1 06 2017

PANCASILA MELAWAN RADIKALISME

Oleh: Ki Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI / Rektor UNITAS PLG

Untuk kesekiankalinya bom kembali menggelegar di bumi Indonesia. Kejadian bom bunuh diri di Kampung Melayu Jakarta Kamis, 24 Mei menambah panjang rentetan perilaku kelompok masyarakat yang benar-benar biadab, yang dikecam oleh semua orang yang masih mempunyai rasa kemanusiaan. Hanya kelompok bomberlah yang merasa senang, puas dan menang bisa membunuh orang yang dibenci dan dianggap musuh-musushnya. Mereka adalah sebagian dari saudara kita yang bisa dipastikan menganut radikalime mungkin ekstrim kanan atau kiri sebagai ideologinya yang intoleran dengan ujungnya tindakan anarkistis dan terorisme.

Semakin maraknya terorisme dan sikap intoleransi pasca reformasi tahun 1998, selain pengaruh global, harus disadari tidak terlepas dari sikap pemerintah dan masyarakat yang mengabaikan dan tidak merawat ideologi Pancasila. Dibubarkannya BP7 yang bertugas  menatar masyarakat melalui Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) merupakan wujud kebencian produk orde baru yang berakibat fatal  kepada sikap ikut membenci Pancasila. Para pejabat dan masyarakat waktu itu alergi dan enggan menyebut Pancasila. Jika mengatakan dan berpidato dengan menyebut Pancasila takut dianggap penganut dan pendukung orde baru. Yang parah lagi, di perguruan tinggi mata kuliah Pancasila dihapuskan. Upacara bendara di kantor-kantor pemerintah setiap tanggal 17 juga ditiadakan, karena  Pancasila selalu dibaca dan itu tradisi warisan orde baru. Gagal pikir dan gagal paham pemerintah dan masyarakat waktu itu karena nafsu eforia bahwa semua produk orde baru dinilai tidak sejalan dengan tuntutan reformasi dan demokratisasi. Lembaga (BP7) boleh salah, boleh keliru karena metodenya doktriner yang kemudian dibubarkan,  tetapi nilai-nilai Pancasila tidak ada yang salah, Pancasila sebagai ideologi tidak berubah. Marilah kita baca ulang 45 Butir-butir Pancasila yang waktu itu diajarkan kepada masyarakat, tidak ada yang buruk, semua baik dan sejalan dengan semua ajaran moral agama apapun.

Pendidikan dan sosialisasi Pancasila yang diabaikan beberapa tahun pasca reformasi  memberi kesempatan munculnya kembali ideologi lain non Pancasila  baik ideologi lama yang tiarap selama orde baru maupun ideologi kemasan baru yang dimunculkan melalui pendirian organisasi  kemasyarakatan yang berbasis agama maupun non agama. Ideologi yang muncul menggunakan kesempatan Pancasila yang diabaikan umumnya berwajah ideologi radikal yang menyisir dan menyasar ke anak-anak muda yang lagi haus dan kosong akan pegangan hidup sebagai warga negara dan yang lagi mencari identitas. Lihatlah para pelaku bom bunuh diri umumnya anak-anak muda di bawah umur 40 tahun. Pelaku bom bunuh diri di Kampung Melayu yakni Ichwan Nurul Salam dan Ahmad Sukri masing-masing berumur 31 tahun. Usia-usia ketika remajanya ideologi Pancasila diabaikan oleh pemerintah dan masyarakat. Ketika reformasi bergulir pelaku bom bunuh diri baru berusia sekitar 12 tahun, usia belia yang mudah untuk dibentuk dan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran baru non Pancasila yang marak dengan berkerudung dan berkedok ajaran agama, yang sebenarnya lebih berat sebagai gerakan politik daripada gerakan dakwah.

Kini, ideologi radikal yang bermakna negatif semakin berani bergerak lantaran  hadirnya ISIS di Suriah yang berpengaruh besar dan menarik anak-anak muda Indonesia bergabung dengan ISIS.   Menurut catatan Kapolri, sepanjang tahun 2016 ada 600 lebih WNI yang berangkat ke Suriah dengan berbagai cara untuk bergabung dengan  ISIS (Tribunnews.com,18/12/2016). Mereka yang pulang ke Indonesia sebagai kader-kader ISIS  secara diam-diam (gerakan bawah tanah) tetapi terorganisir, menyebarkan ajaran radikal tersebut dengan sasaran anak-anak muda yang lagi mencari identitas diri dan kebingungan pegangan ideologi serta didukung oleh kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik. Pada umumnya gerakan dan ideologi radikal akan efektif diterima oleh mereka yang sedang kecewa dengan kehidupannya, tidak puas dengan lingkungannya, krisis pegangan hidup  dan krisis ekonomi yang dialaminya.

Tantangan pemerintah dan masyarakat adalah bagaimana agar ideologi radikal yang berkedok ajaran agama (Islam) tersebut tidak semakin berkembang dan bakal menjadi ancaman yang sangat serius bagi keberadaan dan kesinambungan NKRI. Pertama, ideologi harus dilawan dengan ideologi. Tidak ada jalan lain bahwa Pancasila sudah harga mati sebagai ideologi negara dan bangsa, sebagai dasar negara, sebagai falsafah dan pegangan hidup bangsa, sebagai kepribadian bangsa, dan  sebagai konsesus dasar bangsa. Mengacu istilah Yudi Latif dalam bukunya Negara Paripurna, Pancasila sudah final sebagai ideologi negara sehingga NKRI dengan dasar Pancasila sudah tepat, sudah selesai, sudah tuntas, sudah paripurna, tidak perlu didebatkan lagi.  Sebagai Ideologi terbuka,  Pancasila bisa dikaji oleh siapa pun dan dengan cara apa pun  akan ditemukan nilai-nilai yang sejalan, senafas, sirama dan dilandasai oleh nilai-nilai ajaran agama apa pun dan ajaran moralitas apa pun Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang masih berkeinginan akan mengganti ideologi Pancasila harus dilawan  bersama dengan menyebarkan, mengajarkan dan sosialisasi Pancasila tiada henti dari generasi ke generasi yang selalu berganti dengan berbagai metode yang menarik sesuai tuntutan  dan perkembangan jaman.

Harus diakui sejak BP7 dibubarkan tiada lembaga yang secara khusus melakukan sosialisasi  Pancasila secara serius dan efektif kepada masyarakat sehingga wajar jika perilaku masyarakat masih belum sejalan dengan nilai-nilai Pancasila bahkan ada yang menyimpang seperti munculnya radikalisme dan perilaku intoleransi. Institusi Pemerintah yang bertugas melakukan sosialisasi Pancasila adalah Kementerian Dalam Negeri dan MPR sebagai tugas tambahan. Namun lembaga-lembaga itu tidak melakukan secara terencana dan terpogram, baik  dari sisi kurikulum/materi, metode, penatarnya maupun sasarannya juga belum menyentuh kepada pihak-pihak atau masyarakat yang rentan disusupi dan diajari ideologi non Pancasila, seperti ideologi  radikal yang berpayung ajaran agama.

Keinginan pemerintahan Jokowi membentuk Badan  Pemantapan Pancasila yang akan diberi nama Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)  di bulan Desember 2016 merupakan langkah yang baik, patut diapresiasi dan perlu segera diwujudkan kendatipun dapat dikatakan sudah terlambat. Namun disayangkan, gema pembentukan lembaga tersebut sampai sekarang belum terdengar tindak lanjutnya. Di sisi lain, ideologi  yang ingin mengganti Pancasila terus bergerilya mengembangkan ajarannya di kalangan anak-anak muda sebagai kader dan kekuatan untuk melawan negara Pancasila. Jadi, ideologi radikal harus dilawan dengan ideologi Pancasila, artinya Pancasila harus diwujudkan dalam perilaku bangsa Indonesia dan para penyelenggara  negara. Untuk sampai ke sana, memahamkan masyarakat tentang Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Dan hal itu hanya efektif jika diurus dan ditangani oleh lembaga yang dibentuk khusus untuk itu, bukan hanya sekedar tugas sambilan atau tugas tambahan bagi institusi tertentu. Untuk itu, Pancasila harus bisa dijabarkan dan dioperasionalkan dari wujud ajaran filosofis menjadi ajaran yang praktis sebagai pedoman berperilaku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan tuntutan jaman. Bila pinjam istilah ajaran Tamansiswa, sifat harus tetap tetapi bentuk, isi dan irama bisa disesuaikan dengan situasi lingkungan dan perkembangan jaman sehingga selalu up to date.  Rumusan 45 Butir-butir P4  sebagai pedoman praktis bagi masyarakat harus kembali dibuka dan dipelajari serta masih bisa dijabarkan lebih lanjut agar menjadi lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan, misalnya  dipadukan dan diselaraskan dengan nilai-nilai lokal maupun keagamaan yang bersifat universal.

Selain itu, para penyelenggara negara yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kesinambungan NKRI harus bisa dijadikan panutan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam perilakunya sehari-hari baik selaku pribadi dan pejabat. Penyelenggara atau pejabat negara yang ber-Pancasila akan bersikap adil, berperikemanusiaan, toleransi, tidak korupsi dan perilaku-perilaku baik dan budi luhur lainnya. Demikian juga pihak-pihak yang dikategorikan sebagai pemimpin masyarakat seperti  tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda,  pendidik,  dosen, pengusaha, seniman, budayawan,  dan lain-lain  hendaknya bisa sebagai ujung tombak dalam ikut berperan melawan ideologi radikal melalui pengamalan Pancasila yang konkrit di bidang tugasnya dan profesinya masing-masing.

Hal yang tidak kalah penting adalah nilai-nilai Pancasila harus bisa tergambar,terwujud  atau direalisasikan dalam kebijakan pemerintah yang adil dan bisa membawa masyarakat menjadi sejahtera secara ekonomi dan sosial. Pembangunan yang berlandaskan Pancasila harus bisa berdampak kepada meningkatnya martabat dan harkat hidup masyarakat miskin, bisa memanusiakan manusia Indonesia. Hal ini untuk menunjukkan dan meyakinkan kepada rakyat bahwa Pancasila bukan sekedar rumusan mati sebagai penghias dinding,  jargon dan  slogan untuk dihapalkan saja,  tetapi Pancasila memang mampu dijadikan landasan berfikir membangun sistem ekonomi yang benar-benar dapat mengentaskan dan menuntaskan kemiskinan rakyat. Kemiskinan dan ketidakadilan merupakan ladang subur berkembangnya ideologi radikal baik kiri maupun kanan sekaligus juga mudah menjamurnya sikap-sikap dan perilaku negatif lainnya seperti perilaku kriminalitas dan bentuk-bentuk agresif atau perlawanan lainnya baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Inilah pekerjaan rumah yang harus dibuktikan oleh Pemerintah.

Akhirnya, selamat memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni semoga dengan peringatan kali ini bisa dijadikan momentum meneguhkan bahwa Pancasila harus diamalkan agar mampu  melawan  dan mengalahkan radikalisme yang bisa berujung kepada terorisme.  Terimakasih.

 

Palembang, 28 Juni 207.

 

Catatan:

-Tulisan ini telah dimuat di Harian Sriwijaya Post, Rabu 31 Mei 2017





27 05 2017

PENDIDIKAN TOLERANSI

 

Oleh :

Ki Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI/Rektor UNITAS Palembang

 

Kata toleransi dan lawannya, intoleransi, mengemuka belakangan ini mengiringi  perjalanan proses politik Pilkada DKI, khususnya setelah calon incumbent (Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok) yang berlatar belakang dan identitas sosial non muslim dan non pribumi dinilai telah melakukan penistaan/penodaan Agama Islam dengan kasus Surat Al-Maidah 51. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagian besar  menunjukkan sikap tidak senang diantaranya melalui unjuk rasa  411 dan 212 dengan massa sangat besar tetapi berlangsung tertib dan damai yang menuntut agar Basuki Tjahaja Purnama ditindak dan diproses secara hukum karena dinilai telah melakukan penistaan Agama Islam (intoleransi).

Kemarahan umat Islam dan para ulama dengan berbagai pernyataan dan unjuk rasa dipandang oleh Pemerintah dan masyarakat sangat mengkhawatirkan karena bisa menjurus bakal terjadi disintegrasi dan konflik horizonal yang mengancam NKRI. Berbagai upaya dilakukan baik oleh masyarakat maupun Pemerintah dengan melakukan komunikasi dan gerakan-gerakan yang dikemas dengan suasana dan citra menjunjung toleransi yang mencerminkan kebhinekaan bangsa dan kerukunan antar umat beragama demi mencegah terjadinya perpecahan bangsa.

Ucapan Ahok tentang Al Maidah 51 yang dinilai intoleransi dan akhirnya menjadi kasus besar tersebut  hanyalah salah satu dari sikap intoleransi yang sering terjadi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Wahid Instittue dalam Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) dan Intoleransi tahun 2015, melakukan pencatatan kasus-kasus yang berkaitan dengan intoleransi dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dengan hasil sebagai berikut: pada tahun 2009  terdapat 121 kasus, 2010 ada 184 kasus, tahun 2011 muncul 267 kasus, tahun 2012 terjadi 278 peristiwa, 2013 terjadi 245 kasus, 2014 muncul 158 kasus, dan tahun 2015 terjadi 190 kasus.. Dan dalam kasus-kasus tersebut pelaku intoleransi tidak saja dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat tetapi juga dilakukan oleh pemerintah  melalui para pejabatnya  dan aparat keamanan. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa perilaku intoleransi masih harus terus diambil langkah untuk menguranginya sehingga berubah menjadi sikap yang bertoleransi.

Selain catatan peristiwa tahunan mengenai KBB dan Intoleransi, Wahid Institute (1/8/2016)  menyampaikan paparan hasil survei tentang   intoleransi di kalangan umat Islam yang hasilnya antara lain  menemukan sejumlah data yang cukup mengkhawatirkan. Dari total 1.520 responden sebanyak 59,9 persen memiliki kelompok yang dibenci. Kelompok yang dibenci yang dimaksud antara lain meliputi mereka yang berlatarbelakang agama non muslim, kelompok tionghoa, komunis, dan lainnya. Dari jumlah 59,9 persen itu, sebanyak 92,2 persen tak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia. Sebanyak 82,4 persennya bahkan tak rela anggota kelompok yang dibenci itu menjadi tetangga mereka. Dari sisi radikalisme sebanyak 72 persen umat Islam Indonesia menolak untuk berbuat radikal seperti melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain atau melakukan sweeping tempat yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Dan hanya sebanyak 7,7 persen yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan sebanyak 0,4 persen justru pernah melakukan tindakan radikal (KOMPAS.com).

Survei yang mirip menyoroti radikalime di kalangan remaja/pelajar dilakukan oleh  Maarif Indtitute terhadap 98 pelajar SMA yang mengikuti jambore Maarif Indtitute  ditemukan jawaban yang mengidikasikan kuat bahwa benih benih radikalisme yang berawal dari sikap intoleransi  tumbuh di kalangan remaja. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan adalah: bersediakah Anda melakukan penyerangan terhadap orang atau kelompok yang dianggap menghina Islam?. Jawabannya 40,82% responden menjawab sangat bersedia (KOMPAS.com.2/3/2016).  Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian pada tahun 2010-2011 terhadap guru pendidikan Agama Islam dan siswa SMP dan SMA se Jabodetabek menunjukkan bahwa 49% siswa setuju aksi radikalisme demi agama. Demikian juga di kalangan mahasiswa sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Fajar dkk (2007) bahwa 65% mendukung dilakukannya sweeping terhadap kemaksiatan (Andik Wahyun Muqoyyidin, Membangun Kesadaran Inklusif Multikultural untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam, Jurnal pendidikan Islam: Volume II, Nomor 1, Juni 2013). Jajak pendapat harian Kompas (28/11/2016) yang berjudul Konflik Identitas dalam Kegaduhan Politik diperoleh data bahwa ancaman terbesar terhadap kerukunan umat beragama dikarenakan 40,1% menurunnya toleransi antar umat beragama, 29,5% kesenjangan ekonomi, 23,9% masuknya budaya asing, 2,1% SARA, dan kurang dari 1% karena kpentingan politik, krisis moral, pendidikan rendah dan pengaruh media sosial.

Selain benih-benih intoleransi yang bisa berakibat terjadi konflik dan tindakan radikal yang berbasis keyakinan (agama), tidak dipungkiri intoleransi bisa  disebabkan adanya perbedaan etnik, ras, budaya, dan golongan. Negara Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multi etnik, multi agama/keyakinan, multi kultur, multi bahasa  atau populer dengan sebutan masyarakat majemuk yang berpotensi besar berkembangnya sikap intoleransi yang bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak sudah kejadian konflik berbasis dan berbau SARA di Indonesia yang diawali karena rendahnya sikap toleransi atau tingginya intoleransi yang dibungkus atau berwajah  rebutan dan  kontestasi kepentingan ekonomi  atau politik.    Lee Khoon Choy seorang duta besar Singapura yang telah menjabat di berbagai Negara menggambarkan Negara Indonesia  sebagaimana judul bukunya  A Fragile Nation (1999) atau bangsa yang mudah retak/pecah. Asumsi itu muncul karena dia melihat fakta bahwa pasca reformasi terjadi  banyak konflik antar etnis, kelompok masyarajat, golongan dan antar umat beragama            di berbagai daerah, seperti di Sambas, Papua, Ambon,Ternate,  Aceh, Bondowoso, Poso, dan Timtim pun lepas dari NKRI, dan sebagainya.  Sepertinya situasi saat itu, persatuan dan kesatuan bangsa benar-benar terkoyak-koyak. Berbagai konflik horizonal sampai saat ini masih terjadi akibat rendahnya toleransi alias tingginya intoleransi.

Bhineka Tunggal Ika adalah slogan bentuk pengakuan adanya perbedaan yang rawan konflik sekaligus harapan agar bangsa ini bisa selalu bersikap toleran untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, menumbuhkan dan menjaga sikap toleransi atas perbedaan demi terwujudnya suasana yang tentram dan damai menjadi kebutuhan mutlak  yang harus selalu diusahakan tanpa henti baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Salah satu upaya yang sangat strategis dan mendasar adalah membangun sikap toleransi masyarakat melalui pendidikan sejak usia dini di keluarga, sekolah dan masyarakat.

Makna toleransi adalah membiarkan orang lain berpendapat lain, melakukan hal yang tidak sependapat dengan kita, tanpa kita ganggu ataupun intimidasi. istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat (https://id.wikipedia.org/wiki/Toleransi). Manusia pada dasarnya  hidup akan merasa nyaman dan aman jika berkelompok sesuai dengan identitas sosialnya. Namun dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya  mau tidak mau harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan kelompok sosial lain yang berbeda dengan dirinya dan kelompoknya.  Untuk itu, dibutuhkan sikap toleransi sebagai modal dasar dalam diri seseorang atau kelompok yang dilandasi rela mengorbankan sebagian dari egositas diri dan kelompok dengan tetap mempunyai jati diri demi terwujudnya suasana relasi sosial yang damai dan saling membawa manfaat. Sikap toleransi bisa dimaknai sikap dewasa berdemokrasi yang menjauhkan dari sikap diskriminasi. Roh demokrasi adalah kebebasan dan persamaan dengan ketaatan pada bingkai kesepakatan (hukum) dan menjunjung tinggi etika.

Sikap toleransi tidak bisa muncul dan terbentuk sekonyong-konyong dalam diri manusia tapi melalui proses pembelajaran panjang mulai dari pendidikan awal di lingkungan keluarga. Orang tua khususnya dan keluarga besarnya pada umumnya memegang peran penting dan berpengaruh besar dalam membentuk kepribadian anak agar bisa tumbuh dan berkembang  sikap toleran. Ada perumpamaan bahwa anak itu ibarat kertas putih, orang tua dan pendidik yang memberi warna. Bagi umat islam ada hadist Abu Hurairah yang menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikannya  Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Terhadap hadist tersebut, M.Quraish Shihab dalam bukunya M.Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman (2014:515)  menjelaskan bahwa pada dasarnya anak dilahirkan membawa (fitrah) keyakinan agama tauhid. Karena faktor lingkungan dan pengaruh orang tuanya yang sangat kuat sehingga fitrah tersebut tidak muncul. Analog berfikir demikian,  sikap toleransi bisa muncul atau tidak muncul sejak dini dalam diri anak tergantung dari peran orang tua dalam menamamkan sikap toleransi dengan pihak lain. Jika sejak dini anak dikenalkan dan bergaul dengan kondisi berbagai kemajemukan masyarakat maka  dalam sanubari diri  si anak akan tumbuh sikap toleran, sikap menghargai dan menghormati perbedaan tanpa mempermasalahkan perbedaan itu sehingga ketika menjadi manusia dewasa pondasi toleransi akan menjadi cukup kuat. Setiap orang tua mestinya bisa menjadi guru toleransi untuk anak-anaknya dan tiap-tiap rumah menjadi perguruan toleransi. Persoalannya adalah sudahkah para orang tua menyadari akan hal ini?.

Selain lingkungan keluarga, pendidikan di sekolah sebagai arena bergaul di  luar rumah  dari usia PAUD sampai dengan perguruan tinggi bukan saja sebagai forum dan proses mengembangkan potensi cipta karsa dan rasa dalam diri peserta didik, tetapi juga sebagai sarana ritual pembentukan karakter toleransi yang cukup efektif. Oleh karena itu, pendidikan inklusif dengan aneka ragam latar belakang sosial  dalam satu lingkungan sekolah menjadi sangat penting. Sejak masuk di sekolah formal anak langsung sudah dikenalkan dengan beragam latar belakang sosial teman-temannya. Ki Hadjar Dewantara dengan Perguruan Tamansiswa   yang didirikan tahun 1922 telah mempelopori pendidikan yang berbasis inklusif yakni kebangsaan dengan tidak membeda-bedakan etnis, suku, ras, agama, status orang tua, pekerjaan orang tua dan lain-lain. Artinya, sikap toleransi sebagai basis terwujudnya nasionalisme Indonesia dan kekuatan persatuan bangsa telah dirajut Ki Hadjar Dewantara sejak lama, jauh sebelum Indonesia merdeka. Sekarang, Pemerintah sebagai pelaku utama yang  bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pendidikan nasional harus bisa mengambil kebijakan agar sekolah/kampus benar-benar bisa sebagai arena menumbuhkembangkan dan membangun sikap toleransi peserta didik dengan baik. Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat khususnya yang berbasis agama dan atau  golongan, yang berkesan eksklusif, harus diwajibkan melaksanakanakan kurikulum dan kegiatan ekstra kurikuler yang bisa mencerminkan adanya sikap toleransi yang tinggi. Dan untuk itu, perlu pengawasan yang ketat agar sikap eklusifitas sekolah yang mungkin bisa  sebagai persemaian benih intoleransi  tidak berkembang.

Selain melalui pendidikan formal, anak-anak usia sekolah akan bertemu dan bergaul dengan lingkungan masyarakat luas melalui berbagai kegiatan yang ada dalam kehidupan masyarakat baik kegiatan sosial keagamaan, keolahragaan, kesenian, dan berbagai pendidikan non formal lainnya serta aktif  berorganisasi. Pergaualan di luar rumah dengan lingkungan yang variatif bisa ikut berpengaruh kuat dalam  membentuk  sikap anak. Pengaruh peer group (usia sebaya) seringkali berpengaruh besar dalam membentuk sikap toleransi dan sebaliknya. Munculnya fenomena geng motor anak-anak muda/remaja  dengan indikasi berbuat anarkistis merupakan wujud intoleransi. Jiwa korsa atau solidaritas kelompok yang mestinya bernilai baik akhirnya ternoda dan akan menjadi berantakan karena menjadi sumber keresahan sosial jika dalam tubuh kelompoknya tidak terbangun sikap toleransi.  Demikian juga ormas berbasis agama, ormas kepepemudaan dan kemahasiswaan dan lainnya akan menjadi sumber konflik jika sikap toleransi tidak dibangun dalam diri para anggotanya, atau malah membiarkan agar yang tumbuh  adalah sikap intoleransi. Terhadap ormas-ormas yang dinilai intoleran  sudah saatnya Pemerintah atas nama negara harus berani bersikap tegas dan jelas melakukan pembinaan melalui berbagai metode sebagai upaya mendidik dan suri teladan bertoleransi agar bisa terwujud suasana damai. Pendidikan toleransi akan berbuah kedamaian sebagai modal utama kesinambungan NKRI yang Bhineka Tunggal Ika.

Tantangan membangun sikap toleransi masyarakat Indonesia di era teknologi informasi sangatlah besar. Teknologi smartphone semakin canggih memudahkan dan memanjakan setiap orang bisa dengan mudah dan cepat mendapatkan  informasi apa saja, dari mana saja, tentang apa saja, dan kapan saja tanpa bisa diintervensi oleh siapapun termasuk pemerintah. Kebebasan mendapat akses yang luar biasa tersebut dan tanpa kontrol bisa berpengaruh kuat terhadap pemakainya. Jika yang diakses adalah hal-hal yang berkaitan dengan ideologi radikal, intoleransi dan sejenisnya maka sulit bagi siapapun untuk meredam pengaruh tersebut. Dalam situasi seperti ini  berpacu dengan waktu siapa yang akan unggul, seperti terjadi perang pengaruh antara sikap toleransi dan intoleransi.  Siapa yang bakal menang, tergantung pada orang-orang yang menjadi pejabat pemerintah, pemimpin masyarakat, tokoh/pemimpin agama, tokoh politik, dan tokoh-tokoh lainnya yang masih mempunyai hati nurani dan iman bahwa toleransi adalah keniscayaan yang harus diwujudkan demi kehidupan yang damai, aman, guyub rukun, tentram dan  penuh persahabatan atau kekeluargaan.

Di akhir tulisan ini, sebagai upaya refleksi diri bahwa  perbedaan itu sengaja diciptakan Tuhan dan sikap toleransi merupakan syarat mutlak atau bisa jadi sebagai suatu kewajiban agar terwujud kedamaian,   perkenankan saya untuk mengutip Al Quran Surat Al Hujarat (13): ”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertaqwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal”.

.

 

Palembang, 30  April 2017.

Catatan:

  • Tulisan ini telah dimuat di Harian Sriwijaya Post, 22 Mei 2017.

 

 

 

 

 

 

 





27 05 2017

POLITIK IDENTITAS  SOSIAL BAKAL MENGUAT  DI PILKADA 2018?

Oleh:

Ki Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI / Rektor UNITAS PALEMBANG

 

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei akhirnya pilkada DKI babak kedua dimenangkan pasangan Anis-Sandi (58%).  Pasangan Ahok – Jarot (42%) yang sejak awal dinilai sebagai pasangan paling kuat dan diduga kuat bakal unggul akhirnya harus menerima kekalahan dengan lapang dada dan bersikap ksatria dengan mengucapkan selamat kepada pasangan Anis – Sandi. Pasangan Anis- Sandi yang semula tingkat elektabilitasnya rendah jauh di bawah Ahok-Jarot,  lambat  tetapi pasti elektabilitasnya semakin naik seiring dengan kasus dugaan dan tuduhan penistaan Agama Islam oleh Ahok melalui kasus Al Maidah 51. Kemenangan Anis-Sandi itu sepertinya blessing in  disguise  atau berkah/rahmat yang tidak terduga terlepas dari ada tidaknya para politisi bermain memanfaatkan isu penistaan agama sebagai senjata ampuh untuk melemahkan Ahok-Jarot.

Pemilih di DKI yang mayoritas beragama Islam, sebenarnya terbelah antara hati dan akal. Hati nurani yang dilandasi iman dan keyakinan berbisik harus memilih pemimpin yang satu agama (Anis-Sandi, akan) tetapi akal mengakui dan bicara bahwa Ahok-Jarot  mempunyai program kerja dan hasil kerja yang realistik dan telah terbukti berprestasi. Prestasi terakhir yang ditorehkan di saat “menikmati” kekalahan tetapi banjir pujian dan simpati dengan kehadiran ribuan karangan bunga di Balai Kota dari berbagai kalangan masyarakat, adalah bahwa  Pemerintah DKI Jakarta pada tanggal 26 April 2017 mendapat  2 (dua) penghargaan dari Bappenas yakni Penghargaan Pangripta Nusantara 2017 sebagai Provinsi dengan perencanaan terbaik urutan ke-2 (dua) setelah Provinsi DIY, dan penghargaan sebagai provinsi  Inovasi Perencanaan Terbaik.

Bisa diduga sangat kuat bahwa 58% pemilih Anis Sandi beragama islam. Sedangkan perolehan suara Ahok-Jarot  sebesar 42% dipastikan berasal dari yang berlatar belakang agama bermacam-amacam, termasuk diantaranya yang beragama Islam pun juga ikut memilih Ahok-Jarot. Bahkan dari perolehan suara 42% bisa dipastikan  mayortitas identitas sosial pemilih  adalah pemilih muslim dibandingkan yang non muslim, karena non muslim jumlahnya memang relatif sedikit.  Atas kemenangan Anis-Sandi tersebut, ada yang menganalisis bahwa pemilih muslim yang menjatuhkan pilihan ke Anis-Sandi   adalah mereka yang berhaluan Islam radikal. Dengan demikian dikatakan bahwa kemenangan Anis-Sandi mendapat predikat kemenangan Islam radikal. Sedangkan muslim yang memilih Ahok-Jarot dikatakan berhaluan Islam moderat. Bahkan ada yang memberi label pemilih Anis-Sandi adalah mereka yang muslim intoleran dan yang memilih Ahok-Jarot adalah muslim toleran. Lebih ekstrim lagi sampa-sampai ada yang menyatakan pemilih  Anis-Sandi sebagai muslim anti Pancasila, sedangkan pemilih Ahok-Jarot adalah muslim yang pro Pancasila.

Sungguh suatu tudingan analisis dikotomi yang gegabah, menyesatkan dan memancing reaksi yang tidak produktif serta  membangkitkan politik aliran model baru yang dapat mengurangi kualitas demokrasi yang mengedepankan persamaan, serta bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya islam radikal dan moderat harus diakui ada, mewarnai perjalanan dan wajah politik di Indonesia, akan tetapi mengaitkan kemenangan Anis-Sandi sebagai bukti kemenangan Islam garis keras merupakan kesimpulan yang dangkal dan tergesa-gesa, meskipun bisa diterima logika bahwa fakta ormas Islam garis keras memilih dukungan kepada Anis daripada Ahok yang non muslim. Dalam situasi seperti ini, tidak jelas siapa memanfaatkan siapa, politisi/parpol pengusung Anis-Sandi yang memanfaatkan kelompok ormas Islam garis keras, atau sebaliknya. Namun yang jelas, kedua belah pihak merasa diuntungkan dan merasa menang kendatipun tidak ada kerjasama formal antara keduanya kecuali  disatukan dengan isu yang sama penistaan agama oleh Ahok.

Pada zaman sistem politik orde lama, politik aliran lebih menonjol kepada dikotomi yang berbasis ideologi modern antara Islam dan non Islam (komunisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme), sedangkan dalam tubuh Islam Indonesia itu sendiri cenderung dikotomis antara islam modern dan tradisional.  Namun, pertentangan dan konflik politik yang tampak di permukaan adalah Islam dan komunisme. Karena kuatnya politik aliran di masa orde lama, maka sistem politik dan pemerintahan Indonesia waktu itu tidak bisa stabil. Konflik ideologis politis pun berlarut-larut hingga puncaknyanya adalah terjadinya peristiwa pemberontakan G30S/PKI yang akhirnya berdampak pada keruntuhan pemerintahan Presiden Soekarno.

Kehadiran pemerintahan baru di bawah Presiden Soeharto sangat menyadari bahwa politik aliran menjadi penyebab ketidakstabilan sistem politik dan pemerintahan. Itulah kemudian diciptakan kondisi yang bisa meredam dan melenyapkan politik aliran dengan memantabkan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Organisasi atau aliran-aliran yang dinilai radikal (ekstrim)  baik  kiri (komunis atau non agama lainnya) maupun kanan (agama) yang dianggap tidak sejalan dengan politik pemerintah dan Pancasila serta berpotensi  bakal mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa dilarang keras, dikontrol sangat kuat  dan ditindak dengan tegas. Di bawah Presiden Soeharto, politik aliran tidak muncul di permukaan tetapi tetap ada sebagai gerakan bawah tanah dan bersifat laten. Gerakan bawah tanah Islam radikal tidak pernah diam, upaya mendirikan Negara Islam   Indonesia  yang anti Pancasila terus dilakukan secara bergerilya melalui berbagai aktivitas yang mencerminkan aliran Islam garis keras/radikal atau ekstrem kanan. Kelompok Islam radikal yang terkenal dan menjadi musuh orde baru adalah Komando Jihad yang dipimpin Warman dengan aksi teror di berbagai tempat dan  cara dengan sebutan  Teror Warman amtara lain pembunuhan Rektor UNS (1979), perampokan di kantor dinas P & K Kecanatan Banjarsari Kabupaten Ciamis (1980), penyerangan Kosekta Cisendo Bandung (1981), pembajakan pesawat Garuda Indonesia (1981), pengeboman Candi Borobudur (1985), peristiwa aliran kelompok Islam radikal Warsidi di Lampung (1989), dan lain-lain.

Pemerintahan represif  di bawah rezim Presiden Soeharto dari sisi stabilitas sistem politik dan pemerintahan relatif stabil, dengan slogan politik no pembangunan yes,  dinilai sangat berhasil karena politik aliran tidak lagi mewarnai kehidupan politik nasional.  Politik aliran yang berwarna warni berubah menjadi politik seragam sesuai dengan kehendak politik penguasa dengan berkerudung  Demokrasi Pancasila. Kendati tidak betul-betul mati, namun paling tidak politik aliran mati suri atau untuk sementara bertiarap mengamanakan diri. Tidak demikian halnya dengan demokratisasi yang terus bergulir secara berlahan tetapi pasti merasuki pemikiran dan gerakan kaum intelektual di kampus yakni mahasiswa dan para dosen,  di kalangan LSM, ormas dan penggiat civil society untuk melawan ganasnya pemerintahan otoriratian rezim Soeharto.

Demokratisasi dengan gerakan reformasi tahun 1998 akhirnya berhasil mernumbangkan rezim otoriter (orde baru). Lahirnya demokrasi ternyata disertai bangkitnya kembali politik aliran yang mati suri selama orde baru. Islam radikal dan keinginan mendirikan Negara islam Indonesia bergairah kembali. Organisasi Islam radikal bermunculan. Perilaku anarkisme dan radikalisme menyeruak bersamaan dengan konflik-konflik horizontal berbasis SARA. Ideologi Pancasila benar-benar diabaikan dan dibiarkan diinjak-injak tidak saja oleh masyarakat tetapi pemerintah sendiri kurang peduli. Masyarakat seperti kehilangan pegangan. Bangkitnya kembali ideologi radikal dan masifnya pemerintah membiarkan tumbuh tanpa kontrol dan pembatasan atau  tindakan yang tidak tegas, maka ajaran radikalisme dan fundamentalisme agama  banyak dipelajari oleh anak-anak muda dan menyebar dengan pesat. Kemajuan teknologi informasi dengan smartphone ikut bahkan sangat membantu maraknya ideologi Islam radikal. Di zaman orde baru yang begitu kuat  represif dan ideologi Pancasila  didoktrinasikan secara terus menerus saja masih kecolongan dengan munculnya gerakan teorisme Komando Jihad, apalagi di era demokrasi dimana pemerintah tidak berani bertindak tegas dan teknologi informasi begitu maju pesat serta sosialisasi ideologi  Pancasila tidak ditangani serius, maka sangatlah wajar dan  mudah bagi ormas-ormas Islam radikal melakukan aksi-aksi radikalnya.

Politik aliran yang didasarkan kepada ideologi modern sudah berakhir, tetapi politik identitas sosial yang berbasis primordialisme muncul kembali dengan kasus pilkada DKI, yakni menyeruaknya di pentas publik politik identitas sosial muslim dan non muslim, ras cina dan non cina. Pemilihan dengan pembelahan sosial seperti itu sebagai gejala politik yang sudah sangat tua dan muncul bersamaan dengan kesadaran diadakannya pemilu.  Kecenderungan manusia selalu ingin berkelompok atau senang berkumpul dengan kesamaan identitas sosialnya, seperti satu agama, satu daerah, satu suku, satu setnis, satu golongan dan sebagainya. Gejala sosilogis itu wajar. Baru dikatakan tidak wajar jika kondisi sosilogis tersebut disalahgunakan untuk kepentingan tertentu (misalnya pemilu) yang bisa menimbulkan konflik horizontal yang merimplikasi kepada kerusuhan yang sangat merugikan masyarakat bangsa dan negara.

Pertarungan dalam pilkada 2018 bisa  terinspirasi politik identitas yang terjadi di DKI Jakarta bahkan bisa meluas, artinya tidak sekedar perbedaan agama dan ras, juga bisa perbedaan etnis maupun golongan/keturunan. Berdasarkan agama, sejumlah daerah di Indonesia bisa dipetakan dalam tiga kategori yakni daerah yang penduduknya mayoritas muslim (non muslim minoritas), daerah yang penduduknya mayoritas non  muslim (muslim minoritas) dan daerah yang relatif seimbang antara muslim dan non muslim.  Logikanya, politik identitas sebagai sarana pengaruh yang menyentuh hati dengan kesamaan keyakinan hanya akan efektif muncul di daerah yang musilm dan non muslimnya relatif seimbang, bukan yang mayoritas. Kasus Pilkada DKI disulut dugaan penistaan agama oleh calon gubernur Ahok sehingga terjadi “perang terbuka” dengan acuan Al Maidah 51 dan pemilih muslim yang merasa tersinggung lebih baik memilih calon yang satu agama (Anis).

Persoalan identitas sosial (agama)  akan panjang jika ditanyakan bagaimana jika pilkada di suatu daerah yang mayoritas penduduknya  non muslim (misalnya Bali atau Papua) ada pasangan calon yang non muslim dan muslim, apakah politik identitas agama akan menonjol?. Terus, jika di daerah yang mayoritas non muslim tersebut tidak ada pasangan calon yang muslim atau pasangannya non muslim semua, apakah pemilih yang muslim harus golpuT?. Politik identitas  agama menjadi lebih ruwet dan lebih tegang jika dikaitkan calon yang berbeda agama juga berbeda etnis atau ras sebagaimana terjadi di DKI.

Selain isu identitas agama dan ras, adanya ide atau isu bahkan tuntutan di masyarkat bahwa  kepala daerah harus  putra daerah merupakan salah satu politik identitas etnis dan daerah yang mulai muncul sejak otonomi daerah seluas-luasnya diluncurkan dan pilkada langsung diterapkan. Kendatipun tidak terbuka, tetapi gerakan identitas kedaerahan dan etnik  selalu mengiringi dan mewarnai dalam pilkada.  Pilkada 2018 pun bakal tidak lepas dari politik identitas putra daerah. Politik identitas putra daerah tetap akan mewarnai pilkada 2018 sebagai upaya sentuhan pengaruh mengetuk hati satu ikatan batin. Pada waktu orde baru, isu politik identitas sosial  tidak pernah muncul karena sumber kepala daerah hanya dari dua kelompok yang dinilai toleransinya relatif baik/tinggi dan selektif sekali yakni kepala daerah dari sipil yang dipilih  dari birokrat dan dari anggota ABRI yang dinilai betul-betul cakap dan handal menjadi kepala daerah. Kemudian pengaruh bahkan dapat dikatakan yang menentukan siapa yang menjadi kepala daerah adalah dari Cendana (Presiden Soeharto) meskipun secara formalitas dipilih oleh DPRD. Peran Presiden Soeharto sangat besar dalam menentukan siapa gerangan yang menjadi kepala daerah baik gubernur maupun walikota/bupati sehingga politik identitas sosial tidak laku dipasarkan. Meskipun demikian, para calon kepala daerah yang dipilih dan disodorkan DPRD mencerminkan kondisi sosial masyarakat setempat sehingga jika ditetapkan tidak akan menimbulkan masalah.

Ada hipotesis berkaitan dengan politik identitas sosial dalam pilkada bahwa calon kepala daerah yang tidak mampu menyodorkan konsep visi misi dan program yang baik dan realistik maka demi kemenangan ada kecenderungan   dalam berkampanye akan menjual politik identitas sosial dan tebar pesona dengan politik uang. Karena politik identitas sosial bisa rawan konflik dan merupakan politik primordial tradisional yang melawan arus politik demokrasi yang rasional modern, maka jika ingin membangun budaya demokrasi yang bukan sekedar prosedural tetapi konsepsional hendaknya semua pihak yang berkepentingan harus berani menjauhkan politik identitas sosial dalam berdemokrasi. Jika pilkada 2018 ternyata politik identitas sosial yang berbau SARA semakin menguat, maka ini menjadi tanda bahwa demokrasi di Indonesia bukan maju tetapi mengalami kemunduran. Terima kasih.

 

Palembang, 4 Mei 2017.

Catatan:

  • Tulisan ini telah dimuat di Harian Berita Pagi, Selasa 9 Mei 2017.




18 04 2017

BERBURU CALON KEPALA DAERAH

Oleh:

Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI/Rektor UNITAS

Pilkada serentak 2017 di 101 daerah baik provinsi maupun kabupaten telah berakhir  tinggal menyisakan Pilgub DKI karena adanya ketentuan yang menharuskan melaksanakan pilkada  putaran kedua pada tanggal 19 April 2017 mendatang. Segala konsekuensi dari hasil pilkada telah drasakan oleh pemilih, simpatisan, pendukung, tim sukses, donatur, parpol, pasangan calon  dan keluarga besarnya. Mereka yang memenangkan pilkada   akan bahagia kendati ke depannya dituntut  bertanggung jawab untuk  bisa amanah dalam upaya mewujudkan janji-janji politiknya. Sedangkan mereka yang kalah tentu dirundung kesedihan dengan harapan kesusahan tidak perlu berlarut-larut karena kekalahan adalah hal yang lumrah sebagai konsekuensi yang harus ditanggung dari suatu pertandingan yang harus berakhir kalah menang.

Setiap peristiwa politik (pilkada)  selalu ada hal menarik yang bisa dijadikan kajian dari segala sisi untuk berbagai kepentingan khususnya yang bersifat evaluatif agar ke depan pilkada menjadi lebih berkualitas dan bisa melahirkan pemimpin daerah yang   mampu menyejahterakan masyarakat,  memajukan daerah dan memakmurkan negara. Pilkada memerlukan tahapan proses yang panjang dan berjenjang baik di ranah penyelenggara (jajaran KPU) dan parpol sebagai salah satu yang sangat berkepentingan. Hal yang akan dibahas di sini adalah proses pencalonan bakal calon kepala daerah menjadi calon kepala daerah khususnya rekrutmen bakal calon kepala daerah oleh parpol karena parpol memegang peran strategis dan amat penting dalam melahirkan pemimpin daerah.

Sejak Mahkahmah Konstitusi tahun 2015 memutuskan bahwa calon tunggal boleh tetap ikut pilkada pada pilkada serentak pertama tahun 2015, maka  ada kecenderungan parpol rame-rame mengusung dan mendukung calon tunggal pada pilkada serentah kedua tahun 2017. Jika pilkada serentak tahun 2015 hanya ada tiga daerah yang pilkadanya diikuti pasangan calon tunggal (Kabupaten Blitar, Tasikmalaya dan Timor Tengah Utara), maka pada pilkada serentak tahun 2017   naik menjadi  9 (sembilan) daerah yang pilkadanya diikuti pasangan  calon tunggal yakni di 3 (tiga) kota: Kota Tebing Tinggi (Sumut), Jayapura (Papua) dan Sorong (Papua Barat) serta 6  Kabupaten yakni Tulang Bawang Barat (Lampung), Pati (Jateng), Landak (Kalbar), Buton (Sultra), Maluku Tengah (Maluku), Tambrauw (Papua Barat).

Calon tunggal pilkada serentak baik tahun 2015 dan 2017 tersebut, hampir semuanya berstatus petahana (incumbent), dan hampir semua parpol kompak mengusung dan mendukungnya, dan akhirnya semuanya memenangkan lawan kotak kosong yang artinya masyarakat daerah masing-masing mendukung (setuju) pasangan calon tunggal menduduki  kembali kursi kepada daerah dan kursi wakil kepala daerah. Fenomena politik seperti ini menarik dikaji dari sisi calon, parpol dan masyarakat yang masing-masing saling berhubungan.

Dari sisi calon yang petahana, hal ini memberi bukti  dan pengakuan masyarakat bahwa   petahana kinerjanya baik, sukses dan berhasil sehingga pihak yang akan maju melawannya tidak berani karena akan sia-sia,  bakal kalah yang artinya akan kehilangan waktu, tenaga, pikiran, uang/harta dan mungkin juga harga diri. Makan positif dari calon  tunggal yang hebat ini umumnya sangat percaya diri akan prestasinya, maka dalam proses pencalonan menjadi murah karena tidak harus bayar/sewa perahu (perahunya datang sendiri), tidak perlu biaya untuk kampanye apalagi untuk politik uang. Selain itu, calon tunggal pilkada adalah bisa merangsang, membangkitkan dan memotivasi terwujudnya kultur berprestasi dan menghargai prestasi.  Bagi kepala daerah lain yang sedang menduduki jabatan periode pertama akan bisa mencontoh, belajar dan terpacu untuk berprestasi setinggi-tingginya sehingga kalau ingin maju meraih jabatan periode kedua bisa menjadi calon tunggal yang peluang menangnya sangat besar.

Pendek kata, calon tunggal pilkada merupakan akumulasi pengakuan masyarakat dan parpol sebagai puncak prestasi pada jabatan periode pertama. Setelah terpilih, parpol pengusung dan masyarakat harus mampu menjaga dan mengontrol agar pada masa jabatan kedua tetap bisa berprestasi yang lebih baik lagi. Kepala daerah yang berambisi dan berprestasi  tidak akan puas hanya menjadi walikota/bupati, akan tetapi selalu berusaha untuk  meraih jabatan lebih tinggi lagi; dan untuk itu  akan berusaha berprestasi lebih baik lagi  agar bisa dicalonkan gubernur oleh parpol. Demikian juga yang menduduki gubernur akan berusaha berprestasi lebih baik lagi pada periode kedua sehingga bisa menarik simpati  parpol untuk bisa diusung sebagai calon presiden. Jika, proses seperti ini terjadi maka akan ada  regenerasi pemimpin bangsa yang runtut, runut dan kompetitif dan akhirnya akan lahir  pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas dari sisi moral, akal serta memegang amanah yang berambisi untuk berprestasi dalam memimpin bangsa.

Dari sisi parpol, dengan beramai-ramai hanya mengusung dan mendukung calon tunggal ada dua hal yang  disoroti, yakni tudingan parpol krisis kader yang berkualitas dan  parpol yang hanya ingin lebih praktis, tidak repot dan tidak ingin rugi kendati harus mengorbankan perbedaan ideologi  dan platform partai demi kesamaan kepentingan. Kendati warna jas berbeda, ideologi berbeda tetapi bisa berkoalisi, bergabung bekerja sama untuk mengusung dan mendukung calon tunggal. Tudingan parpol kurang kader bisa dimengerti  dan ada benarnya karena parpol belum mempunyai pola pendidikan kader  dan tidak ada arena publik untuk menguji kader sehingga sulit untuk bisa secara cermat mengetahui prestasi kader.  Arena publik yang bisa dijadikan unjuk prestasi  bagi kader parpol secara kelembagaan dan formal hanya mereka yang bisa menduduki jabatan wakil rakyat di legislatif. Jika kader parpol sebagai anggota dewan bisa memainkan peran  yang menonjol dan berkualitas sebagai wakil rakyat yang aspiratif dan jiwa kepemimpinannya mampu menarik perhatian publik, maka parpol harus menjaga dan mencatat kader-kader yang unggul tersebut sebagai calon-calon pemimpin bangsa. Namun sayang, berita yang banyak muncul di media tentang kader parpol yang menjadi anggota dewan umumnya berita negatif seperti terlibat korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. Jadilah lembaga legislatif bukan arena untuk mengembleng dan meraih  prestasi tetapi malah  menjadi wahana “mendidik” untuk melakukan korupsi. Hasil survei Global Corruption Barometer tahun 2016 menempatkan lembaga legislatif merupakan lembaga terkorup tahun 2016.

Parpol mengusung dan mendukung calon kepala daerah memang tidak harus dari kadernya jika fakta dalam diri parpol tidak ada kader yang layak jual ke publik. Banyak  lahan yang bisa menjadi sumber kader pemimpin bangsa   bertebaran di berbagai  profesi seperti  kaum akademisi/guru, pengusaha, aktivis/penggiatormas/LSM, birokrat, militer, ulama, seniman, profesional/keahlian (dokter, arsitek, peneliti) dan lain-lain. Sudah terbukti sejumlah  kepala daerah yang berlatar belakang non parpol diakui dan  dinilai sukaes sebagai kepala daerah, populer, hebat dan berprestasi tinggi, seperti   Ridwan Kamil Walikota Bandung adalah seorang arsitek, Tri Rismaharini  Walikota Surabaya seorang birokrat, Dedi Bupati Purwakarta aktivis LSM sebelum masuk Golkar, Yoyok Riyo Sudibyo Bupati Batang berasal dari  militer (mayor),   Hasto Wardoyo Bupati Kulon Progo adalah dokter ahli  kebidanan/kandungan, Enthus Susmono Bupati Tegal adalah seniman (dalang), Basuki Cahaya Purnama Gubernur DKI yang swasta,  dan masih banyak lagi. Tidak dipungkiri dari kader parpol ada juga yang hebat seperti  Azwar Anas Bupati Banyuwangi (PKB), dan lain-lain.

Kesulitan parpol dalam memburu bakal calon kepala daerah adalah untuk masa jabatan pertama ketika daerah tersebut petahananya tidak lagi maju karena sudah dua kali menjadi kepala daerah sehingga yang berkompetisi semua pasangan baru. Atau bisa jadi petahana maju untuk yang kedua tetapi karena dinilai tidak berprestasi maka mendorong  keberanian para penantang baru bermunculan baik dari independen atau dari parpol. Masyarakat dan parpol umumnya belum mengetahui dan yakin akan kapasitas dan prestasi bakal calon  di arena publik sehingga suasana kompetisi   menjadi relatif panas. Hal ini berbeda jika petahana maju dan berprestasi maka akan mucul calon tunggal.

Parpol yang jeli melihat prestasi petahana akan lari duluan menangkap kesempatan untuk diusung untuk pilkada jabatan kedua atau ditingkatkan jabatannya. Partai Nasdem barusan menangkap Ridwal Kamil untuk diusung menjadi bakal calon gub Jabar sebelum parpol lain mengusungnya karena sudah tahu prestasi Ridwan Kamil. Sebelumnya Nasdem juga yang pertama mengusung Ahok sebagai bakal calon gub DKI ketika parpol lain masih tenang-tenang, Waktu Jokowi yang kader PDIP maju sebagai calon Presiden maka Partai Nasdem yang pertama merapat ke PDIP mengusung Jokowi. Jadi, parpol memang tidak harus mengusung kadernya jika memang tidak mempunyai kader yang berprestasi.

Dari sisi masyarakat (pemilih) fenomena calon tiunggal memberi bukti bahwa masyarakat mengakui akan prestasi sang petahana sehingga dari pada bingung memilih atau mengusung calon baru akan lebih nyaman yang sudah terbukti dalam berkarya yang akan dipilih. Msyarakat pun tidak ada paksaan, tidak perlu politik uang dan dengan suka rela mendatangi TPS untuk mendukung calon tunggal yang berprestasi. Hasil pilkada serentak 2017 membuktikan bahwa calon tunggal yang semuanya petahana mendapat dukungan mutlak dari pemilih malahan ada yang mendekatai 100%. Pengakuan masyarakat tersebut akan menjadi cambuk dan motivator untuk lebih berprestasi agar bisa melaju ke jabatan yang lebih tinggi.

 

Pilkada Di Sumsel 2018

                Pilkada serentak 2017 di Sumsel hanya berlangsung di Kabupaten Muba. Hal yang menarik adalah seluruh parpol mengusung dan mendukung  salah  satu pasangan terkuat tetapi bukan calon tunggal sebagaimana pilkada di 9 daerah yang telah disebutkan sebelumnya. Ada penantang yang pemberani melalui jalur independen. Logka politik  meskipun calon independen bakal kalah tetapi tetap berani maju. Hal ini memunculkan  spekulasi opini dan kesan di masyarakat memang sengaja  dibuat demikiaan agar tampak ada perlawanan dan kompetitif. Situasi demikian membawa  kegairahan masyarakat untuk datang ke TPS menjadi rendah  akibatnya tingkat partisipasi pun rendah.  Hasilnya,  terbukti independen kalah telak. Namun, sebenarnya calon independen maju secara sungguh-sungguh (bukan calon boneka) ketika mencermati dan melihat sepak terjang selama kampanye dilakukan dengan penuh semangat dan  pada waktu debat putaran pertama dan kedua tampak sangat melawan. Kemungkinan asumsi yang dibangun oleh calon independen  adalah  walaupun pasangan calon  didukung semua parpol tetapi bukan petahana murni dan prestasinya tidak luar biasa sehingga ada harapan besar bisa  dikalahkan dan dirinya merasa kuat seabagai tokoh masyarakat Muba akan mampu menakulkkan.  Ternyata asumsi yang dibangun salah dan gagal.

Bagaimana untuk tahun 2018?. Di Sumsel , pilkada serentak 2018 akan berlangsung di tiga kota (Palembang, Pagar Alam, Lubuklinggau), lima kabupaten (Muaraenim, Lahat, Empat Lawang, Banyuasin, OKI) dan di tingkat provinsi Sumsel (pilgub). Ada tiga pola pencalonan yang bakal muncul

Pola pertama: jika ada petahana yang dinilai masyarakat dan parpol berprestasi kemudian maju lagi  dan kuat sehingga tidak ada yang berani melawan, maka akan muncul calon tunggal yang akan diusung dan didukung oleh semua parpol (dugaan, mungkin Kota Lubuklinggau).  Pola kedua: kendati petahana maju lagi tetapi dinilai oleh masyarakat dan parpol prestasinya biasa-biasa saja atau kurang begitu menonjol  dan menjadi kurang kuat, maka akan muncul kompetitor baru atau tidak akan ada calon tunggal (diduga, mungkin Kota Palembang, OKI, Pagar Alam). Parpol akan terbelah ada yang mendukung petahana dan ada parpol yang mencari calon baru. Sedangkan pola ketiga: jika tidak ada petahana sama sekali dan juga tidak ada calon yang sangat menonjol dan sangat kuat, maka dipastikan bakal tidak akan ada calon tunggal (Lahat, Muaraenim, Banyuasin dan Sumsel). Dalam situasi ketiga ini parpol akan berfikir keras dan memburu bakal calon yang mempunyai taji tajam dan siap memenangkan pertarungan yang ketat.

Nah, sekarang tinggal kita tunggu sikap parpol dalam memburu bakal calon yang bisa diadu dan bertarung secara  kompetitif. Jika tidak ada calon tunggal dari petahana yang kuat sebagaimana di sembilan daerah pada pilkada serentak Februari lalu, maka dapat diartikan bakal banyak uang bertebaran untuk sewa perahu, politik uang, biaya kampanye, biaya tim kampanye  dan lain-lain. Jadi, kepala daerah berprestasi menonjol adalah tiket murah untuk menang  menduduki jabatan kepala daerah periode kedua atau yang lebih tinggi (gubernur dan presiden).

 

 

Palembang 21 Maret 2017.

 

Catatan:

  • Tulisan ini dimuat di Harian Sriwijaya Post, Senin 17 April 2017.

 

 





10 02 2017

TAHUN UJIAN BERDEMOKRASI

Oleh:

Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI/Rektor UNITAS

 

Demokrasi  merupakan kata nan indah yang didalamnya  penuh makna tidak saja kebebasan dan persamaan sebagai hakekat demokrasi, tetapi juga ada makna yang lebih dari itu yakni nilai kehidupan yang dicita-citakan seperti harapan  kehidupan yang menyenangkan, sejahtera, tertib, damai, aman,  saling menghormati, saling menghargai, toleransi, saling membantu yang dibalut dengan rasa kasih sayang dan kekeluargaan yang tulus  sebagai sesama makhluk  Tuhan tanpa harus merasa berbeda dari sisi keyakinan, ras, etnis, golongan, jenis kelamin dan lain-lain.

Demokrasi yang telah secara meluas dianut oleh sebagian besar negara di dunia ini dalam prakteknya di setiap negara wajah dan kualitas demokrasi  bisa berbeda karena kondisi masyarakat yang berbeda dari sisi budaya, keyakinan, adat istiadat/tradisi, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesejahteraan dan sistem ekonomi, sistem pemerintahan, sistem kepartaian,  dan lain-lainnya. Kendatipun demikian, diupayakan ada indikator tertentu untuk bisa mengetahui kualitas dan perkembangan demokrasi di suatu negara.

Di Indonesia, sejak tahun 2009 sudah dikembangkan metode untuk mengukur perkembangan dan kualitas demokrasi yang disebut dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Ada tiga aspek yang dilihat yakni kebebasan sipil, hak-hak politik dan kinerja lembaga-lembaga demokrasi. Dari tiga aspek tersebut kemudian dijabarkan dalam 11 (sebelas) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator. Mulai tahun 2015 ditambah 2 (dua) indikator untuk komponen variabel peran birokrasi pemerintah daerah sehingga seluruhnya menjadi 30 (tiga puluh) indikator. Kemudian ditentuan skala  penilaian (indeks) dari angka 0 sampai 100.  Indeks kurang dari 60  disebut kategori rendah atau buruk, indeks berkisar antara 60 – 80 kategori sedang, dan indeks di atas 80 kategori tinggi atau baik.  Data dikumpulkan melalui empat sumber data yakni review surat kabar lokal, dokumen (perda,pergub dll), focus group discussion (FGD)  dan wawancara mendalam. IDI merupakan akumulasi dan rata-rata dari IDI per provinsi.

Berdasarkan perhitungan IDI dengan metode di atas, maka kualitas dan perkembangan demokrasi di Indonesia dapat diketahui  relatif jauh lebih pasti (diukur secara kuantitatif) dibandingkan dengan asumsi  yang bersifat subyektif tanpa tolok ukur yang jelas atau main  perasaan tentang tingkat perkembangan dan kualitas demokrasi di Indonesia selama ini, khususnya sejak dari tahun 2009 (pertama IDI sebagai alat ukur)  sampai dengan tahun 2015. Adapun kondisi  IDI per tahun adalah sebagai berikut:  tahun 2009 sebesar 67,30, tahun 2010 sebesar 63,17 tahun 2011 sebesar 65,48;  tahun 2012 sebesar 62,63; tahun 2013 sebesar 63,72; tahun 2014 sebesar 73,04; dan tahun 2015 sebesar 72,82. Kendatipun gerakannya naik turun dan berkecenderungan naik, tetapi semuanya masih termasuk dalam kategori sedang yang artinya tingkat perkembangan dan kualitas demokrasi masih belum baik karena angka indeksnya masih di bawah 80.

Jika ditelusuri lebih mendalam per variabel dan per indikator yang menjadi penyebab IDI masih kategori  sedang atau belum baik, khususnya dari aspek kebebasan sipil,   adalah variabel kebebasan berpendapat yang rata-rata masih di bawah angka 70 dengan indikator adanya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, dan indikator ancaman kekerasaan dan penggunaan kekerasan oleh unsur masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat belum dinikmati oleh masyarakat karena masih sering terjadi ancaman baik dari aparat pemerintah maupun oleh unsur masyarakat dengan berbagai cara baik halus maupun kasar, transparan maupun tersamar.

Sedangkan untuk variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi umumnya sudah di atas 80 atau masuk kategori baik.  Situasi ini tentu sangat menggembirakan karena masyarakat bisa menikmati kebebasan   dalam hal berserikat, berkeyakinan dan bebas dari diskriminasi dari gender, etnis, agama, atau kelompok rentan lainnya. Kondisi ini bisa juga dimaknai bahwa kehidupan toleransi antar pemeluk agama dan sikap saling menghormati berjalan dengan baik. Pluralitas dijunjung tinggi  dan kebhinekaan dihargai. Dengan demikian, secara umum dapat dikemukakan bahwa IDI di tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya yang masih masuk kategori sedang, dari sisi  aspek kebebasan sipil sudah menunjukkan ke arah yang baik.

Bagaimana kondisi kualitas dan perkembangan demokrasi tahun 2016?.   Fenomena   tahun 2016 ada indikasi bahwa aspek kebebasan sipil mengalami degradasi kualitas khususnya yang berkaitan dengan toleransi kehidupan beragama dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Kasus dugaan / dakwaan penistaan agama Islam yang dilakukan oleh calon gubernur DKI  Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang beragama non-muslim dan dari etnis Cina telah membuat kehidupan toleransi beragama terusik dan hubungan antara etnis cina dan non cina (pribumi) sedikit mengalami ketegangan. Pluralitas dan kebinekaan pun ikut terganggu. NKRI seperti digoyang-goyang dan idelogi Pancasila seperti dicabik-cabik. Perhatian publik pun tersita dan terkonsentrasi pada kasus penistaan agama sehingga  pemerintah dibuat gugup dan kedodoran untuk mengambil tindakan yang tepat agar kasus hukum tidak liar dan berubah  sasaran menjadi  persoalan  politik khususnya munculnya isu untuk dijadikan alat people power menggulingkan pemerintgahan yang sah.

Dalam situasi keruh seperti ini ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan kepentingan untuk mengambil keuntungan meskipun sulit untuk membuktikan pihak mana dan siapa itu. Namun, dari gerakan-gerakan dan tuntutan di balik dugaan tindak pidana penistaan agama oleh Ahok   ada agenda politik yang terselubung  yakni mencegah Ahok yang cina dan non muslim agar tidak bisa  menjadi gubernur DKI yang mayoritas muslim.  Tuntutan itu antara lain agar Ahok ditahan dan jika ditahan praktis tidak bisa kampanye, kalau nggak bisa kampanye tingkat elektabilitasnya akan anjlok dan kemudian akan kalah dalam pilkada mendatang. Selain itu, ketika Ahok berkampanye ada sebagian kelompok masyarakat yang mencoba menghalang-halangi dengan berbagai cara agar  Ahok dan Tim Kampanyenya  tidak bisa berkampanye di suatu tempat. Terlepas dari tindak pidana penistaan agama, perilaku masyarakat yang diskriminatif terhadap warganegara Indonesia lainnya yang mempunyai persamaan hak politik dan hukum, dari sisi demokrasi merupakan tindakan yang melawan nilai-nilai demokrasi dan hal ini akan bisa melemahkan kualitas demokrasi itu sendiri.

Di sisi lain, akibat dugaan penistaan agama Islam oleh Ahok yang kemudian  menimbulkan gelombang solidaritas kaum muslim   yang ditunjukkan melalui unjuk rasa menyampaikan pendapat pada tanggal 4 November (411) dan pada tanggal 2 Desember (212) yang diikuti oleh jutaan umat muslim yang berlangsung aman, tertib, damai tanpa menimbulkan kerusuhan adalah suatu peristiwa politik yang langka. Situasi unjuk rasa sebagai wujud menyampaikan aspirasi dan pendapat yang luar biasa tersebut sangat menajubkan dan mendapat apresiasi dari bangsa-bangsa lain dan ini merupakan nilai plus dalam berdemokrasi. Umat muslim di Indonesia bisa dijadikan contoh bahwa umat  Islam mampu membangun dan menegakkan demokrasi yang santun, yang tertib, yang manusiawi, yang tidak merusak dan yang islamis.

Partisipasi politik yang merdeka dan mandiri serta terbanyak dalam sejarah unjuk rasa di Indonesia sebagaimana ditunjukkan dalam peristiwa unjuk rasa 411 dan 212 dari sisi variabel kebebasan menyatakan pendapat yang berjalan super damai dan tertib tersebut akan mendogkrak indeks kebebasan sipil  sehingga IDI 2016 pun akan lebih baik. Hal tersebut tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi smartphohe yang bisa digunakan sebagai sarana komunikasi yang efektif dan efisien melalui media sosial berbasis internet dengan sebutan media baru. Penggalangan dan pengorganisasian serta pengerahan massa berbasis media baru tidak bisa dihindari dan sudah merupakan kebutuhan mutlak manusia era teknologi informasi.

Fakta demikian itulah yang oleh Fayakhun Andriadi dalam bukunya Demokrasi di Tangan Netizen (2016) dinyatakan bahwa dengan media baru yang bisa menggerakkan partisipasi baru akan melahirkan demokrasi baru (new media + new participation = new democracy). Demokrasi baru kini disuplai oleh partisipasi baru para netizen dengan menggunakan media baru sebagai penyebar ide. Para netizen tanpa melihat status dirinya sebagai apapun  mempunyai kebebasan, keberanian dan tanpa segan serta malu-malu dalam menyampaikan gagasan, aspirasi, ide dan kehendak, kritik, sumpah serampah, kebencian, kecintaan, mendukung, membela, melawan, menyebar fitnah, berkotbah, caci maki, copas sana sini, tanpa lagi memikirkan dampak yang ditimbulkan. Karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu serta tidak perlu hadir di depan publik maka partisipasi baru para netizen melalui media baru mengalir deras tanpa bisa dikontrol oleh siapapun. Netizen menguasai alat (smartphone), ide dan mudah menyebarkan ide tanpa kontrol pihak lain sehingga para netizen merasa hebat, merasa pintar dan bangga bisa hadir di dunia maya. Situasi hiruk pikuk dunia maya tanpa kendali ini,  dari sisi kebebasan berpendapat dan melatih kemampuan berfikir kritis dan kreatif patut diacungi jempol, tetapi jika tanpa landasan moralitas yang tinggi dan kemampuan intelektual yang memadai yang bakal muncul adalah “peperangan” atau “konflik” ujaraan kebencian dan jika tidak ada upaya melakukan pendidikan dan tindakan tegas akan bisa jumpa darat dalam bentuk konflik terbuka baik mungkin konflik fisik berbasis SARA atau kepentingan politik dan ekonomi yang bisa berpengaruh terhadap rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta mengoyak pluralitas bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Jika ini yang terjadi jelas indeks demokrasi aspek kebebasan sipil akan mempunyai nilai rendah.

Selain nilai plus dan positif  dari peristiwa unjuk rasa 411 dan 212 dalam menghormati kekebasan sipil dari variabel kebebasan menyampaikan pendapat, ada juga sisi yang tidak diinginkan muncul yakni para penumpang gelap yang berusaha untuk memanfaatkan situasi massa yang hiruk pikuk untuk melancarkan rencananya  demi kepentingan dan ambisi pribadi dan kelompoknya. Ditangkapnya sejumlah tokoh masyarakat oleh Polri yang diduga berusaha memanfaatkan  situasi keruh untuk melancarakan makar (dugaan Polisi) menimbulkan pro kontra,  yakni di satu sisi kebebasan berpendapat yang dinilai kritik  keras seperti tidak mendapat tempat dan diberangus, namun di sisi lain jika dibiarkan akan bisa menjadi bola liar serta berdampak buruk pada masyarakat karena opininya dan ide-idenya dalam melakukan kritik keras terhadap pemerintah bisa memberi inspirasi kepada aktivis atau pihak lain dalam menyikapi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada mayoritas rakyat. Kita tunggu proses hukumnya siapa salah siapa benar. Situasi demikian juga bisa mempengaruhi dalam penilaian terhadap indeks  demokrasi khususnya nilai variabel kebebasan berpendapat dengan indikator ada tidaknya ancaman pemerintah dalam menyampaikan kebebasan berpendapat.

Demokrasi yang pada dasarnya mempunyai keunggulan dalam hal saling menghargai dan menghormati  adanya perbedaan dalam berbagai hal,  akan tidak mempunyai makna apa-apa jika para pelakunya sendiri lebih mementingkan diri dan kelompoknya dan tidak mau berkorban untuk menghormati perbedaan itu. Dengan peristiwa ucapan Ahok  yang didakwa melakukan penistaan agama (intoleransi) yang berdampak kepada ancaman pluralitas dan persatuan bangsa, rasanya  sudah cukup sebagai ujian berdemokrasi bangsa Indonesia. Energi kita akan habis mengurusi hal-hal yang mestinya sudah tidak perlu terjadi. Ke depan, jangan ada lagi Ahok lain atau peristiwa sejenis dari penganut agama apa pun yang bisa menebar virus intoleransi dan diskriminasi yang bisa menjadi ancaman mendasar bagi kualitas dan perkembangan demokrasi di Indonesia dan keutuhan NKRI. Penegak hukum (Polri) harus berani bertindak tegas terhadap siapa saja yang mengeluarkan pendapat  yang dinilai mengandung ujaran kebencian dan yang patut diduga bakal menimbulkan keresahan publik dan  agitatif memecah belah bangsa melalui media baru/media sosial. Selamat Tahun Baru 2017 semoga demokrasi semakin berkualitas.

 

Palembang, 24 Desember 2016.

 

Catatan:

  • Tulisan ini dimuat di Harian Sriwijaya Post, Rabu 18 Januari 2017

 

 

 





29 01 2017

TAHUN UJIAN BERDEMOKRASI

Oleh:

Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI/Rektor UNITAS

Demokrasi  merupakan kata nan indah yang didalamnya  penuh makna tidak saja kebebasan dan persamaan sebagai hakekat demokrasi, tetapi juga ada makna yang lebih dari itu yakni nilai kehidupan yang dicita-citakan seperti harapan  kehidupan yang menyenangkan, sejahtera, tertib, damai, aman,  saling menghormati, saling menghargai, toleransi, saling membantu yang dibalut dengan rasa kasih sayang dan kekeluargaan yang tulus  sebagai sesama makhluk  Tuhan tanpa harus merasa berbeda dari sisi keyakinan, ras, etnis, golongan, jenis kelamin dan lain-lain.

Demokrasi yang telah secara meluas dianut oleh sebagian besar negara di dunia ini dalam prakteknya di setiap negara wajah dan kualitas demokrasi  bisa berbeda karena kondisi masyarakat yang berbeda dari sisi budaya, keyakinan, adat istiadat/tradisi, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesejahteraan dan sistem ekonomi, sistem pemerintahan, sistem kepartaian,  dan lain-lainnya. Kendatipun demikian, diupayakan ada indikator tertentu untuk bisa mengetahui kualitas dan perkembangan demokrasi di suatu negara.

Di Indonesia, sejak tahun 2009 sudah dikembangkan metode untuk mengukur perkembangan dan kualitas demokrasi yang disebut dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Ada tiga aspek yang dilihat yakni kebebasan sipil, hak-hak politik dan kinerja lembaga-lembaga demokrasi. Dari tiga aspek tersebut kemudian dijabarkan dalam 11 (sebelas) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator. Mulai tahun 2015 ditambah 2 (dua) indikator untuk komponen variabel peran birokrasi pemerintah daerah sehingga seluruhnya menjadi 30 (tiga puluh) indikator. Kemudian ditentuan skala  penilaian (indeks) dari angka 0 sampai 100.  Indeks kurang dari 60  disebut kategori rendah atau buruk, indeks berkisar antara 60 – 80 kategori sedang, dan indeks di atas 80 kategori tinggi atau baik.  Data dikumpulkan melalui empat sumber data yakni review surat kabar lokal, dokumen (perda,pergub dll), focus group discussion (FGD)  dan wawancara mendalam. IDI merupakan akumulasi dan rata-rata dari IDI per provinsi.

Berdasarkan perhitungan IDI dengan metode di atas, maka kualitas dan perkembangan demokrasi di Indonesia dapat diketahui  relatif jauh lebih pasti (diukur secara kuantitatif) dibandingkan dengan asumsi  yang bersifat subyektif tanpa tolok ukur yang jelas atau main  perasaan tentang tingkat perkembangan dan kualitas demokrasi di Indonesia selama ini, khususnya sejak dari tahun 2009 (pertama IDI sebagai alat ukur)  sampai dengan tahun 2015. Adapun kondisi  IDI per tahun adalah sebagai berikut:  tahun 2009 sebesar 67,30, tahun 2010 sebesar 63,17 tahun 2011 sebesar 65,48;  tahun 2012 sebesar 62,63; tahun 2013 sebesar 63,72; tahun 2014 sebesar 73,04; dan tahun 2015 sebesar 72,82. Kendatipun gerakannya naik turun dan berkecenderungan naik, tetapi semuanya masih termasuk dalam kategori sedang yang artinya tingkat perkembangan dan kualitas demokrasi masih belum baik karena angka indeksnya masih di bawah 80.

Jika ditelusuri lebih mendalam per variabel dan per indikator yang menjadi penyebab IDI masih kategori  sedang atau belum baik, khususnya dari aspek kebebasan sipil,   adalah variabel kebebasan berpendapat yang rata-rata masih di bawah angka 70 dengan indikator adanya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, dan indikator ancaman kekerasaan dan penggunaan kekerasan oleh unsur masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat belum dinikmati oleh masyarakat karena masih sering terjadi ancaman baik dari aparat pemerintah maupun oleh unsur masyarakat dengan berbagai cara baik halus maupun kasar, transparan maupun tersamar.

Sedangkan untuk variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi umumnya sudah di atas 80 atau masuk kategori baik.  Situasi ini tentu sangat menggembirakan karena masyarakat bisa menikmati kebebasan   dalam hal berserikat, berkeyakinan dan bebas dari diskriminasi dari gender, etnis, agama, atau kelompok rentan lainnya. Kondisi ini bisa juga dimaknai bahwa kehidupan toleransi antar pemeluk agama dan sikap saling menghormati berjalan dengan baik. Pluralitas dijunjung tinggi  dan kebhinekaan dihargai. Dengan demikian, secara umum dapat dikemukakan bahwa IDI di tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya yang masih masuk kategori sedang, dari sisi  aspek kebebasan sipil sudah menunjukkan ke arah yang baik.

Bagaimana kondisi kualitas dan perkembangan demokrasi tahun 2016?.   Fenomena   tahun 2016 ada indikasi bahwa aspek kebebasan sipil mengalami degradasi kualitas khususnya yang berkaitan dengan toleransi kehidupan beragama dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Kasus dugaan / dakwaan penistaan agama Islam yang dilakukan oleh calon gubernur DKI  Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang beragama non-muslim dan dari etnis Cina telah membuat kehidupan toleransi beragama terusik dan hubungan antara etnis cina dan non cina (pribumi) sedikit mengalami ketegangan. Pluralitas dan kebinekaan pun ikut terganggu. NKRI seperti digoyang-goyang dan idelogi Pancasila seperti dicabik-cabik. Perhatian publik pun tersita dan terkonsentrasi pada kasus penistaan agama sehingga  pemerintah dibuat gugup dan kedodoran untuk mengambil tindakan yang tepat agar kasus hukum tidak liar dan berubah  sasaran menjadi  persoalan  politik khususnya munculnya isu untuk dijadikan alat people power menggulingkan pemerintgahan yang sah.

Dalam situasi keruh seperti ini ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan kepentingan untuk mengambil keuntungan meskipun sulit untuk membuktikan pihak mana dan siapa itu. Namun, dari gerakan-gerakan dan tuntutan di balik dugaan tindak pidana penistaan agama oleh Ahok   ada agenda politik yang terselubung  yakni mencegah Ahok yang cina dan non muslim agar tidak bisa  menjadi gubernur DKI yang mayoritas muslim.  Tuntutan itu antara lain agar Ahok ditahan dan jika ditahan praktis tidak bisa kampanye, kalau nggak bisa kampanye tingkat elektabilitasnya akan anjlok dan kemudian akan kalah dalam pilkada mendatang. Selain itu, ketika Ahok berkampanye ada sebagian kelompok masyarakat yang mencoba menghalang-halangi dengan berbagai cara agar  Ahok dan Tim Kampanyenya  tidak bisa berkampanye di suatu tempat. Terlepas dari tindak pidana penistaan agama, perilaku masyarakat yang diskriminatif terhadap warganegara Indonesia lainnya yang mempunyai persamaan hak politik dan hukum, dari sisi demokrasi merupakan tindakan yang melawan nilai-nilai demokrasi dan hal ini akan bisa melemahkan kualitas demokrasi itu sendiri.

Di sisi lain, akibat dugaan penistaan agama Islam oleh Ahok yang kemudian  menimbulkan gelombang solidaritas kaum muslim   yang ditunjukkan melalui unjuk rasa menyampaikan pendapat pada tanggal 4 November (411) dan pada tanggal 2 Desember (212) yang diikuti oleh jutaan umat muslim yang berlangsung aman, tertib, damai tanpa menimbulkan kerusuhan adalah suatu peristiwa politik yang langka. Situasi unjuk rasa sebagai wujud menyampaikan aspirasi dan pendapat yang luar biasa tersebut sangat menajubkan dan mendapat apresiasi dari bangsa-bangsa lain dan ini merupakan nilai plus dalam berdemokrasi. Umat muslim di Indonesia bisa dijadikan contoh bahwa umat  Islam mampu membangun dan menegakkan demokrasi yang santun, yang tertib, yang manusiawi, yang tidak merusak dan yang islamis.

Partisipasi politik yang merdeka dan mandiri serta terbanyak dalam sejarah unjuk rasa di Indonesia sebagaimana ditunjukkan dalam peristiwa unjuk rasa 411 dan 212 dari sisi variabel kebebasan menyatakan pendapat yang berjalan super damai dan tertib tersebut akan mendogkrak indeks kebebasan sipil  sehingga IDI 2016 pun akan lebih baik. Hal tersebut tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi smartphohe yang bisa digunakan sebagai sarana komunikasi yang efektif dan efisien melalui media sosial berbasis internet dengan sebutan media baru. Penggalangan dan pengorganisasian serta pengerahan massa berbasis media baru tidak bisa dihindari dan sudah merupakan kebutuhan mutlak manusia era teknologi informasi.

Fakta demikian itulah yang oleh Fayakhun Andriadi dalam bukunya Demokrasi di Tangan Netizen (2016) dinyatakan bahwa dengan media baru yang bisa menggerakkan partisipasi baru akan melahirkan demokrasi baru (new media + new participation = new democracy). Demokrasi baru kini disuplai oleh partisipasi baru para netizen dengan menggunakan media baru sebagai penyebar ide. Para netizen tanpa melihat status dirinya sebagai apapun  mempunyai kebebasan, keberanian dan tanpa segan serta malu-malu dalam menyampaikan gagasan, aspirasi, ide dan kehendak, kritik, sumpah serampah, kebencian, kecintaan, mendukung, membela, melawan, menyebar fitnah, berkotbah, caci maki, copas sana sini, tanpa lagi memikirkan dampak yang ditimbulkan. Karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu serta tidak perlu hadir di depan publik maka partisipasi baru para netizen melalui media baru mengalir deras tanpa bisa dikontrol oleh siapapun. Netizen menguasai alat (smartphone), ide dan mudah menyebarkan ide tanpa kontrol pihak lain sehingga para netizen merasa hebat, merasa pintar dan bangga bisa hadir di dunia maya. Situasi hiruk pikuk dunia maya tanpa kendali ini,  dari sisi kebebasan berpendapat dan melatih kemampuan berfikir kritis dan kreatif patut diacungi jempol, tetapi jika tanpa landasan moralitas yang tinggi dan kemampuan intelektual yang memadai yang bakal muncul adalah “peperangan” atau “konflik” ujaraan kebencian dan jika tidak ada upaya melakukan pendidikan dan tindakan tegas akan bisa jumpa darat dalam bentuk konflik terbuka baik mungkin konflik fisik berbasis SARA atau kepentingan politik dan ekonomi yang bisa berpengaruh terhadap rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta mengoyak pluralitas bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Jika ini yang terjadi jelas indeks demokrasi aspek kebebasan sipil akan mempunyai nilai rendah.

Selain nilai plus dan positif  dari peristiwa unjuk rasa 411 dan 212 dalam menghormati kekebasan sipil dari variabel kebebasan menyampaikan pendapat, ada juga sisi yang tidak diinginkan muncul yakni para penumpang gelap yang berusaha untuk memanfaatkan situasi massa yang hiruk pikuk untuk melancarkan rencananya  demi kepentingan dan ambisi pribadi dan kelompoknya. Ditangkapnya sejumlah tokoh masyarakat oleh Polri yang diduga berusaha memanfaatkan  situasi keruh untuk melancarakan makar (dugaan Polisi) menimbulkan pro kontra,  yakni di satu sisi kebebasan berpendapat yang dinilai kritik  keras seperti tidak mendapat tempat dan diberangus, namun di sisi lain jika dibiarkan akan bisa menjadi bola liar serta berdampak buruk pada masyarakat karena opininya dan ide-idenya dalam melakukan kritik keras terhadap pemerintah bisa memberi inspirasi kepada aktivis atau pihak lain dalam menyikapi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada mayoritas rakyat. Kita tunggu proses hukumnya siapa salah siapa benar. Situasi demikian juga bisa mempengaruhi dalam penilaian terhadap indeks  demokrasi khususnya nilai variabel kebebasan berpendapat dengan indikator ada tidaknya ancaman pemerintah dalam menyampaikan kebebasan berpendapat.

Demokrasi yang pada dasarnya mempunyai keunggulan dalam hal saling menghargai dan menghormati  adanya perbedaan dalam berbagai hal,  akan tidak mempunyai makna apa-apa jika para pelakunya sendiri lebih mementingkan diri dan kelompoknya dan tidak mau berkorban untuk menghormati perbedaan itu. Dengan peristiwa ucapan Ahok  yang didakwa melakukan penistaan agama (intoleransi) yang berdampak kepada ancaman pluralitas dan persatuan bangsa, rasanya  sudah cukup sebagai ujian berdemokrasi bangsa Indonesia. Energi kita akan habis mengurusi hal-hal yang mestinya sudah tidak perlu terjadi. Ke depan, jangan ada lagi Ahok lain atau peristiwa sejenis dari penganut agama apa pun yang bisa menebar virus intoleransi dan diskriminasi yang bisa menjadi ancaman mendasar bagi kualitas dan perkembangan demokrasi di Indonesia dan keutuhan NKRI. Penegak hukum (Polri) harus berani bertindak tegas terhadap siapa saja yang mengeluarkan pendapat  yang dinilai mengandung ujaran kebencian dan yang patut diduga bakal menimbulkan keresahan publik dan  agitatif memecah belah bangsa melalui media baru/media sosial. Selamat Tahun Baru 2017 semoga demokrasi semakin berkualitas.

 

Palembang, 24 Desember 2016.

 

Catatan:

  • Tulisan ini dimuat di Harian Sriwijaya Post, Rabu 18 Januari 2017

 

 

 





30 10 2016

TANTANGAN KEBANGSAAN 

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI/Rektor UNITAS

Setiap individu mempunyai perasaan setia kepada berbagai pihak, seperti setia kepada pasangan, guru, orang tua,  teman, daerah, etnik, pekerjaan, profesi, keluarga, almameter, agama, organisasi/kelompok dan kesetiaan kepada hal-hal lain yang patut untuk  dilabuhkan rasa kesetiaan. Terkandung dalam kata setia ada makna rasa kasih sayang, cinta, hormat, berkorban, ikhlas, segan, dan   mungkin juga bahagia. Kadar rasa  kesetiaan tersebut bobotnya bisa berbeda-beda tergantung dengan kepentingan dan kemanfaatan yang bisa didapat dari kesetiaan tersebut.  Seringkali rasa kesetiaan dapat saling berbenturan  dan bergejolak ketika dihadapkan kepada pilihan mana yang  lebih besar kesetiaan itu harus diberikan; misalnya harus setia kepada kelompoknya yang salah  atau setia kepada menegakkan kebenaran. Dilema dan gejolak kesetiaan akan semakin bergelora ketika pilihan tersebut dihadapkan kepada pilihan antara lebih setia kepada bangsa dan negara atau lebih setia kepada kepada hal-hal lainnya.

Hans Kohn dalam bukunya Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya  (1955), memberi makna nasionalisme atau paham kebangsaan  merupakan paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Mengacu pendapat tersebut, individu (warga negara) yang mempunyai rasa kebangsaan harus mau meninggalkan sebentar atau menekan kesetiaan kepada berbagai pihak ke titik nadir lebih dulu ketika bangsa dan negara membutuhkan kesetiaan warga negaranya.   Eksistensi, kesinambungan dan bahkan kualitas (kemajuan) suatu negara sangat ditentukan oleh tingkat kesetiaan warga negaranya.  Warga negara yang menaruh kesetiaan tertinggi kepada negara akan berani bersikap rela berkorban apa saja demi kepentingan negara dan kemajuan bangsa. Sebaliknya, jika warga negara masih lebih mementingkan atau lebih setia kepada  kelompoknya, diri sendiri dan ikatan-ikatan emosi lainnya dibandingka lebih setia kepada negara, maka bisa diprediksi negara yang bersangkutan mempunyai potensi ancaman yang sewaktu-waktu dapat melemahkan negara bahkan negara bisa bubar.

Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 harus dilihat sebagai peristiwa puncak menorehkan kesetiaan tertinggi  individu dan kelompok kepada kepentingan untuk mewujudkan cita-cita terbentuknya negara dan bangsa yang berdaulat. Mereka, para pemuda,  dari berbagai daerah dan  etnis yang berbeda bersumpah setia mendeklarasikan sebagai satu  Bangsa Indonesia yang hanya terikat dalam satu wadah Tanah Air  Indonesia. Sumpah menyatakan kesetiaan nasional tersebut tidak muncul secara tiba-tiba melainkan dirintis dan direnda  dengan tekun oleh mereka yang waktu itu di dadanya muncul  benih-benih rasa kebangsaan sebagi sandaran kesetiaan yang lebih tinggi dari pada kesetiaan yang hanya dilektakkan kepada suku/etnis dan daerah.  Eksistensi bangsa dan cita-cita terwujudnya negara Indonesia mendorong mereka bergerak untuk menggelorakan semangat kebangsaan dan kenegaraan melalui berbagai gerakan organisasi politik, pendidikan dan sosial budaya.

Organisasi Budi Utomo yang berdiri 20 Mei tahun 1908 dianggap sebagai tonggak hadirnya kesadaran berbangsa dan bernegara kendatipun organisasi tersebut masih bercorak kedaerahan, yang awal kegiatannya masih menekankan kepada memelihara dan memajukan kebudayaan jawa. Meskipun demikian, kehadiran  Budi Utomo  telah memberi inspirasi dan dorongan bagi tokoh-tokoh pergerakan lainnya untuk membentuk organisasi-organisasi di berbagai daerah dengan orientasi menuju kepada kesadaran sebagai bangsa demi  cita-cita terbentuknya satu bangsa dan negara yang berdaulat.

Perguruan Tamansiswa yang didirikan Ki Dadjar Dewantara pada tahun 1922 merupakan salah satu contoh organisasi yang bergerak dalam dunia pendidikan yan g disemangati nasionalisme yang tinggi.  Pemerintah Hindia Belanda waktu itu hanya memberi kesempatan bagi pribumi bersekolah secukupnya demi untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan di pemerintahan. Bagi Ki Hadjar Dewantara, yang semula aktif di pergerakan politik dan aktif menulis di media massa, dalam membangkitkan semangat kebangsaan merasakan perlu dan penting mendidik kaum pribumi agar  mempunyai jiwa merdeka dan tumbuh rasa nasionalisme. Perlahan tapi pasti, Perguruan Tamansiswa melalui gerakan pendidikan  dapat berkembang di berbagai daerah dengan disemangati  untuk membangkitkan rasa  kebangsaan di kalangan kaum pribumi tanpa diskriminatif.  Perguruan Tamansiswa melawan pemerintah kolonial Belanda melalui pendidikan untuk kaum pribumi tanpa membedakan suku, keyakinan, aliran, agama, golongan, status sosial. Perguruan Tamansiswa pelopor dan cikal bakal pendidikan yang berbasis kebangsaan.

Para perintis, pelopor, pendobrak, pelaku  pergerakan Indonesia merdeka  telah menunjukkan kegigihan mereka membangun kebangsaan Indonesia dengan semangat dan pengorbanan yang luar biasa. Mereka berjuang tanpa kenal lelah dan tanpa pamrih ekonomi dan jabatan. Mereka hanya memimpikan pamrih kebangsaan Indonesia yang kuat dalam ikatan negara kebangsaan yang dilandasai jiwa merdeka. Cita-cita tersebut akhirnya telah terwujud. Kini, sudah 71 negara kebangsaan Indonesia  berdiri tegar. Sudah 88 tahun Sumpah Pemuda dikumandangkan sebagai simbol bangkitnya kesetiaan kepada kebangsaan Indonesia. Kendatipun demikian, nasionalisme, kebangsaan, cinta kepada tanah air Indonesia harus terus digelorakan tanpa henti seiring dengan generasi yang silih berganti mewarisi negeri ini. Ada kecenderungan sikap generasi penerus bahwa semakin generasi jauh dari masa lalu yang heroik, jauh dari generasi pendiri bangsa dan negara patriotik, berjarak dengan pelaku sejarah gerakan nasionalisme gelombang pertama yng tinggal nama, ada tanda-tanda bahwa generasi penerus semakinmeneipis kadar kebangsaannya.

Tantangan dan musuh  bersama nasionalisme gelombang pertama sangat jelas yakni kolonialisme dan imperialisme yang membelenggu kaum pribumi sebagai bangsa  terjajah sehingga harus dibangkitkan semangat nasionalisme untuk mewujudkan cita-cita sebagai bangsa merdeka. Perjuangan dan gerakan nasionalisme gelombang pertama telah sukses. Kebangsaan Indonesia di era keninian harus terus dipelihara  agar nasionalisme tetap menyala  dan  terpatri kuat di setiap dada warga negara Indonesia khusunya generasi penerus. Kebangsaan Indonesia yang kuat merupakan modal untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Namun,  tantangan kebangsaan Indonesia masih relatif besar baik yang kovensional maupun modern dengan label  ekonomi, budaya, politik, ideologi dan teknologi.  Berikut tantangan dan musuh kebangsaan Indonesia yang patut mendapat perhatian kita semua.

Pertama, perilaku yang masih lebih mementingkan diri dan kelompoknya dengan indikasi masih sering terjadinya bentrok atau konflik antar warga, antar desa, antar kampung, antar etnis, antar golongan,   antar  pemeluk  keyakinan/agama berbeda, antar sesama pemeluk dalam satu keyakinan dan konflik-konflik horizontal lainnya. Sikap intoleransi dan konflik yang barbasis SARA dapat dimaknai kesadaran berkebangsaan masih rendah. Mereka yang masih suka berkonflik dan sikap intoleran yang menimbulan ancaman kebangsaan dapat dimaknai masih menempatkan kesetiaan tertinggi kepada kelompoknya bukan kepada bangsa dan negara. Jajak pendapat Harian Kompas (4/11/2013) antara lain mengemukakan bahwa  potensi konflik yang berbasis agama masih tinggi yakni 52,2%. Kita harus menyadari bahwa kemajemukan bangsa Indonesia merupakan modal awal kekuatan terbentuknya kebangsaan Indonesia, bukan ancaman bagi kebangsaan. Oleh karena itu, kondisi faktual bangsa  yang plural/majemuk harus disikapi dengan arif dalam mengelola  kemajemukan bangsa sehingga perbedaan  SARA  menjadi keindahan dan kekuatan.  Bhineka Tunggal Ika sudah waktunya tidak hanya dicengkeram kuat oleh Burung Garuda, tetapi harus juga dipegang kuat-kuat oleh setiap tangan warga negara Indonesia sehingga diharapkan kesadaran akan toleransi dan pluralitas merupakan kebutuhan dasar dalam upaya mewujudkan kebangsaan Indonesia.

Kedua, munculnya ideologi ekstrim yang berbasis radikalisme ajaran agama khususnya yang mengaku berbasis ajaran Islam harus diwaspadai mengingat radikalisasi agama selalu menjadi ancaman kebangsaan Indonesia. Dalam perjalanan sejarah NKRI, ideologi radikal baik yang kiri maupun kanan selalau  mewarnai konflik  yang melukai kebangsaan Indonesia, seperti DI-TII, GAM,Komando Jihad, Jamaah Islamiah, saat ini muncul ISIS/NIIS,  komunisme yang diduga bangkit kembali, gerakan terorisme seperti kelompok Santosa di Poso,  dan lain-lain. Oleh karena itu, gerakan radikalisme dan terorisme yang berlawanan dengan ideologi Pancasila harus dibasmi.  Ajaran ideologi radikali harus dibendung dengan membumikan Ideologi Pancasila  tiada henti kepada generasi penerus yang  selalu hadir silih berganti dengan berbagai metode, sarana dan media yang ada.

Ketiga, tantangan kebangsaan yang bisa menggerus kebangsaan di bidang ekonomi adalah produk barang  kebutuhan hidup yang mestinya bisa dicukupi dan diproduksi oleh bangsa sendiri tetapi harus didatangkan (impor) dari bangsa lain. Sebagai negara tropis, agraris, maritim yang kaya akan sumber daya alam baik di atas tanah maupun di dalam tanah dan di dalam laut,  ternyata belum bisa dikelolanya dengan baik sehingga ketergantungan terhadap produk kebutuhan dasar hidup (sembako) dari bangsa lain masih tinggi. Beras, bawang, kedelai, daging bahkan garam dan kebutuhan pokok lainnya masih impor. Ironis, tapi fakta memang demikian sehingga ini menjadi tantangan kebangsaan di masa kini dan masa depan. Masyarakar ekonomi  asean wujud nyata tantangan kebangsaan dalam bidang ekonomi. Memang, perdagangan antar bangsa antar negara merupakan hal biasa dalam upaya memenuhi tuntutan dan kebutuhan hidup rakyatnya, Akan tetapi jika ketergantungan kita kepada negara lain sangat tinggi dan akhirnya kita didekte oleh negara lain, dimana rasa kebangsaan itu berada?. Aku cinta produksi dalam negeri adalah slogan ajakan yang harus terus dikumandangkan  agar kebangsaan ekonomi dapat bersemai di hati rakyat sehingga industri apa pun  yang sudah bisa dibuat oleh anak Indonesia hendaknya menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan diuji kebangsaannya dalam membangun perekonomian bangsa yang relatif harus bisa lebih mandiri. Paling tidak, jika belum mampu bersaing dalam bidang industri manufaktur dan teknologi informasi hendaknya pemerintah berusaha secara maksimal bisa berdaulat dalam urusan pangan sehingga kebangsaan ekonomi  bisa semakin kuat .

Keempat, tantangan kebangsaan yang bisa melenahkan kebangsaan Indonesia adalah perilaku hedonisme melalui narkoba. Mereka yang setia kepada narkoba baik pengguna, penjual dan produsen jelas tidak ada kesetiaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Masa depan bangsa dan negara menjadi suram dan tidak jelas jika generasi penerusnya sudah menjadi kaum hedonis narkoba.  Narkoba sudah menjadi ancaman serius bagi generasi penerus tanpa pandang status sosial dan profesi. Narkoba bisa melemahkan dan bahkan bisa melenyapkan kebangsaan Indonesia. Bisa jadi narkoba dijadikan sarana penghancur generasi penerus oleh bangsa lain sehingga NKRI mudah dikuasai oleh bangsa dan negara lain karena sudah tidak ada nasionalisme. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas dan berani memberantas narkoba; dan masyarakat yang masih cinta dengan Indonesia,  yang masih setia kepada Indonesiua  harus ikut mendukung  dan berani melawan narkoba.

Kelima, tantangan dan ancaman  kebangsaan yang juga harus   diperangi dan disapu bersih adalah perilaku koruptif dengan segala macam modus operandi baik di lingkungan birokrasi pemerintah (eksekutif)  maupun di  legislatif dan yudikatif. Mestinya mereka para kaum birokrat, pejabat negara, politisi  dan aparat keamanan yang mencintai dan mempunyai kesetiaan terhadap negara dan bangsa  harus menjauhkan diri dari perbuatan yang nista dan tidak terpuji tersebut. Perilaku korup penyelenggara negara merupakan biang kerok yang bisa menghambat terwujudnya kesejahteraaan dan keadilan sosial. Untuk itu, keberadaan dan tugas KPK harus didukung yang terbukti bisa menangkap para koruptor, yakni mereka yang tidak mempunyai kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Dibentuknya satuan tugas Sapu Bersih  Pungli wujud keseriusan pemerintah dalam memberantas perilaku koruptif dalam masyarakat dan birokrasi. Demikian halnya dengan pencuri-pencuri kekayaan alam oleh para pengusaha hitam adalah termasuk pihak-pihak yang merusak kebangsaan Indonesia.

Akhirnya, kebangsaan Indonesia hanya bisa terawat dengan baik oleh rakyat yang mau menempatkan kesetiaan tertinggi kepada bangsa dan negara. Adanya kesetiaan membuktikan adanya kecintaan, dan adanya kecintaan dibuktikan dengan kerelaan berkorban dan perilaku positif demi kebangsaan Indonesia. Mari bertanya dalam diri kita, sampai seberapa besar kadar kesetiaan kita kepada bangsa dan negara dengan indikator lima tantangan kebangsaan di atas. Merawat kebangsaan Indonesia adalah juga menghargai jasa para pendahulu kita, para pelaku Sumpah Pemuda. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-88.

 

Palembang, 23   Oktober 2016

 

Catatan:

  • Tulisan ini telah dimuat di harian Sriwijaya Post, 26 Oktober 2016.