30 10 2016

TANTANGAN KEBANGSAAN 

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI/Rektor UNITAS

Setiap individu mempunyai perasaan setia kepada berbagai pihak, seperti setia kepada pasangan, guru, orang tua,  teman, daerah, etnik, pekerjaan, profesi, keluarga, almameter, agama, organisasi/kelompok dan kesetiaan kepada hal-hal lain yang patut untuk  dilabuhkan rasa kesetiaan. Terkandung dalam kata setia ada makna rasa kasih sayang, cinta, hormat, berkorban, ikhlas, segan, dan   mungkin juga bahagia. Kadar rasa  kesetiaan tersebut bobotnya bisa berbeda-beda tergantung dengan kepentingan dan kemanfaatan yang bisa didapat dari kesetiaan tersebut.  Seringkali rasa kesetiaan dapat saling berbenturan  dan bergejolak ketika dihadapkan kepada pilihan mana yang  lebih besar kesetiaan itu harus diberikan; misalnya harus setia kepada kelompoknya yang salah  atau setia kepada menegakkan kebenaran. Dilema dan gejolak kesetiaan akan semakin bergelora ketika pilihan tersebut dihadapkan kepada pilihan antara lebih setia kepada bangsa dan negara atau lebih setia kepada kepada hal-hal lainnya.

Hans Kohn dalam bukunya Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya  (1955), memberi makna nasionalisme atau paham kebangsaan  merupakan paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Mengacu pendapat tersebut, individu (warga negara) yang mempunyai rasa kebangsaan harus mau meninggalkan sebentar atau menekan kesetiaan kepada berbagai pihak ke titik nadir lebih dulu ketika bangsa dan negara membutuhkan kesetiaan warga negaranya.   Eksistensi, kesinambungan dan bahkan kualitas (kemajuan) suatu negara sangat ditentukan oleh tingkat kesetiaan warga negaranya.  Warga negara yang menaruh kesetiaan tertinggi kepada negara akan berani bersikap rela berkorban apa saja demi kepentingan negara dan kemajuan bangsa. Sebaliknya, jika warga negara masih lebih mementingkan atau lebih setia kepada  kelompoknya, diri sendiri dan ikatan-ikatan emosi lainnya dibandingka lebih setia kepada negara, maka bisa diprediksi negara yang bersangkutan mempunyai potensi ancaman yang sewaktu-waktu dapat melemahkan negara bahkan negara bisa bubar.

Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 harus dilihat sebagai peristiwa puncak menorehkan kesetiaan tertinggi  individu dan kelompok kepada kepentingan untuk mewujudkan cita-cita terbentuknya negara dan bangsa yang berdaulat. Mereka, para pemuda,  dari berbagai daerah dan  etnis yang berbeda bersumpah setia mendeklarasikan sebagai satu  Bangsa Indonesia yang hanya terikat dalam satu wadah Tanah Air  Indonesia. Sumpah menyatakan kesetiaan nasional tersebut tidak muncul secara tiba-tiba melainkan dirintis dan direnda  dengan tekun oleh mereka yang waktu itu di dadanya muncul  benih-benih rasa kebangsaan sebagi sandaran kesetiaan yang lebih tinggi dari pada kesetiaan yang hanya dilektakkan kepada suku/etnis dan daerah.  Eksistensi bangsa dan cita-cita terwujudnya negara Indonesia mendorong mereka bergerak untuk menggelorakan semangat kebangsaan dan kenegaraan melalui berbagai gerakan organisasi politik, pendidikan dan sosial budaya.

Organisasi Budi Utomo yang berdiri 20 Mei tahun 1908 dianggap sebagai tonggak hadirnya kesadaran berbangsa dan bernegara kendatipun organisasi tersebut masih bercorak kedaerahan, yang awal kegiatannya masih menekankan kepada memelihara dan memajukan kebudayaan jawa. Meskipun demikian, kehadiran  Budi Utomo  telah memberi inspirasi dan dorongan bagi tokoh-tokoh pergerakan lainnya untuk membentuk organisasi-organisasi di berbagai daerah dengan orientasi menuju kepada kesadaran sebagai bangsa demi  cita-cita terbentuknya satu bangsa dan negara yang berdaulat.

Perguruan Tamansiswa yang didirikan Ki Dadjar Dewantara pada tahun 1922 merupakan salah satu contoh organisasi yang bergerak dalam dunia pendidikan yan g disemangati nasionalisme yang tinggi.  Pemerintah Hindia Belanda waktu itu hanya memberi kesempatan bagi pribumi bersekolah secukupnya demi untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan di pemerintahan. Bagi Ki Hadjar Dewantara, yang semula aktif di pergerakan politik dan aktif menulis di media massa, dalam membangkitkan semangat kebangsaan merasakan perlu dan penting mendidik kaum pribumi agar  mempunyai jiwa merdeka dan tumbuh rasa nasionalisme. Perlahan tapi pasti, Perguruan Tamansiswa melalui gerakan pendidikan  dapat berkembang di berbagai daerah dengan disemangati  untuk membangkitkan rasa  kebangsaan di kalangan kaum pribumi tanpa diskriminatif.  Perguruan Tamansiswa melawan pemerintah kolonial Belanda melalui pendidikan untuk kaum pribumi tanpa membedakan suku, keyakinan, aliran, agama, golongan, status sosial. Perguruan Tamansiswa pelopor dan cikal bakal pendidikan yang berbasis kebangsaan.

Para perintis, pelopor, pendobrak, pelaku  pergerakan Indonesia merdeka  telah menunjukkan kegigihan mereka membangun kebangsaan Indonesia dengan semangat dan pengorbanan yang luar biasa. Mereka berjuang tanpa kenal lelah dan tanpa pamrih ekonomi dan jabatan. Mereka hanya memimpikan pamrih kebangsaan Indonesia yang kuat dalam ikatan negara kebangsaan yang dilandasai jiwa merdeka. Cita-cita tersebut akhirnya telah terwujud. Kini, sudah 71 negara kebangsaan Indonesia  berdiri tegar. Sudah 88 tahun Sumpah Pemuda dikumandangkan sebagai simbol bangkitnya kesetiaan kepada kebangsaan Indonesia. Kendatipun demikian, nasionalisme, kebangsaan, cinta kepada tanah air Indonesia harus terus digelorakan tanpa henti seiring dengan generasi yang silih berganti mewarisi negeri ini. Ada kecenderungan sikap generasi penerus bahwa semakin generasi jauh dari masa lalu yang heroik, jauh dari generasi pendiri bangsa dan negara patriotik, berjarak dengan pelaku sejarah gerakan nasionalisme gelombang pertama yng tinggal nama, ada tanda-tanda bahwa generasi penerus semakinmeneipis kadar kebangsaannya.

Tantangan dan musuh  bersama nasionalisme gelombang pertama sangat jelas yakni kolonialisme dan imperialisme yang membelenggu kaum pribumi sebagai bangsa  terjajah sehingga harus dibangkitkan semangat nasionalisme untuk mewujudkan cita-cita sebagai bangsa merdeka. Perjuangan dan gerakan nasionalisme gelombang pertama telah sukses. Kebangsaan Indonesia di era keninian harus terus dipelihara  agar nasionalisme tetap menyala  dan  terpatri kuat di setiap dada warga negara Indonesia khusunya generasi penerus. Kebangsaan Indonesia yang kuat merupakan modal untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Namun,  tantangan kebangsaan Indonesia masih relatif besar baik yang kovensional maupun modern dengan label  ekonomi, budaya, politik, ideologi dan teknologi.  Berikut tantangan dan musuh kebangsaan Indonesia yang patut mendapat perhatian kita semua.

Pertama, perilaku yang masih lebih mementingkan diri dan kelompoknya dengan indikasi masih sering terjadinya bentrok atau konflik antar warga, antar desa, antar kampung, antar etnis, antar golongan,   antar  pemeluk  keyakinan/agama berbeda, antar sesama pemeluk dalam satu keyakinan dan konflik-konflik horizontal lainnya. Sikap intoleransi dan konflik yang barbasis SARA dapat dimaknai kesadaran berkebangsaan masih rendah. Mereka yang masih suka berkonflik dan sikap intoleran yang menimbulan ancaman kebangsaan dapat dimaknai masih menempatkan kesetiaan tertinggi kepada kelompoknya bukan kepada bangsa dan negara. Jajak pendapat Harian Kompas (4/11/2013) antara lain mengemukakan bahwa  potensi konflik yang berbasis agama masih tinggi yakni 52,2%. Kita harus menyadari bahwa kemajemukan bangsa Indonesia merupakan modal awal kekuatan terbentuknya kebangsaan Indonesia, bukan ancaman bagi kebangsaan. Oleh karena itu, kondisi faktual bangsa  yang plural/majemuk harus disikapi dengan arif dalam mengelola  kemajemukan bangsa sehingga perbedaan  SARA  menjadi keindahan dan kekuatan.  Bhineka Tunggal Ika sudah waktunya tidak hanya dicengkeram kuat oleh Burung Garuda, tetapi harus juga dipegang kuat-kuat oleh setiap tangan warga negara Indonesia sehingga diharapkan kesadaran akan toleransi dan pluralitas merupakan kebutuhan dasar dalam upaya mewujudkan kebangsaan Indonesia.

Kedua, munculnya ideologi ekstrim yang berbasis radikalisme ajaran agama khususnya yang mengaku berbasis ajaran Islam harus diwaspadai mengingat radikalisasi agama selalu menjadi ancaman kebangsaan Indonesia. Dalam perjalanan sejarah NKRI, ideologi radikal baik yang kiri maupun kanan selalau  mewarnai konflik  yang melukai kebangsaan Indonesia, seperti DI-TII, GAM,Komando Jihad, Jamaah Islamiah, saat ini muncul ISIS/NIIS,  komunisme yang diduga bangkit kembali, gerakan terorisme seperti kelompok Santosa di Poso,  dan lain-lain. Oleh karena itu, gerakan radikalisme dan terorisme yang berlawanan dengan ideologi Pancasila harus dibasmi.  Ajaran ideologi radikali harus dibendung dengan membumikan Ideologi Pancasila  tiada henti kepada generasi penerus yang  selalu hadir silih berganti dengan berbagai metode, sarana dan media yang ada.

Ketiga, tantangan kebangsaan yang bisa menggerus kebangsaan di bidang ekonomi adalah produk barang  kebutuhan hidup yang mestinya bisa dicukupi dan diproduksi oleh bangsa sendiri tetapi harus didatangkan (impor) dari bangsa lain. Sebagai negara tropis, agraris, maritim yang kaya akan sumber daya alam baik di atas tanah maupun di dalam tanah dan di dalam laut,  ternyata belum bisa dikelolanya dengan baik sehingga ketergantungan terhadap produk kebutuhan dasar hidup (sembako) dari bangsa lain masih tinggi. Beras, bawang, kedelai, daging bahkan garam dan kebutuhan pokok lainnya masih impor. Ironis, tapi fakta memang demikian sehingga ini menjadi tantangan kebangsaan di masa kini dan masa depan. Masyarakar ekonomi  asean wujud nyata tantangan kebangsaan dalam bidang ekonomi. Memang, perdagangan antar bangsa antar negara merupakan hal biasa dalam upaya memenuhi tuntutan dan kebutuhan hidup rakyatnya, Akan tetapi jika ketergantungan kita kepada negara lain sangat tinggi dan akhirnya kita didekte oleh negara lain, dimana rasa kebangsaan itu berada?. Aku cinta produksi dalam negeri adalah slogan ajakan yang harus terus dikumandangkan  agar kebangsaan ekonomi dapat bersemai di hati rakyat sehingga industri apa pun  yang sudah bisa dibuat oleh anak Indonesia hendaknya menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan diuji kebangsaannya dalam membangun perekonomian bangsa yang relatif harus bisa lebih mandiri. Paling tidak, jika belum mampu bersaing dalam bidang industri manufaktur dan teknologi informasi hendaknya pemerintah berusaha secara maksimal bisa berdaulat dalam urusan pangan sehingga kebangsaan ekonomi  bisa semakin kuat .

Keempat, tantangan kebangsaan yang bisa melenahkan kebangsaan Indonesia adalah perilaku hedonisme melalui narkoba. Mereka yang setia kepada narkoba baik pengguna, penjual dan produsen jelas tidak ada kesetiaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Masa depan bangsa dan negara menjadi suram dan tidak jelas jika generasi penerusnya sudah menjadi kaum hedonis narkoba.  Narkoba sudah menjadi ancaman serius bagi generasi penerus tanpa pandang status sosial dan profesi. Narkoba bisa melemahkan dan bahkan bisa melenyapkan kebangsaan Indonesia. Bisa jadi narkoba dijadikan sarana penghancur generasi penerus oleh bangsa lain sehingga NKRI mudah dikuasai oleh bangsa dan negara lain karena sudah tidak ada nasionalisme. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas dan berani memberantas narkoba; dan masyarakat yang masih cinta dengan Indonesia,  yang masih setia kepada Indonesiua  harus ikut mendukung  dan berani melawan narkoba.

Kelima, tantangan dan ancaman  kebangsaan yang juga harus   diperangi dan disapu bersih adalah perilaku koruptif dengan segala macam modus operandi baik di lingkungan birokrasi pemerintah (eksekutif)  maupun di  legislatif dan yudikatif. Mestinya mereka para kaum birokrat, pejabat negara, politisi  dan aparat keamanan yang mencintai dan mempunyai kesetiaan terhadap negara dan bangsa  harus menjauhkan diri dari perbuatan yang nista dan tidak terpuji tersebut. Perilaku korup penyelenggara negara merupakan biang kerok yang bisa menghambat terwujudnya kesejahteraaan dan keadilan sosial. Untuk itu, keberadaan dan tugas KPK harus didukung yang terbukti bisa menangkap para koruptor, yakni mereka yang tidak mempunyai kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Dibentuknya satuan tugas Sapu Bersih  Pungli wujud keseriusan pemerintah dalam memberantas perilaku koruptif dalam masyarakat dan birokrasi. Demikian halnya dengan pencuri-pencuri kekayaan alam oleh para pengusaha hitam adalah termasuk pihak-pihak yang merusak kebangsaan Indonesia.

Akhirnya, kebangsaan Indonesia hanya bisa terawat dengan baik oleh rakyat yang mau menempatkan kesetiaan tertinggi kepada bangsa dan negara. Adanya kesetiaan membuktikan adanya kecintaan, dan adanya kecintaan dibuktikan dengan kerelaan berkorban dan perilaku positif demi kebangsaan Indonesia. Mari bertanya dalam diri kita, sampai seberapa besar kadar kesetiaan kita kepada bangsa dan negara dengan indikator lima tantangan kebangsaan di atas. Merawat kebangsaan Indonesia adalah juga menghargai jasa para pendahulu kita, para pelaku Sumpah Pemuda. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-88.

 

Palembang, 23   Oktober 2016

 

Catatan:

  • Tulisan ini telah dimuat di harian Sriwijaya Post, 26 Oktober 2016.




19 10 2016

PUNGLI MARAK  BIROKRASI TAK SEHAT

 Oleh:
Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI/Rektor Unitas

Pungli (pungutan liar) kembali menjadi perhatian pemerintah dan sorotan publik belakangan ini karena di era pemerintah melalui tangan KPK yang sedang  gencar memberantas korupsi dengan operasi tangkap tangannya, ternyata praktek pungli tidak surut dan semakin meresahkan masyarakat. Upaya keras KPK mencegah dan memberantas  korupsi  tidak berpengaruh terhadap para pelaku pungli. Para pelaku pungli menilai dan  menganggap bahwa pungli bukan korupsi apalagi yang dipungut dan dikumpulkan uang receh , tidak ratusan juta atau milyar,  serta tidak mengambil dan merugikan uang negara sehingga tidak perlu ditakuti. Namun, para  pelaku pungli lupa bahwa  tindakannya merugikan masyarakat yang bisa  berdampak pada biaya tinggi  dan jika dilakukan oleh birokrat akan menjatuhkan citra pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan pelindung masyarakat.  Untuk itu,  Sikap tegas pemerintah   dalam menangani pungli antara lain  dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) OPP (Operasi Pemberantasan Pungli) patut diapresiasi dan didukung. Dalam waktu yang relatif tidak lama, Kapolri melalui Polda Metro Jaya telah  menangkap tangan praktek pungli di Kementerian Perhubungan. Hal ini membuktikan  bahwa Pungli masih marajela di di berbagai instansi pemerintah baik di tingkat   pusat maupun di tingkat daerah.

Pungutan liar atau pungli sebagaimana  yang dikenal masyarakat adalah uang yang dipungut dari masyarakat oleh oknum atau sekelompok oknum  baik dari institusi pemerintah (birokrat) maupun pihak lain dengan melanggar aturan sah/resmi yang berlaku  ditetapkan oleh  pemerintah. Pungutan di luar ketentuan resmi oleh oknum atau sekelompok oknum tersebut pada umumnya terjadi di birokrasi pemerintah yang melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat administratif, misalnya untuk  memperoleh perijinan tertentu seperti  ijin usaha/berdagang, ijin mengemudi, ijin keramaian, ijin trayek transportasi, ijin investasi, ijin pertambangan, ijin mendirikan bangunan, uji (kir) kendaraan umum, dan ijin-ijin yang lain, bahkan untuk  mendapatkan identitas diri yakni kartu keluarga, akta kelahiran dan  KTP tidak bebas dari pungli.

Selain pungli di bidang administratif, pungli bisa terjadi di bidang pelayanan jasa kebutuhan dasar masyarakat seperti di bidang pendidikan dan  kesehatan. Berita pungli di bidang pendidikan dasar dan menengah khususnya pada tahun ajaran baru sudah bukan hal yang baru. Masyarakat sering mengeluh maraknya pungli di sekolah dengan berbagai kedok dan alasan.  Katanya sudah ada sekolah gratis, ada dana bos tetapi masih juga ada pungutan. Contoh, berita yang masih hangat terjadi di SMP Negeri 1 Talang Ubi Kabupaten Pali sebagaimana dimuat oleh media massa lokal (Tribun Sumsel, 14 Okt) yakni dengan dalih bantuan sukarela para siswanya dipungut Rp.25.000 yang katanya untuk biaya pengecatan sekolah.  Kendatipun dilakukan oleh lembaga (sekolah) dan untuk kepentingan lembaga tetapi  tanpa dasar hukum yang sah dan jelas dari pemerintah maka pungutan tersebut jelas pungli.

Dalam bidang pelayanan kesehatan pun tidak lepas dari pungli. Tega-teganya orang yang sedang sakit masih harus menangung sakit hati karena pungli. Sebagaimana dikabarkan oleh KORANKABAR.COM (18/3/2016) di Kota Sampang Madura ada pasien yang menggunakan layanan BPJS di RSUD setempat tetapi masih dipungut biaya ratusan ribu sampai tiga kali dengan berbagai alasan oleh oknum rumah sakit tanpa mau memberi tanda bukti pembayaran, dan diduga  masih banyak kisah dan modus pungli yang umumnya terjadi di rumah sakit milik pemerintah.

Malahan dalam tubuh birokrasi sendiri terjadi pungli yang sering dkatakan jeruk makan jeruk. Sulit membuktikan tetapi sering menjadi bahan omongan sekaligus keluhan bahwa agar PNS/ASN  bisa lancar naik pangkat/golongan apalagi akan menduduki atau naik jabatan  tertentu harus “rela” setor kepada pihak-pihak tertentu. Modus dan alasannya macam-macam baik secara terselubung maupun terus terang, halus atau setengah memaksa. Praktek jeruk makan jeruk jelas melanggar aturan, entah disebut pungli, suap, ucapan terimakasih, sedekah dan seribu alasan lainnya.

Pungli tidak saja dilakukan oleh oknum birokrat atau PNS, tetapi juga bisa dilakukan oleh oknum atau kelompok oknum masyarakat. Misalnya parkir liar. Mereka yang menjadi tukang parkir dan besarnya parkir  tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah dan uang parkir yang diperoleh tidak jelas ke mana mengalirnya, ke pemerintah atau tidak.  Demikian juga yang terjadi di bidang trasportasi khususnya pada saat kebutuhan akan transportasi melonjak  seperti hari libur/besar idul fitri kerap kali dijumpai ongkos yang ditarik  penyedia jasa angkutan sering tidak sesuai (lebih mahal) dari ketentuan pemerintah.

Pungli yang bukan rahasia lagi,  sangat kentara dan kasat mata serta pelakunya juga sudah tidak mempunyai rasa sungkan dan malu adalah pungutan liar di    jembatan timbang yang mengutip sopir angkutan barang atau truk. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membuktikan dengan sidaknya menemukan pungli yang marak tersebut. Demikian juga dengan  oknum polisi lalu lintas yang secara halus agar pelanggar lalin bersedia membayar denda/tilang di tempat. Kasus polisi lalu lintas di Depansar yang minta uang damai kepada turis Belanda yang melanggar lalu lintas membuat geger masyarakat dan mempermalukan institusi kepolisisn  di dunia karena  peristiwanya diunggah di Youtube tanggal 1 April 2013 dengan judul Corruption police in Bali (vivanews, 4/4/2013). Perilaku polisi di Bali itu hanya salah satu contoh kecil yang ketahuan dan ini merupakan fenomena gunung es.

Mengapa pungli bisa terjadi?. Sejumlah penyebab bisa dikemukakan dan dan diulas d tulisan ini. Pungli yang terjadi di lingkungan birokrasi pemerintah dan dilakukan oleh oknum birokrat bisa dikarenakan sistem yang dibangun dalam memberi pelayanan kepada masyarakat secara cepat, nyaman, mencukupi dan murah belum bisa diwujudkan dengan baik.   Misalnya, untuk mendapatkan surat perijinan tertentu harus membutuhkan waktu lama, antre pajang dan lama, berbelit belit dan kerepotan lainnya. Situasi yang serba tak nyaman dan dituntut kebutuhan surat perijinan itu mendesak, maka kondisi  ini menciptakan peluang pungli sangat besar. Kadangkala masyarakat sendiri tidak sabar dengan situasi seperti ini sehingga rela memberi uang lebih kepada oknum agar bisa cepat beres.  Jadi, sistem yang belum bagus memungkinkan oknum dan masyarakat bisa main mata untuk berbuat sama-sama melanggar aturan. Jika seperti ini yang terjadi, maka yang menjadi korban adalah mereka/masyarakat yang tidak mempunyai uang untuk membayar pungli. Jadilah, pemerintah berkesan  buruk dan tidak di mata orang miskin.

Selain faktor sistem pelayanan yang belum baik, faktor manusia (SDM) atau birokrat ikut ambil ambil peran besar karena tindakan pungli dilakukan oleh oknum birokrat yang berupa manusia. Ada kemungkinan karena sang birokrat penghasilannya (gaji) tidak mencukupi untuk hidup satu bulan maka untuk menutupi kekurangannya dengan mencari seseran/tambahan melakukan pungli. Dengan kata lain, sistem penggajian pemerintah belum bisa mencukupi kebutuhan dasar birokrat sehingga kekurangan mendorong kecurangan. Umumnya pungli ini dilakukan oleh pegawai rendahan. Akan tetapi jika gaji sudah cukup dan dilakukan oleh oknum birorkrat yang golongan tinggi dan manusia birokrat tersebut menyadari bahwa pungli merupakan perbuatan melanggar hukum tetapi  yang bersangkutan tetap melakukannya, maka bisa dipastikan bahwa oknum manusia tersebut mentalnya sudah bobrok. Mereka sudah tidak layak dan tidak pantas sebagai pelayanan masyarakat, sebagai abdi negara, mereka rakus. Oknum birokrat atau aparat polisi/militer  pelaku pungli seperti ini harus dipecat. Langkah Presiden Jokowi akan memecat oknum PNS yang melakukan pungli harus didukung dan segera diwujudkan agar bisa membawa efek jera untuk tidak main-main dengan pungli di kalangan oknum PNS, polisi dan tentara.

Faktor pengawasan internal  atau pengawasan melekat yang lemah juga ikut menyumbang terjadinya pungli. Anak buah yang bisa melakukan pungli berarti atasan langsungnya tidak mengawasi dengan baik perilaku anak buahnya bertugas, atau bisa jadi atasan justru terlibat di dalamnya dengan membiarkan pungli terjadi karena dirinya mendapat setoran. Jika seperti ini yang terjadi maka pungli sudah menjadi bagian dari sistem dan jika sudah berlangsung lama  menjadi budaya buruk yang sulit membongkarnya. Dalam kasus penangkapan pelaku pungli di Kementerian Perhubungan, sebenarnya  Menteri Perhubungan sudah mengetahui bahwa dalam institusinya ada budaya pungli, sudah mengingatkan anak buahnya, tetapi tidak digubris. Karena tidak sanggup membenahi sendiri akhirnya Menteri meminta Kapolri untuk membongkarnya.  Selain pengawasan melekat dari atasan langsung yang tidak berfungsi baik, pengawasan dari lembaga pengawas seperti inspektorat kurang menjangkau terhadap birokrat nakal sehingga seandainya tahu pun tidak bisa bertindak.

Faktor masyarakat yang membutuhkan pelayanan juga penting untuk dilihat sebagai faktor yang ikut memicu munculnya pungli. Perilaku masyarakat acapkali memancing atau membangkitkan  oknum birokrat untuk melakukan pungli. Misalnya, pengendara sepeda motor atau mobil ketahuan menerobos lampu merah kemudian dihentikan polisi lalu lintas terus  diajak ke pos polisi untuk dibuatkan surat tilang.  Pengendara menolak untuk ditilang tetapi meminta “damai” yang diartikan bersedia membayar berapa diminta oknum polantas tersebut. Jika akhirnya terjadi  pemberian uang damai, jelas sekali pengendara beperan penting sehingga terjadi pungli. Jika pengendara sadar bahwa dirinya bersalah  dan taat hukum seharusnya bisa menerima kesalahan dan lebih baik menerima surat tilang daripada membayar uang damai yang tidak sah (pungli). Kasus perilaku masyarakat tersebut hanya  contoh sebagian kecil dari perilaku-perilaku lainnya dalam berhubungan dengan birokrasi pemerintah yang mencerminkan belum sadar hukum terlepas dari kondisi sistem pelayanan dan  birokrasi pemerintah yang belum baik. Semestinya petugas hukum yang bermental baik harus berani menolak rayuan pengendara yang salah tersebut. Di sini, contoh kasus ini menunjukkan ke dua belah pihak yang mengerti hukum tidak mau sadar hukum. Kesadaran itu harus diwujudkan dalam tindakan.

Apa yang harus dilakukan?.  Salah satu agenda reformasi adalah melakukan pembenahan birokrasi pemerintah dengan membuat aturan baru, sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, sistem penggajian PNS yang relatif  bisa mencukupi kebutuhan dasar dan lain-lain. Sederet aturan untuk membenahi dan mencegah perilaku korup dan pungli birokrat telah dibuat sejak reformasi bergulir, antara lain: Tap MPR Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme; UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas KKN; UU No.20 Tahun 2001 tentagn Tndak Pidana Korupsi; Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Kode Etik PNS, Panca Pasetya Korpri,   PP No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.  Peraturan Menteri No. 24 Tn 2006 tentagn Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan aturan lainnya di tingkat daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan PNS pun telah dilakukan kebijakan remunerasi yakni kompensasi yang diterima oleh PNS/ASN sebagai imbalan dari jasa yang telah dikerjakannya sehingga yang diterima tidak hanya gaji tetapi ditambah beban tugas yang dikerjakan. Kemudian  para guru dan dosen sudah diberi tunjangan khusus melalui kebijakan sertifikasi dosen dan guru. Para penegak hukum yakni  hakim dan jaksa pun pendapatannya sudah ditingkatkan. Artinya, dari sisi pendapatan para PNS atau birokrat atau aparatur sipil negara sudah jauh memadai dibandingkan dengan di awal tahun dua ribuan.

Daya dan upaya keras telah dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik  baik membangun sistem dengan berbasis internet (on line) dan meningkatkan kesejahteraan PNS agar mampu melayani masyarakat dengan baik. Namun demikian, sampai sekarang kondisi pelayanan yang berkualitas dan memuaskan publik belum terwujud.    Imbalan baliknya mestinya kinerja birokrat dalam melayani masyarakat jauh lebih baik. Tapi fakta, masih ada pungli, masih bergentayangan birokrat srakah, tamak, tidak selalu puas dan cukup dengan yang telah diterima, tidak pernah bersyukur.   Oleh karena itu, dalam proses rekrutmen awal dan proses diklat para ASN lebih ditekankan lagi kepada aspek moralitas dan mentalitas agar bisa merubah mindset dari minta dilayani ke sikap melayani serta sikap berani menolak pemberian dalam bentuk apa pun dari masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Dalam pelaksanaan fungsi manajemen hal yang tidak bisa didelegasikan adalah fungsi pengawasan khususnya pengawasan melekat. Oleh karena itu, agar pungli bisa dicegah dan diberantas maka atasan langsung harus lebih proaktif dan rajin mengontrol anak biuahnya yang mempunyai potensi melakukan pungli karena tugas pekerjaannya. Dan jika kemudian anak buah  terbukti melakukan pungli jangan segan untuk ditindak tegas dan jika perlu dipecat. Tentu hal ini bisa efektif jika si atasan langsung sudah teruji bermental baik dan berintegritas tinggi.  Selain pengawasan melekat yang ketat, untuk mencegah pungli  perlu ada rotasi atau pergantian horizontal secara berkala agar suasana kerja selalu kondusif dan segar. Karena teman kerja selalu bergantian maka  satu sama lain akan segan, malu dan takut  untuk berbuat yang menyimpang aturan/pungli

Bicara birokrasi dan pungli, Ingat jajak pendapat harian Kompas (29/11/2015) tentang Birokrat dan Pelayanan Publik yang antara lain diulas dan dikemukakan bahwa kendati reformasi birokrasi terus bergulir dan bergerak ke arah positif terutama terkait etos kerja ASN melayani publik, namun di sisi lain ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menuntaskan reformasi birokrasi. Sebanyak 55,2% responden berpendapat bahwa birokrat masih gampang disuap. Dengan demikian citra birokrasi masih negatif alias  belum sehat akibatnya  pungli pun masih semarak. Wajarlah jika Dorodjatun Kuntjoro Jakti dalam tulisannya di Majalah Prisma No 10 yang terbit bulan Oktober 1980  membuat tulisan tentang birokrasi di negara ketiga dengan judul: Birokrasi di Negara Dunia Ketiga Alat Rakyat, Alat Penguasa atau Penguasa?. Ternyata mewujudkan birokrasi sebagaimana yang dicita-citakan Max Weber bukan hal yang mudah yakni impersonal dan netral. Nah, harus gimana lagi ya. Terimakasih.

 

Palembang, 15 Oktober 2016.

 

Catatan:

  • Tulisan ini dimuat di Harian Sriwijaya Post Selasa 19 Oktober 2016

 

 

 





15 10 2016

DINAMIKA PEMILIHAN WAWAKO  PALEMBANG

Oleh:
Joko Siswanto
osen FISIP UNSRI

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD pada dasarnya telah tamat sejak   pilkada dipilih langsung oleh rakyat  yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  Namun demikian, masih ada wewenang yang dimiliki DPRD untuk memilih wakil kepala daerah dan pasangan kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 108 sebagai berikut : ayat (1) dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah; ayat (2) kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih; ayat 3) dalam hal kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah; ayat (4) kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) mengusulkan dua calon kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih; dan ayat (5) dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan parpol yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

Ketentuan pasal 108 tersebut diatur lebih rinci dalam aturan pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Dalam PP tersebut yakni pasal 97 ayat (3) menegaskan  bahwa dua calon wakil kepala daerah yang diusulkan kepala daerah ke DPRD untuk dipilih adalah usulan dari parpol atau gabungan parpol yang pasangannya memenangkan pilkada; atau jika kepala daerah berasal dari calon perseorangan, maka kepala daerah mengusulkan dua nama untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD (ayat 3a).

UU Nomo  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak berlaku yang digantikan oleh UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 tahun Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang. UU Pemerintah Daerah tersebut mengalami perubahan kembali dengan UU No 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014. Tetapi khusus untuk pemilihan kepala daerah telah diatur dengan UU tersendiri yakni dengan UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.

Dalam UU tersebut, DPRD juga masih diberi wewenang memilih  pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah jika berhalangan tetap sebagaimana diatur dalam pasal 174 dan pasal 176. Perbedaan yang menonjol adalah jika dalam UU Nomo 32 Tahun Tahun 2004 wakil kepala daerah yang akan dipilih oleh DPRD diusulkan parpol pengusung kemudian kepala daerah memilih dua calon  kepala daerah,  sedangkan dalam UU No 8 tahun 2015 tidak dinyatakan dengan tegas jumlah calon wakil kepala daerah yang diusulkan oleh parpol untuk calon wakil kepala daerah. Harapannya hal-hal tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah sebagaimana ketentuan pasal 176 ayat (3).

Sayang, fakta menunjukkan bahwa sampai sekarang PP dimaksud belum keluar sehingga kondisi ini menjadikan DPRD Kota Palembang mengalami kebimbangan dan kebuntuhan dalam mencari landasan hukum dan prosesnya menjadi panjang karena DPRD harus berkonsultasi berkali-kali dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mencari dasar pijakan yang kuat. Hasilnya, jika aturan baru belum ada maka aturan lama bisa dijadikan dasar bertindak DPRD untuk menyusun tata tertib pemilihan calon wakil walikota.

Kini proses pemilihan wakil walikota tinggal melaksanakan pemilihan/voting  oleh DPRD. Suka atau tidak suka dua calon telah dipilih oleh Walikota sebagai calon wakil walikota dari empat bakal calon. Dua calon wakil walikota dimaksud adalah Fitrianti Agustinda kader PDIP yang duduk sebagai anggota DPRD Kota Palembang yang  diusulkan Fraksi PKS dan PPP, Suhaili Ibrahim diusulkan oleh Fraksi PKS. Jauh-jauh hari sebelumnya telah didaftarkan Yudha Rinaldi   yang diusulkan Fraksi PDIP dan Yudi  Farola Bram yang diusulkan Fraksi PAN. Hanya Fraksi Demokrat sebagai parpol pengusung pasangan kepala daerah terpilih yang tidak mengusulkan nama calon wakil kepala daerah.

Untuk menentukan dua nama tersebut di atas, tentu bukan pekerjaan mudah bagi Walikota Harnojoyo karena banyak hal yang dipertimbangkan, harus memikirkan, melihat berbagai kepentingan secara jeli, kalkulasi untung rugi dari sisi kepentingan politik saat ini dan mendatang, kepentingan sebagai pribadi dan walikota yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, wajar jika ada yang berpendapat Walikota lambat dalam mengambil keputusan untuk itu.

Tampaknya dan gejalanya, Harnojoyo sebagai walikota tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh Romi Herton yang masih berperan besar dan berpengaruh sangat kuat dalam pelaksanaan pemerintahan dan politik di Kota Palembang.  Walikota Harnojoyo  sebagai manusia dan pribadi tentu ada perasaan hutang budi, kasihan dan merasa tidak etis jika tidak bisa berbuat sesuatu untuk Romi Herton yang saat ini sedang menjalani hukuman. Sedangkan  dirinya bisa menikmati kursi walikota karena ajakan dan dampak dari tindakan Romi Herton.  Beban psikologis Harnojoyo tidak akan berkurang manakala belum bisa memberi sesuatu sebagai bentuk balasan. Kesempatan terbaik untuk balas budi politik dan pribadi hanya bisa dilakukan saat ini dengan memilih dua calon wakil walikota yang salah satunya adalah Fitrianti Agustinda anggota DPRD Fraksi PDIP yang tidak lain adalah adik kandung Romi Herton.

Alasan pribadi dan politik balas budi tersebut aromanya sangat kuat sehingga bisa mematahkan alasan kelembagaan yakni dengan tidak meloloskan Yudha Rinaldi yang sejak awal sudah diusulkan oleh PDIP yang disetujui dan direstui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Lazimnya dan biasanya, calon apapun khususnya calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang telah mendapat restu dan perintah dari Ketua Umum PDIP, lebih-lebih saat ini PDIP sebagai parpol pemerintah, tidak ada yang berani menolak. Tetapi kali ini seorang Harnojoyo berani melawan  keputusan Megawati. Hal ini bisa diterjemahkan bahwa Romi Herton lebih berpengaruh dan lebih bermakna bagi Walikota Harnojoyo daripada Ketua Umum PDIP.

Kemudian dari sisi demokrasi yang menghargai suara mayoritas juga kurang diperhatikan. Kursi PDIP yang jumlahnya 9 anggota (kursi) mencerminkan dukungan masyarakat ke PDIP adalah paling besar dibandingkan partai pengusung lainnya seperti PAN (3 kursi), PKS (3 kursi) dan PPP (2 kursi). Dengan demikian jika usulan calon wakil walikota dari PDIP   diabaikan oleh Walikota bisa dimaknai bahwa Walikota telah mengabaikan mayoritas aspirasi masyarakat parpol pengusung.

Dengan demikian, kesan politik yang terbangun sangat kuat adalah bahwa Harnojoyo lebih mengutamakan tetap bisa menjalin hubungan baik secara pribadi dan politik dengan Romi Herton daripada kelembagaan dengan PDIP. Kendati untuk memperkuat alasan memilih Fitrianti karena dia toh juga kader PDIP, tetapi Fitrianti secara legal formal kelembagaan tidak diusulkan oleh PDIP. Dengan demikian, alasan ini dinilai kurang kuat dan cenderung sebagai sanggahan sekedar upaya untuk pembenaran keputusannya.

Sedangkan Suhaili Ibrahim yang dipilih sebagai calon wakil walikota oleh Walikota karena kemungkinan parpol pengusul dan yang bersangkutan bersedia untuk menjadi calon pendamping. Kehadiran calon dari PKS ini tidak bisa dibantah hanya untuk memenuhi kelengkapan persyaratan peraturanperundangan adanya dua calon. Jadi, Walikota mengusulkan Fitrianti dan Suhaili akan lebih menguntungkan secara politik dan pribadi daripada memilih Fitrianti dan Yudha atau Yudi apalagi meloloskan Yudha dan Yudi. Dengan model proses pencalonan seperti ini maka calon yang dinilai kuat dan diusung parpol pemenang dapat dikatakan kalah sebelum bertanding.

Jika dikaitkan dengan pilkada mendatang, hal yang dijadikan pertimbangan Harnojoyo memilih Fitrianti adalah jika wakil walikota yang terpilih Fitrianti maka Walikota Harnojoyo akan lebih bisa mengendalikan Fitrianti daripada jika Yudha atau Yudi yang terpilih. Posisi wakil walikota berpeluang besar untuk maju dalam pilkada mendatang. Dengan posisi wakil  walikota yang demikian strategis,  maka Harnojoyo sudah memberi kesempatan kepada Fitrianti kalau ingin maju dalam pilkada mendatang. Hal ini  bisa diterjemahkan sebagai upaya berbuat baik kepada Romi Herton. Seandainya Harnojoyo sendiri yang akan maju, maka masih bisa berpasangan dengan Fitrianti. Hal ini akan berbeda jika ia memilih Yudha atau Yudi yang diusulkan sebagai calon  wakilnya yang kemungkinan besar bisa menjadi kompetitornya,  ibarat memelihara anak macan. Lebih baik Yudha dan Yudi dikalahkan sebelum bertanding karena Walikota memang ada  kewenangan untuk itu. Dalam dunia peperangan ada ungkapan jika musuh atau yang dianggap musuh bisa dihancurkan di laut kenapa harus menunggu sampai daratan.

   Suka atau tidak suka tentang keputusan yang diambil Walikota, yang jelas tugas Walikota mengusulkan dua nama ke DPRD untuk dipilih sudah selesai. Sekarang bola panas sudah bergulir ke DPRD.   Tinggal menunggu sikap dan eksekusi DPRD. Untuk itu, ada beberapa skenario atau lebih tepat manuver dan dinamika yang bisa terjadi dalam proses pemilihan wawako oleh DPRD Palembang. Skenario atau manuver akan dikendalikan parpol yang kecewa karena calonnya gagal dipilih sebagai calon yakni PDIP dan PAN. Dalam dunia politik umumnya pantang mengalah dan kekalahan harus bisa dibalasnya.

Skenario yang akan dimainkan adalah berupaya agar pemilihan bisa gagal. Ketentuan peraturan perundangan khususnya dalam PP Nomor 49 tahun 2008 pasal 98 ayat (2) dinyatakan bahwa pemilihan yang dilakukan dalam rapat paripurna DPRD harus dihadiri ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD. Jumlah anggota DPRD Palembang adalah 50 orang anggota. Dengan demikian agar bisa memenuhi quorum  harus hadir 38  orang anggota. Jika tidak terpenuhi  maka batal dilaksanakan pemilihan.

Dasar pemikiran munculnya skenario ini karena PDIP dan PAN sangat kecewa calonnya gagal dipilih Walikota sebagai calon wakil walikota. PDIP sangat kecewa berat karena calon yang sudah disetujui Ketua Umum  diabaikan oleh Walikota dan Walikota lebih memilih kader PDIP yang tidak diusulkan oleh PDIP tetapi malah yang diusulkan oleh parpol lain. Harga diri PDIP sebagai parpol penguasa dilecehkan. Wajar jika PDIP marah, gerah dan meradang. Dalam dunia politik pada umumnya  tidak mengenal memaafkan jika belum bisa melakukan pembalasan dan perlawanan atau ada kompromi-kompromi lainnya. Jika PDIP (8 orang, mestinya 9 dikurangi Fitrianti) dan PAN (3 anggota) ingin melakukan pembalasan dengan menggagalkan pemilihan, maka kedua parpol  yang jumlahnya hanya 11 kursi tersebut harus bersatu dan melobi ke parpol lain agar bisa mengumpulkan paling tidak 15 orang untuk tidak hadir dalam pemilihan wawako. Jika manuver ini berhasil, maka DPRD bakal gagal melaksanakan pemilihan wakil walikota dan diupayakan agar sampai sisa waktu kurang dari 18 bulan dari masa jabatan sehingga tidak ada kesempatan mengisi wakil walikota. Dengan demikian, Walikota Harnojoyo akan “jomblo” alias sendirian sampai akhir masa jabatannya. Tentunya ini akan menimbulkan plus minus dalam mengelola dan mengendalikan roda pemerintahan dan pembangunan Kota Palembang.

Manuver kedua PDIP dan PAN yang bisa dimainkan adalah dengan  membiarkan pemilihan tetap memenuhi quorum tetapi PDIP dan PAN tidak hadir atau golput sehingga posisi yang akan diambil selanjutnya adalah dengan menempatkan diri  sebagai oposan sebagaimana yang dinyatakan Yudi calon dari PAN dan petinggi PDIP Sumsel yang menyatakan talak tiga. Situasi ini bisa agak merepotkan Walikota mengingat Ketua DPRD dari Fraksi PDIP. Meski demikian, Walikota masih bisa bernafas lega kalau hanya 12 kursi yang oposan karena sisanya akan mendukung pasangan Harnojoyo-Fitrianti.

Manuver ketiga yang bisa dimainkan PDIP dan PAN  adalah menggalang parpol lain untuk memilih Suhaili Ibrahim yang diusulkan PKS  yang kurang diperhitungkan karena hanya sekedar calon pendamping atau figuran ini bisa terpilih. Ini pun dengan catatan semua anggota Fraksi PDIP, PAN dan PKS harus kompak dan solid tidak masuk angin. Tentu kerja ini sangat berat karena harus mengumpulkan suara pendukung minimal 11 suara dari parpol lain yang kemungkinan besar sudah akan mendukung/memilih Fitrianti. Selain itu, harus diperhitungkan benar dari  sisi keuntungan politik jika memilih Suhaili,  kecuali hanya sekedar ingin membuat heboh politik dan pelampiasan kejengkelan politik saja.

Manuver dan skenario keempat yang bisa dimainkan PDIP dan PAN khususnya PDIP adalah balik kanan untuk mendukung Fitrianti dengan alasan dia juga kader PDIP  yang dibalut idealisme dan sikap kenegarawanan parpol yang lebih mementingkan kepentingan masyarakat  dan daerah daripada kepentingan kelompok sesaat dan mengumbar kemarahan balas dendam.  Tentu saja kompromi seperti ini dibutuhkan dengan catatan suasana hati yang ikhlas, sudah reda tidak marah dan  tanpa dendam. Jika PDIP melakukan manuver seperti ini memang terasa seperti menurunkan martabat parpol.  Namun, dari segi investasi sosial dan politik ke depan akan lebih menguntungkan karena PDIP akan dinilai sebagai parpol yang ksatria dan lebih mementingkan rakyat daripada kepentingan kelompok. Bukankah rasa kebangsaan itu diwujudkan dengan tindakan yang mengutamakan rakyat/bangsa?.

Apapun yang bakal terjadi dari  proses politik di DPRD Palembang dan hasilnya nanti, semua pihak harus bisa menerima beserta konsekuensinya karena sudah dilalui dengan proses yang panjang dan mekanisme yang telah disepakati bersama berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Jika dalam proses ini dirasa ada yang tidak tepat dan kurang demokratis hendaknya dijadikan catatan untuk bisa diperbaiki peraturan perundangannya sehingga dalam kasus serupa di masa depan akan bisa berproses lebih baik. Proses pemilihan wakil walikota ini tidak melibatkan  KPUD dan Bawaslu sehingga segalanya tergantung pada DPRD Kota Palembang. Oleh karena itu, proses ini harus diawasi sungguh-sungguh khususnya oleh KPK karena bukan hal yang mustahil dalam proses ini bisa terjadi politik uang dengan segala modus operandinya mengingat dalam politik tidak ada yang gratis. Sebagai warga Palembang hanya ikut berdoa semoga proses pemilihan di DPRD Palembang berjalan lancar, tertib, aman dan damai.

                                                                                                Palembang, 30 Mei 2016.

Catatan : Tulisan ini dimuat di harian Sriwijaya Post tgl 1 Juni 2016.


				




15 10 2016

 

 

PERILAKU PEJABAT PUBLIK DI ERA DEMOKRASI

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Demokrasi adalah kebebasan dan persamaan yang dibatasi oleh hukum sebagai wujud kompromi agar dalam aktualisasi kebebasan dan persamaan tidak menimbulkan konflik. Selain hukum positif sebagi pembatas kebebasan yang harus dihormati, ada norma lain yang patut diperhatikan agar perilaku manusia mempunyai nilai dan makna dari sisi keadaban sehingga martabat sebagai manusia akan dihormati. Norma dimaksud adalah norma sosial atau etika sosial dan norma agama. Jika perilaku seseorang selalu dipandu dan berpedoman pada norma hukum, norma sosial dan norma agama maka kemungkinannya sangat kecil dalam berinteraksi sosial akan terjadi gesekan. Semestinya semakin tinggi status sosial seseorang (pendidikan, pekerjaan, jabatan) maka akan semakin baik dalam berperilaku, semakin terhormat dan bermartabat karena mampu menjaga dan mengendalikan diri agar tidak menyimpang dari norma-norma yang sudah seharusnya dipatuhi.

Ukuran sosial untuk melihat sikap perilaku seseorang dikatakan bermartabat dan santun jika dalam bertutur kata dan sikap perilakunya bisa menghormati pihak lain dengan memilih kata-kata dan kalimat yang tepat dan baik, nada dan irama suara yang  enak didengar, bahasa tubuh atau gerak tubuh yang menawan dilihat, sehingga semuanya memberi kesan terhormat, bermartabat, elegan dan mendapat apresiasi atau pujian sosial. Keberhasilan dan kesuksesan seringkali diawali dalam mengemas interaksi dengan pihak lain dalam wujud komunikasi yang bisa mengakibatkan pihak lain berkesan positif, terkenang di hati, dipuji, simpati dan akhirnya bisa jatuh hati atau menjadi lovers yang diwujudkan dalam bentuk sebagai pengikut, pemuja, pelanggan setia, pendukung, pemilih atau pembeli. Itulah dunia marketing yang selalu mengedepankan kesantuan dan menghormati konsumen atau pihak lain untuk menarik simpati agar mencapai sukses dalam berbisnis. Dan situasi tersebut juga berlaku dalam dunia publik yang menempatkan pejabat publik sebagai pemimpin, pelayan, pengayom, pelindung dan pamong bagi masyarakat yang sudah sepatutnya untuk selalu menebar kehangatan dan kesantunan dalam berkomunikasi dengan konsumen (rakyat) sehingga pejabat publik akan menerima pengembalian berupa simpati, hormat, kepatuhan, kesetiaan dan kewibawaan sebagai pejabat.

Etika berinteraksi dengan pihak lain tidak saja menyangkut cara berkomunikasi yang bersifat individual tetapi juga berkaitan dengan ketepatan institusi berinteraksi dengan institusi lain dilihat dari ranah struktural dan prosedural. Pejabat publik adalah representasi dari institusi yang dipimpinnya atau dimana pejabat tersebut bernaung. Pejabat publik adalah seorang figure head yang berperan bisa membawa citra baik dan buruk bagi institusinya. Suatu institusi publik atau daerah/negara akan bercitra buruk jika pejabatnya atau pemimpinnya berperilaku buruk dan sebaliknya. Bupati atau walikota yang tidak mau berkomunikasi dengan gubernur atau selalu menghindar bertemu gubernurnya adalah suatu perilaku yang tidak etis, melanggar prosedural  dan struktural. Akan dinilai janggal dan  tidak etis jika seorang kepala bagian tiba-tiba nylonong saja menghadap bupati untuk meminta tanda tangan dengan mengesampingkan asisten dan sekda. Akan dinilai tidak pantas dan tidak benar jika anggota dewan pergi ke suatu daerah kemudian di depan bupati menyatakan kedatangannya atas nama pimpinan dewan. Dinilai tidak menjunjung etika politik jika jabatan wakil kepala daerah yang kosong, yang sepatutnya diisi dari parpol tertentu yang berhak mengisinya kemudian diisi oleh calon dari parpol kendati mempunyai hak untuk mengusulkannya.

Etika politik memang tidak menyalahi norma  hukum positif. Pejabat publik yang melanggar etika politik dan atika sosial belum pasti melanggar norma hukum, akan tetapi yang melanggar norma hukum bisa dipastikan melanggar etika politik dan sosial. Yang jelas, adanya pelanggaran etika politik dan sosial bisa jadi akan  mengganggu keharmonisan dalam bermitra, mengganggu kenyamanan berkomunikasi, memunculkan persepsi buruk dan   akhirnya bisa berdampak kepada efektifitas kinerja pejabat yang bersangkutan dan berimbas kepada insitusi.

Belakangan ini banyak pejabat publik yang omongannya dan sikap perilakunya tidak mencerminkan nilai kemartabatan sebagai pejabat publik sekaligus juga melawan struktural dan tidak prosedural. Jabatannya tinggi, pendidikannya tinggi, so pasti status sosialnya tinggi tetapi omongan dan sikap perilakunya berbanding terbalik dengan statusnya. Omongan dan sikap perilakunya seringkali menimbulkan ketidaksenangan publik, menabur kebencian sosial dan kegaduhan/kontroversi sosial.

Kasus Setya Novanto sebagai Ketua DPR yang membawa nama lembaga tinggi negara (Presiden) dalam kasus minta saham Freeport adalah contoh nyata sebagai pejabat publik yang berinteraksi dengan membawa nama lembaga yang melawan etika, prosedural dan struktural. Contoh lain, para menteri yang saling lempar pernyataan dan saling serang melalui media sosial dan media massa sehingga menjadi kegaduhan politik merupakan perilaku yang tidak elok, tidak prosedural dan struktural serta tidak menjunjung tinggi etika sebagai pejabat publik. Demikian juga yang terjadi di PKS, politisi PKS yakni Fahri Hamzah yang juga Wakil Ketua DPR, diberhentikan oleh partainya dari keanggotaan dan otomatis berhenti sebagai Wakil Ketua DPR, terlepas dari kepentingan politik, konon alasannya karena dinilai oleh partainya sering kali pernyataannya, omonganya dan perilakunya dalam berinteraksi dengan pihak lain dianggap tidak santun, arogan atau tidak mencerminkan kader PKS yang ideologinya berkarakter religius-islami sehingga banyak pihak yang gerah dengan pernyataannya. Fahri Hamzah tidak terima atas pemecatan oleh partainya dan kini sedang menggungat partainya sehingga proses pemberhentian sebagai Wakil Ketua DPR belum diproses.

Contoh lain yang paling anyar adalah ada pejabat publik yang tantang menantang mengajak duel. Ada pegawai/staf Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menantang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena  pernyataan Ahok yang berani melawan dan menyalahkan BPK. Semarah apa pun dan sekesal apa pun staf BPK (tentu PNS/ASN) tersebut marah dan kesal dengan Ahok tetap tidak patut, tidak etis, tidak benar dan tidak prosedural.

Ahok sebagai pejabat publik adalah yang paling kontroversi menjadi perbincangan sosial karena sering berkomunikasi dan membuat pernyataan yang dinilai arogan, tidak santun, pemarah, tidak mampu mengontrol emosi, berani melawan menteri dan predikat negatif lainnya. Perilaku dan tutur kata yang dinilai buruk tersebut sudah diingatkan oleh atasannya (wakil presiden), tetapi masih juga tidak berubah dan tidak diindahkan. Itulah karakter bawaan Ahok. Kendatipun dalam berkomunikasi dinilai banyak minusnya, di sisi lain Ahok juga dikenal sebagai gubernur yang dinilai jujur, berani melawan ketidakbenaran dan kemaksiatan, tegas, mampu membangun sistem tata kelola pemerintahan yang berazaskan good governance dan berani mengambil keputusan yang strategis kendati tidak populer demi masa depan Jakarta dan masyarakatnya yang lebih baik. Sikap perilaku Ahok dalam berkomunikasi yang dinilai melanggar norma ketimuran dan dalam menaggapi kasus RS Sumber Waras dan kasus reklamasi pantai utara Jakarta yang dinilai kelewatan karena menantang menteri, bisa menjadi nilai buruk dan menurunkan citra bagi Ahok sebagai calon gubernur terkuat saat ini untuk Pilgub DKI 2017.

Mengapa pejabat publik di era demokrasi saat ini kurang memperhatikan etika dalam berinteraksi dengan pihak lain?. Pada masa orde baru yang otoritarian hampir tidak dikenal dan tidak ada berita  pejabat publik yang berbicara semaunya sendiri seperti lepas kendali, dan juga tidak ada pejabat publik yang mbalelo atau berani melawan atasannya. Pejabat publik di era orde baru dari presiden, gubernur, bupati/walikota, camat sampai kades/lurah, para menteri, pejabat struktural di birokrasi dan anggota dewan memberi kesan lebih berwibawa, lebih disegani dan lebih dihormati masyarakat dibanding pejabat publik di era sekarang/demokrasi.

Di kala itu ada semacam etika dan aturan yang tidak tertulis yang dipatuhi dan dijalankan oleh pejabat publik bahwa pejabat publik kalau bicara harus hati-hati dan tidak sembarangan membuat pernyataan karena dampaknya bagi masyarakat sangat luas. Kalau tidak penting dan bukan wewenangnya untuk berbicara maka akan lebih bersikap diam atau no comment.

Malahan bagi pejabat publik yang menganut budaya jawa akan berpegang teguh kepada ungkapan yang berbunyi  sabda pandhita ratu, datan kena wola-wali artinya ucapan raja itu seperti ucapan resi, suhu, kyai, ulama yang dijadikan pedoman atau hukum yang mengandung nilai kebijaksanaan yang sangat tinggi sehingga akan ditaati rakyatnya. Jadi, raja tidak perlu banyak omong, cukup sekali (datan wola wali) tetapi manjur untuk mengatur pemerintahan. Dengan sedikit bicara banyak bekerja maka pejabat publik yang seperti raja akan disegani, dihormati dan berwibawa di mata rakyat. Itulah sebabnya para pembesar biasanya lebih banyak diam, tidak bicara jika tidak amat penting, demi menjaga wibawa dan kredibilitas. Tidak banyak bicara juga bisa mencegah terjadinya konflik dan salah pengertian. Diam itu emas dari pada bicara tidak ada manfaatnya.

Pada masa orde baru pun bawahan akan selalu bersikap sendiko dhawuh atau selalu siap menjalankan tugas sebagaimana yang terjadi dalam kultur militer dan polisi. Di kala itu tidak ada  bupati/walikota berani dengan gubernur dan melawan perintah gubernur. Pada waktu orde baru semua yang menjadi kepala daerah adalah militer dan birokrat sehingga kultur kesantunan sebagai pejabat publik sudah terbentuk. Demikian juga yang menjadi anggota dewan yang didominasi Golkar umumnya berlatar belakang birokrat dan militer. Tidak ada waktu itu anggota dewan saling tonjok dan nggebrak meja serta mencaci maki pimpinan dewan dan menjungkirkan meja. Terlepas dari sistem politik yang otoriter kala itu berpengaruh atau tidak, yang pasti etika pejabat publik di era orde baru jauh lebih baik, lebih santun dalam berbicara dan berperilaku daripada pejabat di  era demokrasi sekarang ini karena mayoritas pejabat publik/politik berlatar belakang birokrat dan militer/polisi.

Di era demokrasi ini, berdasarkan pengamatan penulis dan ini masih berupa hipotesis yang perlu pembuktian di lapangan, bahwa pejabat publik khususnya pejabat politik seperti kepala daerah dan anggota dewan, yang kurang mengindahkan etika politik dan etika sosial pada umumnya berasal dari kalangan yang latar belakang profesinya non birokrasi dan non militer/polisi. Kepala daerah dan/atau anggota dewan yang berlatar belakang pernah menjadi birokrat atau bekerja di lingkungan birokrasi pemerintahan atau berlatar belakang militer/polisi pada umumnya bisa lebih tampil elegan, santun dan menjunjung tata krama dalam berinteraksi antar sesama pejabat dan institusi. Hal ini dikarenakan para birokrat dan militer/polisi telah ditempa melalui pengalaman panjang mengurus kepentingan publik dan dibekali dengan pendidikan kepemimpinan berjenjang yang di dalamnya antara lain ada materi tentang etika pemerintahan atau administrasi negara.  Apalagi di kalangan militer/polisi sangat ditekankan etika dan selalu siap dalam segala tindakan dalam berinteraksi dengan pihak lain. Kalangan birokrat dan militer sudah terbiasa dijejali dengan aturan dan disiplin dalam menjalankan tugasnya dalam melayani kepentingan publik sehingga perilaku santun sebagai pelayan publik sudah menjadi hidupnya yang dijalani sehari-hari.

Kondisi ini sangat berbeda dengan yang berlatar belakang non birokrasi dan non militer/polisi yang tiba-tiba menjadi pejabat publik seperti kepala daerah dan anggota dewan yang bekal pengalaman dan pendidikan di bidang pemerintahan tidak cukup sehingga yang muncul adalah sikap dan perilaku yang dinilai keluar dari tradisi yang sepatutnya dilakukan pejabat publik. Hal ini karena terjadi kegagapan dan kegamangan diri sebagai pejabat publik yang sebelumnya nol pengalaman dan pendidikan dalam pemerintahan sehingga kemungkinan yang terjadi adalah tidak berani berbuat apa-apa atau sebaliknya bertindak ngawur atau   mumpung menjadi pejabat publik. Kondisi inilah yang menjadikan salah satu kemungkinan sebagai faktor banyak kepala daerah dan anggota dewan yang bukan berlatar belakang non birokrat dan non milter/polisi terjerat korupsi dan perbuatan tercela atau tidak santun. Tentu tidak semua seperti ini.

Ke depan untuk mencegah agar pejabat publik bisa mengedepankan etika dalam berinterkasi dengan pihak lain, baik sebagai individu maupun institusi, maka pemerintah tidak sekedar membuat peraturan kode etik bagi pejabat publik tetapi juga diberi pembekalan/pendidikan yang cukup dalam hal etika berinteraksi dengan pihak lain secara santun, elegan, terhormat sehingga dirinya pun akan dihormati dan disegani oleh pihak lain. Tentu,  perlu ada sanksi yang tegas bagi yang melanggar kode etik pejabat publik.

Akhirnya, demokrasi bukan arena kebebasan untuk mengumbar arogansi diri dalam berbicara dan bertindak, akan tetapi arena ujian bagaimana kita berbicara dan bersikap yang bermartabat, arena menguji kesantuan berinteraksi dengan pihak lain. Menguji iman seseorang bukan di tempat ibadah dan di tempat yang baik-baik, tetapi ujilah di arena publik yang banyak  kemaksiatan. Menguji kesantunan bukan di tempat yang banyak larangan tetapi ujilah di tempat yang banyak kebebasan. Di situlah kehormatan, harkat dan martabat seseorang akan terlihat.  Dan ternyata, kesantuan diri tidak dipengaruhi apakah sistem politik itu otoriter atau demokratis, tetapi dipengaruhi oleh tingkat kemampuan dalam mengendalikan diri yang dilandasi oleh akhlak mulia dan kesolehan hati.

Semoga pejabat publik di wilayah Sumsel bisa menjadi pejabat publik yang santun, ramah, elegan, bermartabat dan berwibawa dalam melayani rakyat.

Palembang, 16 April 2016.

Catatan: Tulisan ini dimuat di Harian Sriwijaya Post, 19 April 2016

 





15 05 2016
PERILAKU PEJABAT PUBLIK DI ERA DEMOKRASI
 Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI
 Demokrasi adalah kebebasan dan persamaan yang dibatasi oleh hukum sebagai wujud kompromi agar dalam aktualisasi kebebasan dan persamaan tidak menimbulkan konflik. Selain hukum positif sebagi pembatas kebebasan yang harus dihormati, ada norma lain yang patut diperhatikan agar perilaku manusia mempunyai nilai dan makna dari sisi keadaban sehingga martabat sebagai manusia akan dihormati. Norma dimaksud adalah norma sosial atau etika sosial dan norma agama. Jika perilaku seseorang selalu dipandu dan berpedoman pada norma hukum, norma sosial dan norma agama maka kemungkinannya sangat kecil dalam berinteraksi sosial akan terjadi gesekan. Semestinya semakin tinggi status sosial seseorang (pendidikan, pekerjaan, jabatan) maka akan semakin baik dalam berperilaku, semakin terhormat dan bermartabat karena mampu menjaga dan mengendalikan diri agar tidak menyimpang dari norma-norma yang sudah seharusnya dipatuhi.
Ukuran sosial untuk melihat sikap perilaku seseorang dikatakan bermartabat dan santun jika dalam bertutur kata dan sikap perilakunya bisa menghormati pihak lain dengan memilih kata-kata dan kalimat yang tepat dan baik, nada dan irama suara yang  enak didengar, bahasa tubuh atau gerak tubuh yang menawan dilihat, sehingga semuanya memberi kesan terhormat, bermartabat, elegan dan mendapat apresiasi atau pujian sosial. Keberhasilan dan kesuksesan seringkali diawali dalam mengemas interaksi dengan pihak lain dalam wujud komunikasi yang bisa mengakibatkan pihak lain berkesan positif, terkenang di hati, dipuji, simpati dan akhirnya bisa jatuh hati atau menjadi lovers yang diwujudkan dalam bentuk sebagai pengikut, pemuja, pelanggan setia, pendukung, pemilih atau pembeli. Itulah dunia marketing yang selalu mengedepankan kesantuan dan menghormati konsumen atau pihak lain untuk menarik simpati agar mencapai sukses dalam berbisnis. Dan situasi tersebut juga berlaku dalam dunia publik yang menempatkan pejabat publik sebagai pemimpin, pelayan, pengayom, pelindung dan pamong bagi masyarakat yang sudah sepatutnya untuk selalu menebar kehangatan dan kesantunan dalam berkomunikasi dengan konsumen (rakyat) sehingga pejabat publik akan menerima pengembalian berupa simpati, hormat, kepatuhan, kesetiaan dan kewibawaan sebagai pejabat.
Etika berinteraksi dengan pihak lain tidak saja menyangkut cara berkomunikasi yang bersifat individual tetapi juga berkaitan dengan ketepatan institusi berinteraksi dengan institusi lain dilihat dari ranah struktural dan prosedural. Pejabat publik adalah representasi dari institusi yang dipimpinnya atau dimana pejabat tersebut bernaung. Pejabat publik adalah seorang figure head yang berperan bisa membawa citra baik dan buruk bagi institusinya. Suatu institusi publik atau daerah/negara akan bercitra buruk jika pejabatnya atau pemimpinnya berperilaku buruk dan sebaliknya. Bupati atau walikota yang tidak mau berkomunikasi dengan gubernur atau selalu menghindar bertemu gubernurnya adalah suatu perilaku yang tidak etis, melanggar prosedural  dan struktural. Akan dinilai janggal dan  tidak etis jika seorang kepala bagian tiba-tiba nylonong saja menghadap bupati untuk meminta tanda tangan dengan mengesampingkan asisten dan sekda. Akan dinilai tidak pantas dan tidak benar jika anggota dewan pergi ke suatu daerah kemudian di depan bupati menyatakan kedatangannya atas nama pimpinan dewan. Dinilai tidak menjunjung etika politik jika jabatan wakil kepala daerah yang kosong, yang sepatutnya diisi dari parpol tertentu yang berhak mengisinya kemudian diisi oleh calon dari parpol kendati mempunyai hak untuk mengusulkannya.
Etika politik memang tidak menyalahi norma  hukum positif. Pejabat publik yang melanggar etika politik dan atika sosial belum pasti melanggar norma hukum, akan tetapi yang melanggar norma hukum bisa dipastikan melanggar etika politik dan sosial. Yang jelas, adanya pelanggaran etika politik dan sosial bisa jadi akan  mengganggu keharmonisan dalam bermitra, mengganggu kenyamanan berkomunikasi, memunculkan persepsi buruk dan   akhirnya bisa berdampak kepada efektifitas kinerja pejabat yang bersangkutan dan berimbas kepada insitusi.
Belakangan ini banyak pejabat publik yang omongannya dan sikap perilakunya tidak mencerminkan nilai kemartabatan sebagai pejabat publik sekaligus juga melawan struktural dan tidak prosedural. Jabatannya tinggi, pendidikannya tinggi, so pasti status sosialnya tinggi tetapi omongan dan sikap perilakunya berbanding terbalik dengan statusnya. Omongan dan sikap perilakunya seringkali menimbulkan ketidaksenangan publik, menabur kebencian sosial dan kegaduhan/kontroversi sosial.
Kasus Setya Novanto sebagai Ketua DPR yang membawa nama lembaga tinggi negara (Presiden) dalam kasus minta saham Freeport adalah contoh nyata sebagai pejabat publik yang berinteraksi dengan membawa nama lembaga yang melawan etika, prosedural dan struktural. Contoh lain, para menteri yang saling lempar pernyataan dan saling serang melalui media sosial dan media massa sehingga menjadi kegaduhan politik merupakan perilaku yang tidak elok, tidak prosedural dan struktural serta tidak menjunjung tinggi etika sebagai pejabat publik. Demikian juga yang terjadi di PKS, politisi PKS yakni Fahri Hamzah yang juga Wakil Ketua DPR, diberhentikan oleh partainya dari keanggotaan dan otomatis berhenti sebagai Wakil Ketua DPR, terlepas dari kepentingan politik, konon alasannya karena dinilai oleh partainya sering kali pernyataannya, omonganya dan perilakunya dalam berinteraksi dengan pihak lain dianggap tidak santun, arogan atau tidak mencerminkan kader PKS yang ideologinya berkarakter religius-islami sehingga banyak pihak yang gerah dengan pernyataannya. Fahri Hamzah tidak terima atas pemecatan oleh partainya dan kini sedang menggungat partainya sehingga proses pemberhentian sebagai Wakil Ketua DPR belum diproses.
Contoh lain yang paling anyar adalah ada pejabat publik yang tantang menantang mengajak duel. Ada pegawai/staf Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menantang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena  pernyataan Ahok yang berani melawan dan menyalahkan BPK. Semarah apa pun dan sekesal apa pun staf BPK (tentu PNS/ASN) tersebut marah dan kesal dengan Ahok tetap tidak patut, tidak etis, tidak benar dan tidak prosedural.
Ahok sebagai pejabat publik adalah yang paling kontroversi menjadi perbincangan sosial karena sering berkomunikasi dan membuat pernyataan yang dinilai arogan, tidak santun, pemarah, tidak mampu mengontrol emosi, berani melawan menteri dan predikat negatif lainnya. Perilaku dan tutur kata yang dinilai buruk tersebut sudah diingatkan oleh atasannya (wakil presiden), tetapi masih juga tidak berubah dan tidak diindahkan. Itulah karakter bawaan Ahok. Kendatipun dalam berkomunikasi dinilai banyak minusnya, di sisi lain Ahok juga dikenal sebagai gubernur yang dinilai jujur, berani melawan ketidakbenaran dan kemaksiatan, tegas, mampu membangun sistem tata kelola pemerintahan yang berazaskan good governance dan berani mengambil keputusan yang strategis kendati tidak populer demi masa depan Jakarta dan masyarakatnya yang lebih baik. Sikap perilaku Ahok dalam berkomunikasi yang dinilai melanggar norma ketimuran dan dalam menaggapi kasus RS Sumber Waras dan kasus reklamasi pantai utara Jakarta yang dinilai kelewatan karena menantang menteri, bisa menjadi nilai buruk dan menurunkan citra bagi Ahok sebagai calon gubernur terkuat saat ini untuk Pilgub DKI 2017.
Mengapa pejabat publik di era demokrasi saat ini kurang memperhatikan etika dalam berinteraksi dengan pihak lain?. Pada masa orde baru yang otoritarian hampir tidak dikenal dan tidak ada berita  pejabat publik yang berbicara semaunya sendiri seperti lepas kendali, dan juga tidak ada pejabat publik yang mbalelo atau berani melawan atasannya. Pejabat publik di era orde baru dari presiden, gubernur, bupati/walikota, camat sampai kades/lurah, para menteri, pejabat struktural di birokrasi dan anggota dewan memberi kesan lebih berwibawa, lebih disegani dan lebih dihormati masyarakat dibanding pejabat publik di era sekarang/demokrasi.
Di kala itu ada semacam etika dan aturan yang tidak tertulis yang dipatuhi dan dijalankan oleh pejabat publik bahwa pejabat publik kalau bicara harus hati-hati dan tidak sembarangan membuat pernyataan karena dampaknya bagi masyarakat sangat luas. Kalau tidak penting dan bukan wewenangnya untuk berbicara maka akan lebih bersikap diam atau no comment.
Malahan bagi pejabat publik yang menganut budaya jawa akan berpegang teguh kepada ungkapan yang berbunyi  sabda pandhita ratudatan kena wola-wali artinya ucapan raja itu seperti ucapan resi, suhu, kyai, ulama yang dijadikan pedoman atau hukum yang mengandung nilai kebijaksanaan yang sangat tinggi sehingga akan ditaati rakyatnya. Jadi, raja tidak perlu banyak omong, cukup sekali (datan wola wali) tetapi manjur untuk mengatur pemerintahan. Dengan sedikit bicara banyak bekerja maka pejabat publik yang seperti raja akan disegani, dihormati dan berwibawa di mata rakyat. Itulah sebabnya para pembesar biasanya lebih banyak diam, tidak bicara jika tidak amat penting, demi menjaga wibawa dan kredibilitas. Tidak banyak bicara juga bisa mencegah terjadinya konflik dan salah pengertian. Diam itu emas dari pada bicara tidak ada manfaatnya.
Pada masa orde baru pun bawahan akan selalu bersikap sendiko dhawuh atau selalu siap menjalankan tugas sebagaimana yang terjadi dalam kultur militer dan polisi. Di kala itu tidak ada  bupati/walikota berani dengan gubernur dan melawan perintah gubernur. Pada waktu orde baru semua yang menjadi kepala daerah adalah militer dan birokrat sehingga kultur kesantunan sebagai pejabat publik sudah terbentuk. Demikian juga yang menjadi anggota dewan yang didominasi Golkar umumnya berlatar belakang birokrat dan militer. Tidak ada waktu itu anggota dewan saling tonjok dan nggebrak meja serta mencaci maki pimpinan dewan dan menjungkirkan meja. Terlepas dari sistem politik yang otoriter kala itu berpengaruh atau tidak, yang pasti etika pejabat publik di era orde baru jauh lebih baik, lebih santun dalam berbicara dan berperilaku daripada pejabat di  era demokrasi sekarang ini karena mayoritas pejabat publik/politik berlatar belakang birokrat dan militer/polisi.
Di era demokrasi ini, berdasarkan pengamatan penulis dan ini masih berupa hipotesis yang perlu pembuktian di lapangan, bahwa pejabat publik khususnya pejabat politik seperti kepala daerah dan anggota dewan, yang kurang mengindahkan etika politik dan etika sosial pada umumnya berasal dari kalangan yang latar belakang profesinya non birokrasi dan non militer/polisi. Kepala daerah dan/atau anggota dewan yang berlatar belakang pernah menjadi birokrat atau bekerja di lingkungan birokrasi pemerintahan atau berlatar belakang militer/polisi pada umumnya bisa lebih tampil elegan, santun dan menjunjung tata krama dalam berinteraksi antar sesama pejabat dan institusi. Hal ini dikarenakan para birokrat dan militer/polisi telah ditempa melalui pengalaman panjang mengurus kepentingan publik dan dibekali dengan pendidikan kepemimpinan berjenjang yang di dalamnya antara lain ada materi tentang etika pemerintahan atau administrasi negara.  Apalagi di kalangan militer/polisi sangat ditekankan etika dan selalu siap dalam segala tindakan dalam berinteraksi dengan pihak lain. Kalangan birokrat dan militer sudah terbiasa dijejali dengan aturan dan disiplin dalam menjalankan tugasnya dalam melayani kepentingan publik sehingga perilaku santun sebagai pelayan publik sudah menjadi hidupnya yang dijalani sehari-hari.

Kondisi ini sangat berbeda dengan yang berlatar belakang non birokrasi dan non militer/polisi yang tiba-tiba menjadi pejabat publik seperti kepala daerah dan anggota dewan yang bekal pengalaman dan pendidikan di bidang pemerintahan tidak cukup sehingga yang muncul adalah sikap dan perilaku yang dinilai keluar dari tradisi yang sepatutnya dilakukan pejabat publik. Hal ini karena terjadi kegagapan dan kegamangan diri sebagai pejabat publik yang sebelumnya nol pengalaman dan pendidikan dalam pemerintahan sehingga kemungkinan yang terjadi adalah tidak berani berbuat apa-apa atau sebaliknya bertindak ngawur atau   mumpung menjadi pejabat publik. Kondisi inilah yang menjadikan salah satu kemungkinan sebagai faktor banyak kepala daerah dan anggota dewan yang bukan berlatar belakang non birokrat dan non milter/polisi terjerat korupsi dan perbuatan tercela atau tidak santun. Tentu tidak semua seperti ini.

Ke depan untuk mencegah agar pejabat publik bisa mengedepankan etika dalam berinterkasi dengan pihak lain, baik sebagai individu maupun institusi, maka pemerintah tidak sekedar membuat peraturan kode etik bagi pejabat publik tetapi juga diberi pembekalan/pendidikan yang cukup dalam hal etika berinteraksi dengan pihak lain secara santun, elegan, terhormat sehingga dirinya pun akan dihormati dan disegani oleh pihak lain. Tentu,  perlu ada sanksi yang tegas bagi yang melanggar kode etik pejabat publik.
Akhirnya, demokrasi bukan arena kebebasan untuk mengumbar arogansi diri dalam berbicara dan bertindak, akan tetapi arena ujian bagaimana kita berbicara dan bersikap yang bermartabat, arena menguji kesantuan berinteraksi dengan pihak lain. Menguji iman seseorang bukan di tempat ibadah dan di tempat yang baik-baik, tetapi ujilah di arena publik yang banyak  kemaksiatan. Menguji kesantunan bukan di tempat yang banyak larangan tetapi ujilah di tempat yang banyak kebebasan. Di situlah kehormatan, harkat dan martabat seseorang akan terlihat.  Dan ternyata, kesantuan diri tidak dipengaruhi apakah sistem politik itu otoriter atau demokratis, tetapi dipengaruhi oleh tingkat kemampuan dalam mengendalikan diri yang dilandasi oleh akhlak mulia dan kesolehan hati.
Semoga pejabat publik di wilayah Sumsel bisa menjadi pejabat publik yang santun, ramah, elegan, bermartabat dan berwibawa dalam melayani rakyat.
Palembang, 16 April 2016.
  Catatan : Tulisan ini dimuat di Harian Sriwijaya Post palembang tanggal 19 April 2016.




28 02 2016

MEMAKNAI PELANTIKAN SERENTAK KEPALA DAERAH

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Rangkaian terakhir dari proses pemilihan kepala daerah tanggal 9 Desember 2015 adalah pelantikan calon terpilih kepala daerah menjadi kepala daerah. Prosesi upacara pelantikan, tempat pelantikan dan yang melantik sangat berbeda dibandingkan dengan pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah periode-periode sebelumnya. Pada periode sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik di hadapan sidang paripurna istimewa DPRD yang umumnya dilaksanakan di Gedung DPRD setempat. Untuk gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Untuk bupari/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.

UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU, dalam Pasal 163 ayat (1) menyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa serah terima jabatan gubernur dilakukan di ibu kota propinsi. Kemudian Pasal 164 ayat (1) berbunyi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Dalam penjeleasannya dikemukakan bahwa serah terima jabatan bupati/walikota dilakukan di ibu kota kabupaten/kota.

Presiden RI baru saja melantik 7 (tujuh) pasang Gubernur/Wakil Gubernur terpilih di Istana Negara pada tanggal 12 Februari 2016, yakni Gubernur/Wakil Gubernur Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan. Ini merupakan pelantikan serentak yang pertama kali gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada serentak yang dilantik oleh Presiden di Istana. Sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama dilantik sebagai Gubernur DKI. Sedangkan untuk pelantikan serentak bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota hasil pilkada serentak akan dilantik oleh Gubernur yang dipusatkan atau terpusat di ibu kota provinsi masing-masing pada tanggal 17 Februari 2016.
Perubahan tradisi pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut tidak sekedar atau semata-mata perubahan seremonial untuk mencari suasana yang berbeda, tetapi dibalik perubahan tradisi pelantikan tersebut harus dilihat dan dimaknai secara positif dan lebih mendalam. Gubernur yang langsung dilantik oleh presiden di ibu kota negara secara serentak dan disaksikan oleh wakil presiden dan para pejabat tinggi negara, akan menumbuhkan rasa bangga dan secara pribadi serta psikologis bisa menumbuhkan sikap kedekatan hati antara presiden dan para gubernur. Situasi adanya kedekatan hati yang kemudian menjadi senafas dan sejiwa antara presiden dan para gubernur akan mempermudah dalam berkomunikasi dan koordinasi sebagai satu jalur komando pemerintahan yang diharapkan akan bisa lebih bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan demikian, rasa persatuan dan kesatuan dalam mengelola pemerintahan antara presiden (pusat) dan gubernur (daerah) akan bisa terjalin lebih baik yang dilandasi rasa saling asah, asuh dan asih atau sikap saling menghargai, menghormati, saling koreksi, saling kerjasama, saling membantu, saling memiliki yang dilingkupi suasana saling menyayangi. Kemungkinan adanya perbedaan parpol pengusung dan pendukung antara presiden dan gubernur yang selama ini diduga ikut menghambat dalam kemudahan berkomunikasi dan koordinasi yang kemudian merembet tidak sinkronnya program pembangunan antara pusat dan daerah dan kurang taatnya daerah kepada pusat, lambat laun pun akan lenyap karena sudah ada jalinan kasih dari hati ke hati yang harmonis antara presiden dan para gubernur. Diharapkan para gubernur pun tidak bertindak sebagai politikus yang membela dan loyal kepada parpol pengusungnya tetapi akan bersikap sebagai negarawan yang berusaha keras hanya akan membela kepentingan rakyat dan untuk memajukan kesejahteraan rakyat di daerahnya masing-masing dalam naungan visi dan misi presiden.

Sebagai Negara Kesatuan RI, membina dan menjaga agar NKRI tetap solid adalah suatu keharusan mutlak yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Hubungan pusat dan daerah selalu mengalami pasang surut karena ketidakpedulian pusat terhadap daerah terbukti dalam sejarah perjalanan NKRI ada sejumlah daerah yang mbalelo, berontak ingin melepaskan diri dari NKRI. Dengan adanya pelantikan gubernur oleh presiden di ibu kota negara, maka hal ini sebagai salah satu kegiatan yang bisa dimaknai sebagai wujud pengakuan, penghargaan dan penghormatan pusat akan pentingnya keberadaan dan peran daerah dalam menjaga keberadaan dan keutuhan NKRI.

Selain sebagai kepala daerah otonom, gubernur juga sebagai organ pemerintah pusat (presiden) yang ada di daerah sehingga dengan pelantikan langsung oleh presiden maka suasana kebatinan gubernur akan berbeda jika dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Gubernur seperti diingatkan dan akan selalu ingat bahwa dirinya juga bertindak sebagai perpanjangan tangan presiden (pusat) yang ada di daerah yang harus menunjukkan loyalitasnya kepada presiden yang diwujudkan dengan sikap bertanggung jawab dan mempunyai komitmen untuk mau melaksanakan secara sungguh-sungguh terhadap program-program pemerintah pusat yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan wujud kehendak presiden. Selama ini khususnya di era pasca orba, dirasakan oleh pemerintah pusat bahwa program-program pembangunan pemerintah pusat kurang sinkron dan kurang direspon dengan baik oleh daerah karena gubernur tidak merasa sebagai organ pusat yang ada di daerah. Dengan dilantik oleh presiden maka perasaan dan kesadaran sebagai orang pusat akan menjadi lebih kuat dan akan bisa lebih mampu melaksanakan perintah presiden.

Jika peran gubernur sebagai organ pusat tidak atau belum dilaksanakan dengan maksimal, maka dengan dilantik oleh presiden seperti dimotivasi dan diberi semangat sekaligus diberi kekuatan yang dimaknai bahwa gubernur harus berani bertindak dan bersikap sebagai orang pusat dalam melakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap pemerintahan di bawahnya (kabupaten dan kota). Selama ini timbul kesan dan juga fakta bahwa masih ada bupati dan walikota yang bersikap berani dan meremehkan gubernur.. Gubernur dianggap bukan atasan bupati/walikota karena sama-sama daerah otonom dan tidak ada otonomi berjenjang. Gubernur juga mengeluh masih adanya bupati dan walikota yang sukar diatur dan berani melawan atasan. Hubungan gubernur dan bupati/walikota yang tidak harmonis akan berdampak buruk dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pelantikan gubernur oleh presiden menjadikan kedudukan gubernur lebih berwibawa di mata bupati dan walikota yang selama ini seringkali bupati dan walikota menganggap gubernur bukan atasan mereka.

Dari sisi sesama gubernur yang dilantik, maka pelantikan serentak dapat dijadikan pertemuan awal saling kenal, saling menjanjagi dan silahturahmi yang memberi kesan positif karena dalam suasana hati yang senang dan bisa membuka wawasan serta rangsangan untuk membangun kerjasama antar daerah yang belum banyak dilakukan. Demikian juga dengan para pejabat tinggi negara yang hadir akan memberi motivasi sekaligus bentuk kontrol moral yang bersifat preventif untuk tidak main-main dengan kekuasaan yang dimiliki sehingga gubernur tidak terjerat kasus hukum seperti korupsi dan lain-lain

Pelantikan Bupati/Walikota
Tanggal 17 Februari 2016 dipilih pemerintah untuk melakukan pelantikan serentak pasangan bupati dan walikota terpilih pada pilkada serentak 9 Desember 2015. Pelantikan dilakukan oleh gubernur di wilyahnya masing-masing di ibu kota provinsi. Pelantikan tidak lagi di hadapan sidang paripurna istimewa DPRD kabupaten/kota melainkan menjadi wewenang penuh gubernur. Dengan prosesi seperti ini pemerintah ingin menempatkan gubernur sebagai pihak yang mempunyai otoritas sebagai organ pusat yang patut ditaati dan dihormati oleh bupati dan walikota.

Gubernur mempunyai wewenang untuk membina, melakukan koordinasi dan mengawasi roda pemerintahan dan pembangunan di kabupaten dan kota atas nama pemerintah pusat atau perpanjangan tangan presiden. Dengan pelantikan serentak dan terpusat maka gubernur bisa mengambil titik awal untuk secara serius melaksanakan wewenangnya sebagai organ pusat sehingga roda pemerintahan dan pembangunan di kabupaten dan kota dapat terkoordinasi dengan baik, mencegah terjadinya penyelewengan,korupsi dan bisa mengatur akselerasi percepatan perubahan menuju yang lebih baik akan bisa berjalan terukur dan terkontrol.
Posisi gubernur yang berada di tengah-tengah antara presiden dan bupati mempunyai peran strategis sebagai jembatan arus informasi dan aspirasi dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Untuk itu agar posisi gubernur maksimal sebagai organ pusat sudah selayaknya diperkuat dengan institusi yang mampu mendukung peran gubernur untuk membina, melakukan koordinasi dan mengawasi jalannya pemerintahan kabupaten dan kota. Perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus sudah menjadi kebutuhan bersama dengan memperkuat posisi gubernur untuk bisa bermain ke atas dan ke bawah yang bermanfaat untuk semuanya.

Prof Dr. Purwo Santosa ahli pemerintahan dan politik lokal dari UGM dalam dialog di salah satu radio swasta nasional (12/2) menyatakan bahwa sudah saatnya dalam pelaksanaan otonomi daerah para pejabat dan institusi pemerintahan lokal meninggalkan sikap adu kuat otoritas atau mengandalkan otoritas yang berakhir menang kalah, tetapi sudah saatnya otonomi daerah diwujudkan dengan ilmu pengetahuan. Menyusun program kerja hanya atas dasar kepentingan atau perasaan kepalaaerah atau elite lokal sudah saatnya ditinggalkan. Sudah saatnya segala sesuatu yang mau dikerjakan pemerintah daerah baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasaanya dan evaluasi harus dilandasi dengan perhitungan dan pemikiran ilmiah sehingga segalanya bisa terarah, terukur, efisien dan efektif. Untuk itu, gubernur, bupati dan walikota hendaknya bisa memanfaatkan para tenaga ahli yang ada di perguruan tinggi. Jalinan kerjasama pemda dan perguruan tinggi belum banyak dilakukan. Untuk itu, pelantikan serentak dan terpusat ini bisa dijadikan titik awal merubah paradigma kebijakan yang semata-mata atas dasar otoritas menjadi paradigma kebijakan berbasis ilmu pengetahuan (scientific policy). Patut dicontoh sebagaimana yang diterapkan pada institusi Polri yang sudah meninggalkan investigasi dan pemeriksaan tersangka yang dulunya dengan ancaman, penekanan dan penyiksaan yang mengabaikan HAM (tradisional) kini sudah berubah dengan ilmu pengetahuan atau ilmiah (modern) yang disebut scientific invistigation yang lebih humanis dan menghargai HAM dan hasilnya pun akurat.

Pelantikan serentak dan terpusat bupati dan walikota oleh gubernur hendaknya dijadikan kebangkitan bagi bupati dan walikota untuk sadar bahwa ke depan tidak lagi bersikap mbalelo atau kurang peduli terhadap gubernur dan bertindak sebagai raja-raja kecil. Ingatlah bahwa wilayah kabupaten dan kota merupakan bagian dari provinsi, bagian NKRI. Era demokrasi adalah era good governance yang benar-benar harus dilaksanakan dengan komitmen tinggi agar bisa terwujud clean government. Untuk itu, para bupati/walikota harus mempunyai keberanian diri segaligus memerintahkan bawahannya untuk berani melawan terhadap bentuk tindakan apa saja yang masuk dalam kategori korupsi. Tantangan utama adalah tekanan dan permintaan dari oknum anggota dewan dalam menyusun RAPBD. Jika ada oknum anggota dewan atau dewan itu sendiri berusaha untuk mempersulit atau menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan individu dan kelompoknya maka bupati/walikota harus berani bersikap melawan sepanjang yang dilakukan benar dari sisi kepentingan rakyat dan hukum. Rakyat akan mendukung bupati dan walikota yang benar dan pro kepentingan rakyat.; dan sebaliknya akan melawan oknum anggota dewan yang bersalah. Kasus Bupati Muba dan Pimpinan DPRD dan sejumlah anggota serta pejabat daerah yang terlibat korupsi yang berkaitan dengan APBD hendaknya dijadikan contoh negatif bagi pata bupati dan walikota untuk tidak mengulangi kesalahan fatal yang sangat memalukan dan menjatuhkan martabat daerah, institusi, keluarga dan dirinya sendiri serta merugikan rakyat dan negara.

Jadikan momentum pelantikan bupati dan walikota serentak ini sebagai media awal untuk saling sapa dan penjajagan kerja sama antar daerah dalam lingkup provinsi khususnya wilayah perbatasan yang umumnya rawan akan perhatian sehingga sering terjadi sengketa perbatasan dengan segala konsekuensi sosial, ekonomi dan politik. Jika para bupati dan walikota memahami posisinya dan perannya serta dilandasi sikap saling asah, asuh dan asih sesama bupati dan walikota dibawah koordinasi gubernur, maka tidak ada persoalan rakyat dan daerah yang tidak bisa diselesaikan bersama. Egoisme daerah harus ditinggalkan demi terwujudnya kebersamaan untuk menggapai kesejahteraan rakyat.

Gubernur, bupati dan walikota adalah pemimpin yang selalu menjadi sorotan rakyatnya. Untuk itu rakyat hanya ingin melihat pemimpinnya bekerja dengan mengikuti prophetic leadership atau kepemimpinan kenabian yakni shiddiq (benar), amanah (dapat dipercaya), fathonah (cerdas) dan tabligh (menyampaikan). Jika makna prophetic leadership dipahami dan diresapi sungguh-sungguh kemudian dilaksanakan, Insya Allah akan menjadi bupati dan walikota yang dicintai rakyatnya dan bisa membawa kesejahteraan masyarakat, daerah dan negara. Selamat bekerja dan sukses para gubenur,bupati dan walikota yang baru dilantik semoga Allah swt memberi petunjuk dalam memimpin daerahnya masing-masing. Amin.

Palembang, 13 Februari 2016.

Catatan:
– Tulisan ini telah dimuat di harian Sriwijaya Post , Rabu 17 Februari 2016





2 02 2016

ORMAS DI ERA DEMOKRASI

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP Unsri

Di awal tahun 2016 ini organisasi kemasyarakatan (ormas) Gafatar menjadi buah bibir masyarakat dan menjadi berita utama media massa karena dinilai merupakan ormas yang menyimpang dari kaidah ideologi Pancasila dan keyakinan yang dikembangkan tidak sesuai dengan ajaran agama yang berlaku di Indonesia. Banyak keluarga hilang rela menjual tanah dan hartanya untuk bergabung dengan Gafatar. Penganutnya lumayan banyak tersebar di seluruh Indonesia.

Ormas Gafatar hanyalah satu dari ribuan bahkan puluhan ribu organisasi yang lahir dari kesadaran masyarakat, oleh dan untuk masyarakat yang wujudnya bisa bermacam-macam ada yang berbasis sosial keagamaan, sosial ekonomi, sosial politik, kepemudaan, organisasi profesi, pemberdayaan masyarakat, LSM dan sebagainya.
Berdasarkan catatan Kemendragri di tahun 2013 jumlah ormas di Indonesia ada 139.957 organisasi. Ormas tercatat tersebut dengan rincian yakni 65.577 ormas di bawah kendali Kemendagri, 25.406 ormas di bawah Kementrian Sosial, 48.866 ormas di bawah Kementrian Hukum dan HAM, dan 108 ormas Asing di Kementrian Luar Negeri (lensaindonesia.com). Selain yang resmi tercatat, ormas yang tidak tercatat tidak kalah banyaknya baik yang berskala kampung, kecamatan, daerah sampai nasional, misalnya ormas atau LSM musiman yakni ormas dan LSM yang muncul ketika ada hajatan politik pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pilkada.

Sebagian besar ormas yang tercatat maupun yang tidak tercatat tersebut muncul setelah orde baru tumbang atau di era demokrasi. Iklim demokrasi adalah kebebasan dan persamaan bagi setiap warga negara dalam segala bidang kehidupan. Salah satu kebebasan itu adalah berserikat atau berkelompok sesuai kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Bak cendawan di musim hujan maka di era demokrasi ini masyarakat memanfaatkan hak kebebasan berserikat untuk mendirikan ormas atau LSM selain parpol tentunya.

Kondisi dan peluang seperti ini tidak ada pada rezim orde baru yang otoriter dan represif. Pada masa orde baru, masyarakat tidak mudah mendirikan ormas, LSM atau organisasi profesi. Semua harus meminta ijin dan restu pemerintah dan tidak boleh ada organisasi profesi yang kembar. Contoh, pada waktu rezim orde baru Mochtar Pakpahan mendirikan ormas buruh yakni Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) tapi kehadirannya dianggap merepotkan pemerintah karena pemerintah sudah mempunyai wadah SPSI (serikat pekerja Seluruh Indonesia). Jadi, organisasi buruh/pekerja harus hanya satu alias tidak boleh kembar atau lebih dari satu untuk satu profesi. Akibatnya, SBSI dan Moctar Pakpahan selalu dikejar-kejar pemerintah dan diberangus kegiatannya karena dianggap berani dan melawan pemerintah maka dicap sebagai musuh pemerintah.

Ormas-ormas yang ada saat ini basis ideologinya juga bermacam-macam. Kendati secara formal berdasar Pancasila, akan tetapi dalam operasionalnya menonjolkan salah satu sila sebagai basis perjuangannya. Penonjolan tersebut khususnya ormas Islam acap kali berlebihan atau kebablasan sehingga dicap ormas yang radikal atau ekstrim. Atau ada ormas secara terang-terangan berani menyatakan ideologinya bukan Pancasila tetapi Islam garis keras atau radikal. Menurut Kapolri, sebanyak 17 organisasi di Indonesia teridentifikasi disusupi paham radikal. Dua di antaranya adalah organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso dan Laskar Jundullah. Hal ini diungkap Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti saat memberi pengarahan di depan 2.039 prajurit TNI dan Polri di Mako Raider/Yonif 700 di Makassar (news.okezone.com.11/5/2015).

Malahan menurut Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Abu Hapsin menyatakan gerakan organisasi keagamaan di Indonesia semakin menggeliat pasca-Reformasi seperti saat ini. Abu Hapsin menyebut ada 28 organisasi keagamaan di Solo Raya yang berpotensi menjadi organisasi keagamaan yang radikal. “Dari 28 ormas potensi radikal itu sudah ada yang menuju menjadi ormas radikal,” kata Abu Hapsin dalam diskusi Tinjauan Kritis RUU Keamanan Nasional yang digelar Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, Selasa, 10 Maret 2015. Hanya, Abu Hapsin tak menyebut nama 28 organisasi potensi radikal itu. Solo Raya merujuk pada daerah Solo dan sekitarnya, seperti Sragen, Klaten, Karanganyar, Boyolali, Wonogiri, dan Sukoharjo (TEMPO.CO,Rabu, 11 Maret 2015).
Atau kalau tidak secara terang-terang berideologi radikal, kemungkinan ada ormas yang mengembangkan ideologi lain atau keyakinan yang menyimpang dari Pancasila yang dibungkus dengan berbagai kegiatan sosial ekonomi sebagai kedok mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dilakukan ormas Gafatar.

Dari sisi teori sistem politik, organisasi di luar partai politik tersebut dinamakan kelompok kepentingan (interest group). Kehadiran kelompok kepentingan tersebut pada dasarnya berjuang untuk kepentingan anggota kelompoknya yang seringkali dibalut dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Di negara demokrasi kehadiran kelompok kepentingan sangat penting karena melalui ormas-ormas yang berkiprah di masyarakat tersebut dapat dijadikan media sekaligus dapat untuk mengetahui gambaran aspirasi yang berkembang di masyarakat serta dapat untuk mendeteksi dan mengetahui tingkat penerimaan suatu kebijakan pemerintah di masyarakat. Kehadiran dan kiprah ormas dan LSM di negara demokrasi merupakan cerminan adanya partisipasi politik yang positif dan harus mendapat perhatian dan peran semestinya dalam sistem politik.

Mengapa di pasca reformasi atau di era demokrasi saat ini ormas yang tumbuh ratusan ribu dan ada yang berpaham radikal tumbuh subur?. Sejumlah asumsi alasan dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, tumbangnya pemerintahan orde baru melalui gerakan reformasi ikut menuding dan memojokkan ideologi Pancasila ikut berperan penting dalam melanggengkan kekuasaan otoriter di bawah Presiden Soeharto melalui gerakan penataran ideologi P-4. Pancasila dianggap ideologi yang tidak tepat dengan paham demokrasi. Pancasila dinilai telah menjadikan rakyat kurang maju, kurang sejahtera, mengekang kebebasan dan konotasi negatif lainnya tentang Pancasila. Akibatnya, Pancasila seperti ditinggalkan masyarakat dan beralih kepada eforia kebebasan atas nama demokrasi. Pemerintah sendiri dengan tap MPR membubarkan Penataran P-4 yang secara implisit bisa dinilai mengesampingkan Pancasila.

Dalam kondisi pemerintah dan masyarakat kurang peduli terhadap Pancasila dan tidak ada pegangan baru, maka ideologi-ideologi yang semula musuh Pancasila mulai muncul kembali tanpa ada pengawasan dari Pemerintah. Lahirlah ormas-ormas radikal yang ingin kembali mendirikan Negara Islam Indonesia. Jadi, munculnya radikalime baru ini akibat reformasi yang meninggalkan Pancasila. Pemerintah dan masyarakat baru sadar kembali ke Pancasila setelah bom meledak di mana-mana (Bom Bali 1 dan 2, dll) dan kerusuhan berbasis SARA terjadi di berbagai daerah (Kalbar, Poso, Ambon, Situbondo, Aceh, dll) yang dilakukan dan digerakkan oleh ormas-ormas radikal yang bukan berideologi Pancasila.

Kedua, setelah orba tumbang yang langsung mendapat perhatian dan dibenahi oleh pemerintah adalah partai politik, maka tidak demikian halnya dengan ormas. Jika parpol terus dibuatkan undang-undang yang baru karena dianggap penting dan strategis sebagai soko guru demokrasi yang akan ikut pemilu, maka tidak demikian halnya dengan ormas. Pemerintah sama sekali tidak menyentuh dan menata ormas. Ormas dibiarkan tumbuh liar tanpa arah dengan mengembangkan ideologi masing-masing. Pemerintah lalai bahwa demokratisasi bukan hanya untuk parpol tetapi juga ormas sebagai wadah masyarakat untuk berserikat dan berekspresi. Tampaknya pemerintah khawatir jika langsung membenahi ormas akan dituding mengekang kebebasan, memasung demokrasi, pelanggaran HAM dan sebagainya karena rakyat lagi eforia menikmati kebebasan, kendati kebebasan yang salah makna dan salah langkah. Akibatnya, ormas menjadi terlanjur tumbuh berkembang pesat tanpa kendali dan ideologi terlanjur liar menjalar ke mana-mana tanpa arah.

Bukti ketidakseriusan pemerintah menata ormas adalah membiarkan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai produk orde baru yang masih tetap berlaku di era demokrasi sampai tahun 2013. Pemerintah baru mengesahkan dan mengeluarkan UU keormasan yang baru pada atanggal 2 Juli 2013 yakni UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jadi, selama 15 tahun kehadiran ormas ibarat tanpa dasar hukum yang memadai karena UU No.8 Tahun 1985 sudah kadaluwarsa dari sisi isinya. Dengan demikian, wajar jika ormas kemudian seperti liar.

Kehadiran UU ormas yang baru bukannya disambut gembira akan tetapi dihadang dengan penolakan berupa demonstrasi dimana-mana yang intinya UU yang baru sangat mengekang kebebasan. Adalah Pimpinan Pusat Organisasi Muhammadiyah yang kemudian mengajukan gugatan ke MK untuk uji materi UU Ormas. Dari total 21 pasal yang dimohonkan, MK membatalkan 10 pasal yakni Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (1) huruf a. Dengan begitu, peran negara yang membatasi atau mempersulit ruang gerak ormas menjadi berkurang. Prinsipnya, ormas yang tidak berbadan hukum dapat mendaftarkan diri kepada semua tingkat instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan dapat pula tidak mendaftarkan diri. Ketika ormas yang tidak berbadan hukum telah mendaftarkan diri haruslah diakui keberadaannya dalam lingkup daerah maupun nasional. Sebaliknya jika tidak mendaftarkan diri, negara tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai Ormas terlarang sepanjang tidak mengganggu keamanan/ketertiban umum, atau pelanggaran hukum (tribunnews.com. 4 Januari 2015). Adanya persyaratan yang mudah mendirikan ormas dan rendahnya kontrol pemerintah maka wajar jika ormas tumbuh subur.

Ketiga, munculnya gerakan radikalisme di dunia khususnya di negara negara Timur Tengah seperti Al-Qaeda dan sekarang ISIS yang membawa-bawa ajaran Islam telah memberi inspirasi dan seperti memacu bibit-bibit radikalisme yang memang sudah tersemai di bumi Indonesia untuk tidak gentar dan tidak takut melawan kekuasaan yang ada. Bibit-bibit radikalisme seperti mendapatkan tempat dan dukungan oleh organisasi besar seperti ISIS dan Al-Qaeda. Mereka yang sudah termakan doktrin jihad dan kafir yang tidak tepat berusaha bergabung ke ISIS. Mereka rela meninggalkan Indonesia untuk sementara berjuang bersama ISIS dan kemudian pulang ke Indonesia dengan ajaran dan tindakan yang lebih militan dan radikal. Terjadilah kemudian bom di Sarinah Jln MH Thamrin Jakarta.

Keempat, berdasarkan hasil jajak pendapat harian Kompas (30/3/2015) dengan pertanyaan hal apa yang mendorong berkembangnya radikalisme bernuansa agama di Indonesia?. Dari sampel yang ditanya sebesar 30,2% memberi jawaban kurangnya pemahaman yang benar tentang agama. Artinya, pemahaman terhadap agama yang dianut kurang benar atau salah dalam menafsirkan atau sengaja disalahkan untuk mendapat atau bisa dicetak orang-orang pemberani. mengikuti ajaran yang radikal.
Kelima, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada indikasi kuat mereka yang mengikuti ormas radikal atau ormas yang berideologi non Pancasila dari latar belakang sosial ekonomi pada umumnya atau mayoritas dari masyarakat ekonomi lemah dan tingkat pendidikan yang rendah atau menengah. Mereka pada dasarnya kecewa, frustasi, tidak puas dengan keadaan ekonominya. Namun peluang untuk bekerja atau mendapatkan penghasilan yang memadai tidak kunjung diperoleh. Di sisi lain ada ajaran dan ajakan yang memberi harapan besar dan menjanjikan akan bisa hidup lebih enak jika mengikuti ajaran tertentu. Dalam kondisi psikologis terjepit dan kecewa seperti itu dan pemerintah tidak hadir maka ajaran dan ajakan baru yang menyenangkan penuh asa tersebut disambut dengan baik dan gembira. Tidak tahunya ajaran tersebut menyesatkan bukannya membawa kebaikan tetapi semakin dirundung kesusahan.

Fenomena ormas Gafatar contoh jelas mereka tidak puas dengan pemerintah maka bergerak sendiri mengelompok ibarat “negara dalam negara. Suatu bentuk perlawanan halus terhadap negara karena kecewa dari sisi ekonomi. Pendek kata, kemiskinan atau faktor ekonomi bisa menjadikan seseorang bertindak radikal. Jajak pendapat Kompas menunjukkan bahwa 19,2% mereka bersikap radikal dikarenakan kesenjangan ekonomi.
Berdasarkan asumsi penyebab tersebut, maka sudah selayaknya dan seharusnya pemerintah sebagai pihak atas nama negara harus bersikap membina, melindungi dan memelihara agar ormas dan pengikutnya tetap dapat berkembang sesuai visi dan misinya ke jalan yang benar, tidak radikal dan membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ormas adalah keniscayaan yang harus diakui dan diajak kerja sama agar sistem politik berjalan demokratis. Untuk itu, pemerintah harus melakukan upaya penanaman nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila secara aktif dengan berbagai metode dan sarana yang melibatkan pihak-pihak yang dipercaya untuk melaksanakannya. Sasaran penguatan kebangsaan harus diutamakan mereka yang rentan terpengaruh ideologi radikal.

Langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Keamanan, dengan melaksanakan pendidikan bela negara harus didukung dan bisa ditingkatkan pelaksanaannya baik cakupan pesertanya maupunn jumlahnya sehingga melalui pendidikan bela negara akan tumbuh di dada masyarakat Indonesia rasa kebangsaan atau nasionalisme dan patriotisme yang kuat dan akhirnya ormas radikal akan semakin sempit untuk bergerak.

Ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah dan ormas Islam moderat lainnya harus dirangkul pemerintah untuk dilibatkan dalam upaya membangun umat dan memahami agama secara benar dalam negara yang berideologi Pancasila yang mengakui multi kultural, multi etnik, multi agama dan multi-multi yang lain yang dibingkai dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Dan akhirnya yang terpenting, secara umum pemerintah harus berusaha keras meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara riil sehingga rakyat tidak lagi tergiur oleh iming-iming fatamorgana kehidupan yang lebih baik yang faktanya tidak ada tapi justru akan menyengsarakan.

Palembang, 30 januari 2016.

Catatan :
-Tulisan ini dimuat di harian Sriwijaya Post, Senin 1 Februari 2016