAT KAPASITAS KELOMPOK KEPENTINGAN
BERBASIS NILAI-NILAI KEBANGSAAN

Oleh: H. Joko Siswanto
(Ketua Bidang Agama, Budaya dan Pengembangan Karakter Bangsa
Dewan Pakar ICMI Korwil Sumatera Selatan , Dosen FISIP UNSRI)

”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertaqwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal”.
(Al Quran Surat Al Hujarat ayat 13)

Pendahuluaan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2007 di hadapan Sidang Paripurna DPR RI antara lain mengemukakan:
“Saya ingin menyegarkan ingatan kita akan kerangka dasar dalam kehidupan bernegara. Ada empat pilar utama yang menjadi nilai dan konsensus dasar yang selama ini menopang tegaknya Republik Indonesia tercinta, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sepanjang perjalanan sejarah bangsa kita, selalu ada saja ujian terhadap pilar-pilar utama kehidupan bernegara. Dalam era globalisasi dan era transformasi nasional dewasa ini, kembali kita menghadapi tantangan terhadap empat pilar utama itu. Terhadap rongrongan itu, pertama-tama kita harus menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa, sudah final.Pancasila adalah ideologi nasional bangsa kita, dan dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila adalah falsafah bangsa; welthanchaung, pandangan hidup bangsa (way of life), serta perekat dan pemersatu bangsa kita. Kita masih ingat, pada tahun 1998 di awal reformasi, awal perubahan besar negeri kita, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ketika itu, telah mengeluarkan TAP MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 yang mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang sekaligus, secara eksplisit, menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara.
Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa, marilah kita hidupkan, kita amalkan, dan kita pegang teguh Pancasila sebagai dasar negara kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat cita-cita, tujuan nasional, dan dasar negara, juga harus kita pertahankan. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga sudah final, dan tidak dapat digantikan dengan bentuk negara yang lain. Di tengah-tengah keragaman bangsa kita yang majemuk, seloka Bhinneka Tunggal Ika harus terus kita aktualisasikan, sebagai keniscayaan kehidupan bangsa yang beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Kita harus tetap bersatu, bertekad bulat, dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Memang, kita tidak ingin Pancasila dan UUD 1945 kita sakralkan, karena memang keduanya tidak perlu disakralkan. Namun, pemikiran untuk mengganti Pancasila dengan ideologi dan dasar negara lain, ataupun untuk mengubah Pembukaan UUD 1945 yang merupakan ruh dan jiwa dari konstitusi kita, tentulah tidak akan kita berikan tempat dalam kehidupan bernegara kita”.

Dalam istilah Yudi Latif dalam bukunya Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (2011) kondisi NKRI yang berideologi Pancasila yang dibangun dalam tumpuan kemajemukan bangsa itu sudah dinyatakan paripurna atau tuntas sebagai Negara Paripurna.

Pidato Presiden SBY tersebut untuk menjawab sekaligus menegaskan bahwa masih adanya pihak-pihak atau sebagian masyarakat Indonesia yang masih tidak atau kurang atau belum sejalan atau masih ragu tentang NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan kondisi faktual akan pluralitas bangsa (Bhineka Tunggal Ika) sebagai pilihan terbaik dalam mengarungi hidup berbangsa dan bernegara.
Keraguan sebagian masyarakat tersebut diwujudkan antara lain masih adanya indikasi sebagian kelompok masyarakat yang selalu berusaha untuk mendirikan negara agama (Islam), masih ada yang ingin NKRI dirubah menjadi negara serikat, masih ada yang enggan dan malu menyebut Pancasila sebagai ideologi bangsa, masih ada kelompok masyarakat yang merasa lebih hebat daripada kelompok yang lain, masih ada kelompok minoritas tidak nyaman hidup di negeri sendiri, masih ada kelompok yang suka memaksakan kehendak, masih ada segolongan yang bersikap ekstrim dan sikap-sikap lain yang intinya tidak sepaham dengan empat hal yang telah menjadi konsensus dasar bangsa.
Era demokrasi patut disambut gembira. Kebebasan dapat dinikmati sehingga masyarakat tidak lagi hidup dalam ketakutan untuk bebas berserikat, bebas menyuarakan pendapat, bebas menjalankan dan mengikuti ibadah sesuai dengan keyakinannya dan kebebasan hak-hak dasar manusia lainnya. Salah satu yang menonjol dalam menikmati kebebasan adalah kebebasan masyarakat dalam berserikat atau berorganisasi baik dalam kategori politik (orpol), organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan latar belakang yang bervariasi, organisasi profesi (orprof) dan organisasi berbasis pendampingan atau pemberdayaan masyarakat (LSM). Meminjam istilah Gabriel A Almond (1974) kelompok masyarakat yang berorganisasi di luar partai politik disebut interest group atau kelompok kepentingan.
Perlu diketahui bahwa berdasarkan catatan yang ada di kementeria saja jumlah kelompok kepentingan pada tahun 2013 sebesar 139.957. Dengan rincian di Kementerian Dalam Negeri tercatat 65.577 ormas/LSM. Di Kementerian Sosial tercatat 25.406 ormas/LSM. Di Kementerian Hukum dan HAM tercatat 48.866 dan Kementerian Luar Negeri tercatat 108 ormas/LSM (VIVAnews.,24 Juli 2013). Jumlah tersebut belum yang tercatat di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan di kecamatan. Sebagai contoh, untuk di Provinsi Sumatera Selatan saja yang tercatat di Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel jumlah ormas/LSM sebanyak 704.
Dalam sistem politik, kelompok kepentingan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap kinerja sistem politik, apalagi jumlahnya sangat besar. Kelompok kepentingan tidak saja berperan sebagai tempat tumbuh berkembangnya dan sumber aspirasi diperoleh, akan tetapi juga sebagai persemaian kader pemimpin bangsa dan tempat SDM direkrut sebagai calon pemimpin bangsa yang akan duduk di kursi anggota legislatif, pimpinan eksekutif (presiden, kepala daerah), di jajaran birokrasi dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Permasalahan
Fakta sekarang menunjukkan bahwa mereka yang duduk dalam lembaga negara baik di tingkat nasional dan lokal yang harus menggerakkan roda sistem politik telah mengalami kemerosotan kualitas diri khususnya dari sisi integritas moral pejabat, dan hal ini dapat berdampak terhadap kinerja kelembagaan negara yang bersangkutan. Catatan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sebanyak 327 kepala daerah tersangkut masalah hukum, 80% diantaranya berkaitan dengan korupsi (VIVAnews.com,13 Sep.2014). Sedangkan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang terlibat korupsi sejak tahun 2005 -2014 sebanyak 3.169 anggota. Untuk yang duduk di birokrasi sebanyak 1.221 PNS terjerat kasus korupsi (republika online, 13 Agustus 2014).
Untuk yang duduk di DPR, menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan bahwa dari 2007 sampai dengan April 2014 sudah 74 anggota DPR terlibat korupsi (tempo.co; 15 April 2014). Belum yang duduk di pimpinan lembaga negara lainnya seperti menteri, komisioner, hakim, jaksa yang relatif banyak juga terlibat korupsi.
Dampak dari lemahnya integritas moral penyelenggara negara tersebut dapat berdampak kepada kinerja lembaga publik yang bersangkutan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Governance Index sebagaimana yang dimuat dalam Laporan IGI 2014 24 Kabupaten/Kota di Indonesia antara lain mengemukakan bahwa 34 DPRD kab/kota yang dijadikan sampel penelitian di seluruh Indonesia semuanya masuk dalam kategori berkinerja buruk karena indek tertinggi hanya 5,22 (DPRD Kota Tarakan) dan terendah 2,10 (DPRD Kabupaten Seluma Bengkulu). Untuk peringkat tata kelola pemerintah daerah maka ke 34 pemerintah daerah tersebut juga belum baik karena index tertinggi hanya 6,85 (Kota Yogyakarta) dan terendah 3,39 (Kabupaten Seluma Bengkulu).
Di tingkat nasional, kinerja anggota DPR 2009 -2014 juga masih buruk (83%). Hasil penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Fornappi) pada bulan April 2014 menunjukkan rapor merah. Basis penilaian mengacu pada masa reses, keaktifan di dalam rapat komisi, dan akuntabilitas keuangan anggota. Hasilnya, 61,3% (316 anggota) bernilai sangat buruk; 22,5% (117 anggota) berpredikat buruk; 9,8% (51 anggota) mendapat nilai baik; dan hanya 0,8% (4 orang anggota) yang bernilai sangat baik kinerjanya (inilahcom, 3 April 2014).
Dampak buruk kinerja personal anggota dewan tersebut tentu berpengaruh dan merembet terhadap kinerja kelembagaan. Selama kurun lima tahun (2009-2014) DPR hanya mampu menyelesaikan RUU 126 menjadi UU dari 248 RUU yang masuk program legislasi nasional atau prolegnas (metronews.com, 1 Oktober 2014).
Terlepas dari kemungkinan adanya kelemahan dari sisi sistem, kinerja kelembagaan publik tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan masih rendah dan hal ini disebabkan oleh faktor penting yakni kualitas sumber daya manusia, bukan dari sisi intelektualitas akan tetapi patut diduga karena faktor moralitas khusunya moralitas yang berhubungan dengan penghayatan terhadap nilai-nilai kebangsaan yang masih rendah. Dari sisi inteletualitas umumnya mereka berpendidikan tinggi (berijazah S1, S2 dan S3). Meskipun demikian patut diduga rasa kebangsaan mereka yang berpendidikan tinggi tersebut masih tipis.
Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka pada kesempaqtan ini penulis mencoba mengangkat persoalan bagaimana memperkuat kapasitas kelompok kepentingan yang berbasis nilai-nilai kebangsaan dengan asumsi bahwa SDM yang masuk dalam lembaga infra struktur politik (partai politik) dan supra struktur politik (lembaga-lembaga negara) yang terangkum dalam sistem politik Indonesia, pada umumnya berasal dari anggota kelompok kepentingan (LSM, ORMAS, ORPROF), dan kelompok kepentingan tersebut belakangan ini (khususnya pasca orde baru) pada umumnya kurang serius dalam memahami dan menghayati nilai-nilai kebangsaan. Mengurus organisasi kelompok kepentingan tidak sekedar berbekal kemampuan manajemen tetapi juga harus dilandasi nilai-nilai kebangsaan.
Nilai-Nilai Kebangsaan
Istilah kebangsaan umumnya disamakan dengan istilah nasionalisme yakni suatu paham yang mengajarkan bahwa setiap warga negara diharuskan mencintai bangsa dan negaranya. Jika mengacu pendapat Hans Khon dalam bukunya berjudul Nasionalisme Arti dan Sejarahnya (1984:11) dikemukakan bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Lebih lanjut dikemukakan oleh Hans Khon bahwa perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda. Akan tetapi baru pada akhir abad ke delapan belas Masehi nasionalisme dalam arti kata modern menjadi suatu perasaan yang diakui secara umum. Dan nasionalisme kini makin lama makin kuat peranannya dalam membentuk semua segi kehidupan khususnya bangsa harus membentuk suatu negara yang meliputi seluruh bangsa yang kemudian dikenal sebagai negara bangsa.
Dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia, nasionalisme terbangun melalui proses panjang dengan tonggak politis pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Sejak itu virus paham nasionalisme atau kebangsaan Indonesia menyebar di lubuk hati rakyat Indonesia sebagai kekuatan pembangkit yang dahsyat untuk gerakan dan perjuangan Indonesia merdeka. Dan terbukti berhasil.
Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia selalui mendapat ujian baik dari dalam diri Bangsa Indonesia maupun dari pihak luar. Dengan kemajemukan atau pluralitas bangsa dari sisi etnis, agama, kultur dan geografis yang berbentuk kepulauan maka Negara dan Bangsa Indonesia dikatakan sebagai bangsa yang mudah pecah sebagaimana yang dikemukakan oleh Lee Khoon Choy dalam bukunya A Fragile Nation: The Indonesian Crisis (1999) yang antara lain menyatakan bahwa NKRI dengan peritiwa gerakan reformasi yang menumbangkan rezim pemerintahan orde baru bisa mengalami perpecahan. Namun fakta menunjukkan NKRI masih utuh, Bangsa Indonesia masih ada. Meskipun demikian, masih banyak tantangan dari dalam seperti konflik horizontal yang sering masih terjadi baik karena SARA maupun konflik kepentingan ekonomi dan harga diri serta gerakan-gerakan yang bersifat ideologis politis.
Tantangan ideologis saat ini semakin kuat dengan kemunculan gerakan ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria) dan Boko Haram di Nigeria Afrika Barat yang berideologi Islam radikal atau ekstrim. Kendati dari letak geografis jauh namun gagasan atau ide gerakan radikalisme Islam atau ekstrimisme dapat menjadi inspirasi bagi kelompok masyarakat di Indonesia yang mempunyai bibit dan niat untuk megembangkan radikalisme atau ekstrimisme ajaran Islam yang bertentangan dengan makna Islam itu sendiri.
Agar nilai-nilai kebangsaan Indonesia mempunyai wajah yang jelas dan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya oleh lembaga infra struktur dan supra struktur politik, maka Lembaga Ketahanan Nasional RI sebagai lembaga kajian dan pendidikan yang berkaitan dengan nasionalisme telah menyusun nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Menurut Lemhannas dalam Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa (2012:52)), dikemukakan bahwa nilai-nilai kebangsaan Indonesia hakekatnya merupakan nilai yang disepakati dan dipandang baik yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia berupa norma-norma dan etika kebaikan yang terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika yang dicerminkan dari sikap dan perilaku setiap warga negara sebagai bangsa Indonesia yang senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengesampingkan tanggung jawab untuk menghargai bangsa dan negara lain.
Nilai-nilai kebangsaan tersebut merupakan kristalisasi nilai yang terkandung dalam konsensus dasar bangsa yang meliputi:
I. Nilai Ketuhanan, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran untuk memahami:

1) Bahwa terbentuknya bangsa dan negara Indonesia adalah berkat perjuangan dari seluruh komponen bangsa yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa;
2) Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius yang mempunyai dasar-dasar norma dan etika yang berdasarkan agamanya mempunyai kaidah dan ukuran tentang kebenaran dan keadilan yang dilandasai oleh ajaran agama;
3) Bahwa kehidupan beragama masyarakat Indonesia dilandasi oleh kebebasan untuk memeluk agama bagi setiap orang dan toleransi yang tinggi dengan dijamin dalam melaksanakan syariatnya;
4) Bahwa masyarakat Indonesia menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama yang dianutnya;
5) Bahwa sistem kenegaraan yang dibangun didasarkan pada ajaran dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, baik norma agama maupun norma adat.

II. Nilai Kemanusiaan, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran, yaitu:
1) Bahwa setiap warga negara Indonesia mengakui kedudukan setiap individu manusia sebagai manusia yang berbudaya, menghargai nilai-nilai sebagai manusia sosial yang beradab (homo homini socious) yang mampu beradaptasi dengan lingkungan alam dan sosialnya, bukan manusia bar-bar yang memangsa sesamanya (homo homini lopus);
2) Bahwa bangsa Indonesia dan negara menjamin hak-hak yang bersifat asasi dari seluruh warga negaranya, disamping memberi kewajiban kepada setiap warga negaranya untuk menghormati hak-hak asasi orang lain;
3) Bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama atau sederajad secara hukum, secara politik, dan dalam memenuhi kehidupannya;
4) Bahwa setiap warga negara menjamin adanya hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan pikirannya;
5) Bahwa negara mempunyai tanggung jawab yang bersifat mutlak untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan rakyatnya, menjamin terhadap anak dan masyarakat terlantar, mengupayakan untuk menyiapkan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kehidupan rakyatnya dan mencapai kemakmuran.

III, Nilai Persatuan, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran, yaitu:
1) Bahwa bangsa Indonesia adalah satu kesatuan dalam bingkai NKRI dan tidak perbedaan meskipun terdiri dari berbagai suku, ras, agama, budaya, dan adat istiadatnya;
2) Bahwa dalam menjalin hubungan antar sesama komponen bangsa selalu mengedepankan semangat kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah untuk mufakat, membangun keharmonisan, menjaga keseimbangan, dan menumbuhkan solidaritas sosial;
3) Bahwa dalam setiap menghadapi ancaman dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepentingan nasional menjadi acuannya;
4) Bahwa ada kesadaran bagi seluruh warga negara tentang hakekat sebagai satu bangsa yang disebut bangsa Indonesia;
5) Bahwa adanya jiwa dan semangat rela berkorban demi negara dan bangsanya.

IV. Nilai Demokrasi, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran yaitu:
1) Bahwa adanya kesadaran mengenai kekuasaan tertinggi (kedaulatan) ada di tangan rakyat sehingga setiap pemegang kekuasaan tidak boleh berlaku sewenang-wenang;
2) Bahwa bangun negara dan sistem kenegaraan yang dibangun didasarkan pada sistem kerakyatan dengan pemisahan kekuasaan bagi kelembagaan pemerintahan;
3) Bahwa negara menjamin adanya kebebasan bagi warga negaranya;
4) Bahwa negara memberikan kesempatan yang sama bagi semua warfga negara dalam berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan;
5) Bahwa ada kesadaran untuk taat, tunduk, dan patuh terhadap peraturan perundangan-undangan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan negara tanpa kecuali, baik untuk semua warga negara maupun para pemegang kekuasaan, atau dengan kata lain adanya supremasi hukum;
6) Bahwa adanya jaminan terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum;
7) Bahwa adanya kehidupan politik yang bebas, bersih, dan mampu menyalurkan aspirasi warga negaranya sehingga semua produk kebijakan publik adalah benar-benar untuk kjeopentingan bangsa.

V. Nilai Keadilan, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran, yaitu:
1) Bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan kepada aturan yang disepakati bersama (hasil konsensus) yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang sama, jaminan untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama, dan jaminan untuk memperoleh perlindungan yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan penyelenggaraan kepentingannya;
2) Bahwa setiap warga negara akan diperlakukan sama di hadapan hukum;
3) Bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menetapkan nilai-nilai pengambilan keputusan dan kebijakan berkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

VI. Nilai Pluralis dan Multikulturalis, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran, yaitu:
1) Bahwa adanya kesadaran terhadap realita bangsa Inddonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis dan ras, agama, adat istiadat, budaya dan bahasa yang berbeda satu sama lain;
2) Bahwa dalam kehidupan berbangsa yang majemuk dan multkultur harus menjunjung tinggi toleransi, perlu penghormatan dan pengorbanan satu sama lain, perlu menjaga hubungan yang seimbang dan harmoni, memerlukan saling kepedulian yang tinggi, dan cara pandang yang mencerminkan sikap dan perilaku yang sederajad, serta tidak ada pelemahan dan memandang rendah posisi, diantara mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3) Bahwa dalam kehidupan yang plural dan multikultuiral secara integral mengandung jiwa dan semangat penghormatan dan kesederajadan (respect and equality), kebebasan (fainess), non diskriminasi, solidaritas dan toleransi (non iscrimination, solidarity, and tolerancy), pengorbanan/kepedulian (empathy), kekeluargaan /gotong royong (cooperation), tanggung jawab (responsibility), dan kepercayaan (trust).

VII. Nilai Patriotik, yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran, yaitu:
1) Bahwa semua warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut bela negara sesuai dengan bidang tugas dan profesinya demi kejayaan negara dan bangsa Indonesia;
2) Bahwa semua warga negara mempunyai kesadaran untuk rela berkorban dan melakukan apa saja demi bangsa dan negara;
3) Bahwa semua warga negara akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4) Bahwa setiap warga negara tidak akan melakukan tindakan yang merugikan, merusak, dan menghancurkan bangsa dan negaranya, dan tidak akan melakukan tindakan untuk kepentingan bangsa atau negara lain.
(Lemhannas, Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Negara, 2012, hal.53-57).

Upaya yang Ditempuh
Nilai-nilai kebangsaan tersebut di atas harus menjadi panduan dan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk membangun jati diri bangsa (nation character building) dan membangun kesadaran mengenai sistem kenegaraan dan sistem nasional dalam menata kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu nilai-nilai kebangsaan tersebut harus disosialisasikan, diinternalisasikan, diinstitusionalisasikan secara terus menerus kepada semua generasi bangsa dan disesuakan dengan dinamika tuntutan perkembangan jaman.
Salah satu yang harus menjadi prioritas untuk diberikan pendidikan nilai-nilai kebangsaan adalah organisasi atau kelompok kepentingan baik LSM, Ormas dan Orprof yang jumlahnya ratusan ribu. Keberadaan dan peran kelompok kepentingan ini sangat penting dalam percaturan kegiatan sosial ekonomi dan politik. Mereka mempunyai motivasi dan landasan beranekan ragam dan bergerak dalam berbagai segi kehidupan. Ada diantara kelompok kepentingan atau LSM dan ormas yang merasa sudah pintar dan tidak mau diberi pendidikan politik tentang nilai-nilai kebangsaan dan menganggap tabu ada intervensi pemerintah. Dan ada kesan negara takut dengan LSM dan ormas yang melawan seperti ini (radikal). Dan ini tidak boleh terjadi. Semua kelompok kepentingan harus ditundukkan oleh Negara jika memang tidak benar di jalan Allah dan bagi eksistensi NKRI.
Jika mereka semua dapat dibekali nilai-nilai kebangsaan dan menghayati yang kemudian menyadari untuk dilaksanakan maka kinerja sistem politik Insya Allah akan baik karena digerakkan oleh SDM yang umumnya dari kelompok kepentingan yang sudah mempunyai tingkat kesadaran kebangsaan yang tinggi.
Pemerintah khususnya Kemendagri dan Lemhannas mempunyai tanggung jawab dalam proses sosialisasi atau pendidikan politik tentang nilai-nilai kebangsaan bagi kelompok kepentingan. Selama ini kesan yang muncul pemerintah belum secara sungguh-sungguh dan secara khusus terencana dengan baik melakukan gerakan sosialisasi dan pendidikan politik tentang nilai-nilai kebangsaan bagi kelompok kepentingan. Untuk teknis penyelenggaraan jika tidak mampu dilaksanakan dalam jajaran kemendagri dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi sehingga dapat disiapkan kurikulum, metode dan tenaga pendidiknya. Jika hal ini benar-benar dapat dilakukan mudahan-mudahan konflik horizontal dan vertikal dan gerakan radikalisme dalam masyarakat akan hilang, pejabat yang korupsi akan semakin berkurang, unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat tidak anarkistis, dan tidak akan ada lagi anggota dewan yang arogan dan marah-marah dengan menggulingkan meja.
ICMI sebagai salah satu kelompok kepentingan yang bersifat kader yang berbasis keagamaan (Islam) dan mengedepankan keilmuaan (intelektualitas) harus bisa menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah dalam menyebarluaskan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khusunya dalam ikut membangun dan mewujudkan kinerja sistem politik agar selalu dapat berorientasi untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat sehingga NKRI akan menjadi negara yang gemah ripah loh jinawe tata titi tentrem karta raharjo atau negara yang Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur. Amin.
Semoga ada faedahnya untuk bahan diskusi.Terima kasih.

Palembang, 1 November 2014





4 11 2014

POLITIK ASAL MENANG
Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Dinamika proses pemilu legislatif dan presiden 2014 serta hasilnya telah membuka lembaran baru dan warna lain dalam jagad perpolitikan di Indonesia lima tahun ke depan. Kemenangan pasangan calon presiden Jokowi-JK yang diusung oleh koalisi PDIP, NASDEM, PKB,Hanura dan PKPI tidak serta merta langsung bisa diterima secara legowo dan ksatria oleh pasangan capres Prabowo-Hatta yang diusung oleh Gerindra, Golkar, PKS, PPP,PAN dan PBB. Upaya hukum pun ditempuh dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi namun gugatannya ditolak MK. Sempurnalah kesedihan dan kepedihan kelompok Prabowo-Hatta.
Perlawanan secara hukum sudah final, maka mereka tidak tinggal diam untuk bisa menebus kekalahan itu, yakni melalui perjuangan politik untuk meraih kemenangan dalam hal yang lain. Merasa parpol-parpol pendukung Prabowo-Hatta yang kemudian membentuk Koalisi Merah Putih (KMP) perolehan kursi lebih banyak (292 kursi) dibandingkan parpol-parpol pendukung JOKOwi-JK (Koalisi Indonesia Hebah/KIH) yang hanya 207 kursi, maka KMP sangat percaya diri akan mampu melakukan manuver politik melalui DPR. Arena pertempuran politik medannya sangat luas karena semua persoalan yang dilakukan eksekutif bisa dipolitisasi di DPR dan waktu yang tersedia cukup panjang (lima tahun) sehingga KMP dengan manuvernya akan bisa menjadikan pihak lawan (KIH dan Pemerintah) kelimpungan dan kedodoran.
Sekenario politik pun mulai diatur dengan manis oleh KMP jauh hari sebelum anggota DPR yang baru dilantik. Menyadari bahwa PDIP yang muncul sebagai pemenang pemilu dan pasangan capres Jokowi-JK dinilai lebih kuat dan berpotensi menang daripada pasangan capres Prabowo-Hatta, maka di tengah-tengah masyarakat sibuk menghadapi pillpres, DPR mengesahkan RUU MD3 menjadi UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 untuk mengganti UU Nomor 27 Tahun 2009. Hal paling penting dari UU MD3 Nomor 17 tahun 2014 yang kemudian dapat dikatakan sebagai sumber kekisruhan di DPR adalah pasal 84 ayat (1) yang berbunyi: Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Sedangkan UU MD3 yang diganti (Nomor 27 Tahun 2009) dalam pasal 82 ayat (1) berbunyi: Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.
Dengan perubahan UU tersebut maka KMP nantinya akan dapat menguasai pimpinan DPR yang baru. Sebaliknya, kendati PDIP menang pemilu terpaksa harus gigit jari karena tidak mungkin bisa duduk di kursi ketua DPR. Kondisi seperti ini nantinya bakal merepotkan pemerintah yang presidennya berasal dari PDIP. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, maka sebelum DPR yang baru resmi dilantik pihak PDIP mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar bunyi pasal 84 ayat 1 UU No.17 tahun 2014 tersebut harus dikembalikan seperti dalam pasal 82 ayat 1 UU Nomor 27 Tahun 2009 dengan alasan sudah sewajarnya jika pimpinan dewan merupakan cermin kekuatan yang ada di masyarakat. Ternyata gugatanPDIP ditolak MK. Dan akhirnya di kemudian hari fakta politik benar-benar terjadi. Kini, Ketua DPR dan wakilnya disapu bersih oleh kelompok KMP. PDIP jelas sangat kecewa dan sangat gundah karena bayangan ke depan bakal tidak mulus hubungan kerja antara pemerintah dan DPR. Skor politik menjadi 1-1. KMP menguasai DPR (legislatif) dan KIH menguasasi Pemerintah (eksekutif).
Dengan kemenangan bisa menguasai Dewan, maka KMP akan lebih bisa mampu memainkan perannya untuk “mengalahkan” kembali kehendak KIH. Pertarungan kedua adalah berkaitan dengan RUU Pilkada yang dirubah dari pilkada langsung oleh rakyat menjadi pilkada dipilih oleh DPRD. Kelompok KMP yang diawal-awal setuju dengan pilkada langsung berubah sikap menjadi tidak setuju pilkada langsung. Sedangkan kelompok KIH yang dimotori PDIP setuju pilkada langsung. Posisi Partai Demokrat (PD) sebagai penyeimbang juga setuju pilkada langsung tetapi dengan berbagai persyaratan tidak bisa diterima oleh kelompok KMP. Akhirnya, ditempuh voting untuk memutuskannya. Diluar dugaan sikap PD walk out tidak ikut voting. KIH kecewa berat dengan sikap Fraksi PD. Hasilnya KMP memenangkan pertarungan itu melalui voting, yakni pilkada dipilih oleh DPRD. Skor politik menjadi 2-1 untuk kemenganan KMP.
Pertempuran politik KMP dan KIH yang ketiga adalah dalam memperebutkan alat kelengkapan dewan khususnya jabatan ketua-ketua komisi. KIH menginginkan musyawarah dan bagi-bagi kursi untuk ketua komisi. Pihak KMP tidak mengindahkan usulan KIH. Hasilnya, KMP menguasai jabatan di komisi-komisi. Kembali KIH yakni PDIP dan kawan-kawan harus gigit jari kembali. Skor politik semakin telak menjadi 3-1 untuk KMP.
Kekalahan 4-1 juga sudah di depan mata KIH jika nanti Peraturan Pemerintah Penggant UU Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2014 yang dikelurkan Presiden SBY yang membatalakn UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dipilih oleh DPRD. Perpu tersebut menyetujui pilkada langsung dengan sejumlah persyaratan atau perubahan. Ini sejalan dengan kehendak KIH. Namun, perpu harus mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya. Jika kondisi dan sikap politik KMP masih menjalankan politik asal menang, maka perpu akan ditolak. Fraksi PD memegang kartu as. Jika fraksi PD mempunyai komitmen dengan perpu yang notabene perpu dikeluarkan presiden dan presidennya ketua umum PD, maka fraksi PD sudah seharusnya setuju dengan pilkada langsung yang berarti harus cerai sementara dengan KMP. Ini berkah bagi KIH. Kendatipun demikian tetap belum aman untuk KIH dalam rangka mengamnkan kebijakan Jokowi-Jk ke depannya. KIH tetap galau dan resah.
Kekalahan demi kekalahan dalam pertarungan di dewan menjadikan kelompok KIH tidak lagi bisa menahan kemarahan dan kekesalan. Terbayang ke depan nantinya segalanya divoting dan pasti akan selalu kalah karena jumlahnya memang kalah banyak. Sikap Fraksi PD kelihatan tidak tegas alias abu-abu tetapi condong sangat kuat ke KMP terbukti dapat jatah di kursi pimpinan dewan dan komisi-komisi. Sedangkan kondisi PPP masih berantakan alias belum solid karena ada dua kubu sehingga di dewan pun ada yang mengarah ke KIH dan ada yang ke KMP.
Situasi yang tidak kondosif dan bakal merugikan KIH, mendorong KIH harus membuat gebrakan politik untuk melawan dominasi KMP, yakni dengan membentuk pimpinan dewan tandingan dengan alasan sudah tidak percaya lagi terhadap kepemimpinan dewan yang dikuasai KMP dan tidak mau mendengarkan aspirasi KIH. Kini di Dewan benar-benar panas. Ada dualisme pimpinan dewan.
Apa yang dilakukan KIH sebenarnya bentuk luapan kemarahan akibat “dikalahkan” terus dan bakal akan “kalah” terus kendati yang dilakukan dengan membentuk pimpinan dewan tandingan sudah disadari tidak konstitusional. Hanya dengan cara seperti itu untuk bisa menundukkan sikap keangkuhan KMP agar mau diajak bermusyawarah. Di sisi lain KMP dengan argumentasi yang selalu berdasar kepada landasan peraturanperundangan berusaha meyakinkan KIH bahwa apa yang dilakukan telah benar sesuai konstitusi. Jika sikap KMP kemudian tetap tuli tidak mau mendengarkan protes KIH atau tetap ingin berusaha agar KIH jangan sampai bisa menang di DPR sehingga DPR harus dikuasai KMP, maka jalan pemerintahan dan pembangunan lima tahun ke depan bakal terseok-seok. Tampaknya KMP akan menjegal dan mengganggu roda pemerintahan Jokowi-JK melalui trik politik konstitusional di Dewan. Jika ini benar-benar akan dilaksanakan oleh KMP, maka dipastikan Jokowi-Jk bisa gagal mewujudkan visi dan misinya. Dan jika gagal maka Jokowi tidak akan populer lagi yang akhirnya rakyat tidak akan memilih jika maju lagi dalam Pilpres tahun 2019. Ini peluang bagi KMP untuk bisa merebut kursi RI 1 dan 2 pada pilpres tahun 2019.
Apakah angan-angan politik KMP bisa mulus?. Tentu saja tidak. KMP harus ingat dan sadar bahwa dirinya sebagai anggota dewan karena dipilih oleh rakyat. Jika dewan tetap kisruh masing-masing koalisi tidak mau untuk mengalah demi kepentingan rakyat dan hanya ingin balas dendam, main politik asal menang dan adu kekuasaan sehingga menggabaikan aspirasi rakyat, maka rakyat pasti akan turun tangan dan kalau perlu menuntut dilakukan pemilu legislatif ulang agar terpilih wakil rakyat yang berjiwa negarawan bukan politisi. Anggota dewan yang berjiwa negarawan akan memikirkan kepentingan rakyat bangsa dan negara sedangkan politisi umumnya hanya akan mementingkan kelompok (parpol) dan dirinya sendiri.
Sebelum rakyat marah dan melawan DPR, seyogyanya dengan cepat para ketua umum parpol bersikap arif untuk duduk bersama dan berjiwa besar untuk bermusyawarah menyelesaikan anggotanya yang bertengkar di dewan. Ingatlah ajaran kearifan lokal budaya jawa menyatakan wani ngalah dhuwur wekasane atau berani bersikap mengalah (bukan kalah) nanti akan menang di kemudian hari. Mereka yang ada di kursi dewan sebenarnya hanya wayang-wayang saja atau para robot politik dari ketua umum parpol. Para ketum parpol sebagai dalang harus menyelesaikan ini dengan segera jika masih mempunyai jiwa negarawan. Namun jika masih ada dendam membara di hati para ketua umum parpol dan merasa bahagia jika lawan politiknya jatuh terkapar tanpa daya sehingga yang dimainkan hanya politik asal menang, maka akan terjadi kebuntuhan politik yang memicu rakyat menjadi marah, dan ini berbahaya, instabilitas politik akan melanda bumi pertiwi. Nilai-nilai Pancasila sudah diabaikan oleh anggota dewan terhormat. Bersatulah anggota dewan, rukunlah, dirimu dipilih rakyat untuk memperjuangkan kesejahateraan rakyat, dipilih bukan untuk bertengkar di depan rakyat rebutan kekuasaan di dewan. Tinggalkan politiuk asal menang. Bangunlah politik kebersamaan. Politik adalah kompromi kepentingan bukan saling membunuh.

Palembang, 1 Nov 2014.
Catatan: Artikel ini telah dimuat di harian Sriwijaya Post, Senin 3 November 2014.A





12 09 2014

KONTROVERSI RUU PILKADA

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Rancangan UU tentang Pilkada yang akan dibahas di DPR menunai kontroversi dari berbagai kalangan karena akan mengembalikan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kelompok yang setuju RUU usulan Pemerintah (Kemendagri) tersebut pada umumnya mempunyai beberapa alasan antara lain bahwa dalam konstitusi (UUD 1945) tidak secara tegas dinyatakan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, tetapi hanya dinyatakan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dipilih secara demokratis (Pasal 18 ayat 4). Selain itu, DPRD merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi perwakilan sebagaimana bunyi Sila ke-4 Pancasila. Dengan demikian, jika dipilih oleh wakil rakyat (DPRD) pun tidak menyimpang dari makna dan dapat demokratis serta dijamin tidak melanggar konstitusi.
Alasan lain yang dikemukakan bahwa pilkada langsung memakan biaya yang sangat besar baik dari pengeluaran pemerintah daerah (APBD) untuk penyelenggaraan pilkada maupun dari pihak pasangan calon untuk biaya politik dan politik uang. Biaya besar yang dikeluarkan pasangan calon dapat berdampak kepada kinerja kepala daerah terpilih yang kemudian cenderung berusaha mengembalikan uang yang telah dikeluarkan. Akibatnya, kepala daerah melakukan korupsi. Mendagri menyatakan bahwa 320 kepala daerah (60%) tersangkut hukum dan paling besar kasus korupsi yang diduga akibat dari pilkada langsung. Konon dalam pemilihan langsung bupati/walikota sang kandidat dapat mengeluarkan biaya antara Rp. 10 s/d Rp. 20 milyar; sedangkan untuk pilkada gubernur sang kandidat harus menguras kantongnya antara Rp.25 s/d 50 milyar bahkan lebih. Dana itu untuk sewa perahu atau membayar parpol yang mengusung, biaya operasional tim kampanye, belanja atribut dan souvenir, biaya saksi, biaya kampanye, bantuan sosial dan termasuk politik uang.
Kemudian alasan menonjol lain yang digunakan untuk penguat pilkada agar dipilih DPRD lagi adalah bahwa pilkada langsung berpotensi dan rentan atau rawan terjadi konflik horizontal atau antar pendukung akibat kompetisi yang belum dewasa atau ketidakpuasan terhadap proses pilkada yang diduga tidak fair atau peserta yang kalah tidak mau menerima kekalahan dan kepekaan-kepekaan politik lainnya yang belum bisa disikapi secara dewasa dalam berdemokrasi. Memang ada sejumlah pilkada yang diwarnai konflik yang tertutup maupun terbuka (kerusuhan, anarkis) sehingga dapat merobek kerukuran sosial seperti hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan menjadi tidak harmonis dan dampak-dampak kehidupan sosial dan politik lainnya.
Akibat yang dinilai semakin parah dan terpaksa semakin berpacu besar-besaran dana untuk meraih kemenangan adalah praktek transaksional atau politik uang yang tidak saja untuk membeli atau mempengaruhi pemilih yang menantang kandidat dengan ungkapan wani piro tetapi juga untuk berusaha membeli suara di tingkat penyelenggara pilkada.
Akibat-akibat yang dinilai negatif atau mudarat sebagaimana yang dikemukan di atas tidak akan terjadi atau bisa diminalkan jika kepala daerah dipilih DPRD. Dengan demikian, biaya akan dapat dihemat karena proses pemilihan tidak berbelit-belit, tidak perlu banyak petugas, tidak membutuhkan surat suara yang banyak, tidak ribut soal DPT, tidak dibentuk PPK, PPS, KPPS, tidak perlu ada aparat keamanan (hansip, polisi) sampai di TPS dan lain-lainnya. Ringkasnya, jika dipilih DPRD maka biaya akan jauh lebih murah sehingga biaya yang mestinya untuk pilkada langsung bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat yang lain.
Dari pihak peserta atau kandidat juga akan relatif murah atau lebih hemat mengeluarkan ongkos politik karena tidak ada biaya kampanye, tidak perlu membeli souvenir (kaos dll), bagi-bagi sembago, tidak ada biaya transportasi dan akomodasi untuk keliling wilayah, dan pengeluaran lain-lainnya. Dengan demikian, jika ongkos politik menjadi kepala daerah dipilih oleh DPRD relatif jauh lebih murah, maka jika terpilih menjadi kepala daerah diharapkan tidak terlibat korupsi untuk mengembalikan biaya politik.
Demikian halnya konflik horizontal antar pendukung atau konflik vertikal antara kandidat/pendudkung dengan penyelenggara dapat dicegah atau tidak bakal terjadi. Pendek kata, bagi mereka yang setuju terhadap pilkada dipilih kembali oleh DPRD beralasan bahwa pilkada langsung dinilai banyak mudaratnya daripada manfaat. Jika Pilkada dikembalikan ke DPRD maka akibat negatif akan teratasi atau paling tidak dapat diminimalkan. Seandainya ada persoalan (konflik) akan terlokalisir di DPRD tidak meluas ke masyarakat dan hal ini akan mudah diselesaiakan.
Bagaimana alasan yang menolak usulan RUU tersebut?. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) secara tegas mengeluarkan pernyataan sikap menolak RUU pilkada yang akan dipilih oleh DPRD. Demikian juga sejumlah pakar/akademisi khususnya di bidang ilmu politik dan ilmu hukum tata negara, para penggiat/aktivis demokrasi, mahasiswa, lembaga-lembaga survei, beberapa parpol, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya secara tegas juga beramai-ramai menolak RUU tersebut.
Ungkapan penolakan mereka diwujudkan dengan kalimat keras dan nada “marah” seperti pilkada dipilih DPRD sama saja merampok hak rakyat, perampasan hak pilih rakyat, tidak akan ada lagi daulat rakyat karena akan berubah menjadi daulat elite, bakal terjadi sabotase suara rakyat, dan sebagainya.
Alasan utama menolak pada dasarnya lebih ditekankan kepada hak untuk memilih secara langsung yang sudah dirasakan mulai tahun 2005 akan hilang. Situasi ini dianggap makna demokrasi kehilangan roh dan semangat kerakyatannya dan menjauhkan hubungan emosi antara rakyat dan pemimpinnya (kepala daerah) yang kepuasan batin seperti ini tidak dapat digantikan oleh wakilnya (DPRD). Rasa memiliki pemimpin dan kedekatan dengan pemimpin melalui pilkada langsung tidak dapat dinilai dengan uang dan digantikan oleh DPRD.
Demokrasi bukan sekedar sarana atau prosedur akan tetapi lebih dari itu (substansial) untuk menempatkan rakyat sebagai pihak yang berdaulat atas negeri ini. Jadi, pilkada di pilih DPRD sama saja melecehkan rakyat sebagai pihak yang berdaulat, pihak yang mempunyai hak. Juga tidak ada jaminan bahwa jika dipilih DPRD maka DPRD akan menyuarakan suara rakyat dan kepala daerah yang terpilih merupakan yang terbaik dan akan dekat dengan rakyat. Bisa jadi malahan kepala daerah terpilih bakal kurang dekat dengan rakyat dan cenderung lebih dekat ke DPRD karena dipilih oleh DPRD.
Selain hak memilih dirampas, pilkada oleh DPRD juga akan menghilangkan hak rakyat untuk dipilih. Selama ini pilkada langsung sesuai UU sudah menghargai adanya calon independen. Ini berarti hak konstitusi rakyat dan demokrasi sangat dihormati. Jika kemudian kepala daerah dipilih DPRD sama saja menutup rapat-rapat calon independen yang artinya sama saja hak dipilih mengikuti kompetisi pilkada telah dikubur.
Alasan pilkada menghabiskan atau menghambur-hamburkan uang negara juga alasan yang mengada-ada. Demokrasi memang mahal demi menghargai hak azasi rakyat. Namun, prosesnya bisa dicarikan jalan keluar agar dari sisi biaya dapat dihemat, misalnya pilkada langsung di seluruh Indonesia, baik pilkada gubernur maupun bupati/walikota, dapat dilaksanakan secara bersamaan atau serentak dalam satu hari. Jika segalanya sudah memungkinkan dapat dilakukan dengan teknologi E-Voting yang tidak lagi membutuhkan surat suara, kotak suara, berbagai formulir, dan lain sebagainya. E-voting juga bisa menghindari proses rekapitulasi yang lama dan manipulasi suara yang berarti mencegah atau menghidarkan dari konflik dan tidak bakal terjadi gugatan hasil pilkada.
Agar menghemat biaya politik bagi kandidat, metode kampanye harus diatur kembali dan ada pembatasan biaya setiap metode kampanye. Metode kampanye yang hanya menyedot uang tetapi dinilai tidak efektif untuk menyampaikan visi dan misi kandidat, seperti rapat akbar, baliho, bantuan sosial dan lain-lainnya harus dihentikan diganti yang metode berbiaya relatif murah tetapi efektif untuk menyebarluaskan visi misi kandidat. Praktek politik uang akan semakin tidak laku seiring dengan peningkatan kesadaran rakyat dalam berdemokrasi sebagai akibat semakin baiknya tingkat pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Dan yang lebih penting agar kandidat tidak menghabiskan uang banyak adalah menghapus /melarang perilaku parpol untuk memungut biaya dari kandidat dengan dalih dan sebutan apapun. Parpol harus intropeksi diri dan jika mempunyai kemauan politik secara sungguh-sungguh membangun kualitas demokrasi adalah berani meninggalkan praktek kotor meminta uang dari kandidat. Dengan kata lain, paradigma berfikir parpol harus dirubah dari minta biaya kandidat menjadi membiaya kandidat untujk berkompetisi.
Jika parpol Koalisi Merah Putih yang sebelumnya menolak gagasan (RUU) kepala daerah dipilih DPRD kemudian tiba-tiba berubah setuju, hal ini merupakan sikap akibat kekalahan pilpres dan akan terus melakukan perlawanan politik dengan memanfaatkani peluang yang didapat dan berhasil ada harapan Koalisi Merah Putih akan bisa menguasi pimpinan daerah dan akan berdampak kurang baik terhadap jalannya pemerintahan Jokowi-JK khususnya dalam berkomunikasi dengan kepala daerah yang mungkin dapat dikuasai oleh KMP. Namun, tidak perlu khawatir karena ada peluang bagi legal standing untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Palembang , 7 September 2014.





8 09 2014

TANTANGAN POLITIK JOKOWI-JK MEMBENTUK KABINET
Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih yang tinggal menunggu pelantikan, saat ini sedang disibukan untuk mempersiapkan dua hal yang sangat penting dan strategis dalam upaya memuluskan jalannya pemerintahan lima tahun ke depan, yakni proses pembentukan kabinet dan merayu parpol tertentu yang mengelompok dalam koalisi merah putih agar mau bersedia bergabung untuk memperkuat dukungan di parlemen.
Untuk melancarkan tugas-tugas penting tersebut, Jokowi-JK dibantu oleh Tim Transisi. Selain tugas tersebut, Tim Transisi tentunya juga melaksanakan hal-hal penting lainnya dalam berbagai bidang agar pergantian rezim berjalan mulus dan pemerintahan dapat dimulai tanpa hambatan yang berarti.
Tradisi baru pembentukan Tim Transisi dan komunikasi yang baik antara presiden yang bakal diganti dan presiden yang menggantikan patut dilembagakan sehingga pergantian rezim yang mulus memberi nilai plus dalam praktek demokrasi yang menjunjung etika politik demi kesinambungan pemerintahan dan pembangunan.
Dalam berbagai kesempatan sejak dicalonkan sebagai calon presiden oleh PDIP, Jokowi selalu menyatakan bahwa parpol yang ingin bergabung mendukung dirinya harus tanpa syarat apapun agar dirinya tidak tersandera dan terjebak dalam menyusun kabinet. Syarat yang dimaksud adalah meminta jatah jabatan menteri atau kekuasaan lainnya.
Sikap dan prinsip Jokowi tersebut bercermin dari pemerintahan SBY dengan kabinet pelanginya yang menterinya banyak direkrut dari parpol yang berkoalasi atau yang mendukung SBY tetapi kinerja kabinet SBY tidak efektif. SBY tidak bisa leluasa menentukan menterinya karena sejak awal sudah tersandera adanya kompromi politik dengan parpol koalisinya. Kendati SBY menang mutlak (60%) pada pilpres 2009 dan mempunyai wewenang penuh (hak prerogatif) dalam memilih menteri untuk duduk di kabinetnya, namun SBY tidak percaya diri jika tidak mengajak parpol lain bersama-sama menikmati kekuasaan. Untuk itu, SBY merangkul sejumlah ketua parpol dan kader parpol untuk menduduki kursi menteri. Jadilah kabinet pelangi, warna warni, yang diisi sebagian besar oleh parpol koalisi yang jumlah menteri setiap parpol sesuai dengan kompromi atau kesepakatan sejak awal berdasarkan kekuatan parpol di parlemen. Akhirnya, semua ketua umum parpol menjadi menteri seperti Hatta Rajasa (PAN) sebagai Menko Perekonomian, Surya Darma Ali (PPP) sebagai Menteri Agama, Muhaimin Iskandar (PKB) sebagai Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan dan Tifatul Sembiring (PKS) sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi.
Kondisi kabinet SBY yang dibentuk atas dasar kompromi politik tersebut, akhirnya dalam perjalanannya terjadi bongkar pasang menteri dan malahan sejumlah menteri tersangkut korupsi baik dari partainya sendiri maupun partai lain. Rangkap jabatan sebagai ketua umum atau pengurus parpol dan sebagai menteri juga menjadikan konsentrasi terbagi, tidak fokus dan tidak ada komitmen karena terjadi konflik kepentingan antara sebagai ketua parpol (kelompok) dan sebagai menteri yang mengurusi kepentingan umum. Jika tidak mampu menempakan diri secara baik maka berakibat kepada buruknya kinerja sebagai menteri.
Jokowi tentu mengambil pengalaman berharga dari proses pembentukan dan kinerja kabinet SBY tersebut. Jokowi tidak ingin kabinetnya berkinerja buruk. Jokowi tidak ingin kebebasan menentukan menteri terganggu oleh ulah parpol yang ingin meminta kekuasaan/jabatan. Oleh karena itu, menteri yang akan dipilih Jokowi adalah yang mempunyai kemampuan (profesional) di bidangnya, mempunyai sikap kepemimpinan yang kuat agar berani bertindak melawan mafia di kementeriannya, mempunyai komitmen dan integritas tinggi sehingga tidak akan terjebak dan melakukan tindak pidana korupsi. Struktur kabinet juga akan dibuat tidak gemuk dengan menggabungkan beberapa kementerian dan akan menghilangkan jabatan wakil menteri yang dinilai pemborosan dan tidak efektif.
Untuk memilih orang-orang yang memenuhi kriteria tersebut, Jokowi membuka tangan untuk menerima usulan dari berbagai kalangan khususnya kelompok-kelompok relawan Jokowi-JK yang telah ikut berperan dalam kemenangan Jokowi-JK. Tim Transisi akan melakukan penilaian dan menelusuri rekam jejaknya kemudian disodorkan ke Jokowi untuk memilih dari alternatif calon yang masuk. Sebagi presiden yang mempunyai hak prerogatif, Jokowi mempunyai wewenang penuh dalam menentukan orang-orang yang akan dijadikan menteri. Jika usulan hasil seleksi Tim Transisi yang berasal dari usulan masyarakat dinilai oleh Jokowi tidak cocok atau tidak dapat bekerjasama dengan dirinya maka Jokowi dapat menentukan pilihannya sendiri sepanjang memenuhi kriteria yang ditentukan.
Gagasan dan langkah Jokowi tersebut bisa diterima dan ideal, Namun akankah bisa terwujud dan akan efektif jika terwujud?. Sejumlah pengamat politik meragukan karena ini persoalan politik yang identik dengan kepentingan dan bag-bagi kekuasaan/jabatan. Tidak ada makan siang gratis. Tidak ada parpol yang mau mendukung tanpa mendapat jatah kekuasaan. Oleh karena itu, koalisi parpol pendukung Jokowi-Jk (PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, PKPI) pasti akan mendapat jatah kekuasaan berupa jabatan menteri atau jabatan lainnya kendati yang menjadi menteri tidak mesti ketua umumnya.
Jika proses rekrutmen menteri dikaitkan dengan kekuatan di parlemen, maka tantangan Jokowi-JK dalam menjalankan pemerintahan akan berat. Kursi parpol koalisi PDIP jumlahnya kalah banyak dibandingkan koalisi merah putih yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PKS, PPP dan PAN. Koalisi merah putih mendeklarasikan diri sebagai koalisi permanen yang pada dasarnya dibentuk atas dasar emosi akibat kalah pilpres dan tidak bisa menerima kekalahan dengan ikhlas. Seandainya memang fakta politik demikian, bisa dipastikan kebijakan dan program kerja Jokowi-JK akan selalu kandas diganjal koalisi merah putih yang bakal garang bersikap yang dilandasai rasa dendam karena kalah dalam pilpres.
Mumpung belum terjadi, maka saat sekarang Jokowi dan Tim Transisi harus melakukan komunikasi politik terus menerus dengan ketum parpol yang dinilai masih bisa membelot dari koalisi merah putih. Ketum PAN Hatta Rajasa dan para tokoh senior PPP sudah memberi sinyal bisa bergabung ke Jokowi-JK. Tentu saja untuk mau bergabung tidak gratis alias harus ada imbalan kekuasaan. Lagi-lagi ini merupakan tantangan bagi Jokowi dalam membentuk kabinet yang tidak ingin tersandera oleh transaksi kekuasaan. Jokowi – JK dan Tim Transisi harus bersikap realistik dalam dunia politik yang hakekatnya bagi-bagi kekuasaan dan jabatan publik. Jadi, jika PAN dan PPP atau mungkin Golkar bisa ditarik dan bersedia mendukungnya, maka Jokowi-JK tidak perlu malu untuk memberi jatah kekuasaan (menteri) atau jabatan lainnya kepada mereka sepanjang yang memangku jabatan tersebut amanah, komitmen dan berintegritas.
Jika Jokowi bersikukuh tidak mau bertransaksi kekuasaan dengan parpol lain demi menjaga kemandirinya bersikap, maka bisa dipastikan langkah ke depan pasti berat. Pemerintahan SBY yang sudah bagi-bagi kekuasaan kepada parpol koalisinya saja parpol yang bersangkutan masih tidak bersahabat dan tidak loyal, apalagi parpol sama sekali tidak mendapat apa-apa.
Bagaimana sikap Partai Demokrat yang ketua umumnya juga sebagai Presiden?. SBY selalu membuat pernyataan akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK meskipun tidak harus di pemerintahan dan sering juga menyatakan akan berperan sebagai parpol penyeimbang. Artinya, Partai Demokrat di parlemen tampaknya akan bersikap seperti Fraksi ABRI di jaman parlemen masa lalu. Fraksi ABRI baik di parlemen pusat maupun di daerah selalu bersikap yang mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Jika kebijakan Jokowi-JK benar-benar pro rakyat, bangsa dan negara, maka tidak sungkan Partai Demokrat akan mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil Jokowi-JK khususnya dukungan politik di parlemen, dan tentunya sebaliknya. Jadi, Partai Demokrat memberi sinyal sebagai penyeimbang akan bersikap dan berperan seperti Fraksi ABRI di parlemen masa lalu. Dan itu bukan hal yang aneh karena SBY seorang mantan militer yang selalu mengedepankan kebersamaan dan keharmonisan serta berusaha menjauhkan dari konflik. Jika Partai Demokrat masuk koalisi sama saja sudah pasang kuda-kuda untuk bermusuhan dan berkonflik.
Jika Jokowi-JK tidak mampu menggandeng parpol tertentu untuk ikut dalam gerbong pemerintahannya dan praktis di parlemen musuhnya menjadi banyak, maka senjata pamungkas Jokowi-JK adalah dukungan rakyat. Pengalaman Jokowi sebagai Gubernur DKI pernah dituntut mundur atau akan dilengserkan oleh DPRD DKI, maka rakyatlah yang melakukan perlawanan terhadap DPRD DKI dan akhirnya DPRD DKI tidak lagi berani bersuara karena takut parpolnya bakal tidak dipilih rakyat dalam pemilu. Senjata pamungkas seperti itu akan digunakan oleh Jokowi-JK jika kebijakan-kebijakan yang dibangun untuk kesejahteraan rakyat akan digagalkan oleh DPR. Itulah sebabnya, Jokowi tidak ingin kelompok-kelompok relawan yang mendukung kesuksesan Jokowi-JK memenangkan pilpres 9 Juli lalu kemudian akan membubarkan diri. Kelompok-kelompok relawan dari berbagai kalangan dan daerah tersebut diminta Jokowi untuk mengawal pemerintahannya dan tentunya sekaligus dapat dijadikan sumber kekuatan utama untuk melawan DPR jika DPR selalu ngrecoki langkah kebijakan pemerintahannya. Prinsipnya, jika rakyat mendukung Jokowi-JK, maka tidak ada rasa takut berhadapan dengan DPR. Beranikah DPR melawan rakyat?. Resiko politiiknya parpol akan dijauhi rakyat, parpol tidak akan laku waktu pemilu.
Akhirnya, inilah Jokowi presiden pilihan rakyat yang ingin membangun tradisi baru baik dalam proses rekrutmen menteri maupun membangun dan membangkitkan semangat rakyat untuk berperan serta dalam proses demokrasi dan pemerintahan secara suka rela. Selamat bekerja Jokowi-JK semoga berhasil membangun negeri dan mensejahterakan rakyat.

Palembang, 5 September 2014.

Catatan : – Tulisan ini dimuat di Harian Sriwijaya Post, Senin 8 September 2014.





17 08 2014

Renungan HUT RI Ke-69:
MERDEKA UNTUK TIDAK MERDEKA

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Merdeka atau bebas merupakan kata ibarat mantra yang mempunyai makna penyemangat yang menyenangkan dan ada harapan besar di dalamnya. Bebas dan kebebasan terkandung makna suasana hati yang tidak ada beban, tidak ada penderitaan psikis dan fisik, tidak ada tekanan dari manapun dan oleh siapa pun, bisa mengatur dan mengurus diri sendiri, bisa berkreasi dan melakukan apa pun yang disuka dan bahkan mengikuti kemauan hawa nafsu. Ya, menikmati suasana bebas atau kebebasan ibarat bisa berangkat tidur kapan saja dan mau bangun tidur semaunya tanpa ada yang bisa mengganggu. Betapa senang dinyatakan bebas dari penjara atau tuntutan hukum . Betapa bahagia dinyatakan bebas dari biaya pendidikan dan berobat. Bahkan anak-anak sekolah sangat girang jika ada jam-jam belajar dibebaskan dari belajar karena gurunya mengikuti rapat. Ya, kebebasan membawa kegembiraan.
Negara kita, Indonesia, dulu dijajah Belanda konon selama 350 tahun. Dijajah bangsa lain itu menderita lahir batin, tidak nyaman, tidak sejahtera, tidak bisa maju, dibodohkan, tidak mempunyai harga diri, hanya diremehkan, hanya menjadi babu, hanya menjadi jongos, hanya menjadi kuli penjajah. Tidak hanya itu, kekayaan alam juga diambil untuk kepentingan negara dan bangsa penjajah. Dijajah berarti tidak bebas. Dijajah berarti tidur tidak nyenyak makan tidak enak. Oleh karena itu, mereka yang menyadari betapa pedihnya dijajah bangsa lain yakni para aktivis atau kaum pergerakan pada waktu itu berusaha untuk membebaskan diri dari cengkeraman penjajah. Berbagai upaya dan strategi dilakukan entah yang bersifat evolusioner atau gerakan revolusioner, baik yang kooperatif maupun non kooperatif dengan penjajah, baik melalui gerakan sosial pendidikan maupun gerakan sosial politik, baik mekalui ormas maupun orpol, baik melalui gerakan bawah tanah maupun terang-terangan, baik dengan diplomasi maupun perlawanan senjata. Mereka berjuang bertahun-tahun sekuat tenaga, pantang menyerah dan tanpa pamrih demi bisa merdeka atau bebas dari penjajah.
Perjuangan mereka akhirnya membawa hasil. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan yang berarti bebas dari derita penjajah, bebas dari dekapan Belanda, bebas bisa menentukan nasib hidupnya sendiri ke depan. Buah manis pun dipetik. Kemerdekaan sudah di tangan, kebebasan pun telah digapai. Pikiran, emosi, air mata, harta dan darah mereka telah menyirami bumi Indonesia untuk menyuburkan harapan dan cita-cita untuk hidup merdeka dan sejahtera. Mereka itulah pendahulu kita yang kemudian menjadi pahlawan bangsa, yang sebagian berbaring tenang di makam-makam pahlawan yang setiap tahun dikunjungi para penerus bangsa untuk dikenang, didoakan dan diteladani. Sebagian ikhlas memilih dan dibaringkan di makam-makam biasa. Mereka semua pahlawan bangsa.
Kemerdekaan itu pun disambut dengan kegembiraan oleh rakya. Berbagai perayaan dengan berbagai lomba dan permainan dilakukan oleh semua lapisan rakyat atas inisiatif dan dana rakyat secara ikhlas. Semua ingin bahagia dengan kemerdekaan, semua ingin mengenang masa lalu yang penuh heroik. Semua menengok pahlawan bangsa, pahlawan kemedekaan, pahlawan kebebasan. Pahlawan sejati tidak merasa pahlawan, mereka tidak membutuhkan penghormatan. Pahlawan sejati hanya berbakti tidak ada pamrih untuk dipuji. Pahlawan sejati berjuang hanya untuk mengabdi demi ibu pertiwi. Tetapi pemerintah dan generasi penerus harus menyadari bahwa tanpa mereka semua, negeri ini tidak ada dan tidak berdiri. Tanpa mereka kebebasan tidak dinikmati. Oleh karenanya, wajib bagi generasi penerus bangsa yang harus bersikap menghormati dan menghargai pengorbanan mereka kendati mereka tidak membutuhkan penghormatan itu.
Kini, bebas dari politik penjajahaan bangsa lain sudah kita rasakan selama 69 tahun. Bangsa Indonesaia kini sudah mandiri dalam bersikap dan bertindak. Namun, sudahkah kemerdekaan ini membawa arti bagi kehidupan yang hakiki bagi bangsa ini?. Sudahkah kita bebas dari persoalan dasar bangsa yang mestinya sudah tidak lagi menjadi persoalan?. Sudahkah kebebasan bisa membawa bangsa ini menjadi lebih beradab?. Sudahkah kemerdekaan menjadikan bangsa ini sejahtera dan bebas dari kemiskinan dan kebodohan?.
Makna kemerdekaan, arti kebebasan ternyata belum ditempatkan oleh masyarakat dan para penyelenggara negara kepada makna yang proporsional, yakni makna bebas yang seharusnya mengandung peradaban dan makna yang mengandung tanggung jawab moral, sosial dan hukum. Masyarakat benar-benar menikmati kebebasan itu, bebas tanpa beban tanggung jawab moral. Coba kita tengok dan amati perilaku masyarakat kita. Mayarakat bebas membuang sampah sembarangan, bebas berjualan di trotoar, bebas menempati tanah kosong milik orang lain, bebas membiarkan hewan ternak berkeliaran di jalan raya, bebas melanggar lalu lintas/berkendaraan, bebas menikmati rokok di mana-mana, bebas parkir sembarangan, pejabat bebas menggunakan uang negara (korupsi), bebas memainkan aturan hukum yang berlaku untuk kepentikan dirinya dan kelompoknya, bebas demonstrasi berhari-hari (di depan gedung MK saat ini selama sidang PHPU Pilpres) tanpa rasa ewuh pakewuh mengganggu lalulintas, bebas berkampanye menjelek-jelekan lawan (kampanye hitam), oknum aparat pemerintah bebas memungut uang kepada masyarakat (pungli), bebas menutup jalan umum untuk dijadikan tempat pesta perkawinan, bebas membakar lahan, bebas membunyikan mercon dan kembang api tanpa dosa mengganggu bayi yang lagi tidur, bebas membabat hutan dan kebebasan-kebebasan lain yang sebenarnya tidak dapat dilakukan semaunya sendiri.
Bagi yang pernah berkunjung atau telah merasakan tinggal di negara negara maju entah di Eropa, Amerika, Australia, Jepang atau di negara tetangga Singapura, ternyata kebebasan seperti yang dilakukan masyarakat Indonesia seperti itu nyaris tidak ada. Semua relatif serba tertib, semua dilakukan dan harus dijalani dengan taat aturan. Semuanya sudah ada rambu-rambunya dan pembatasan-pembatasan dengan jelas. Pembatasan itu bisa tumbuh karena norma yang terbentuk atas dasar kesadaran dan menjunjung tinggi etika sosial atau karena norma hukum yang memaksanya. Dan umumnya semua taat terhadap rambu-rambu dan pembatasan-pembatasan itu. Mereka menyadari bahwa pembatasan itu konsekuensi dari sikap menghargai kebebasan itu sendiri. Jadi, merdeka atau bebas harus dibarengi rasa rela berkorban dan mau bertanggung jawab demi kepentingan dan kenyamanan bersama. Bukan kebebasan mutlak semau gue seperti yang masih ada dalam masyarakat kita, Indonesia.
Benarlah yang dikatakan Nelson Mandela yang 27 tahun dipenjara karena politik apartheid yang menyatakan bahwa merdeka itu tidak cuma bebas dari belenggu yang mengikat kita, tetapi juga hidup sedemikian rupa sehingga kita menghargai dan meningkatkan kebebasan orang-orang lain juga (Lentera, Intisari, Agustus 2014).
Marilah kita peringati HUT RI ke 69 ini dengan mawas diri, sudahkah kita memaknai merdeka ini dengan mau dan rela bersikap tidak merdeka?. Jika kita mau bersikap demikian berarti kita menghormati dan menghargai pengorbanan para pahlawan bangsa dan mengisi kemerdekaan dengan rasa tanggung jawab untuk mewujudkan bangsa dan negara yang beradab agar dihargai oleh bangsa lain. Dan Pemerintah harus menyadari bahwa negeri ini juga belum bebas dari kemiskinan dan kebodohan yang bisa membelenggu peradaban. Tidak ada negara modern yang bisa berdiri sendiri tanpa kerjasama dan saling pengaruh antar sesama negara. Pemerintah sebagai presentasi negara tetap harus berani mandiri dan bebas dalam bersikap kendati harus menjalin kerjasama dengan pihak lain. MERDEKA….!!!!. Terimakasih

Palembang, 14 Agustus 2014.

Catatan: Tulisan ini dimuat di harian Sumatera Ekspres, Senin,  18 Agustus 2014.





11 08 2014

BAHAYA ISIS BAGI NKRI
Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI
Dunia kembali dikejutkan dan diresahkan hadirnya organisasi radikal yang berjubah agama dengan sebutan Islamic State of Iraq and Syria atau negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Sebagaimana yang ditulis Trias Kuncahyono (Kompas, 4/8) ISIS bermula dari lahirnya Al Qaeda Irak (AQI) tahun 2003. AQI didirikan Abu Musab al-Zarqawi asal Jordania, yang pada tahun 2006 dibunuh Amerika Serikat. Ia digantikan Abu Ayyoub al-Masri asal Mesir yang mendukung pembentukan Islamic State of Irak (ISI). Setelah ISI berdiri, Abu-Baker al-Baghdadi yang dikenal dengan nama Abu Dua atau Hamed Dawood Mohammed Khalil al-Zawri (Awwad Ibrahim Ali-al-Badri al-Samarrai dan Abu Bakr al-Husayni al-Qurashi al-Baghdadi) menjadikan Baquba sebagai markas besarnya. Al-Baghdadi, orang Irak, menggantikan Masri yang tewas dibunuh tentara AS dan Irak.
Pada 2012, Al-Baghdadi mengirim orang-orangnya untuk membentuk Al Qaeda cabang Suriah yang diberi nama Jabhat al-Nusra. Kelompok yang bertujuan menyingkirkan Presiden Bashar al-Assad dan mendirikan negara Islam Sunni berorientasi salafis dipimpin Abu-Muhammad al-Jawlani. Menurut Australian National Security, mereka menerima dana dan dukungan dari AQI dan ISI. Namun, tunduk kepada Ayman al-Zawahiri, pemimpin Al Qaeda.
Al-Baghdadi yang ingin menjadi pemimpin tunggal, tanggal 8 April 2003 lewat sebuah dekrit menyatakan, NIR dan Jabhat al-Nusra berubah menjadi ISIS/ISIL. Namun, Jabhat al-Nusra menolak hal itu. Percekcokan antara ISI dan Jabhat al-Nusra berkepanjangan dan gagal ditengahi Ayman al-Zawahiri yang pada akhirnya menyatakan bahwa Al Qaeda memutus hubungan dengan ISIS karena ISIS memiliki konsepsi dan posisi sendiri; tidak tunduk kepada Al Qaeda Pusat dan Ayman.
Tumbangnya Saddam Hussein yang melahirkan rezim Syiah di Irak tidak memberi tempat kepada kaum Sunni. Kegagalan pemimpin Irak, termasuk Perdana Menteri M Nouri al-Maliki, membangun sistem politik inklusif telah memberi jalan bertumbuhkembangnya kelompok militan di seluruh Irak yang pada gilirannya melahirkan ISIS. Kaum militan memprotes marginalisasi ekonomi dan politik oleh penguasa, Syiah. Dukungan AS, Arab Saudi, dan Qatar pada oposisi berhaluan keras di Suriah juga memberikan andil lahirnya ISIS.
Dari riwayat singkat ISIS tersebut, tampak jelas bahwa keberadaan dan gerakan ISIS yang umumnya kaum Sunni merasa diberlakukan tidak adil dari segi ekonomi dan politik oleh penguasa setempat yang umumnya kaum Syiah. Dengan modal ideologi Al Qaeda yang radikal dan dibakar semangat rasa kecewa yang amat sangat terhadap pemerintahan kaum Syiah, maka ISIS melawan pemerintahan yang sah di Irak dan di Suriah. Dari berbagai sumber yang penulis baca, pasukan ISIS bertindak sangat brutal dan sangat kasar. Untuk merebut Kota Mosul di Irak Utara tanpa merasa dosa dan salah masjid-masjid milik kaum Syiah dihancurkan. Masjid-masjid milik kaum Sunni yang tidak setuju dengan kehadiran mereka juga diluluhlantakkan. Malahan tempat suci makam Nabi Yunus juga diporakporandakan. Mereka membunuh kaum minoritas di sekitar Mosul. Mereka mengusir kaum Kristen kalau tidak mau membayar sejumlah uang atau pindah agama. Mereka akhirnya dapat menguasasi instalasi minyak di Irak dan Suriah. Penghasilan dari menguasasi minyak konon bisa mencapai Rp.30 milyar /hari. Sumber keuangan untuk berjuang katanya dari donasi pribadi dan tindak pemerasan, perampokan dan kriminal lainnya. Uang tersebut untuk membiayai operasional perang dan gaji para tentara yang berasal dari berbagai negara termasuk dari Indonesia. Mereka mempunyai uang melimpah dapat membeli senjata dan membayar pasukan.
Dalam perkembangan selanjutnya, ISIS bukan lagi murni gerakan yang berbasis agama tetapi sudah merupakan gerakan politik yang berkedok agama dengan menebarkan idiologi ketakutan yang sangat ekstrim. Oplosan antara agama dan politik yang dilandasai sikap ekstrimisme dan fundamentalisme dapat berubah menjadi doktrin kekerasan yang sangat menakutkan. Trias Kuncahyono (Kompas5/8) menyatakan bahwa kekerasan atas nama agama adalah petaka yang sangat mengerikan. Petaka itu akan semakin mengerikan apabila mendapat amunisi dari kekuasaan. Itulah yang kini sedang dilakukan ISIS dengan mengangkat senjata untuk menaklukkan semua dan siapa saja yang dianggap sebagai musuh dalam arti luas, termasuk musuh ideologi.
Sudah sangat gamblang bahwa gerakan dan ideologi yang dikembangkan ISIS sangat menyeramkan. Jika kelompok garis keras/teoris Al Qaeda dalam berjuang yang dijadikan target adalah negara atau pihak yang dianggap kaum kafir (Amerika dan sekutunya). Tidak demikian halnya dengan ISIS. Tampaknya ISIS lebih berbahaya dari Al Qaeda karena justru sesama kaum Islam dimusuhi dan tindakannya sangat keji dan brutal. Negara dan pemerintahannya dilawan. Jadi, organisasi ISIS tidak lain merupakan kelompok pemberontak di Irak dan Suriah dengan berbaju agama beraliran garis keras atau ekstrem. ISIS sangat cenderung memaksakan ideologinya dan kebenarannya versi mereka. Siapa saja yang tidak setuju dengan mereka akan dilawan dan dimusuhi. Mereka anti pluralitas. ISIS sudah menjadi ideologi radikal bentuk baru penganut Islam yang sangat tidak islami.

Ancaman NKRI
Siapapun orangnya dan agama apapun jika masih waras dan sehat tidak akan setuju dengan organisasi dan sepak terjang ISIS. Islam itu damai, islam itu rahmat untuk seluruh alam. Islam tidak mengenal kekerasan dan pemaksaan. Islam itu bermusyawarah. Islam itu mencintai dan menghormati sesama umat manusia. Islam itu menjunjung dan menghargai pluralitas karena itu merupakan sunatullah, dan lain-lain. Jadi, jika ada kelompok yang mengaku berbasis Islam dengan melakukan tindak kekerasan yang melawan nilai-nilai islami tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan ajarannya sesuai ajaran Nabi Muhammad saw, maka kelompok tersebut harus dicegah dan dihentikan untuk diluruskan atau dibasmi.
Sudah ada WNI yang bergabung di ISIS dan berjuang di Irak dan Suriah. Melalui layar televisi dan YouTube dapat terlihat sebagai wajah orang Indonesia dengan memegang senjata tampak sangat bangga bergabung dengan ISIS dan mengajak umat Islam Indonesia untuk masuk dan mendukung ISIS. Di berbagai wilayah di Indonesia disinyalir sudah masuk ajaran-ajaran ISIS. Memang eksitensi kelembagaan belum kelihatan muncul dan gerakan yang bersifat fisik juga belum tampak. Tetapi dengan adanya gambar grafiti simbol ISIS di Karanganyar Jawa Tengah dan kegiatan sejumlah orang (upacara baiat) di suatu masjid terpencil di Malang Jatim, merupakan tanda-tanda bahwa sudah ada simpatisan atau pengikut ISIS di Indonesia.
Dengan dana besar yang dimiliki ISIS sangat mungkin kader-kader ISIS di Irak dapat menebar pengaruh di negara-negara lain termasuk ke Indonesia untuk merekrut anggota dan mengembangkan ideologi ISIS. Mereka akan menganut strategi ikut arus air mengalir kemudian tanpa sadar umat Islam akan dibelokkan untuk mengikuti ajarannya. Jika kemudian gerakan damai dinilai sudah mengakar kuat maka bukan hal yang tidak mungkin kemudian membangun kekuatan militer untuk melawan pemerintah yang sah untuk merobohkan NKRI. Ya, identik dengan yang dilakukan ISIS sekarang di Irak dan Suriah, melawan negara, pemerintah dan bangsanya sendiri hanya demi ambisi kelompoknya yang dibalut ajaran agama.
Kendati NKRI dengan ideologi Pancasila sudah menjadi ideologi final atau sudah paripurna, namun ancaman dan tantangan NKRI dan Pancasila tidak akan berhenti. Kendati komunis sebagai gerakan radikal kiri dapat ditumpas tetapi bahaya laten dalam wujud yang berbeda masih tetap harus diwaspadai. Kendati DI/TII sebagai gerakan ekstrim atau radikal kanan yang bercita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia juga sudah mati, akan tetapi semangat dan benih-benih itu masih ada. Benih-benih ingin mengganti ideologi Pancasila dan mendirikan Negara Islam Indonesia serta yang tidak setuju dengan model demokrasi seperti sekarang ini masih belum terhapus bersih dari sebagian umat Islam Indonesia khususnya yang beraliran garis keras.
Ormas Islam di Indonesia dalam kaitannya dengan NKRI dan Pancasila dapat dikelompokkan menjadi tiga; yakni ormas yang sudah mantab dengan NKRI dan Pancasila, ormas Islam yang diduga masih setengah hati dengan NKRI dan Pancasila yang artinya dalam kemasan luar sudah tampak mendukung (sebagai strategi) tetapi sebetulnya dalam hati mereka tidak setuju; dan kelompok yang sebenarnya sama sekali tidak setuju dengan NKRI dan Pancasila namun tidak berani melawan secara terbuka dan biasanya hanya melakukan gerakan bawah tanah atau semacam operasi senyap yang tidak terorganisir secara rapi.
Bagi kelompok atau mereka yang masih setengah setuju dan yang tidak setuju terhadap NKRI dan Pancasila, maka fenomena dan kehadiran ISIS ibaratnya seperti vitamin dan perangsang untuk berani muncul dengan wajah yang semakin jelas dan ancang-ancang untuk bertindak lebih tegas. Jika di Indonesia ISIS kemudian ada yang memberi respon positif diduga kemungkinan dari kelompok kedua dan ketiga tersebut di atas. Mereka kelompok yang belum menyadari atau tidak mau sadar akan pluralitas bangsa, keberadaan NKRI dan Ideologi Pancasila. Jika gerakan ISIS dapat menyatukan kelompok-kelompok ini, maka tidak menutup kemungkinan ISIS akan cepat berkembang di Indonesia dan gerakan Islam radikal akan mudah menemukan jalan melakukan aksinya kendati dengan agenda yang belum tentu sama.

Sikap dan Tindakan
Kini ISIS sudah menjadi musuh baru dan musuh bersama. Ideologinya jelas bertentangan dengan Pancasila dan ajaran agama Islam itu sendiri. Gejala ISIS masuk Indonesia sudah ada kendati belum terang benderang. Kondisi ini bahaya dan merupakan ancaman bagi NKRI. Mencegah dan cepat bertindak melenyapkan tanda-tanda ketika masih kecil lebih baik daripada menunggu wujudnya jelas dan sudah menjadi besar. Oleh karena itu, agar umat islam Indonesia yang sejuk dan damai serta NKRI tidak terkena virus ISIS lebih parah, maka Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah cepat antara lain segera menggalang kerjasama dengan negara lain (khususnya Islam) untuk bersikap tegas dan menyatakan bahwa ISIS merupakan gerakan yang menyimpang dari aqidah Islam dan harus menjadi musuh bersama untuk dihentikan bersama. Sedangkan tindakan ke dalam yang segera ditempuh antara lain melakukan pencegahan atau menyeleksi memberi visa bepergian secara ketat bagi umat Islam khususnya anak-anak muda yang akan ke Irak atau Suriah yang tidak jelas tujuannya dan patut diduga rencana kepergiannya ada kaitannya dengan ISIS. Keberhasilan ISIS secara politik dan ekonomi di Irak dan Suriah dapat menarik dan memotivasi anak-anak muda Indonesia yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial untuk masuk menjadi anggota ISIS semata-mata agar bisa mendapat uang mengingat di Indonesia tidak mempunyai kesempatan meraih akses ekonomi secara baik. Tujuan pencegahan dan selektif dalam pemberian visa adalah untuk membatasi gerakan dan pengaruh ISIS ke masyarakat Indonesia.
Selain itu, ormas-ormas Islam dibawah kendali dan komando MUI harus super kilat segera bertindak untuk memberikan pencerahan dan informasi yang sesungguhnya tentang ISIS sehingga masyarakat dapat bersikap tegas dan tidak terkena virus ISIS. Tidak kalah pentingnya para pengurus masjid harus waspada terhadap pihak pihak atau orang asing yang pantas dicurigai akan menebar ajaran agama yang tidak lazim dan dicurigai ajaran ISIS. Para ustadz, dai, alim ulama yang saban hari memberi ceramah agama atau kotbah juga harus memberi pencerahan kepada jamaahnya bahwa cara-cara ISIS bukan cara-cara Islam dan bertentangan dengan Pancasila. Pembudayaan Pancasila melalui pendekatan keagamaan harus dilakukan tiada henti karena generasi selalu berganti-ganti yang harus dibekali ideologi yang benar karena bakal mewarisi negeri ini.
Forum Komunikasi antar Umat Beragama dan Forum Komunikasi Kebangsaan yang ada di setiap provinsi dan kabupaten kota dibawah koordinasi Badan Kesbangpol masing-masing daerah harus terus menerus tiada henti melakukan berbagai kegiatan dalam menggelorakan semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan, penyadaran akan pluralitas bangsa yang terikat dalam Bhineka Tunggal Ika sehingga NKRI tetap tidak akan goyah oleh rongrongan gerakan-gerakan radikal seperti ISIS. Tak terkecuali ormas pemuda, LSM, lembaga pendidikani, parpol dan lain-lain yang peduli dan masih mencintai NKRI dan Pancasila harus kompak melawan fenomena ISIS di Indonesia. ISIS musuh serius dan bisa menjadi ancaman NKRI. Masihkan kita hanya diam?. Jangan hanya aparat keamanan yang bertindak tetapi semua elemen masyarakat harus bersatu menangkal dan melawan ideologi ISIS agar tidak masuk dan besar di bumi Indonesia.

Palembang, 6 Agustus 2014.

Catatan : – Tulisan ini dimuat di harian Sriwijaya Post, 11 Agustus 2014.








Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.