21 05 2018

MENANGKAL RADIKALISME
MELALUI
MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN

Oleh: Ki Joko Siswanto
Dosen FISIP / Rektor Unitas Plg/ Pengajar PKn

Pendahuluan
Sejak Orde Baru yang otoritarian tumbang melalui gerakan reformasi 1998 dan kemudian masuk ke zaman demokratisasi, gerakan radikalisme yang relatif sinonim dengan fundamentalisme, militan, dan ekstremisme yang berujung kepada terorisme semakin masif berkembang dan merajalela. Sejak tahun 2000 sampai tahun 2017 telah terjadi aksi terorisme 34 kali (lihat lampiran) sebagian besar dengan menggunakan bom. Ratusan korban warga sipil yang tidak bersalah meninggal dunia dan luka-luka. Belakangan ini, teroris menyerang aparat kepolisisan seperti yang terjadi bom bunuh diri di Kampung Melayu, penyerangan di Mapolda Sumatera Utara dan penusukan dua anggota brimob di Masjid Falatehan Komplek Mabes Polri. Gerakan dan organisasi radikalisme yang berkembang di era demokrasi umumnya berbasis agama islam (Islam radikal) seperti Komando Jihad, Jamaah Islamiyah, Majelis Mujahidin Indonesia, Jamaah Ansarut Tauhid, Jamaah Ansharut Daulah, Hizbut Tahrir Indonesia, dan lain-lain. Ormas Islam radikal bertujuan untuk mendirikan Negara Islam  Indonesia (NII) dan khilafah yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Perjuangan ormas  dengan ideologi radikalisme tersebut umumnya menggunakan dan dengan cara tindakan kekerasan baik anarkisme dan terorisme. Mereka yang tertarik pada ormas Islam radikal khususnya para pelaku teror adalah anak-anak muda usia produktif di bawah 40 tahun. Jika ditelusuri lebih lanjut identitas sosial mereka adalah kelompok yang kecewa terhadap kehidupannya seperti berasal dari keluarga yang secara ekonomi miskin, tak ada harapan masa depan lebih baik, dan umumnya berpendidikan rendah. Kendatipun demikian, tidak menutup kemungkinan ajaran radikalisme yang berbasis agama Islam telah masuk kampus menyisir kalangan muda terdidik seperti para mahasiswa dan dosen. Peneliti LIPI Anas Saidi mengatakan bahwa radikalisme ideologi telah merambah dunia mahasiswa melalui proses Islamisasi secara tertutup, cenderung anti perbandingan azhab dan monolitik yang berpotensi memecah belah bangsa. Disebutkan oleh Anas beberapa organisasi kemahasiswaan itu salah satunya adalah Kesatuan Aksi mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Kelompok ini dinilai memiliki hubungan ideologis dengan kelompok radikal internasional Ikhwanul Muslimin. Hampir tidak ada dalam dunia mahasiswa yang tidak dikuasai oleh kelompok Ikhwanul Muslimin, Salafi dan Hizbut Tahrir Indonesia.
Menurut peneliti LIPI lainnya, Endang Turmudi, kelompok Ikhwanul Muslimin memiliki pandangan keyakinan dan sikap fundamentalisme puritan, kaku. Mereka selalu merasa paling benar dan menganggap kelompok lain salah. Tujuan mereka membangun negara islam dan untuk mewujudkannya dibolehkan menggunakan kekerasan. Mereka yang tidak mendirikan negara Islam dianggap kafir, halal untuk diperangi karena thogut (lipi.go.id/berita/single/ Radikalisme Ideologi Menguasai Kampus). Menurut  Anas Saidi dalam penelitian LIPI tahun 2006 sebanyak 86 persen mahasiswa dari lima perguruan tinggi di Jawa menolak Pancasila dan menginginkan penegakan syariat Islam (lipi.go.id/berita/single/Radikalisme Tumbuh Subur di Kampus). Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Tri Nuke Pujiastuti mengatakan bahwa LIPI melalui risetnya menemukan bahwa gerakan radikal masuk melalui organisasi mahasiswa di kampus perguruan tinggi yang non keagamaan. Organisasi radikal tersebut merekrut kadernya melalui diskusi-diskusi keagamaan (lipi.go.id/berita/single/Gerakan Radikal Masuk Lewat Kampus).
Berdasarkan fakta demikian, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang sedang aktif dalam proses mencari jati diri baik melalui organisasi dan belajar mengembangkan kapasitas intelektualnya melalui daya kritisnya sangat rentan dan mungkin tanpa disadarinya mempelajari atau diajari paham atau ajaran dan pemikiran radikalisme khususnya yang berkedok atau berpayung agama Islam. Di sisi lain mahasiswa mendapat mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) yang terdiri dari Pancasila, Kewarganegaraan, Agama dan Bahasa Indonesia. Masalahnya adalah apakah MPK mampu menangkal radikalisme di kampus?, dan bagaimana upaya yang harus dilakukan agar bisa menangkal radikalisme masuk di kalangan mahasiswa?.

Radikalisme
Dari sisi semantik, radikalisme berasal dari kata radix yang bermakna akar. Umumnya akar berada di dalam tanah sebagai dasar penopang kehidupan pohon yang berada di atas tanah. Akar merupakan sumber kekuatan dan kehidupan karena akar mencari makan yang merambah ke mana-mana di dalam tanah. Akar tidak kelihatan tetapi berperan sangat penting dan strategis. Akar tidak memerlukan pujian seperti buah dan bunga yang indah. Jika akar dicabut dari tanah maka kehidupan akan mati, bunga yang indah tak akan muncul dan buah yang manis pun tidak akan ada. Sesuatu yang mengakar dimaknai sebagai hal yang benarbenar sampai di bawah (rakyat) dan umumnya relatif kuat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata radikal diberi makna: a) secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip); b) amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan); c) maju dalam berfikir dan bertindak (http://kbbi.web.id/radikal). Makna  radikal tersebut bersifat netral dan positif dalam arti berlaku dalam bidang apa saja. Misalnya, berfikir radikal itu baik karena berfikir mendasar, tuntas sampai pada prinsip-prinsipnya. Bertindak radikal itu baik karena mampu menyelesaikan hal-hal penting dan mendasar. Sedangkan kata radikalisme dalam KBBI di beri makna: a)paham atau aliran yang radikal dalam politik; b) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; c) sikap ekstrem dalam aliran politik (http://kbbi.web.id/radikalisme). Jika melihat makna dari segi bahasa tersebut, radikalisme selalu berkaitan dengan politik dan pemerintahan serta dicirikan dengan perubahan melalui kekerasan sehingga radikalisme selalu mendapat predikat negatif. Kekerasan merupakan simbol dan tindakan yang tidak beradab, yang melanggar norma kesantunan sekaligus kemanusiaan.
Achmad Jainuri dalam bukunya Radikalisme dan Terorisme: Akar Ideologi dan
Tuntutasn Aksi (2016:4-5) mengemukakan bahwa radikalisme selalu muncul dalam bentuk pemikiran maupun gerakan. Radikalisme pemikiran berdasarkan kepada keyakinan tentang ide, nilai, dan pandangan yang dimiliki oleh seseorang yang dinilainya sebagai yang paling benar dan menganggap yang lain salah. Ia sangat tertutup, biasanya sulit berinteraksi dan hanya saling berbicara dengan kelompok sendiri. Otoritas pengetahuan yang dimilikinya dikaitkan dan diperoleh dari figur tertentu yang dinilai tidak dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, biasanya kaum radikal tidak menerima figur lain sebagai sumber rujukan pengetahuannya. Di sini berlaku prinsip melihat “orang yang mengatakan, bukan apa yang dikatakan”. Dalam berdialog biasanya ia tidak ingin memahami keanekaragaman pendapat yang dimiliki orang lain, tetapi ingin menyatukan pandangan yang berbeda itu dengan pandangan dan pendapat menurut ukuran atau standar diri sendiri, bahkan dengan memaksakan kehendak.
Sedangkan radikalisme tindakan dan gerakan ditandai oleh aksi ekstrem yang harus
dilakukan untuk mengubah suatu keadaan seperti yang diinginkan. Dalam politik, tindakan yang dikategorikan radikalisme tindakan seperti makar, revolusi, demonstrasi yang diiringi tindakan anarkistis, penculikan, pembunuhan, serta berbagai aksi kekerasan yang merusak. orang ekstrem biasanya reaktif terhadap persoalan yang dihadapi dan melakukan kekerasan dalam menjawab persoalan. Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikalis sesungguhnya juga didorong oleh motif ajaran serta nilai yang diyakininya. Gerakan radikalis bertujuan mendirikan sistem yang sesuai dengan nilai yang dicitakan, yang berbeda dengan nilai yang ada.
Dalam kajian ideologi, menurut George A Theodorson dan Acchilles G. Theodorson
dalam A Modern Dictionary Of Sociology (1969:330) sebagaimana dikutip Achmad Jainuri (2016:5) radikalisme memiliki dua makna: pertama, ideologi non-kompromis yang berkaitan dengan penerimaan pembangunan, perubahan, dan konsep kemajuan. Kelompok yang mempunyai orientasi ini disebut kaum radikal kanan. Kedua, ideologi non-kompromis yang mendasarkan pada nilai-nilai masa lalu, yang tidak mau menerima perubahan disebut sebagai radikal kiri. Radikalisme dalam gerakan biasanya merupakan pendekatan non-kompromis terhadap persoalan sosial politik, dan ekonomi yang ditandai dengan ketidakpuasan yang sangat tinggi terhadap status quo dan keinginan akan adanya perubahan secara cepat dengan cara yang ekstrem.
Konsep radikalisme menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam makalahnya berjudul Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme ISIS
(belmawa.ristekdikti.go.id) adalah suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal: 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain; 2) fanatik (selalu merasa benar sendiri, menganggap orang salin bersalah); 3) ekseklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya); 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).
Selain radikalisme politik, yang populer dikenal masyarakat dunia dan belakangan ini semakin menjadi-jadi dengan fenomena ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) adalah gerakan radikalisme yang berbasis agama khususnya agama Islam sehingga dikenal radikalisme Islam atau Islam radikal. Untuk memahami kemunculan radikalisme Islam umumnya akan berpaling pada ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab yang diklaim sebagai pemurni tauhid. Ia lahir tahun 1115 H/1701 M di kampung Uyaimah, Najd sekitar 70 km arah barat laut dari Kota Riyadh Arab Saudi. Meninggal tahun 1206 H/1793 M. Dalam buku berjudul Rekam Jejak Radikalisme Salafi Wahabi: Sejarah, Doktrin dan Aqidah yang ditulis oleh Achmad Imron R (2014) khususnya dalam Kata Pengantar Penulis dikemukakan bahwa ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian dikenal dengan ajaran, doktrin atau sekte Wahabi menekankan kepada gerakan yang selalu berteriak lantang mengajak kaum muslimin untuk kembali pada tauhid murni versi mereka serta meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan kekafiran. Sebab enurut kelompok Wahabi ini, sejak masa Muhammad bin Abdul Wahhab bahkan sebelum kelahirannya hingga saat ini, kaum muslimin telah mempraktekan kejahiliyahan, kesyirikan dan kekufuran yang menyebabkan keluar dari Islam, seperti melakukan praktek tawassul dengan nabi atau orang saleh yang telah wafat. Tidak sedikit masalah furu’ ijtihadi mereka anggap sebagai masalah bid’ah, musyrik, atau kafir sehingga lisan, kitab, buku, situs, majalah, bulletin, radio dan televisi tidak sepi dari vonis-vonis syirik, kafir atau bid’ah. Pendek kata, dasar ajaran Wahabi atau Wahabiisme dari tahun ke tahun menyebar seantero dunia di negara negara yang umumnya penduduknya mayoritas beragama islam dengan segala varian yang dibumbui oleh ajaran berbagai kepentingan dan didukung oleh lingkungan ekonomi dan sosial serta kemajuan teknologi informasi maka gerakan atau ideologi Islam radikal semakin menjamur di mana-mana. Kelompok Islam radikal dunia yang kemudian dicap sebagai kelompok terorisme dunia yang paling berbahaya dan akhirnya yang menjadi musuh bersama semua negara sebagaimana yang dirilis dalam tempo.co (20 Maret 2015) antara lain: ISIS, Al Qaeda, Al Qaeda Semenanjung Arab, Taliban, Taliban Paskistan, Al Nusra Front, Boko Haram, Jemaah Islamiyah, Abu Sayyaf, Lashkar –e-Thaiba. Dalam kompas.com (02Maret 2017), selain organisasi=organisasi tersebut ditambah seperti Al Shabab Mujahideen, Jabhat al-Sham, Hezbollah. Organisasi Islam radikal dunia yang umumnya bercokol di negara-negara Timur Tengah tersebut telah memberi inspirasi dan menjadi sumber pengaruh serta jaringan bagi kemunculan organisasi islam radikal di Indonesia yang diawali dan ditengarai organisasi atau gerakan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh Sekarmaji Maridjan Kartosoewiryo di desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1942 dan NII dideklarasikan pada tanggal 7 Agustus 1949. Pengaruh ajaran ini meluas dalam meraih cita-cita NII dengan menghasilkan cabang DI atau pecahan organisasi yang sehaluan. Dalam perjuangaannya dengan doktrin kekerasan yang berwujud pemberontakan dengan kekuatan Tentara islam Indonesia (TII) di Jawa Barat (1949-
1962), pemberontakan Daud Beureueh di Aceh (1953-1962), pemberontakjan Amir Fatah di Jawa Tengah (1950-1959) dan peemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan (1950-1965).Kendati pemberontakan mendirikan NII sudah bisa ditumpas, tetapi gagasan dan ide radikal mendirikan NII tetap masih hidup sampai sekarang dengan wujud organisasi yang berbeda dari yang moderat, semi radikal, sangat radikal dan dengan metode perjuangan yangberbeda pula dari yang soft/persuasif hingga yang ekstrem dengan kekerasan. Di era OrdeBaru upaya pemerintah dalam meredam organisasi Islam radikal sangat ketat dan keras sehingga gerakan radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk aksi kekerasan (terorisme) tidak begitu menonjol. Namun, di era pasca Orde Baru atau era demokrasi yang menjunjung tinggikebebasan dan HAM ternyata merangsang munculnya kembali gagasan mendirikan NII ataunegara khilafah yang berbeda dengan negara yang berdasar Pancasila. (Untuk memperdalampengaruh radikalisme Timur Tengah di Indonesia silahkan baca buku berjudul “Jejak LangkahKafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia yang ditulis Greg Fealy dan AnthonyBubalo, penerbit Mizan, 2007).Untuk kondisi saat ini di Indonesia, menurut Kapolri (versi Mabes) yang dimuat dalammerdeka.com (23 Januari 2016) ada 3 organisasi radikal dan 15 pendukung ISIS. Tiga organisasiIslam radikal tersebuat adalah Jamaah Islamiyah yang target serangan adalah negara-negaraBarat/AS, Tauhid Wal Jihad dengan target serangan semua orang yang tidak sehaluandianggap kafir, dan NII, tapi hanya kelompok kecil yang melakukan kekerasan. Sedangkan 15organisasi pendukung ISIS adalah Majelis Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin IndoinesiaBarat, Ring Banten, Jamaah Ansharut Tauhid, Jamaah al-Tawhid wal-Jihad, Pendukung ndanPembela Daulah Islam, Jemaah Ansauri Daulah, Ma’had Ansyarullah, Laskar Dinullah, GerakanTauhid Lamongan, Halawi Makmud Grup, Ansharul Khilafah Jawa Timur, IS Aceh, IhwanMuahid Indonesia fil Jazirah al-Muluk, dan khilafatul Muslimin. Para pengikut pendukung ISISitulah yang saat ini berani melawan negara, aparat kepolisian dengan serangan bom bunuh diridan lain-lain.Kekerasan atas nama agama sesungguhnya bersifat kompleks. Menurut Arifin Asegafsebagaimana dikutip oleh Agus Purnomo dalam bukunya Ideologi Kekerasan : ArgumentasiTeologis-Sosial Radikalisme Islam (2009:13), ada beberapa alasan mengapa kekerasa agamaterjadi, yakni: (1) eksklusifitas dari beberapa pemimpin dan penganut agama, (2) sikap tertutup dan curiga antar agama, (3) keterkaitan yang berlebih-lebihan kepada simbol-simbolagama, (4) agama yang merupakan tujuan berubah menjadi alat, dan (5) kesenjangan kondisi politik, sosial dan ekonomi.Menurut sosiolog agama Martin E. Marty sebagaimana yang dikutip dalam bukuRadikalisme Islam Nahdlatul Ulama Moderatisme Islam di Indonesia (A.Rubaidi, 2008:35-36),gejala radikalisme dapat dicirikan dalam beberapa hal: Pertama, fundamentalisme adalahfaham perlawanan. Fundamentalisme dalam agama manapun mengambil bentuk perlawananterhadap ancaman yang dipandang akan membahayakan eksistensi agama mereka. Bentuk ancaman tersebut bisa dalam modernisasi, sekularisasi serta tata nilai Barat pada umumnya .Acuan dan tolak ukur untuk menilai berdasarkan kitab suci. Kedua, penolakan terhadaphermeneutika. Dengan kata lain, kaum radikal menolak sikap kritis terhadap teks dan6interprestasinya. Teks Al-Quran misalnya, harus dipahami sebagaimana adanya. Rasionalitasdipandang tidak mampu memberikan inteprestasi yang tepat terhadap teks. Ketiga, penolakanterhadap pluralisme dan relativisme. Bagi kaum radikal, pluralisme merupakan hasil daripemahaman yang keliru terhadap teks kitab suci. Pemahaman dan sikap keagamaan yangtidak selaras dengan pandangan kaum radikalis merupakan bentuk dari relativismekeagamaan, yang terutama muncul tidak hanya intervensi nalar terhadap teks kitab suci,melainkan juga karena perkembangan sosial kemasyarakatan yang telah lepas dari kendalaagama. Keempat, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis yang telahmembawa manusia semakin jauh dari ajaran agama. Perkembangan masyarakat yangseharusnya menyesuaikan kitab suci dan teks, bukan sebaliknya. Karena itulah, kaum radikalisbersifat a-historis dan a-sosiologis; dan tanpa peduli bertujuan mengembalikan tatananmasyarakat yang ada sekarang kepada tata nilai (secara persis) seperti masa Islam klasik, terutama periode masa Nabi Muhammad. Kelompok Islamis radikal nasional dan regional adalah mereka yang berusaha mendirikan negara Islam dengan menggunakan kekerasan, termasuk menghilangkan nyawamanusia kalau perlu. Bagi kelompok ini, syarat pertama mencapai tujuan adalah menjatuhkansecara paksa penguasa suatu negara (nasional) atau beberapa negara (regional), mengambil alihkekuasaan, kemudian mendirikan negara Islam. Kelompok Islamis radikal juga menggunakankonsep takfîr, yaitu mengafirkan semua orang Islam di luar kelompok mereka danmenghalalkan darah dan harta benda mereka.Adapun Islamis radikal transnasional atau supranasional adalah kelompok Islamis yanglebih memusatkan perhatian dan kegiatannya dalam memerangi pemerintah yang selalumenekan dan hendak memberantas gerakan Islam di negaranya. Anggota kelompok Islamisradikal transnasional tersebar di seluruh dunia. Umumnya mereka menggunakan dua bahasa (Inggris dan Arab) dalam berkomunikasi. Mereka berasal dari berbagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Mereka direkrut dari berbagai kelompok Islamis,seperti Al Qaeda, Ikhwân al-Muslimîn, Salafi, Jamaah Tabligh, Jamaah Islamiyah, dan Jama’ati IslamiPada umumnya kaum islam radikal dalam memperjuangan ideologinya berkedok jihad yang salah artikan dengan cara ekstrem, yang salah satunya melalui gerakan terorisme.Menurut Harvey W Kushner (2003), terorisme mempunyai tiga ciri yakni metodenya dengan cara kekerasan; targetnya warga sipil secara acak; tujuannya menebar rasa takut dankepentinggannya untuk perubahan sosial politik.Namun, belakangan ini terorisme di Indonesiaada indikasi sudah menetapkan secara khusus target serangannya adalah aparat kepolisisan dan warga sipil ikut menjadi korban. Dalam UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (saat ini sedang proses revisi), dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa tindak pidana terorismeadalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuandalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Unsur-unsur dimaksud diaturdalam Bab II Tindak Pidana Terorisme mulai dari pasal 6. Sebagai contoh, di sini dikemukakan bunyi pasal 6: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atauhilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik ataufasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”. Berkaitan dengan terorisme ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkanfatwa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme. Menurut MUI, terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi7dengan baik (well organized), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang tidak membeda-bedakan sasaran (indiskrimatif). Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan perbedaan antara terorisme dan jihad. Terorisme:1) Sifatnyamerusak (ifsad) dan anarkhis / chaos (faudha). 2) Tujuannya untuk menciptakan rasa takutdan/atau menghancurkan pihak lain. 3) Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. Sedangkan jihad: 1) Sifatnya melakukan perbaikan (ishlah) sekalipun dengan cara peperangan.2) Tujuannya menegakkan agama Allah dan / atau membela hak-hak pihak yang terzhalimi. 3) Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syari’at dengan sasaran musuh yang sudah jelas.Menurut penjelasan Kapolri Tito Karnavian dalam suatu dialog di Radio Elshinta Jakarta di awal Juli 2017 bahwa kelompok Islam radikal teroris di Indonesia ada yang terstruktur seperti JI, JAD, JAT dan sebagainya dan yang tidak terstruktur dalam arti bergerak mandiri. Mereka yang tergabung dalam terstruktur bersifat konvensional denganpenggalangan kegiatan berbasis pertemuan secara fisik, misalnya latihan militer, latihan merakit bom, rapat mengatur strategi, dan lain-lain Sedangkan yang mandiri lebih menekankan melalui media baru (internet) dan satu sama lain tidak saling kenal. Mereka yang mandiri ini sangat intens untuk mendapatkan pelajaran, informasi dan berkomunikasi melalui internet. Fenomena Islam radikal perorangan atau yang mandiri inilah yang saat ini merebak di kalangan anak-anak muda. Mereka umumnya simpatisan ISIS kemudian mempelajarinya yang akhirnya meyakininya untuk berjuang di medan laga melawan orang yang dianggap kafir dan thogut melalui “jihad” terorisme. Sebenarnya seseorang yang mempunyai pemikiran atau berpaham radikal saja tidak selalu seseorang tersebut terjerumus dalam aksi teror. Menurut BNPT, ada faktor lain yang memotivasi seseorang (indonesia) yang radikal bergabung dalam jaringan terorisme. Pertama,faktor domistik, yakni kondisi dalam negeri misalnya kemiskinan, ketidakadilan dan sangatkecewa dengan kebijakan atau sikap pemerintah. Kedua, faktor internasional yakni pengaruh lingkungan luar yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentimen keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan, dan imperialisme modern negara-negaraadidaya. Ketiga, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yangdangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan teksikal (harfiyah).Berdasarkan uraian tersebut di atas, catatan penting dapat dikemukakan tentan gradikalisme bahwa kelompok atau organisasi radikal di Indonesia umumnya berbasis dan berkedok ajaran islam sehingga dikenal sebagai kelompok Islam radikal. Organisasi dan pemikiran islam radikal akan selalu ada di Indonesia sebagaimana juga yang terjadi negaranegara yang berpenduduk muslim lainnya di dunia, dengan segala wujud dan aktivitas yangdisesuaikan dengan perkembangan situasi nasional dan global yang cenderung kuat sebagai kegiatan yang bertujuan politik (mendirikan NII, khilafah) daripada menegakkan ajaran agama yang damai dan rahmatan lil alamin. Kelompok Islam radikal di Indonesia saat ini sangat kuat dipengaruhi oleh gerakan ISIS yang disebarkan efektif melalui jalur internet. Penganut Islam radikal dalam melancarkan tujuannya pada umumnya melakukan teror (bom bunuh diridll.) dan umumnya dilakukan oleh anak-anak muda (usia produktif).

Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, pasal 37 ayat (2)berbunyi: Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikankewarganegaraan dan bahasa. Berdasarkan ketentuan tersebut, tampak jelas bahwa Pancasila sebagai mata kuliah dihapuskan dan hanya menjadi bagian materi dari pendidikan kewarganegaraan. PKn dengan bobot 2 sks mencakup Pancasila sangat tidak cukup untuk memahamkan Pancasila kepada mahasiswa. Padahal sebelum UU No. 20 tahun 2003 diterbitkan, Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diajarkan di perguruan tinggi. Akibat Pancasila dijadikan satu dengan PKn inilah salah satu yang bisa dijadikan alasan dan penyumbang ideologi Pancasila kurang banyak dipahami generasi muda terdidik (mahasiswa) sehingga menjadikan mereka kehilangan orientasi ideologi. Malahan, Pusat Studi Pancasila UGM memandang salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya nasionalisme dan karakter berbangsa adalah adanya pengaburan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan (www.ugm.ac.id/id/berita/2293-terjadi reduksi pendidikanPancasila). Di sisi lain, dalam era demokrasi bertebaran dan bermunculan paham-paham atau ideologi lain (termasuk Islam Radikal) yang relatif lebih menarik yang disebarkan/diajarkan oleh dan melalui ormas (Islam) radikal atau didapatkan melalui internet dan buku-buku.Tampak jelas sekali bahwa pemerintah melalui UU No.20/2003 tentang Sisdiknas melakukan kesalahan yang fatal, sepertinya by design dan tampaknya ada eforia kebencian dengan P-4 di era orde baru yang kemudian berimbas kepada mengkerdilkan Pancasila.Kemudian di dalam UU tersebut, pendidikan bahasa juga tidak dinyatakan dengan jelas bahasa apa yang dimaksud. Baru ketahuan yang dimaksud bahasa adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 9ayat (2) yang berbunyi: “Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliahpendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris”.Tampaknya Bahasa Inggris diseterakan dengan Bahasa Indonesia sebagai MPK. Dan jika adapemikiran seperti itu, sungguh suatu kekeliruan pikir budaya yang sangat keliru.Pemerintah akhirnya menyadari setelah banyak kritik dari masyarakat dan pendidikbahwa Pancasila hanya bagian PKn yang berkesan menomorduakan Pancasila, kemudian adaindikasi di masyarakat munculnya perilaku yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,misalnya, intoleransi yang semakin marak, konflik horizontal yang muncul di mana-mana, dansebagainya, maka dalam Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila,Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Pada ayat (5) berbunyi bahwa mata kuliah tersebutberlaku untuk program sarjana dan diploma. Adanya ketentuan tersebut menjadi sangat jelas posisi Pancasila saat ini sudah sebagai mata kuliah sendiri, bukan sekedar bagian materi dari mata kuliah PKn. Keempat mata kuliah wajib tersebut, jika diurutkan tingkat kedudukan dan lingkup keluasan serta kedalaman materi, maka MK Agama di tataran aras tertinggi sebagaisumber dari semua nilai kehidupan di dunia dan di akherat, disusul aras Pancasila sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kemudian aras PKnsebagai sumber nilai praktek dan pedoman bagi warga negara Indonesia dalam menjalankan hak dan kewajibannya, dan terakhir aras Bahasa Indonesia sebagai kaidah berkomunikasi yang bisa mempersatukan bangsa yang majemuk (plural) sekaligus sebagai identitasnasional/bangsa.Tiga mata kuliah wajib yang tercantum dalam UU No.20 tahun 2003 yakni Agama,Kewarganegaraan dan Bahasa sebagaimana secara teknis diatur dalam Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambuPelaksanaan Melompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, maka disebut Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Dalam Keputusan Dirjen Dikti tersebut, dimuat rumusan visi MPK tercantum dalam pasal 1 bahwa visi MPK di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pegembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan misi MPK tercantum dalam pasal 2: Misi kelompok MPK diperguruan tinggi membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab. Untuk itu dalam Pasal 3 dirumuskan kompetensi MPK dan kompetensi dasar dengan rumusan sebagai berikut:(1) Standar kompetensi kelompok MPK yang wajib dikuasai mahasiswa meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya, dan kewarganegaraan dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap;  berpikir kritis: bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis; berpandangan luas; dan bersikap demokratis yang berkeadaban. (2) Kompetensi dasar untuk masing-masing mata kuliah dirumuskan sebagai berikut. a). Pendidikan Agama: Menjadi ilmuwan dan profesional yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YangMaha Esa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan. b). Pendidikan Kewarganegaraan: Menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing: berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem ni!ai Pancasila. c). Bahasa Indonesia: Menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki pengetahuan dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional dan mampu menggunakannya secara baik dan benar untuk mengungkapkan pemahaman. rasa kebangsaan dan cinta tanah air, dan untuk berbagai keperluan dalam bidang ilmu teknologi dan seni, serta profesinya masing-masing.

Kompetensi yang dirumuskan dalam Keputusan Dirjen Dikti No. 43 tahun 2006 tersebut tidak ada rumusan kompetensi MPK Pancasila karena acuannya masih UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Setelah, keluar UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mata kuliah baru dimunculkan dan tidak ditemukan istilah MPK. Dalam Panduan Bimbingan Teknis Dosen Mata Kuliah Pancasila Kementerian Ristekdikti 2017 menyebut MataKuliah Wajib Umum (MKWU) untuk Mata Kuliah Pancasila. Dalam Pasal 6 ayat (2) SK Dirjen Dikti No 43/2006 tersebut dikemukakan bahwa beban studi untuk mata kuliah pendidikan Agama, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia masing-masing 3 (tiga) sks (satuan kredit semester). Fakta di lapangan pada umumnya perguruan tinggi (contoh UNSRI) beban sks hanya 2 (dua). Hal ini tentu bisa mempengaruhi dalam proses pembelajaran sehingga capaian dan kompetensi yang diharapkan tidak tercapai.Terlepas dari istilah apakah digunakan MPK atau MKWU untuk menyebut kelompo kempat mata kuliah wajib yakni Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia,pada kesempatan ini yang lebih dipentingkan adalah bagaimana MPK atau MKWU bisa membekali pola pikir mahasiswa sehingga dapat menangkal atau bisa lebih membentengi diri atau malah bisa melawan pemikiran radikalisme yang dihadapinya. Untuk itu langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Kementerian Ristendikti antara lain:

1). Merumuskan secara tegas dan jelas konsep dan indikasi pemikiran radikalismeyang bertentangan dengan Pancasila. Rumusan dan indikasi radikalisme harus mudah dipahami sebagai bagian materi untuk dijadikan pegangan bagi paradosen. Merumuskan kembali kompetensi masing-masing 4 mata kuliah wajib tersebut yang menandai ada indikasi capaian mahasiswa memahami radikalisme sehingga dalam pola pemikirannya bisa membedakan mana yang salah (radikalisme) dan mana yang benar atau non radikalisme (sesuai Pancasila dan ajaran Islam moderat). Menyusun SAP dan materi MPK/MKWU yang relatif sama secara nasional berdasarkan kompetensi rumusan baru tersebut agar ada pegangan baku yang jelas bagi para dosen.

2) Dosen yang mengampu MPK/MKWU wajib mengikuti pendidikan/kursus yang secara khusus diadakan untuk peningkatan kualitas pemahaman materi dan meningkatkan kualitas skill teaching. Lemhannas dulu selalu membuka Kursus Calon Dosen Kewiraan (Suscadoswir) selama 3 bulan bagi dosen yang akan mengajar mata kuliah Kewiraan. Tetapi kini sudah tidak ada lagi seiring pergantian Kewiraan dengan kewarganegaraan. Demikian juga pengajar/dosen Pancasila belum mendapat pendidikan khusus untuk itu. Kongres Pancasila ke-5 di UGM tahun 2013 merekomendasikan ke Pemerintah agar ada sertifikasi guru / dosenPancasila dengan harapan mereka yang mengampu Pancasila benar-benar menguasai materi. Saat ini yang terjadi, para dosen Pancasila dan Kewarganegaraan asal mau dan bersedia mengajar tanpa melihat latar belakang kualifikasi keilmuaan dan tanpa mengikuti pendidikan/latihan khusus untuk menjadi dosenPancasila dan Kewarganegaraan. Kendatipun para dosen belajar sendiri dalam memperkaya materi dan kapasitas mengajar, namun belum teruji melalui proses diklat. Untuk mengatasi masalah kedodoran kebutuhan dosen MPK, khususnya Pancasila dan Kewarganegaraan, hendaknya secepatnya Kementerian Ristekdikti secara berkala mendidik dosen-dosen MPK agar mempunyai kualifikasi/sertifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dosen MPK adalah pemeran penting dalam menyajikan materi agar bisa enak dinikmati mahasiswa dengan harapan mahasiswa menjadi tertarik dan mudah memahami materi yang diajarkan. Kreativitas dan ide-ide segar dosen sangat dibutuhkan dalam meramu materi agar sedap dinikmati mahasiswa.

3) Mengingat saat ini dan ke depan di Indonesia yang berkembang dan tidak akan mati adalah paham radikal yang berbasis agama Islam atau Islam radikal, maka materi atau muatan mata kuliah agama Islam harus yang menjadikan pemikiran radikal tidak muncul di kalangan mahasiswa. Untuk itu, para dosen agama Islam harus bisa mengontrol melalui pemikiran mahasiswa yang sekiranya ada indikasi berfikir radikal yang tidak lazim, maka dosen harus bisa meluruskan dengan ajaran agama Islam mainstream (ormas Islam yang tergabung dalam wadah MUI).

4) Pengelola MPK hendaknya bisa menyelenggarakan diskusi terbatas secara berkala dengan mengundang pihak-pihak yang berkaitan dengan isu-isu atau masalah publik yang aktual sehingga para dosen MPK selalu terasah kemampuannya dalam berfikir menganalisa persoalan bangsa.

5) Jumlah sks yang selama ini hanya 2 (dua) harus secara tegas dijadikan menjadi 3(tiga) sks agar ada cukup waktu dalam mendalami materi ajar sehingga tidak hanya ranah kognitif yang disentuh tetapi akan sampai kepada ranah afeksi, syukur ranah motorik dalam hal tertentu bisa terwujud.

Tantangan

Sebagaimana kebebasan berkifir manusia yang terus mengelinding tanpa batas dan arah, maka paham radikalisme terus bakal ada dengan sumber dari berbagai sumber ajaran induk ideologi baik agama maupun idelogi yang sudah ada seperti liberalisme, neo-liberalisme,marxisme, leninisme komunisme, sosialisme atau gabungan dari berbagai aliran yang ada tersebut. Dengan kemampuan olah pikir manusia maka akan muncul pemikiran-pemikiran radikal yang bisa merusak tananan kemapanan. Akibat kemajuan teknologi informasi dengan internetnya, maka melalui perangkat smartphone yang semakin mudah dimiliki masyarakat, terkhusus generasi muda (mahasiswa), menjadi sangat mudah mendapatkan dan menyebarkan informasi tanpa dibatasi waktu dan jangkauan wilayah. Ada proses kompetisi bahkan pertarungan dalam diri mahasiswa antara materi yang didapat melalui MPK dan materi yang bisa diakses setiap saat kapan saja. Mahasiswa bisa berselancar kemana saja untuk mencari informasi dan pengetahuan yang diinginkan tanpa bisa dikontrol oleh siapapun. Bandingkan mahasiswa yang hanya tatap muka di klas mengikuti satu mata kuliah wajib MPK selama 100 menit/minggu dibandingkan dengan mengakses internet yang 24 jam, maka menjadi tantangan bagi dosen MPK harus berkompetisi dengan internet yang telah menjadi bagian dari hidup mahasiswa. Aplikasi telegram dari Rusia yang tidak mempunyai cabang di Indonesia ternyata dijadikan media komunikasi kelompok radikal di Indonesia dengan kelompok radikal di luar negeri khususnya jaringan ISIS. Dari konten di telegram tersebut bisa mempelajari membuat bom dan mempelajari ideologi ISIS. Itulah sebabnya Pemerintah menutup 11 konten di aplikasi telegram tersebut.

Penutup

NKRI harga mati. Pancasila sudah final. Oleh karena itu, segala bentuk dan usaha baikmasih dalam pemikiran, ide gagasan apalagi tindakan yang dinilai bakal meruntuhkan NKRIdan merobek-robek Pancasila harus dilawan dan dihentikan. Pemikiran harus dilawan denganpemikiran, tindakan anarkistis harus ditegakkan dengan hukum. Oleh akrena itu, mahasiswasebagai generasi penerus bangsa harus bisa terhidar dari paham radikalisme apapun baik yangberbasis agama Islam (Islam radikal) maupun idelogi lain. Untuk itu, MPK atau MKWU harusbisa memberi dan mengisi hati dan pemikiran mahasiswa agar kelak bisa menjadi sarjana yangmoderat, religius, menjunjung Pancasila, menjaga keutuhan NKRI dan selalu kritis dalam menyikapi persoalan bangsa, dan yang lebih penting tidak ada agenda dalam pikiran di kalangan akdemis/kampus untuk menjadikan NKRI berubah wujud dan tujuan menjadi NII atau negara khilafah. Perlu diketahui bahwa sel Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) ada di 16 Daerah (Kompas,16 Juni 2017). Dikeluarkannya PERPPU Nomor Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Organisasi Kemasyarakatan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran ideologi anti Pancasila yang dilakukan sejumlah ormas sekaligus sebagai dasar hukum bisamembubarkan ormas radikal patut disambut baik meskipun ada pihak-pihak yang tidak setuju.Hal ini menunjukkan Negara harus bersikap tegas dan tidak boleh kalah dengan segelintirorang yang jelas-jelas ajarannya bertentangan dengan Pancasila. Sasaran bidik utama ormasradikal adalah kalangan kampus (dosen dan mahasiswa) dengan kedok menegakkan khilafah. Jika MPK secara metodologis dan penalaran mampu mewujudkan melawan pemikiran yang radikal (deradikalisasi), maka permintaan Pemerintah agar Rektor Diminta Cegah Radikalisme sebagaimana yang menjadi headline Kompas 7 Mei 2017 insya Allah akan bisa dipenuhi. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat setidak-tidaknya bisa memberi inspirasi dan mendorong untuk para dosen MPK mau memperdalam lagi tentang paham radikalisme khususnya dalam agama Islam sehingga bisa ditemukan formulasi materi MPK dan metode yang tepat untuk membekali penalaran dan sikap mahasiswa menangkal paham radikalisme yang merugikan diri, bangsa dan negara.Terima kasih

Palembang, 23 Juli 2017.

Catatan: Makalah ini Disampaikan dalam Lokakarya MPK Universitas Sriwijaya
Di Indralaya, 26-28 Juli 2017.

Sumber Bacaan dan Rujukan

Buku:

– Azra, Azyumardi; Transformasi Politik Islam: Radikalisme3, Khilafatisme danDemokrasi; Prenadamedia Group dan PPIM UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

– Ari Gayo, Akhyar dan Faiz Muhlizi, Arfan (Ed.); Penanggulangan Terorisme dalam Perspektif Hukum, Sosial, dan Radikalisme; Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RIdan Dian Rakyat, Jakarta, 2016.12

– BNPT, Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme ISIS (Makalah).- Fealy, Greg dan Bubalo, Anthony; Jejak Khafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengahdi Indonesia; Mizan, Bandung, 2007.

– Hendropriyono; Dari terorisme sampai Konflik TNI-POLRI; Buku Kompas, 2013.- Imron, Achmad; Rekam Jejak Salafi Wahabi: Sejarah, Doktrin dan Akidah; Khalista,Surabaya, 2014.

– Jainuri, Achmad; Radikalisme dan Terorisme: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi; IntransPublishing, Malang, 2016

– Mardenis; Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum NasionalIndonesia; Rajawali Prers, jakarta, 2013.

– Purnomo, Agus; Ideologi Kekerasan: Argumentasi Teologis-Sosial Radikalisme Islam;Pustaka pelajar, Ponorogo, 2009.

– Rubaidi, A; Radikalisme Islam: Nahdlatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam diIndonesia; Logung Pustaka, Yogyakarta, 2007.

– Salam, F Moch; Motivasi Tindakan Terorisme; Mandar Maju, Bandung, 2005.- Suharto, Rudhy dkk (ed.); Terorisme, Perang Global, Masa Depan Demokrasi; MataPena, Depok, 2004

– Zulqodir, Radikalisme Agama di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.2.

Website/Media Online

– lipi.go.id/berita/single/ Radikalisme Ideologi Menguasai Kampus.

– lipi.go.id/berita/single/Radikalisme Tumbuh Subur di Kampus.

– lipi.go.id/berita/single/Gerakan Radikal Masuk Lewat Kampus

http://kbbi.web.id/radikal

http://kbbi.web.id/radikalisme

– belmawa.ristekdikti.go.id

– kompas.com (02 Maret 2017)

– tempo.com

– merdeka.com (23 Januari 2016)

http://www.ugm.ac.id/id/berita/2293-terjadi reduksi pendidikan Pancasila

Peraturan Perundangan

– UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

– UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi

– UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

– Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan – Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 Thun 2006

– Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme4.

Surat Kabar

– Kompas, 7 Mei 2017

– Kompas, 16 Juni 2017

– Kompas, 13 Juli 2017.

 

Iklan




19 04 2018

MENGRITIK DAN DIKRITIK

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI/Rektor UNITAS PLG

Belakangan ini berita politik yang lagi heboh dan viral menjadi pembicaraan publik adalah pernyataan tokoh politik nasional yang sudah sepuh dan senior, Amin Rais, yang menyatakan bahwa bagi-bagi sertifikat tanah itu pengibulan karena ada 74 persen tanah di negeri ini dikuasai kelompok tertentu, pemerintah diam saja, penguasaan tanah yang luar biasa luas itu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan. Demikian antara lain yang dikatakan Amin Rais ketika menjadi pembicara dalam suatu diskusi di Bandung18 Maret 2018.

Amin Rais yang dikenal berkarakter ceplas-ceplos, blak-blakan dan selalu berada di pihak atau kelompok yang melawan pemerintah (kendati PAN ada dalam pemerintahan) sangat sering  bahkan dapat dikatakan selalu melakukan kritik tajam yang membuat publik jengkel dan pihak yang dikritik (pemerintah) menjadi gerah, panas dan menimbulkan reaksi balik yang keras.

Salah satu yang panas dan bereaksi cepat melawan pernyataan Amin Rais adalah Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang tampak sangat geram yang antara lain menyatakan kalau ada senior bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya yang ngibulin. Dari dulu juga ada pembagian sertifikat, tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat, dan banyak. Lah, salahnya dimana. Selain membantah tentang sertifikat juga membantah tentang isu PKI, membantah tudingan  menjual data masyarakat kepada pihak asing.  Dan di akhir pernyataannya sebagai wujud kekesalannya dengan mengancam akan membongkar dosa-dosa orang yang asal-asalan mengritik pemerintah, kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok. Sudahlah, diam sajalah. Jangan maian-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu, memang kamu siapa?.

Akibat respon dan reaksi  Luhut tersebut suasana menjadi heboh, ada yang bersikap pro dan ada yang bersikap kontra serta ada juga yang  bersikap netral obyektif melihat permasalahannya. Mereka yang pro Amin Rais atau kontra pemerintah akan menyetujui apa yang dinyatakan Amin Rais tanpa bersikap kritis apakah yang dinyatakan Amin Rais betul atau salah, didukung data atau tidak, karena memang sudah menjadi pengikut dan fanatik mengidolakan Amin Rais. Pokoknya asal yang disampaikan Amin Rais selalu dianggap benar dan penting.  Untuk itu,  Amin Rais patut didukung dan menyalahkan pemerintah (Luhut) yang kebakaran jenggot dikritik dan malah mengancam seperti orde baru. Ini sudah era demokrasi mestinya tidak alergi terhadap kritik. Kira-kira begitu yang pro Amin Rais.

Bagi mereka yang kontra terhadap kritik Amin Rais atau yang pro pemerintah berpandangan bahwa apa yang dikatakan Amin Rais yang asal bunyi itu tidak benar, kritik tanpa data, asal menyerang pemerintah, tidak pantas pelopor reformasi dan guru besar bicara  asal-asalan tanpa didukung data dan tidak melihat fakta bahwa rakyat senang mendapat sertifikat yang selama ini sulit untuk bIsa diperoleh. Oleh karena itu, kritik Amin Rais harus dilawan agar tidak sering membuat gaduh negeri. Pemerintah sekarang sudah berbeda dengan jamannya Soeharto yang otoriter, yang harus dilawan dengan kritik-kritik yang tajam dan sangat keras untuk dijatuhkan. Kegemaran Amin Rais adalah menjatuhkan pemerintah.  Dia yang mengangkat Gus Dur menjadi Presiden, namaun dia pula yang mempelopori menjatuhkan Gus Dur dari kursi Presiden. Wajar, jika Luhut Binsar Panjaitan  Marah dan mengancam Amin Rais karena kritiknya dinilai asal-asalan.

Terlepas dari perseteruan dan pro kontra tersebut, ada hal menarik yang patut untuk direnungkan dan diresapi dari kasus tersebut agar kita bisa menjadi bangsa yang dewasa dan semakin matang dalam berdemokrasi, yakni bagaimana harus melakukan kritik dan menerima kritik sehingga banyak hal positif yang bisa diperoleh dari proses kritik tersebut tanpa ada dosa dan sakit hati di antara kita. Jika mengacu kepada KBBI on line makna kritik adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat dan sebagainya. Sedangkan dalam Wikipedia on line dikemukakan bahwa kritik adalah masalah penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan.

Berdasar pengertian tersebut kritik pada dasarnya merupakan aktivitas pemikiran yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara logis, moral dan etika dan didukung oleh data/fakta baik empiris  maupun teoritis sehingga hasil dari kritik bisa dijadikan masukan untuk memperbaiki keadaan. Dengan demikian kritik yang benar harus diikuti solusi atau saran untuk perbaikan. Jadi, kritik memang dibutuhkan untuk evaluasi sekaligus kontrol dari pihak lain agar kinerja atau hasil karya menjadi lebih baik untuk kepentingan orang banyak. Jika melakukan kritik tanpa data kemudian juga tanpa saran dengan tujuan untuk menjatuhkan atau merusak keadaan, itu bukan suatu kritik tetapi sudah masuk dalam kategori ujaran kebencian yang bisa masuk kategori fitnah dan merupakan  tindak pidana.

Pada umumnya pihak yang melakukan kritik keras dan terbuka adalah pihak lawan atau yang tidak suka dengan pihak yang dikritik dengan tujuan agar pihak yang dikritik menjadi lemah, kalau bisa jatuh/kalah dan pihak diri yang melakukan kritik mendapat simpatik dan dukungan publik. Sering kali isi kritik memang asal bunyi atau asal beda dengan kekuasaan atau yang dikritik. Yang penting pihak yang dikritik kelimpungan dan dirinya mendapat apresiasi publik. Itulah sebabnya para pengritik ini selalu berusaha mencari panggung agar bisa melontarkan kritik-kritiknya. Kondisi seperti ini akan semakin semarak oleh dukungan media massa yang suka kepada hal-hal kontroversial dan menjadikan mereka yang suka melakukan kritik dan selalu  bertentangan dengan pemerintah ini  dijadikan nara sumber atau diminta opininya. Publik dan media sudah paham seperti apa perilaku dan tutur kata Fahri Hamzah, Fadli Zon dan Amin Rais sebagai tokoh-tokoh elite politik yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Akan berbeda jika pihak pendukung pemerintah yang melakukan kritik. Mereka akan melakukan kritik secara tertutup dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan. Oleh karena itu, isi kritik dan cara penyampaian kritik tidak perlu sensaional, tidak perlu mencari panggung, tidak perlu koar-koar melalui media massa, tidak perlu mencari simpati dan dukungan publik.  Yang utama dan penting isi kritik bisa diterima dan tidak mempermalukan pemerintah/penguasa.

Selain isi kritik harus berdasar data dan logis, siapa yang menyampaikan kritik dan cara penyampaian kritik harus dipertimbangkan dengan matang. Di kalangan seniman (musikus, komedian, dramawan, dan lain-lain) sering melontarkan kritik tajam kepada pemerintah (kekuasaan) tetapi disikapi dengan ketawa dan sebagai kontrol positif dan tidak direspon atau dilawan secara negatif oleh pemerintah. Misalnya,  musikus Iwan Fals, syair lagu-lagunya dikenal penuh kritik sosial dan politik kepada penguasa, seperti lagu dengan judul WaKil Rakyat, tapi tidak menjadikan wakil rakyat (anggota DPR/D) menjadi marah, karena waktu itu fakta memang demikian dan disampaikan dengan lagu. Dramawan WS Rendra dengan lakon Sekda di jaman orde baru sangat keras  kritiknya  kepada pemerintah saat itu, namun   tetap dibolehkan pentas karena dikemas secara arstistik dan humor. Komedian Butet,  Slamet Rahardjo, Cak Lonthong, grup Sri Mulat, dalang wayang kulit  dan para pelaku seni lainnya sering melakukan kritik  kepada pemerintah dan kondisi sosial politik dalam pentas-pentasnya,  tetapi kritik para seniman tersebut  ditanggapi oleh pemerintah dengan positif dan suasana senang karena disampaikan dengan bahasa kemasan humor yang tidak menyakitkan, tetapi menghibur. Jadi kritik bisa menjadi hiburan jika mampu mengemas dengan baik dan menyenangkan.

Sebetulnya kalau belajar dari kearifan dan budaya lokal, khususnya budaya Jawa, ada warisan perilaku budaya cara menyampaikan kritik yang  tidak menyakiti penerima kritik dan tidak mengganggu suasana (masyarakat) menjadi kacau dan heboh. Ungkapan atau paribasan (peribahasa) kena iwakke aja nganti buthek banyune (ikan tertangkap tetapi air jangan keruh) merupakan ajaran yang bisa diterapkan dalam melakukan kritik. Tujuan kritik tercapai, yakni bisa diterima oleh penerima kritik,  tetapi tidak menimbulkan heboh atau gaduh masyarakat. Artinya, jika akan  melakukan kritik hendaknya bisa bersikap empan papan (tahu tempat, tahu waktu dan tahu cara) dan  tidak hantam kromo (semauanya sendiri), misalnya, bertemu/menghadap langsung dengan yang mau dikritik, tidak mempermalukan yang kritik dan dengan bahasa yang santun dengan didukung data/fakta, maka  kritik akan bisa diterima alias berhasil.

Selain itu, ada ungkapan  juga ngono ya ngono ning aja ngono (begitu ya begitu tetapi jangan begitu). Kalimat ini mempunyai makna yang dalam karena harus diterjemahkan dengan melihat konteks  masalah yang dihadapi. Jika diterapkan dalam seni melakukan kritik bisa dimaknai atau dijabarkan  silahkan melakukan kritik, boleh-boleh saja melakukan kritik, tetapi hendakmnya memperhatikan isi kritik, siapa yang dikritik dan bagaimana cara mengritiknya, bukan asal bunyi atau asal mbacot  (ngomong).   Ini merupakan ajaran untuk bisa bersikap toleransi yang tinggi sehingga antara yang melakukan kritik dan yang menerima kritik tidak ada dendam dan akhirnya tujuan kritik untuk memperbaiki keadaan dan hasil karya bisa tercapai.

Kepada siapa kritik itu ditujukan juga perlu  diperhatikan agar kritik bisa efektif, tidak menyakitkan  dan bisa diterima. Dalam kultur Jawa ada ungkapan semu bupati, esem mantri dugang/dhupak bujang (ekspresi wajah/sikap tubuh atau isyarat untuk  bupati, tersenyum kecil untuk mantri dan ditendang untuk pembantu/abdi/pelayan/bawahan). Maknannya, dalam konteks melakukann kritik harus dilihat strata atau status sosial dan jabatan/kedudukan seseorang yang dikritik.  Asumsinya, semakin tinggi status sosial dan kedudukannya dianggap semakin  mempunyai perasaan yang lebih halus, lebih peka, lebih mengerti permasalahan, lebih pintar, lebih santun, dan lebih-lebih tentang  hal hal lainnya. Oleh karena itu, ketika yang dihadapi bupati (kedudukannya tinggi) maka seorang raja  kalau menegur bupati tidak perlu ngomong, tetapi cukup dengan semu atau  menunjukkan ekspresi wajah tertentu atau bahasa tubuh tertentu atau isyarat tertentu saja. Bupati dengan melihat wajah atau bahasa tubuh raja sudah paham maksudnya, dan segera akan mawas diri,  memperbaiki diri atau evaluasi terhadap tugas dan hasil karyanya. Jadi, teguran atau nkritik sampai dan tidak heboh atau gaduh.

Dengan mantri yang berstatus sosial lebih rendah dari bupati, maka raja harus tersenyum kecil. Untuk ukuran mantri tidak akan tanggap dan paham hanya dengan  pasemon atau bahasa tubuh dan isyarat. Untuk itu,  perlu tindakan yang lebih riil tetapi tetap menghormati yang dikritik  atau yang ditegur, yakni dengan tersenyum kecil yang penuh makna.   Dengan melihat raja  tersemyum kecil   terhadap dirinya, maka sang mantri  sudah mengerti apa yang dimaksud oleh rajanya dan segera akan merubah dan melakukan evaluasi diri baik mungkin perilaku dan atau kinerjanya. Jadi, raja tidak perlu banyak omong, cukup pasemon dan esem  untuk menegur atau mengritik bupati dan mantri. Dan ini efektif, berhasil, tidak gaduh dan humanis.

Nah, raja baru menendang, dalam hal ini berupa tindakan   ngomong jelas dan gamblang jika yang dihadapi adalah mereka atau orang-orang yang  berstatus sosial rendah seperti  bujang (bawahan/pegawai/pembantu/abdi/buruh/budak) yang status sosialnya rendah dengan asumsi mereka bodoh dan  kurang peka terhadap permasalahan yang dihadapi.  Oleh karena itu, bahasa yang digunakan untuk menegur atau mengritik bujang harus bahasa yang vulgar, jelas, gamblang, tidak bertele-tele, tegas agar bisa dimengerti oleh mereka dan agar efektifr. Mereka tidak akan tanggap dan mengerti jika raja bersikap dengan pasemon dan esem.

Jadi, semakin tinggi kedudukan sosial seseorang baik yang melakukan kritik dan yang dikritik tidak perlu disampaikan secara vulgar agar sisi etika dan estetika serta suasana guyub rukun tetap terjaga. Yang penting isi kritik bisa diterima dan ada perbaikan situasi. Bangsa Indonesia mempunyai perilaku budaya yang adiluhung dan kearifan lokal warisan leluhur bangsa yang  patut untuk dihormati dan dijalankan karena sangat mendukung iklim demokrasi Indonesia yang Pancasila, bukan semata-mata demokrasi Barat yang liberalistis. Jadi, jika ada pihak yang berstatus sosial tinggi melakukan kritik kepada yang juga berstatus sosial tinggi  dengan bahasa yang  vulgar maka pihak yang melakukan kritik tersebut bisa dikatakan sudah tercerabut dari akar budayanya dan itu sudah  sangat tidak tepat untuk budaya politik yang sudah terbuka seperti saat ini.   Bagi yang menerima kritik (pemerintah)  hendaknya juga harus pandai melihat siapa pihak yang melakukan kritik. Jika karakter yang melakukan kritik bertujuan untuk menjatuhkan atau melemhkan dan pihak tersebut memang senang serta biasa membuat gaduh dan publik pun sudah mengetahuinya, sebaiknya pemerintah tidak perlu berlebihan dalam meresponnya  namun tetap diwaspadai dan dicermati perilakunya.    Terima kasih.

Palembang, 25 Maret 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





24 03 2018

MENGAWAL PEMIMPIN

Oleh: Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI/Rektor UNITAS PLG

Kepala daerah adalah pemimpin yang mempunyai peran dan tugas tidak ringan sebagai administrator kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang ujungnya diharapkan bisa membawa daerah menjadi lebih maju dan masyarakat menjadi lebih sejahtera ekonomi dan sosial. Sejak era demokrasi, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Bobot demokrasinya jauh lebih terasa, bisa terpilih kepala daerah terbaik dan diharapkan lebih mempunyai rasa tanggung jawab atas amanah yang diterima. Akan tetapi, dalam perjalanan memimpin daerah tidak semua kepala daerah bisa mulus menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan malahan tidak bisa sampai rampung menyelesaikan masa jabatannya.  Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri   sampai tahun 2010 ada 206 kepala daerah tersangkut masalah hukum. Tahun 2011 ada 40 kepala daerah, tahun 2012 ada 41, tahun 2013 ada 23, tahun 2014 ada 56 kepala daerah (Kompas.com/4/2/2015). Kemudian tahun 2016 KPK  menjerat sebanyak 10 kepala daerah tertangkap melakukan tindak korupsi (Kompas.com,12/12/16). Dan yang paling baru Gubernur Bengkulu dan isterinya hari Selasa tanggal 20 Juni lalu terkena sial OTT KPK  karena terima dana satu milyar rupiah dari pengusaha. Kendatipun Gubernur Bengkulu sudah mengajak KPK untuk mengawasi Bengkulu agar bebas dari korupsi ternyata justru dirinya sendiri yang melakukan korupsi. Sungguh ironis, menyedihkan dan sangat memalukan. Menurut Menteri Dalam Negeri sebagian besar kepala daerah tersangkut korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tampaknya para kepala daerah dan para pemimpin publik lainnya tidak mau belajar dan tidak mau menonton berita OTT KPK. Hati nurani mereka telah tertutup oleh nafsu serakah dan besaran uang yang bakal didapat dengan korupsinya itu. Selama bulan Juni ini KPK menorehkan prestasi dengan empat kali OTT, yakni anggota dewan dan kepala dinas di Pemda Jatim, Jaksa dan pejabat di Bengkulu, anggota dewan dan kepala dinas di Mojokerto dan Gubernur Bengkulu bersama isterinya. Tentunya selain para pejabat daerah juga melibatkan pengusaha atau pihak swasta karena merekalah yang berkepentingan untuk memuluskan urusannya dengan para pemimpin daerah tersebut.  Banyaknya kepala daerah, pejabat daerah, anggota dewan dan keluarganya  yang tersangkut masalah hukum tidak bisa dibiarkan terus bertambah di tahun-tahun mendatang. Ini persoalan serius karena menyangkut integritas, kapasitas, komitmen dan moralitas diri serta sistem pengelolaan keuangan dan sistem pengawasan yang harus dibangun dengan baik. Bahkan perilaku korup ini berkaitan juga dengan budaya atau perilaku masyarakat yang tidak disadari mendukung pejabat publik terdorong melakukan korupsi. Misalnya, ketika pilkada masyarakat meminta politik uang sehingga biaya politik bagi kandidat menjadi besar dan setelah terpilih berusaha untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan. Pemimpin daerah yang bermasalah tentu akan berakibat kepada capaian kinerja daerah yang rendah. Korban pertama dan utama kepemimpinan yang buruk adalah rakyatnya itu sendiri. Biaya besar yang dikeluarkan untuk pilkada, tenaga, pikiran dan waktu hanya terbuang sia-sia saja jika kepala daerahnya tersangkut kasus hukum/korupsi.

Pemimpin adalah orang yang dinilai mempunyai kelebihan kecerdasan dalam hal intelektual, emosional dan spiritual sehingga dengan kelebihannya tersebut akan mampu menjalankan fungsi kepemimpinan dengan baik. Pemimpin yang baik adalah yang mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang disenangi oleh rakyatnya; seperti sederhana, jujur, mempunyai integritas, berkomitmen, ramah, melindungi/mengayomi, inspiratif transformatif, mudah diajak berkomunikasi dan dekat dengan rakyatnya. Atau kalau mengikuti prophetic leadership harus yang amanah, fathonah, tabligh dan sidiq.  Kewibawaan pemimpin bukan kepada  pengawalnya yang banyak, kendaraannya yang mewah, pakaiannya yang mahal-mahal dan rumahnya yang megah, akan tetapi tergantung dalam menjalankan fungsi kepemimpinan yang bisa membawa perubahan ke arah kemajuan.

Di mata masyarakat, pemimpin  mendapat kategori sebagai manusia yang mempunyai privasi dan kehormatan yang tinggi sehingga kadang kala masyarakat menyikapi penghormatan terhadap pemimpin berlebihan atau diada-adakan. Sikap pemimpin yang bisa mengakibatkan terperosok adalah karena ada sikap dalam dirinya yang mengharuskan anak  buahnya mengikuti kehendaknya, atau bersikap seperti raja yang harus semua sabdanya dipatuhi layaknya hukum dan dipenuhi kehendaknya, padahal sabda dan perintahnya tersebut sebenarnya salah. Bawahan atau anak buahnya tidak ada keberanian  untuk mengingatkan karena takut salah, takut dianggap tidak loyal, takut dituding pembangkang dan sebagainya, akibatnya pemimpin  melakukan tindakan salah tidak ada yang memperingatkan dan tidak ada yang berani melakukan kontrol. Pemimpin yang bijak akan selalu minta pendapat dari pihak-pihak di sekelilingnya untuk mengambil suatu tindakan dan selalu meminta dirinya dikoreksi.

Masyarakat kadang juga lupa bahwa pemimpin itu juga manusia biasa yang bisa salah, marah, alpha,  dan mungkin pula dalam suatu kesempatan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi  dan kelompoknya. Memanfaatkan aji mumpung untuk yang positif dan kepentingan rakyat tentu itu hal baik. Misalnya, mumpung saya lagi berkuasa maka saya harus bisa berbuat banyak untuk memajukan daerah dan menyejahterakan rakyatnya. Tetapi jika sebaliknya atau untuk kepentingan diri dan kelompoknya merupakan petaka. Misalnya, mumpung ada kekuasaan untuk bisa  melakukan korupsi maka saya akan mengumpulan harta sebanyak banyaknya, mumpung lagi menjadi gubernur, bupati, walikota, anggota dewan dan sebagainya maka para  kerabatnya, koleganya  direkrut menduduki jabatan-jabatan penting hanya untuk mengamankan perilaku korupnya.

Untuk mencegah agar para pemimpin publik tidak berperilaku melawan hukum dan terjebak atau khilaf melakukan korupsi maka sejumlah langkah perlu ditempuh, antara lain: pertama, pemerintah harus sudah memikirkan membuat aturan hukum dengan sanksi yang tegas tentang peran isteri pejabat dalam mendampingi   suaminya menjadi pejabat publik. Hal ini penting karena fakta sudah menunjukkan ada sejumlah kasus korupsi kepala daerah yang isterinya malah terlibat korupsi, bukan mengingatkan dan mencegah suaminya korupsi tetapi malah bekerja sama. Isteri mempunyai peran besar dalam menunjang karir suaminya. Bukankah sering kita dengar ungkapan bahwa dibalik sukses suami ada peran isteri yang yang sangat besar. Isteri yang baik tentu akan berusaha  agar suaminya yang sedang mempunyai kekuasaan bisa amanah dan selalu berani mengingatkan suaminya jika ada indikasi akan melakukan penyelewengan/korupsi. Isteri yang baik bisa mengerti batas-batas yang harus dilakukan dan tidak dilakukan sebagai seorang isteri. Namun sayang, ada isteri yang tidak baik yakni ikut mengatur dan mengurus yang menjadi tugas dan wewenang suaminya sebagai pejabat publik, apalagi ada suami yang takut isteri sehingga kemauan isteri dituruti, padahal perilaku yang dituruti tidak baik, misalnya melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, ikut urusan dan mengatur proyek dan sebagainya. Kondisi seperti ini dijadikan gunjingan di publik dan suara sumbang, misalnya ada yang berucap: “Iya ya, Isterinya ternyata jauh lebih berkuasa dan menentukan daripada suaminya”. Artinya, isteri gubernur/walikota/bupati kalah dengan suaminya yang menjadi gubernur/walikota/bupati  dalam mengatur dan mengurus pemerintahan. Isterinya jauh lebih menentukan daripada suaminya. Jika pengaruh isteri itu hal yang negatif maka bakal menjadi malapetaka yang dihadapi suaminya. Diharapkan dengan aturan hukum yang mengatur peran isteri pejabat dalam mendampingi suaminya menjadi pejabat publik maka  akan banyak mencegah suaminya yang sedang berkuasa  tidak tersandung kasus hukum khususnya korupsi.

Kedua, pemimpin atau pejabat yang bersangkutan harus sadar bahwa dirinya bisa lupa, kilaf dan sebagainya sehingga sangat perlu menunjuk  orang yang dipercaya bisa mengingatkan akan tindak tanduknya yang dinilai bisa menyimpang. Orang yang dipercaya itu harus orang yang sudah selesai dengan dirinya, yang bermoral tinggi, berani mengritik, menyarankan pada hal-hal yang baik dan mencegah kebijakan atau perilaku yang bakal merugikan dan melanggar hukum. Pendeknya harus ada orang yang mempunyai kedekatan hati/batin  engan pemimpin yang bisa momong dan ngemong.  Dalam dunia pewayangan sosok orang ini seperti Semar dan anak-anaknya Gareng, Petruk dan Bagong. Empat sekawan  di bawah pimpinan Semar yang disebut punakawan tersebut sangat setia dengan juragannya yakni para   pemimpin Negara Pendawa dan  bisa momong dan ngemong serta berani menentang, memberi solusi dan menyarankan jika para bendoronya (juragannya) sebagai pemimpin bakal melakukan hal-hal dinilai keliru. Dengan kehadiran dan peran Semar tersebut para pemimpin pendawa terbebas dari perilaku melanggar hukum tetapi sebaliknya menjadi pemimpin yang dielu-elukan rakyatnya.

Ketiga, pemimpin mestinya bisa menciptakan iklim komunikasi dengan bawahannya yang terbuka, jujur dan bertanggung jawab dalam semua persoalan yang dihadapi dalam mengurus dan mengatur pemerintahan dan pembangunan. Pemimpin harus bersikap terbuka dan meminta bawahannya untuk berani melakukan kontrol, kritik, mengawasi dan mengingatkan  sebagai usaha preventif agar dirinya tidak melakukan tindakan dan kebijakan yang keliru. Wibawa pemimpin tidak akan hilang tetapi justru akan disegani dan dihormati jika terbuka dan jujur mau berkomunikasi dua arah dengan bawahannya. Tetapi umumnya pemimpin, khususnya kepala daerah, lebih cenderung  one way communication karena merasa seperti raja, lebih berkuasa,  lebih mengerti, lebih menentukan  dan lebih lebih yang lain sehingga bawahnnya dianggap sebagai abdi dalem yang harus manut, nurut, patuh, loyal, dan siap menjalankan perintah. Di lapangan sudah bukan rahasia meskipun sulit dibuktikan bahwa kepala daerah ada yang meminta setoran dari kepala dinas yang mempunyai proyek. Suatu sikap pemimpin yang harus dirubah kalau ingin sukses sebagai pemimpin.

Keempat, dari masyarakat seyogyanya ada yang mempunyai kesadaran perlunya membentuk semacam satuan tugas atau relawan yang mengawal kepala daerah atau pemimpin agar bisa berjalan on the track.  Pada umumnya masyarakat setelah melakukan haknya ikut memilih pemimpin (pilkada) melupakan apa yang terjadi selanjutnya. Siapa yang terpilih pun tidak lagi menjadi perhatian apalagi program kerjanya. Oleh karena itu, kehadiran relawan  atau satgas sebagai pengawal kepala daerah menjadi penting karena sebagai perwakilan  konstituen mempunyai hak untuk menagih janjinya ketika kampanye dan sekaligus dapat mengontrol/mengawasi perilaku pemimpinnya. Seperti Relawan Jokowi sampai sekarang masih aktif dan berperan besar mengawal pemerintahan Jokowi-JK agar bisa berjalan sesuai harapan konstituen. Pola ini harus diikuti oleh tim kemenangan kepala daerah sehingga tim tidak bubar setelah pilkada selesai tetapi tetap mengawal jalannya pemerintahan daerah, dengan catatan kepala daerah yang bersangkutan harus menyadari akan hal ini, bukan bersikap seperti raja.

Langkah-langkah tersebut di atas sebagai jalan alternatif dan terobosan untuk mencegah agar pemimpin daerah dan pejabat publik tidak terus menerus terkena OTT KPK. Mengandalkan DPRD sebagai lembaga kontrol tidak lagi bisa dipercaya karena anggota dewan pun getol terlibat korupsi dengan pemimpin daerah. Oleh karena itu, pola berfikir kita harus dirubah yakni masyarakat konstituen yang harus lebih bertanggung jawab untuk mengawasi perilaku anggota dewan dan kepala daerah. Selain hal-hal tersebut, pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat dan efektif baik dalam bentuk regulasi maupun tindakan di lapangan agar bisa menjadi pemimpin daerah yang dicintai rakyatnya dan mencegah terjadinya korupsi . Terima kasih.

 

 

Palembang, 23 Juni 2017

 

Catatan: Tulisan ini dimuat di Harian Sriwijaya Post, 3 Juli 2017.





24 03 2018

VISI, MISI dan PROGRAM  CALON KEPALA DAERAH

Oleh: Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI/Rektor UNITAS Plg

Salah satu dokumen persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh bakal calon kepala daerah pada waktu mendaftar di KPUD sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat 1 huruf q PKPU Nomor 3 Tahun 2017 adalah naskah visi, misi dan program pasangan calon yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani pasangan calon. Dengan telah diumumkan dan ditetapkan secara resmi oleh KPUD tentang pasangan calon peserta pilkada 2018, maka semua pasangan calon telah memenuhi semua dokumen persyaratan sebagaimana yang diatur dalam perundangan, termasuk menyerahkan persyaratan dokumen visi, misi dan program (VMP).

Dalam mengktitisi VMP calon kepala daerah, ada tiga hal yang dapat dilihat yakni proses penyusunan, isi dan sosialisasi. Dalam proses penyusunan VMP pada umumnya disiapkan oleh tim dari yang ingin menyalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah. Tim akan bekerja mengumpulkan data primer dan sekunder baik kuantitatif maupun kualitatif untuk mendukung narasi dan pernyataan pernyataan dalam VMP. Pada dasarnya VMP merupakan kehendak dan aspirasi politik pasangan calon kepala daerah dan parpol pengusung yang didasarkan atas cita-cita dan idealisme dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah dalam masa pemerintahannya.

Konsep VMP bakal calon kepala daerah mestinya dijadikan dasar bernegosiasi dalam memilih bakal calon wakil kepala daerah dan parpol pengusung. Namun fakta yang terjadi, negosiasi dengan bakal wakil kepala derah  dan parpol pengusung bukan membahas atau menyelaraskan atau adu konsep VMP, akan tetapi diduga kuat berdasar kesepakatan-kesepakatan politik yang non-VMP. Konsep atau dokumen VMP sudah dibuat dan disiapkan oleh bakal calon kepala daerah tanpa perlu dibahas dengan bakal calon wakil kepala daerah dan parpol koalisi. Bakal calon wakil dan parpol biasanya manut saja tentang VMP yang disusun bakal calon kepala daerah. Dokumen VMP dianggap tidak begitu penting untuk dasar kompromi atau koalisi pengusung bakal calon.  Indikasi ini dapat terlihat antara lain tidak terdengar atau terlihat dinamika adanya diskusi tentang VMP selama terjadi proses negosiasi dalam  berkoalisi  atau memilih pasangan calon. Selain itu, sulitnya bakal calon kepala daerah menentukan pasangan bakal wakil calon kepala daerah dan kesepakatan dukungan parpol pengusung yang alot dan memakan waktu lama sampai menjelang deadline pendaftaran bakal calon mengindikasikan bahwa bukan VMP yang    menjadi kendala tetapi lebih kepada kesepakatn-kesepakatan  politik di luar VMP.

Dengan demikian, dari sisi proses VMP kurang menjadi perhatian bersama antara calon kepala daerah, wakil calon dan partai politik. Semua proses diserahkan dan menjadi tanggung jawab bakal calon kepala daerah. Prinsipnya yang penting ada dokumen VMP sebagai persyaratan admninstratif ketika mendaftar di KPUD. Situasi demikian tentu tidak ideal karena dinamika proses penyususnan VMP yang tidak melibatkan bakal calon wakil dan parpol bisa berdampak kepada tidak memahaminya suasana kebatinan isi VMP sehingga ketika akan melakukan kampanye atau sosialisasi VMP kepada masyarakat bisa terjadi  tidak ada kesamaan pandangan antara sesama parpol pengusung dan calon/wakil calon kepala daerah.

Selain dari sisi proses, VMP dapat dilihat dari isinya. Dalam ketentuian PKPU di atas dikatakan bahwa VMP harus mengacu kepada RPJP Daerah. Maksudnya tentu agar ada keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah sehingga akan efektif dalam pencapaian target visi dan misi daerah. VMP calon pasangan kepala daerah pada dasarnya penjabaran operasional RPJP Daerah yang dijadikan program lima tahunan dan tahunan yang sudah sepatutnya menginduk kepada RPJP Daerah. Sedangkan RPJP Daerah harus juga selaras dengan RPJP Pusat. Dengan demikian, isi VMP harus sejalan dan selaras RPJP Daerah. Oleh karena itu, isi VMP harus didukung data yang valid baik data primer dan sekunder, data kualitataif maupun kuatitatif.  Badan Pusat Statistik Daerah mempunyai data sekunder yang luar biasa untuk dijadikan dasar menyusun VMP yang berkualitas sehingga dokumen VMP bisa benar-benar obyektif dalam memberikan penilaian keadaan dan merumuskan kehendak politik pembangunan. Hindarkan isi VMP hanya rentetan narasi kualitatif  yang hanya berisi asumsi berdasarkan perasaan bakal calon saja

Selain isi VMP, format atau struktur sistematika penulisan VMP harus ada standar yang jelas dan baku agar memudahkan dalam menilai kepatutan dan kalayakan suatu dokumen tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan secara logika (ilmiah). Hal ini juga akan memudahkan masyarakat dalam menelaah dan membandingkan sesama dokumen VMP masing-masing pasangan calon.

Pertanyaan yang patut dilontarkan adalah siapa yang harus memberikan penilaian terhadap isi dan format dokumen VMP?. Apakah VMP yang dibuat oleh para bakal calon sudah benar-benar mengacu, selaras dan sejalan RPJP Daerah?. Jika KPUD yang harus memberikan penilaian, tampaknya KPUD tidak sampai detail melihat isi  dokumen VMP sesuai dengan RPJP Daerah atau tidak. Bagi KPUD lebih melihat ada tidaknya dokumen VMP atau sebatas melihat ada tidaknya dokumen VMP sebagai salah satu persyaratan administrasi pendaftaran. Perkara isinya atau format penulisan, adaa kesan tampaknya KPUD tidak begitu peduli.

Oleh karena itu, untuk masa mendatang kiranya sudah dipikirkan tentang keharusan adanya penilaian isi VMP sehingga dokumen VMP benar-benar berkualitas bukan sekedar ada domumen VMP yang isinya tidak tahu, entah seperti apa kualitasnya tidak jelas. Selama ini sering timbul keluhan bahwa tidak adanya sinkronisasi dan keselarasa antara pembangunan di tingkat pusat dan daerah provinisi dan kabupaten/kota kiranya  bisa dilihat dari sisi isi yang tidak sejalan antara RPJP Pusat dan Daerah yang diabaikan dalam membuat VMP. Jika proses penilaian isi  dilakukan maka bakal calon kepala daerah tidak sekedar formalitas membuat dokumen VMP tetapi benar-benar VMP yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik (berkualitas) dari segi isi dan sejalan dengan RPJP Pusat dan Daerah. Isi VMP harus dipegang teguh dan konsisten sebagai daya pikat dan jualan selama kampanye kepada masyarakat serta  ada komitmen calon kepala daerah untuk diwujuddkan ketika  terpilih. Dengan demikian ada kejelasan dan komitmen bahwa sejak awal VMP akan diwujudkan, bukan menemukan VMP di tengah perjalanan masa jabatan.

Ketiga, sosialisasi VMP harus dijadikan kegiatan penting dan strategis sebagai isi kampanye bagi pasangan calon dan partai pengusung/pendukung.  VMP  harus disodorkan dan disolisalisasikan kepada masyarakat dengan segala cara dan metode baik parsial maupun dokumen lengkap. Tujuannya agar masyarakat bisa menelaah, mempelajari, mendiskusikan  dan membandingkan VMP antar pasangan calon. Dengan demikian masyarakat juga akan berusaha untuk belajar dan tercerahkan dengan adanya sosialisasi VMP secara gencar. Kampanye bukan sekedar unuk menabar pesona, pengaruh dan mengajak memilih tetapi lebih mempunyai makna untuk pencerahan dan pendidikan demokrasi yang menekankan kepada pilihan rasional ketimbang pilihan berbasis primordial dan identitas sosial. Untuk itu, VMP pasangan calon harus mudah dijumpai, ditemukan  dan dibaca masyarakat.

Dengan mudahnya diperoleh VMP pasangan calon oleh masyarakat, maka  bisa dihindari terjadinya saling tuding  atau adanya tuduhan bahwa pihak lain melakukan penjiplakan program. Seandainya terjadi persamaan VMP karena memang harus mengacu kepada dokumen yang sama yakni RPJP Daerah. Tinggal penekanan program mungkin berbeda antara pasangan yang satu dan pasangan lainnya sehingga warna dari VMP tampak berbeda. Selain itu, VMP tidak dimintakan hak paten intelektual (HAKI) kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagai hak intelektual. Dengan demikian,  tidak tepat jika ada kesamaan program dikatakan terjadi peniruan atau penjiplakan program karena VMP tidak dimintakan HAKI, dan seandainya itu dimintakan HAKI akan terjadi perdebatan apakah VMP termasuk hasil karya intelektual yang patut dipatenkan atau tidak.

Namun disayangkan, sejauh pengamatan penulis sampai detik ini masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses atau mendapatkan secara fisik/dokumen VMP para kandidat calon kepala daerah agar bisa melihat dan mempelajari dokumen VMP secara lengkap. Media sosial yang digunakan para pasangan calon dan pendukung pasangan calon lebih banyak menekankan kepada berita aktvitas pasangan calon, bukan informasi mengenai VMP. Mestinya mulai dibangun  sikap saling adu VMP di media sosial atau “saling serang” yang berhubungan VMP sehingga masyarakat  akan memberi penilaian mana pasangan calon yang mempunyai VMP berkualitas dan abal-abal. Dan tidak kalah pentingnya di posko para calon atau dibuka di gerai gerai politik atau di tempat tempat tertentu (pusat perbelanjaan, mall, dll) disediakan secara gratis dokumen lengkap  VMP agar masyarakat mudah mendapatkannya. Bagi masyarakat domumen VMP menjadi penting sebagai dasar melakukan kontrol pemerintahan lima tahun ke depan, apakah sesuai dengan yang dijanjikan dalam VMP atau tidak. Ditunggu. Terima kasih.

 

Jakarta, 12 Maret 2018.

 

Catatan: – Tulisan ini dimuat di harian Sriwijaya Post tgl 21 Maret 2018.

 

 

 

 





24 03 2018

MERAYAKAN TAHUN BARU YANG BERMANFAAT

Oleh: Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI/Rektor UNITAS PLG

Hari hari itu pada dasarnya sama saja. Manusia yang membuat hari-hari menjadi berbeda dengan diberI tanda nama hari dan  bulan, ditandai tanggal dan tahun agar manusia bisa mengetahui ada perubahan dalam siklus kehidupan manusia.  Tahun baru tetap seperti hari-hari biasa, hanya manusia yang membuat perubahan tahun hari menjadi diistimewakan. Tanpa diistimewakan hari tetap berjalan tanpa protes, tanpa meminta, tanpa berubah, tetap konsisten berputar tanpa tahu dirinya hari apa tanggal berapa bulan apa dan tahun berapa.

Tahun baru yang sebenarnya biasa saja tetapi diistimewakan oleh manusia karena pergantian tahun dianggap menandai perubahan kehidupan manusia, namun cara menandai ada yang salah dan tidak bijak, bisa membawa petaka atau malah kemudharatan yang didapat. Lihatlah di setiap pergantian hari menuju malam tahun baru Masehi, uang jutaan, milyaran bahkan trilyunan rupiah dibakar manusia oleh pemerintah, kelompok dan individu se dunia untuk atas nama kemegahan meraih kemeriahan dan kemegahan perayaan tahun baru melalui kembang api dan dentuman mercon atau petasan untuk menghiasi langit malam menandingi indahnya sinar bintang di langit gelap. Pancaran api yang menari-nari menembus langit malam hanya akan bersinar melintas sekejap. Nanar mata mendongak ke atas untuk meneguk kepuasan  pemandangan sekilas yang sia-sia. Langit pun kembali gelap seperti semula  yang tetap indah dihiasi oleh taburan cahaya bintang yang abadi bersinar kemilau melebihi dari indahnya kembang api.

Indonesia pun dilanda eforia kembang api dan petasan setiap merayakan pergantian tahun. Untuk Pemda DKI bisa dimaklumi sebagai ibu kota negara dan sudah mandiri dari sisi keuangan  (APBD melimpah) dengan pesta kembang api menghibur rakyat dan mengikuti tradisi dunia masih bisa diterima. Tetapi provinsi lain atau kota- kota yang menjadi ibu kota provinsi dengan APBD yang masih sangat minim atau rendah kemudian ikut-ikutan pesta kembang api, suatu pemborosan dan salah langkah. Rakyat yang punya hutang, rakyat yang tidak teratur makannya, rakyat yang memikirkan kontrakan, rakyat yang tidak mempunyai pekerjaan jelas, rakyat  yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi, rakyat yang mengais makan di pembuangan sampah, petani yang tidak pernah bisa mengenyam sejahtera dan semua rakyat yang masih dalam selimut kemiskinan jika mampu dan berdaya berteriak keras-keras akan meminta agar uang yang dibakar itu lebih baik untuk dirinya, diri mereka yang masih sangat membutuhkan uang. Tercatat oleh BPS per Maret 2017 bahwa rakyat Indonesia yang miskin  masih lebih dari 10% atau 27,77 juta orang.  Mereka tentu akan lebih nyaman dan senang tetap bisa  menikmati gelapnya malam dengan taburan bintang di langit dengan perut kenyang dari pada pancaran kembang api sesaat yang membuat hati teriris pedih dan pilu berselimut kemiskinan dan kelaparan. Yang banyak uang di tahun baru  adalah mereka  yang memproduksi kembang api dan petasan.

Boleh saja pergantian malam dari tahun lama ke tahun baru dikenang dan dirayakan untuk meninggalkan yang buruk-buruk di tahun lama dan harapan besar yang baik-baik di tahun yang akan dijalani dengan kegiatan yang memotivasi diri dan masyarakat ke depan untuk menjadi lebih baik. Misalnya, dengan renungan akhir tahun dan evaluasi, berdiskusi, berdoa/dzikir bersama di tempat-tempat ibadah, dan lain-lain yang lebih menekankan kepada mempekuat kekayaan dan kekuatan spiritual batiniah dan kedekatan dengan Tuhan YME.   Boleh saja dan tidak diharamkan pada malam tahun baru bergembira mendengar pertunjukan musik yang merdu  dan memandang tari-tarian yang indah tetapi sebaiknya diisi dengan yang bermanfaat, mendidik, seperti menampilkan kesenian lokal, kuliner lokal/festival makanan tradisional dan potensi lokal lainnya ditonjolkan untuk mengangkat perekonomian rakyat dan peradaban budaya sendiri.

Namun, jika merayakan tahun baru diawali dengan pemborosan yang bukan budaya kita (seperti membakar kembang api/petasan yang konon kembang api ditemukan pada abad ke 9 oleh pendeta Li Tian dari kota Liu Yang Provinsi Yunan pada dinasti Song, yang kemudin menyebar ke Eropa), kemudian berperilaku hura-hura, pawai sepeda motor yang tidak jelas tujuan dan arahnya yang penting berkeliling kota membuang BBM sia-sia, dengan hiburan yang tidak mendidik dan mengumbar syahwat, begadang sampai pagi samabil menegak minuman keras sehingga badan menjadi lemah dan kurang sehat, bagaimana mau memperbaiki diri menjadi lebih baik?. Ya, boleh saja berdalih toh cuma setahun sekali, tapi ingat bahwa yang dilarang dan dicegah adalah pemborosan dan sia-sia. Bagi orang muslim yang bertaqwa akan menentang perilaku boros dan mudharat, perilaku yang yang tidak bermanfaat. Dalam surat Al-Israa’26-27:”Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan”.

Perayaan tahun baru yang pemborosan itulah yang yang harus berani dihindari dan dilarang  seperti membakar kembang api dan petasan. Kembang api dan petasan merupakan seni dan budaya  global akan tetapi pemborosan jauh lebih besar daripada manfaat langsung yang bisa dirasakan masyarakat. Selain budaya kembang api dan petasan, pergantian tahun baru tidak lepas dari terompat berbahan kertas dengan segala variasinya. Merayakan tahun baru dengan bunyi terompet juga bukan budaya kita. Meskipun demikian terompet bersifat universal sebagai alat musik tiup. Malahan dalam ajaran agama Islam dan Hindu dikenal terompet sangkakala. Di seni Sunda juga ada terompet, reog ponorogo juga ada terompet, di Aceh ada musik tiup serune kale, di Sumatera barat ada saluang atau suling/seruling (jawa),  musik tiup serunai pareret dari NTB, dan  dalam prajurit kerajaan dulu dan tentara modern pun juga dikenal terompet untuk memberi aba-aba atau tanda waktu berkumpulnya pasukan dan lain-lain.

Kapan terompet kertas menjadi populer untuk acara tahun baru di Indonesia khususnya di kota-kota besar, tidak ada catatan yang resmi.   Seingat saya baru tahun 80-an terompet mulai populer untuk menyambut tahun baru, Berbeda dengan kembang api dan petasan yang jauh lebih dulu dikenal kendati pun belum sevariatif sekarang.   Terompet kertas saat ini lagi menjadi sorotan khususnya dari sisi higinitas seiring dengan penyakit dipteri yang sedang menjadi momok endemi nasional. Terompet tahun baru dijadikan salah satu kambing hitam bisa menebarkan virus depteri dan diduga tidak sehat. Terompet bisa ditiup dari mulut ke mulut. Mulut pertama  adalah yang membuat terompet akan meniup untuk dicoba, tentu tidak hanya sekali. Tanpa dicuci (karena dari kertas) kemudian diambil pedagang untuk dijual. Pedagang akan mencoba meniup terompet bisa bunyi atau tidak, nyaring atau tidak sebelum dijual. Oleh pedagang kumpulan terompet dibawa berkeliling tanpa tutup yang sempurna, paling plastik jika ada hujan. Artinya, debu yang berterbangan menempel di terompet termasuk tempat yang ditiup. Pembeli datang untuk mencoba sebelum menentukan pilihannya dengan meniup, yang dicoba bisa lebih dari satu. Pendeknya, minimal tiga mulut telah meniup terompet, belum satu terompet digunakan bergantian. Jadi, malam tahun baru dari sisi terompet menjadi arena menebar virus penyakit ispa, flu, batuk, depteri dan lain-lain. Jelas, suatu tindakan yang ceroboh hanya didorong nafsu eforia tahun baru tetapi mengorbankan kesehatan. Padahal hari  yang dirayakan tidak meminta apa-apa, hari tahun baru ya hari-hari biasa. Manusialah  yang berulah menjadikan hari biasa menjadi yang diistimewakan.

Terompet yang dari sisi kesehatan tidak ada jamninan dan bukan kultur bangsa, mengapa tidak dikembangkan atau digunakan bunyi-bunyian khas tradisional yang dimiliki daerah atau etnis meramaikan tahun baru?. Sebagai contoh, masyarakat etnis jawa mempunyai alat bunyi-bunyian kentongan yang sederhana, murah, bisa dibuat dari bambu dan dari batang kayu tertentu. Caranya membunyika dengan dipukul, jadi sehat. Sekarang kentongan hampir punah dan anak generasi milineal tidak kenal lagi, mengapa tidak digerakkan memukul kentongan serentak di malam tahun baru?.  Jika hal ini dapat dilakukan, tentu tidak hanya masyarakat kota yang merayakan tahun baru tetapi juga masyarakat desa, meriah murah, dan melestarikan budaya lokal. Betapa meriahnya jika di malam tahun baru sekitar sepuluh menit saja terdengar membahana bertalu-talu suara kentongan yang bervariasi memecah keheningan malam tanda pergantian tahun.

Demikian juga di daerah-daerah lain seantero Indonesia dibunyikan bunyi-bunyian alat musik tradisional yang bisa dimassalkan baik yang model tiup maupun pukul seperti gendang melayu, tifa, terbang, rebana, angklung, calung, gendang panjang, bedug, bende dan lain-lain akan semarak membahana di langit Indonesia dengan suara khas bunyi-bunyian Indonesia yang mungkin tidak dimiliki oleh negara-negara lain.  Inilah wujud riil kebhinekaan yang bisa dirasakan dan dinikmati masyarakat, tidak saja pakaian tradisional yang sudah diparadekan melalui upacara 17 Agustus di Istana, tetapi akan menjadi lebih lengkap dengan bunyi-bunyian khas lokal yang membahana di pergantian tahun baru. Ini akan menggerakan kecintaan terhadap budaya sendiri, mewariskan nilai lokal dan bisa menggerakkan ekonomi rakyat. Patut diapresiasi bahwa Pemda Jawa Timur pergantian tahun 2018 tidak dimeriahkan dengan kembang api dan petasan namun dengan suara rebana yang dipukul oleh gubernur, pangdam, kapolda dan lain-lain. Semoga pergantian tahun 2019 kelak tidak ada kembang api sebagai wujud pemborosan tapi terdengar suara bunyi-bunyian tradisional khas daerah masing-masing.  Selamat tahun baru 2018 semoga Indonesia semakin maju dan jaya.

Palembang, 1 Januari  2017.

Catatan: -Tulisan ini dimuat di Harian Sriwijaya Post tgl 31 Januari 2018

 

 





13 11 2017

DINAMIKA PARPOL BERKOALISI UNTUK PILGUB SUMSEL 2018

Oleh:

Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI

 

Pilkada serentak 2018 semakin dekat. KPUD telah menyusun tahapan pelaksanaan pilkada yang salah satu tahapannya  adalah pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Para peminat jabatan kepala daerah dan parpol yang sudah berbulan-bulan untuk saling menjanjagi dan melakukan survei  tingkat elektabilitas  harus segera mengambil sikap siapa pasangan calon  yang akan diusung oleh parpol atau gabungan/koalisi parpol. Untuk Pilgub Sumsel, waktu pendaftaran yang semakin dekat belum juga ada kepastian pasangan calon gubernur yang ditetapkan oleh gabungan/koalisi parpol.  Siapa mengusung siapa dan siapa diusung siapa masih belum jelas dan pasti. Parpol tampaknya masih intensif saling berkomunikasi dan bernegosiasi untuk menetapkan pasangan calon gubernur. Ada tiga kelompok parpol berdasarkan perolehan kursi di DPRD. Pertama, kelompok parpol papan atas yakni mereka yang mendapat 10 atau lebih kursi di  DPRD Sumsel, yakni PDIP: 13, Demokrat: 11, Golkar: 10 dan Gerindra: 10. Kedua, parpol papan tengah yang mendapat kursi antara 5-9 yakni PKB: 6, NASDEM: 6 PAN: 5, PKS: 5, HANURA: 5. Ketiga, parpol papan bawah yang mendapat kursi di bawah 5, yakni PPP dan PBB yang masing-masing hanya 2 kursi.

Persyaratan jumlah kursi atau suara untuk mengusung pasangan calon kepala daerah diatur dalam pasal 40  ayat (1) UU Nomor 10  tahun 2016  tentang Pilkada   bahwa  parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Dengan ketentuan tersebut, maka persyaratan jumlah kursi untuk mendaftarkan pasangan bakal calon gubernur Sumsel adalah 20% kali 75 kursi didapat angka 15 kursi.

Melihat perolehan kursi parpol di DPRD Sumsel tersebut di atas, ternyata tidak ada satu parpol  pun yang bisa mengusung pasangan calon gubernur sendirian. Dengan kata lain, parpol harus berkoalisi atau gabungan parpol. Parpol apa yang harus aktif mencari tambahan kursi agar memenuhi syarat genap 15 kursi?. Sudah sepatutnya parpol  papan atas  (PDIP, Demokrat, Golkar dan Gerindara) yang  seharusnya menyiapkan jagonya untuk berebut kursi Sumsel 1.  Logikanya, jika kursinya banyak maka  pendukungnya juga banyak dan kemungkinan pertaruangan akan kompetitif  sehingga peluang menang juga akan besar. Selain hal tersebut, secara teknis dengan hanya menggaet satu parpol papan tengah sudah bisa memenuhi syarat 15 kursi. Jadi, secara teoritis dan matematis jika empat parpol papan atas masing-masing  mempunyai bakal calon (balon) Sumsel 1 kemudian menggaet masing-masing satu parpol papan tengah, maka  jumlah pasangan balon gubernur  Sumsel dimungkinkan bisa 4 pasang. Dengan situasi seperti itu, posisi parpol papan tengah bak gadis molek yang siap menerima pinangan dari parpol papan atas. Di sinilah terjadi proses negosiasi dan komunikasi yang alot. Parpol papan tengah bisa “pasang tarif”  atau meminta jabatan balon wakil gubernur atau imbal sulih yang lain. Tidak ada dalam dunia politik gratisan,  apalagi parpol papan tengah sangat menyadari posisinya yang sangat dibutuhkan oleh parpol papan atas.

Jika ada parpol papan atas tidak mempunyai balon gubernur yang layak diusung,  kemungkinan pertama, parpol tersebut akan bersikap meminta atau menawarkan  untuk dijadikan balon wakil gubernur kepada parpol papan atas yang mengusung balon gubernur. Atau kemungkinan kedua, kalau tidak mempunyai gengsi institusi atau rasa malu sebagai parpol papan atas yang berkursi banyak,  maka parpol papan atas tersebut akan “menjual diri” dengan “harga tinggi” kepada partai papan tengah yang mempunyai  balon  gubernur yang masih kekurangan kursi relatif banyak untuk memenuhi syarat 15 kursi, dan bisa jadi  sekaligus meminta jabatan untuk diusung sebagai balon wakil gubernur. Kemungkinan ketiga, demi wibawa parpol,  maka parpol papan atas  yang tidak mengusung bakal calon gubernur atau wakil gubernur lebih baik tidak terlibat usung mengusung bakal calon dan membiarkan konstituennya bebas menentukan pilihannya. Tetapi kemungkinan terakhir ini kecil dilakukan.

Bagaimana sikap parpol papan tengah?. Bagi parpol yang merasa mempunyai balon gubernur dengan elektabilitas tinggi akan berusaha merayu sesama parpol papan tengah minimal merangkul 2 parpol untuk memenuhi syarat 15 kursi. Parpol papan tengah yang dirayu tentu akan bernegosiasi dan “pasang tarif” berani berapa dengan sekaligus  menawarkan untuk posisi balon wakil gubernur, atau minta kompensasi lain. Kemungkinan lain, ada seseorang atau beberapa orang yang merasa mampu menjadi  balon gubernur atau wakil tetapi tidak mempunyai kendaraan untuk maju maka  berusaha akan “membeli” parpol papan tengah   untuk dijadikan kendaraan. Atau  ada juga parpol papan tengah yang langsung menawarkan dan mendukung kepada  parpol papan atas. Politik adalah serba kemungkinan dan baru bisa dipercaya kalau sudah ada deklarasi dan publikasi kontrak politik.

Untuk parpol papan bawah, dapat disebut parpol pasif atau parpol pelengkap yang menunggu pinangan parpol papan atas dan menengah. PDIP yang 13 kursi,  cukup dengan satu parpol papan bawah yang 2 kursi sudah cukup, Untuk Demokrat yang kursinya 11 harus  tambah 4 kursi sehingga dua parpol papan bawah direbut semua. Jika dilamar parpol papan tengah perlu menimbang-dengan cermat karena logika politiknya akan nyaman bergabung dengan parpol papan atas yang kemungkinan menangnya lebih besar. Jadi, parpol papan bawah jika tidak dilamar oleh parpol papan atas dan tengah cenderung akan memberikan dukungan kepada parpol papan atas tertentu yang peluang meraih kemenangan relatif  tinggi.

Dua parpol dari empat parpol papan atas sudah menetapkan  mengusung balon gubernur,  yakni Golkar mengusung Dody Reza (sudah mendapat SK dari DPP Golkar) dan Demokrat  akan mengusung Ketuanya, Ishak Mekki. Mengapa Golkar mengusung Dody Reza yang saat ini sedang menduduki jabatan Bupati Muba?. Ya, tentu semua tahu meskipun Ketua Umum Golkar Sumsel adalah  Alex Noerdin, namun dirinya tidak mungkin maju lagi karena sudah menjadi gubernur dua periode.  Oleh karena itu, dicari kader Golkar yang dinilai cakap, mempunyai jaringan luas di tingkat nasional dan internasional, berpengalaman di bidang pemerintahan (anggota dewan dan atau  kepala daerah), bisa melanjutnya dan mengembangkan pembangunan yang telah dirintis gubernur sebelukmnya dari Golkar  dan yang elektabilitasnya relatif tinggi. Nah, kader Golkar yang dimaksud jatuh kepada Dody Reza Bupati Muba yang kebetulan putera Gubernur Alex Noerdin.

Atas pencalonan Dody Reza tersebut menimbulkan pro kontra di masyarakat politik Sumsel. Pihak yang pro beralasan bahwa tidak ada dasar hukumnya untuk melarang ikut kontestasi dalam pilgub. Ini merupakan asasi, hak dipilih dan memilih. Menduduki jabatan yang lebih tinggi merupakan wujud tanggung jawab yang lebih besar dan ini merupakan tugas yang lebih mulia. Dengan menjabat gubernur kelak, maka akan lebih strategis dalam berperan dan  ikut memikirkan pembangunan di Kabupaten Muba. Selain itu, sebagai kader parpol Golkar harus bersikap loyal dan ketika mendapat  tugas parpol harus selalu siap menjalankannya.

Bagi pihak yang kontra, beberapa alasan dikemukakan antara lain  karena sebagai Bupati Muba yang diembannya ibarat baru seumur jagung (kepatutan politik), belum ada bukti berkarya, dan masyarakat Muba masih berharap banyak kiprah Dody Reza yang mulai tampak gebrakannya tetapi belum tuntas. Dipandang masih muda untuk jabatan gubernur dan sebagainya. Selain itu,   mereka yang kontra dihinggapi kecurigaan negatif dan berlebihan bahwa jika Dody Reza menjadi gubernur akan dikendalikan oleh ayahnya dan kemudian akan terbangun dinasti politik di Sumsel. Semua pendapat, alasan dan  dugaan tersebut sah-sah saja, boleh-boleh saja  di era bebas berpendapat ini (demokrasi). Akan  tetapi perlu diingat bahwa dugaan tersebut bisa tidak tepat dan tidak benar. Dinasti politik tidak mesti buruk dan itu tergantung dari moralitas, niatnya dan prestasi kerjanya. Semua masyarakat Indonesia bahkan dunia mengerti prestasi Gubernur Alex Noerdin dalam membawa Sumsel ke pentas Indonesia bahkan dunia sebagai provinsi terdepan yang membuat provinsi lain merasa iri dengan kemajuan Sumsel. Banyak pembangunan infra struktur yang tidak dibiayai dari APBD bisa terlaksana di Sumatera Selatan berkat kreatifitas dan  kemampuan berkomunikasi (lobi) atau membangun jaringan dengan pihak ketiga (pemerintah pusat dan swasta). Oleh karena itu, hal yang wajar jika Gubernur Alex Noerdin bermimpi dan mengharapkan penerus dirinya harus minimal setara dirinya atau bisa melebihi dirinya. Untuk itu, Alex Noerdin tampak lebih percaya kepada kapasitas dan kapabilitas Dody Reza, anaknya, untuk meneruskan dan mengembangkan pembangunan di Sumsel. Dan seandainya kemudian ikut memberi masukan  dan terlibat menjadi konsultan bagi anaknya pun masih bisa diterima mengingat prestasi Gubernur Alex Noerdin dapat dibanggakan dan melambungkan nama Sumsel di pentas dunia.  Untuk pihak yang kontra ini ditunggu buktinya saja dan ikut aktif melakukan kontrol.

Partai Demokrat juga sudah menetapkan Ketua Umumnya, Ishak Mekki, sebagai balon gubernur. Namun, sampai saat ini,  Demokrat tampaknya masih galau,  belum ada kejelasan menemukan koalisi parpol yang bisa diajak untuk memenuhi persyaratan 15 kursi, dan belum dapat memastikan siapa yang bakal mendampingi Ishak Mekki sebagai balon wakil gubernur. Di parpol papan atas hanya ada satu parpol yang relatif ada hubungan batin dengan  Partai Demokrat, yakni Partai Gerindra. Pertanyaannya adalah maukah Gerindra yang berkursi 10 dijadikan posisi “hanya”  calon wakil gubernur?. Mengingat bahwa Ketua Umum Gerindra Sumsel yang Bupati Lahat (Safiudin Aswari Rivai) sudah lama gencar sosialisasi maju untuk merebut kursi Sumsel 1 pada pilgub 2018, kemudian harus banting stir merubah keinginan hanya sebagai wakil. Jika Gerindra harus tetap maju demi wibawa parpol papan atas maka Gerindra pun harus pusing dan bekerja keras mencari koalisi parpol papan tengah dan bawah untuk bisa memenuhi syarat 15 kursi. Hal ini bukan pekerjaan yang mudah mengingat parpol papan tengah juga menjadi incaran Demokrat dan sesama parpol papan tengah.   Namun, jika perjuangan untuk menambah 5 kursi terasa berat dan elektabilitasnya juga tidak kompetitif, maka jika bersedia mengalah untuk rela sebagai balon wagub saja bukanlah suatu sikap yang keliru akan tetapi realistis. Dengan demikian, jika Gerindra bisa menerima posisi itu, maka Demokrat dan Gerindra  akan berkoalisi dan permasalahan keduanya selesai, tinggal mengatur tatik dan strategi berkompetisi.

Bagaimana dengan PDIP?. Sebagai partai papan atas dan partai yang berkuasa (pemerintah), PDIP sangat ditunggu sikapnya, akan maju ikut berebut kursi Sumsel 1 atau “cukup rela” menduduki jabatan balon wakil gubernur. Jika harus mengusung bakal calon gubernur maka pekerjaan rumahnya adalah mencari dukungan parpol papan tengah atau papan bawah agar cukup 15 kursi dan menyiapkan figur atau kader parpol yang elektabilitasnya bersaing dengan calon lain. Sampai saat ini belum terdengar siapa kader PDIP yang elektabilitasnya mampu bersaing dengan calon lain untuk menduduki bakal calon gubernur. Ada nama besar Edy Santana Putra (mantan Walikota Palembang) dan ketua Umum PDIP Sumsel, Giri Ramanda, yang berpeluang untuk balon Sumsel 1. Tetapi gauangnya dan gerakannya kurang dirasakan masyarakat. Jika memang PDIP tidak ada kader untuk bersaing merebut kursi Sumsel 1, maka PDIP terpaksa harus rela  menerima dan bersedia diusung atau dilamar sebagai balon wakil gubernur. Tentu saja, pilihannya akan dijatuhkan kepada parpol papan atas yang mempunyai koneksitas batin kuat di pemerintahan nasional dan lokal, yakni kepada Golkar daripada ke Demokrat atau Gerindra. Lalu siapa figur PDIP yang bakal diusung untuk balon  wakil gubernur tersebut?. Tradisi politik dan etika dalam parpol adalah ketua umum  parpol  yang mempunyai pantas dan berpeluang terbesar untuk diprioritaskan diusung. Dengan demikian, ada kemungkinan besar PDIP  akan mengusung Ketua Umum PDIP Sumsel yakni Giri Ramanda sebagai bakal calon wakil gubernur berpasangan dengan Dody Reza yang diusung Golkar sebagai bakal calon gubernur.

Bagaimana peran parpol papan tengah yang tidak mengusung bakal calon gubernur dan atau wakil gubernur?. Partai Hanura sebagai papan tengah sudah menyatakan mendukung Dody Reza. Tinggal empat parpol yang bisa direbutkan Demokrat dan Gerindra jika dua parpol tidak berkoalis, atgau minimal tiga parpol berkoalisi untuk mengusung satu pasang. Dan parpol yang mempunyai hubungan ideologis adalah PAN, PKS dan PKB. Sayangnya, ketiga parpol tersebut tidak pernah terdengar mengelus-elus jago dari kader parpolnya untuk bertarung dalam pilgub Sumsel 2018. Hanya  Partai  Nasdem  sebagai parpol papan tengah yang gencar melakukan sosialisasi mengusung Ketua Umumnya, Syahrial Oesman,    untuk “melayani kembali” menjadi bakal calon gubernur dalam pilgub 2018 nanti. Selain nama besar Syahrial Oesman (mantan Gubernur Sumsel)P, ada Herman Deru (mantan Bupati OKU dan runner up pilgub 2014) yang cukup populer bakal diusung oleh Nasdem untuk berebut Sumsel 1, yang  konon elektabilitasnya cukup tinggi.  Herman Deru pernah sebagai Ketua Ormas Nasdem Sumsel sebelum berubah menjadi Partai Nasdem.  Akan tetapi, tantangan Nasdem cukup berat karena  harus mencari dukungan parpol papan tengah minimal dua  parpol untuk memenuhi syarat 15 kursi. Tugas ini bukan mudah bagi Nasdem mengingat parpol papan tengah yang diajak koalisi bukan “sealiran” atau  tidak chemistry. Kendatipun kurang ada koneksitas batin yang baik, demi kepentingan bersama dan jabatan (kekuasaan)  maka halangan ideologis dan batin tersebut bisa dikesampingkan. Nah, jika memang Herman Deru yang maju sebagai jagonya Nasdem, siapa bakal wakilnya?. Berita yang berkembang dan beredar di masyarakat bahwa yang bakal merapat ke Herman Deru bersedia menawarkan diri sebagai bakal calon wakil gubernur adalah mantan bupati Ogan Ilir,  Mawardi yahya. Jika berita itu benar, maka Mawardi Yahya sebagai petarung harus bisa menaklukkan  parpol papan tengah  merapat ke Nasdem.

Analisis yang masih serba kemungkinan di atas akan terjawab dan terlihat benar atau salah ketika koalisi parpol akan mendaftar pasangan bakal calon gubernur masing-masing ke KPUD Sumsel. Namun yang sudah bisa dipastikan mempunyai dukungan 15 kursi adalah bakal calon gubernur Dody Reza yang  diusung oleh Golkar dan Hanura, meskipun kepastian nama bakal calon wakilnya juga belum dideklarasikan. Sedangkan untuk balon dan parpol lain belum ada kepastian, masing-masing masih sibuk berkomunikasi dan bernegosiasi untuk bisa mengumpulkan syarat 15 kursi. Semua masih serba mungkin. Itulah politik yang syarat kepentingan dan ambisi masing-masing sehingga alot untuk dikompromikan.  Masyarakat Sumsel sudah tidak sabar menunggu, segera pingin mengerti siapa diusung siapa, siapa mengusung siapa.  Akhirnya, pada saatnya nanti  di tanggal pemilihan semua tergantung kepada pilihan rakyat.  Berfikirlah memilah dan mantapkan memilih. Terima kasih.

 

Palembang, 3 November 2017

Catatan:

  • Tulisan ini dimuat di harian Sripo tgl 13 Nov 2017

 

 

 

 





17 09 2017

BENTUK/ TIPE/MODEL/GAYA PEMIMPIN

Oleh : Drs. Joko Siswanto, M.Si

Dosen FISIP UNSRI

 

Pengantar

Pengertian pemimpin atau leader menunjuk kepada seseorang yang menduduki organisasi (pemimpin formal) dari level yang paling atas (top) sampai yang level bawah (lower). Dan atau seseorang di masyarakat yang mempunyai pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat dan karenanya dinobatkan sebagai tokoh masyarakat (pemimpin infonnal).

Pemimpin organisasi sangat menentukan kinerja dan keberhasilan dalam meraih tujuan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin organisasi membutuhkan ilmu kepemimpinan agar dalam mengelola dan memimpin organisasi dapat berjalan efektif dan sukses.

Berbicara kepemimpinan berarti berkaitan dengan hal-hal atau seluk beluk tentang pemimpin. Seluk beluk tentang pemimpin meliputi antara lain sifat-sifat pernimpin, bentuk-bentuk pemimpin, teori kelahiran atau asal muasal pemimpin, tugas, wewenang, peranan dan tanggung jawab pemimpin.

Dalam literatur ilmu kepemimpinan banyak ditemukan uraian tentang bentuk atau tipe atau model atau gaya pemimpin. Istilah bentuk, model, tipe dan gaya acapkali membingungkan maknanya. Meskipun demikian ada juga yang membedakan khususnya malma gaya kepemimpinan agak berbeda dengan bentuk atau tipe atau model kepemimpinan. Gaya kepemimpinan bisa berubah-ubah tergantung situasi yang dihadapi pemimpin. Sedangkan tipe atau bentuk atau model relatif lebih tetap dan melekat pada diri pemimpin, sepeni karakter. Menurut saya pada dasarnya gaya, tipe, model, jenis atau bentuk kepemimpinan mempunyai makna yang sama. Para ahli hanya berbeda dalam pengunaan kata saja.

Berkailan dengan hal tersebut, dengan tujuan untuk memperjelas dan mengurangi kebingungan yang terjadi, maka lulisan pendek ini mencoba mengetengahkan pendapat para ahli yang menulis lemang ilmu kepemimpinan khusunya mengenai bentuk, tipe, model, dan gaya pemimpin.

Arti Kata

 

  1. Bentuk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:l35) kata bentuk mempunyai arti lengkung, lentur; bangun, gambaran; rupa, wujud; sistem, susunan, acuan atau susunan kalimat; kata penggolong bagi benda yang berkeluk (cincin, gelang, dsb). Dikaitkan dengan kata pemimpin maka arti bentuk pemimpin lebih tepat dimaknai bangun atau gambaran atau rupa atau wujud pemimpin.
  2. Tipe. Kata tipe merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yakni type yang artinya model, contoh, jenis, corak, macam (Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia – Inggris; 1982: 435). Dikaitkan dengan kata pemimpin maka yang tepat digunakan adalah model, jenis, corak atau macam pemimpin.
  3. Model. Kata model juga buka asli kata Bahasa Indonesia tetapi unsur serapan dari bahasa asing (Inggris). Dalam Kamus Umum Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia – Inggris (1982: 242) kata model diartikan contoh. Sedangakan dalam KBBI (2005:75l) kata model diartikan pola, contoh, acuan, ragam; orang yag dipakai sebagai eontoh untuk dilukis/difoto; orang yang pekerjaanya memperagakan contoh pakaian yang akan dipasarkan; barang tiruan yang kecil dengan bentuk persis seperti yang ditiru. Dikaitkan dengan kaia pemimpin maka kata yang tepat digunakan adalah pola atau ragam pemimpin.
  4. Gaya. Dalam KBBI (2005: 340) kata gaya antara lain diartikan kesanggupan untuk berbuat, kekuatan, dorongan atau tarikan yang akan menggerakan benda bebas tak terikat. Padan kata gaya dalam Bahasa Inggris adalah style yang antam lain diartikan gaya bahasa, cara hidup, cara bertindak, jenis, macam, sebutan, gelar (Kamus Umum Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia; 1982: 396). Dikaitkan dengan pemimpin maka kata yang tepat dipakai maknanya adalah jenis, macam dan cara benindak pemimpin.

 

Dari segi kata, ternyata empat kata tersebut ternyata ada kesamaan atau kemiripan makna. Dalam kata bentuk terdapat makna mpa dan wujud. Dalam kata tipe ada makna jenis, macam, corak. Dalam Kata model ada makna ragam, pola. Dan dalam kata gaya ada makna jenis dan macam. Dapat disimpulkan dari segi estimologi maka kata bentuk, model, tipe dan gaya terkandung arti yang relatif bermakna sama antara lain jenis, macam, Pola, ragam, dan corak.

 

Bentuk/Tipe/Model/Gaya/Corak/Jenis/Pola/Ragam Kepemimpinan

Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul Pemimpin dan Kepemimpinan (l994:69-74) digunakan istilah Tipe Kepemimpinan untuk menyebutkan berbagai bentuk atau model atau gaya atau jenis pemimpin. Tipe pemimpin yang dimaksud adalah:

  1. Tipe kharismatis

Ciri tipe pemimpin ini mempunyai energi, daya tarik, daya pikat dan wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain. Pemimpin kharismatis dianggap mempunyai kekuatan ghaib (supernatural power) dan kemampun atau kelebihan-kelebihan yang luar biasa bawaan dari lahir atau pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Pendek kata, kharisma tidak bisa dicari tetapi merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada seseorang yang membawa takdir untuk menjadi pemimpin kharismatis. Contoh Presiden Sukamo, Gandhi, John F.Kennedy, Hitler, dan lain-lain.

  1. Tipe Paternalistis dan Maternalistis

Arti pater adalah bapak atau ayah dan mater adalah ibu. Keduanya adalah orang tua. Sifat orang tua atau kebapakan/keibuan umumnya menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi terutama sifat ibu, anak buah jarang atau tidak diberi kesempatan mengambil keputusan sendiri, berinisiatif, berkreasi dan berimajinatif, selalu bersifat maha tahu dan maha benar.

 

 

  1. Tipe Militeristis

Tipe pemimpin ini bersikap sok militer karena ciri militer umumnya menggunakan sistem perintah/komando, menghendaki kepatuhan mutlak dan bawahan, sangat menyenangi formalitas (upacara dan tanda-tanda kebesaran), menuntut disiplin keras dan kaku dari bawahan, tidak menghendaki saran atau kritik dari bawahan, komunikasi umumnya hanya satu arah saja dari atas ke bawah.

  1. Tipe Otokratis

Tipe ini disebut juga tipe otoriter yang mendasarkan diri pada kekuatan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi anak buahnya. Selalu ingin a one man show. Selalu berusaha menjadi pusat perhatian dan merajai dalam semua situasi. Bersikap eksklusive dan menjauh dari bawahan. Sangat senang bawahannya menjadi hamba yang setia. Tidak mau mendengar suara bawahan baik usul, saran atau kritik. Semuanya atas kehendak dan kemauannya sendiri.

  1. Tipe laisser faire

Tipe pemimpin ini sering kali disebut pemimpin yang bebas atau malah tidak memimpin karena membiarkan kelompoknya dan bawahannya bertindak sendiri. Semua pekerjaan dan tanggung jawab diserahkan bawahan. Pemimpin bertipe ini tidak mampu mengontrol anak buahnya. Kecakapan teknis tidak dikuasai. Biasanya bisa menjadi pemimpin karena nepotisme. Akibatnya kondisi organisasi menjadi kacau, morat marit dan tujuan organisasi tidak tercapai.

  1. Tipe populistis

Tipe pemimpin ini mengutamakan membangun solidaritas atau kekompakan anak buah dan pengikutnya. Lebih percaya kepada kekuatan dan dukungan intemal (pengikut, rakyat) daripada dukungan eksternal. Popularitas menjadi kekuatannya untuk membangun solidaritas organisasi. Orientasinya berfikir, bersikap dan bertindak demi terwujudnya karakter dan persatuan orgnnisasi serta semangat jiwa korsa. Contoh pemimpin bertipe ini adalah Bung Kamo.

  1. Tipe administratif

Pemimpin benipe administrafif adalah mereka yang mampu menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Terkandung dalam makna efektif dan efisien adalah sikap rajin, tertib, rapi, kreatif, disiplin dan jujur. Contoh tepat pemimpin seperti ini adalah Bung Hatta.

  1. Tipe demokratis

Pemimpin bertipe demokratis berorientasi kepada manusia. Menghargai potensi pengikutnya. Mau mendcngar suara, usul dan kritik bawahannya. Mampu memanfaatkan kemampuan bawahannya sebaik mungkin secara tepat. Selalu melibatkan bawahannya dalam proses pengambilan keputusan. Membangun sikap bawahan untuk merasa memiliki dan bertanggung jawab basama terhadap kinerja organissi.

 

Sondang P Siagian dalam bukunya Teori & Praktek Kepemimpinan (2010: 27-45) juga menggunakan istilah tipologi kepememimpinan untuk membedakan bentuk atau tipe pemimpin. Hanya saja bukan delapan tipe sebagaimana dikemukakan kartini Kartono tetapi hanya lima yakni tipe kharismatik,  patrnalistik, otokratik, laisser faire dan demokratik.

Afsaneh Nahavandi dalam bukunya The Art and Science of Leadership (2008: l93 215) mengemukakan dengan sebutan model baru untuk menunjukkan atau membedakan tipe-tipe pemimpin. Ada lima model kepemimpinan dimaksud yakni:

  1. Neo-kharismatik leadership

Ciri-cirinya antara lain mempunyai kepercayaan diri sangat tinggi, kemandirian tentang idenya sangat kuat, mempunyai skill berkomunikasi sangat baik dan ekspresif, aktif membangun citra dan sebagai tokoh (role model), sangat bersemangat dan energik. Umumnya banyak pengikutnya yang cirinya mempunyai loyalitas sangat tinggi, sangat hormat, harapannya besar dan kepatuhannya tak perlu diragukan lagi (unquestion obedience)

  1. Transactional leadership

Hubungan antara pemimpin dan pengikut didasarkan atas pertukaran sumberdaya. Pemimpin memberikan rewards atau resources (hadiah, jabatan, proyek, dan lain-lain) dan punishment (hukuman). Dengan demikian pengikut atau anak buahnya menunjukkan loyalitas dan kinerja atau produktivitas keija yang balk karena ada rewards dan takut dihukum.

  1. Transformational leadership

Pemimpin model ini sangat inspiratif, mempunyai visi dan kegairahan untuk meraih prestasi. Untuk mencapai yang diinginkan sangat semangat dan enegik. Didalam dirinya ada perpadun antara kharisma, intelektual dan karakter.

  1. Spiritual and value -based Leadership

Kepemimpinan yang dijalankan oleh pemimpin berdasarkan nilai-nilai tertentu (spiritual) seperti cinta/kasih sayang (love), harapan (hope), keyaklnan/kepercayaan (faith), kebebasan (freedom), keadilan soslal (social justice), etika dan estetika. Dengan demikian pemimpin dan pengikut membangun hubungan berdasarkan nilai-nilai spiritual yang mereka kembangkan bersama;

  1. Authentic leadership

Kepemimpinan otentik adalah kepemimpinan yang dijalankan atas dasar kekuatan dan kelemahan yang disadari oleh pemimpin dan pengikutnya. Pemimpin tampil apa adanya, jujur dan tidak mengada-ada. Pengalaman dan perjalanan hidupnya yang penuh suka duka dijadikan referensi dalam mengembangkan dirinya sebagai pemimpin yang lugas untuk berkarya, bukan untuk pencitraan.

 

Daniel Goleman dalam artikelnya berjudul Leadership That Get Results (2000) mengemukakan ada 6 (enam) bentuk pemimpin atau digunakan dengan sebutan gaya pemimpin, yakni:

  1. The coercive style

Pendekatan yang digunakan yakni “Do what I say” (kerjakan apa yang saya katakan)”. Gaya ini dapat menjadi sangat efektif dalam situasi darurat seperti penanganan bencana alam, kebakaran dan lain-lain. Tetapi dalam kebanyakan situasi, kepemimpinan koersif menghambat fleksibilitas organisasi dan motivasi karyawan.

  1. The authoritative style

Pendekatan yang digunakan pemimpin ini adalah “Come with me” (Mari ikuti saya). Dengan pendekatan ini pemimpin mengajak untuk meraih secara bersama tujuan yang telah ia tetapkan. Kendatipun demikian ia memberikan kebebasan untuk memilih sendiri sarana dan cara untuk mencapai tujuan itu. Gaya ini cocok untuk kondisi ekonomi yang sedang terombang ambing. Tetapi tidak efektif manakala pemimpin bekerjasama dengan tim ahli yang lebih berpengalaman dari dirinya.

  1. The afiiliative style

Ciri dari pemimpin afiliatif adalah pendekatan sikap “People come first” (Orang-orang pertama yang datang). Gaya ini sangat berguna untuk membangun tim yang harmoni atau meningkatkan semangat. Tapi fokus ekslusif pada pujian dapat memungkinkan kinerja buruk yang tidak dapat dikontroi atau dikoreksi. Juga, pemimpin afiliatif jarang menawarkan saran, yang sering membuat karyawan dalam kebingungan.

  1. The democratic style

Gaya ini memberikan kesempatan kepada pengikut untuk memberikan pendapatnya atau diajak berpartisipasi dalam mengambil keputusan demi untuk membangun fleksibilitas dan responsibilitas organisasi dan juga untuk memunculkan adanya ide-ide segar. Tetapi kadang kala nilai suatu diskusi dan adanya kebingungan pengikut berakibat kepada perasaan seperti tanpa pemimpin.

  1. The pacesetting style

Pemimpin disebut bergaya penentu kecepatan karena menentukan standar kinerja tinggi kepada pengikut untuk seperti dirinya. Gaya ini berdampak positif pada pengikut yang mempunyai motivasi dan sangat berkompeten. Tetapi pengikut yang biasa-biasa saja akan kewalahan atas tuntutan pemimpin seperti ini dan membencinya karena cenderung mengambil alih tugas.

 

 

 

 

  1. The coaching style

Gaya ini lebih menekankan pemimpin sebagi pembina pengikut karena memfokuskan pada pengembangan pribadi dari pada tugas yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus segera diselesaaikan. la bekerja dengan baik ketika pengikut/karyawan sudah menyadari kelemahan mereka dan ingin memperbaikinya, tetapi pemimpin akan tidak balk ketika bawahannya bertahan dari perubahan.

 

William J Reddin dalam tulisannya berjudul Managerial Organizational Change yang dimuat dalam Personal Journal, July, l969:503 sebagaimana dikutip Mifiah Thoha dalam buku Kepemimpinan dalam Manajemen (l995:56-59) menggunakan istilah gaya kepemimpinan untuk menunjuk atau menyebut berbagai corak atau ragam atau bentuk atau tipe atau model pemimpin. Gaya pemimpin menurut William J Reddin yang kemudian dikenal dengan sebutan Tiga Dimensi Reddin bertolak dari hubungan pemimpin dengan tugas dan hubungan kerja.

  1. Gaya Efektif

Dikatakan gaya efektif karena dengan gaya yang digunakan pemimpin akan mampu membawa organisasi meraih tujuan yang telah ditetapkan, dengan hubungan pemimpin dan berjalan baik Gaya yang efektif tcrdiri dari:

  1. Gaya Eksekutif

Pemimpin banyak memberikan perhatian pada tugas pekerjaan dan hubungan kerja. Pemimpin yang menggunakan gaya ini disebut juga motivator baik, menetapkan standar kerja yang tinggi, berkehendak mengenal perbedaan di antara individu, dan berkeinginan menggunakan kerja tim dalam manajemen.

  1. Gaya Developer

Gaya ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap hubungan kerja dan perhatian yang minimum terhadap tugas-tugas pekerjaan. Pemimpin yang bergaya ini mempunyai kepercayaan yang implisitterhadap orang-orang yang bekerja dalam organisasinya, dan sangat memperhatikan terhadap pengembangan pengikut sebagai seorang individu.

  1. Gaya Benevolent Autocrat (otokratis yang baik)

Pemimpin yang bergaya ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap tugas-tugas pekerjaan, tetapi perhatian terhadap hubungan kerja minimum. Pemimpin mengetahui secara tepat apa yang dirinya inginkan dan bagaimana memperoleh yang diinginkan tcrsebut tanpa menyebabkan ketidakseganan di pihak lain.

 

 

  1. Gaya Birokrat

Pemimpin bergaya birokrat adalah yang mempunyai perhatian minimum terhadap tugas dan hubungan kerja. Ia sangat tertarik pada aturan-aturan dan formalitas serta berusaha untuk selalu memelihamya dengan melakukan kontrol secata cermat.

  1. Gaya yang Tidak Efektif

Dikatakan gaya tidak efektif karena pemimpin yang bergaya sebagaimana di bawah ini kurang atau tidak mampu membawa organisasi mencapai tujuan secara efektif. Berikut gaya yang tidak efektif:

  1. Gaya Compromisser (pecinta kompromi)

Pemimpin bergaya pecinta kompromi ini memberi perhatian yang besar pada tugas dan hubungan kelja dalam situasi yang menekankan kepada kompromi. Pemimpin seperti ini merupakan pembuat keputusan yang jelek karena banyak tekanan yang mempengaruhinya.

  1. Gaya Missionari

Gaya ini memberikan penekanan yang maksimal pada orang-orang atau pengikutnya dan juga pada hubungan kerja tetapi memberi perhatian yang minimum kepada tugas. Pemimpin semacam ini hanya menilai bahwa keharmonisan sebagai tujuan untuk dirinya sendiri.

  1. Gaya Otokrat

Pemimpin memberi perhatian yang maksimum terhadap tugas tetapi minimum terhadap hubungan kerja dengan suatu perilaku yang tidak sesuai. Pemimpin seperti ini tidak mempunyai kepercayaan kepada orang lain dan hanya tertarik pada pekerjaan yang cepat selesai dikerjakan

  1. Gaya Deserter (lari dari tugas)

Pemimpin sama sekali tidak memberi perhatian baik pada tugas maupun hubungan kerja. Pemimpin bersikap pasif, tidak terlibat secara aktif dan positif. Wajar kalau dikatakan bergaya lari dari tugas dan tanggung jawab.

 

Rensis Likert dalam bukunya The Human Organizational: Its Management and Value (1967) sebagaimana dikutip oleh Miflah Thoha dalam bukunya Kepemimpinan dalam Manajemen (1995:59-61) dikemukakan ada 4 (empat) gaya kepemimpinan, yakni:

  1. Exploitative-authoritative

Pemimpin mempunyai sedikit kepercayaan kepada pengikutnya atau bawahannya Suka mengeksploitasi bawahan dan bersikap paternalistik. Cara memotivasi bawahan dengan memberi ketakutan dan hukuman yang diselingi dengan penghargaan. Hanya membangun komunikasi ke bawah, proses pengambilan keputusan di tingkat atas saja (elite) alias tidak melibatkan atau mendengar suara dari bawah.

  1. Benevolent Authoritative

Pemimpin yang masuk kategori ini disebut bergaya otokratis yang baik hati. Percaya kepada bawahan, mau memberi motivasi dengan hadiah-hadiah sekaligus ketakutan berikut hukuman, membolehkan terjadi komunikasi ke atas, bawahan dipersilah menyampaikan gagasannya dan memberi delegasi wewenang dalam proses membuat keputusan. Tetapi bawahan tidak merasa bebas unuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan tugas pekerjaanya dengan atasan/pemimpin.

  1. Manajer Konsultative

Ciri pemimpin ini mempunyai tingkat kepercayaan ynag rendah kepada bawahannya dalam kaitannya dengan ide informasi maupun pendapat bawahan. Pengendalian keputusan yang diambil masih tetap di tangannya. Memberi motivasi kepada bawahan dengan hukuman dan penghargaan (punisment and rewards). Pola komunikasi yang dibangun ke atas dan ke bawah. Bawahan ada kebebasan dalam membicarakan tugas pekerjaanya dengan pemimpinnya.

  1. Participative group

Gaya pemimin ini disebut kelompok berpartisipasi. Pemimpin mempunyai kepercayaan yang penuh kepada bawahan. Dalam menyelesaikan persoalan selalu meminta pendapat dan masukan dri bawahan atau pengikutnya. Bawahan didorong untuk berani bertanggung jawab membuat keputusan dan melaksanakannya dengan baik. Dengan demikian, bawahan merasa mempunyai kebebasan yang mutlak untuk bisa berdiskusi membahas persoalan yang dihadapi dengan pemimpinnya. Pemimpin memberi penghargaan secara ekonomi atas dasar partisipasi dalam kelompok yang menjadikan kemajuan organisasi.

 

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam bukunya Management of Organizational Behavior; Utilizing Human Resources (1982) sebagaimana dikemukakan oleh Miflah Thoha dalam bukunya Kepemimpinan dalam Manajemen (1995: 63-73), ada 4 (empat) kepemimpinan yang dihubungan dengan tingkat kematangan bawahan. Kematangan bawahan diukur dari kemarnpuan dan kemauan untuk melaksanakan suatu tugas pekerjaan. Alas dasar hal itu diklasifikasikan ada 4 (empat) tingkat kematangan bawahan yakni yang kematangannya rendah adalah bawahan yang tidak mampu dan tidak mau melaksanakan tugas, kematangan sedang ada 2 (dua) adalah bawahan yang tidak mampu tetapi mau melaksanakan tugas dan kematangan bawahan yang mampu tetapi tidak mau dalam melaksanakan tugas, dan bawahan yang kematangannya tinggi adalah yang mampu dan mau melaksanakan tugas. Dengan melihat kondisi kematangan bawahan tersebut, maka gaya yang tepat digunakan adalah sebagai berikut:

 

  1. Gaya lntruksi

Pemimpin yang menghadapi bawahan dcngan tingkat kematangan rendah (tidak mampu dan tidak mau) dalam melaksanakan tugas maka pemimpin harus banyak mengarahkan atau memberi petunjuk dan banyak memberi dukungan/motivasi sehingga bawahan bisa melaksanakan tugas.

  1. Gaya Konsultasi

Pemimpin dalam menghadapi bawahan yang kematangannya sedang yang ditunjukkan tidak mampu tetapi ada kemauan dalam melaksanakan tugas maka harus lebih banyak rnemberi petunjuk dibandingkan memberi motivasi.

  1. Gaya Partisigasi

Bawahan yang dinilai masuk ketegori tingkat kematangannya sedang yakni berupa mempunyai kemampuan tempi tidak mempunysi kemauan dalam melaksanakan tugas maka pemimpin harus menerapkan gaya partisipasi yakni banyak memberi dukungan atau memotivasi bawahan agar ada semangat untuk melaksanakan tugasnya.

  1. Gaya Delegasi

Gaya delegasi diterapkan pemimpin ketika bawahannya sudah mernpunyai tingkat kematangan tinggi yakni sudah mempunyai kemampuan dan kemauan yang kuat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Untuk ini, pemimpin berperilaku tidak banyak mengrahan dan memotivasi/memberi dukungan. Bawahan sudah dapat dilepaskan mampu menyelesaikan tugas-tugasnya.

Murray Johannsen dalam tulisannya berjudul Types of Leadership Styles (March 9, 2014) mengemukakan bahwa ada 20 tipe gaya kepemimpinan yang dikenal selama ini. This article lists 20 different leadership styles. With each style is a short definition designed to highlight the essential makeup of each leadership style. Dari 20 (dua puluh) tipe yang dihimpun oleh Murray Johannsen, berikut dikemukakan 8 (delapan) saja. Lainnya sudah dikemukakan sebelumnya. Sengaja dikemukakan dengan bahasa aslinya (Inggris), yakni:

  1. Cross-Cultural Leadership

Not all individuals can adapt to the leadership styles expecmd in 3 different Culture Whfilhfl that culture is Organizational or national. in fact, there is some evidence that American and Asian Leadership Slyle§ are very different primarily due to cultural factors.

 

 

 

  1. Emergent Leadership

“The superior man understands what is right; the inferior man understands what will   sell. ” – Confusius

Contrary to the belief of many, groups don’t automatically accept a new “boss” as leader. Emergent leadership is what you must do when one taking over a new group.

  1. Situational Leadership

In the 1950s, management theorists from Ohio State University and the University of Michigan published a series of studies to determine whether leaders should be more task or relationship (people) oriented. The importance of the research cannot be over estimated since leaders tend to have a dominant style; a leadership style they use in a wide variety of situations. Surprisingly, the research discovered that there is no one best style: leaders must adjust their leadership style to the situation as well as to the people being led. Hershey and Blanchard’s Model of Situational Leadership. Going back to the 1970s, the model primarily focuses on the nature of the task as the major variable in choosing your style. In this model, there are four options: telling, selling, participating and delegating.

  1. Strategc Leadership

This is practiced by the military services such as the US Army, US Air Force, and many large corporations. It stresses the competitive nature of running an organization and being able to out fox and out wit the competition.

  1. Team Leadership

A few years ago, a large corporation decided that supervisors were no longer needed and those in charge were suddenly made “team leaders.” Today, companies have gotten Smart” about how to exert effective team leadership, but it still takes leadership to transition a group into a team.

  1. Facilitative Leadership

This is a special style that anyone who runs a meeting can employ. Rather than being directive, one using the facilitative leadership style uses a number of indirect communication patterns to help the group reach consensus.

  1. lnfluence Leadership Styles

Here one looks at the behaviors associated how one -exercises influence. For example, does the person mostly punish? Do they know how to reward?

  1. The Participative Leadership Style

It’s hard to order and demand someone to be creative, perform as a team, solve complex problems, improve quality, and provide outstanding customer service. The participative style presents a happy medium between over controlling (micromanaging) and not being engaged and tends to be seen in organizations that must innovate to prosper.

  1. The Servant Leadership Sgle

The Roots Of Our Problems Are: Wealth Without Work, Pleasure Without Conscience, Knowledge Without Character, Commerce Without Morality, Science Without Humanity, Worship Without Sacrifice, Politics Without Principles.” – Mohandas K. Gandhi

 

Some leaders have put the needs of their followers first. For example, the motto of the Los Angeles Police Department, “To Protect and Serve.” reflects this philosophy of service. But one suspects servant leadership are relatively rare in business. It’s hard to imagine a CEO who puts the needs of employees first before the needs of the stockholders and the bankers.

Since transformational leaders to take their followers into the light or into the darkness, its helpful to have a set of values that uplift, rather than destroy. One such set of values knovm as servant leadership. While this leadership style has been around for thousands of years, the American Robert Greenleaf coined the term servant leader in 1970 in his book The Servant as Leader.

Selain tipe atau gaya kepemimpinan yang diuraikan singkat di atas, masih banyak tipe atau gaya yang disebutkan dalarn sejumlah literatur kepemimpinan seperti The Queit Leadership, Creative Leadership, Corrective Leadership, Change Leadership, Intelligence Leadership, Multikultural Leadership, Pedagogical Leadership, Bridging Leadership, Purposeful Leadership, Situational Leadership, Cross-Cultural Leadership, Emergent Leadersh, The Leader Exchange Style it V.

Penutup

Membahas kepemimpinan sangat luas dan tidak akan selesai karena fitrah manusia yang selalu bergerak dan ingin berubah memenuhi kebutuhan dan tuntutan keadaan. Dengan demikian, kepemimpinan sebagai art dan science selalu menemukan hal-hal baru dalam mengembangkan ilmu kepemimpinan selaras dengan perubahan yang terjadi pada diri manusia dan masyarakat serta kemajuan teknologi informasi. Konsekuensiennya wajar jika kemudian banyak ide dan pendapat tentang tipe atau gaya kepemimpinan dengan sebutan yang bermacam-macam.

Adakah gaya atau tipe kepemimpinan yang terbaik? Tergantung situasi: bawahan, tugas pekerjaan, lingkungan, budaya kerja dan fasilitas/sarana pendukung.

———————————-

 

 

 

 

 

Referensi

  • Departemen Pendidikan Nasional; Kamus Besar Bahasa Indonesia; Balai Pustaka, Jakarta; Edisi Ketiga, 2005
  • Goleman, Daniel; Leadership That Gets Results (2000) dalam A Collection of Article. best of HBR on Leadership: Emotionally Intelligent Leadership, From The Harvard Buisnees Review.
  • Johannsen, Murray; Types of Leadership Styles (March 9, 2014), http://www.legacee.com/types-of-leadership-styles.
  • Kartono, Kartini; Pemimpin dan Kepemimpinan; PT Raja Graindo Persada, Jakarta, Cetakan ketujuh, 1994.
  • Nahavandi, Afsaneh; The Art and Science of Leadership, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, Fith Edition, 2008.
  • Siagian, Sondang P; Teori & Prakrek Kepemimpinan; Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan keenam, 2010.
  • S Wojowasito, Kamus Umum Lengkap Inggeris-Indonesia Indonesia-Inggeris; Penerbit Pengarang; Bandung; 1976.
  • Johannsen, Murray; Types of Leadership Styles (March 9, 2014), http://www.legacee.com/types-of-leadership-styles.
  • Kartono, Kartini; Pemimpin dan Kepemimpinan; PT Raja Graindo Persada, Jakarta, Cetakan ketujuh, 1994.
  • Nahavandi, Afsaneh; The Art and Science of Leadership, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, Fith Edition, 2008.
  • Siagian, Sondang P; Teori & Prakrek Kepemimpinan; Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan keenam, 2010.
  • S Wojowasito, Kamus Umum Lengkap Inggeris-Indonesia Indonesia-Inggeris; Penerbit Pengarang; Bandung; 1976.
  • Thoha, Mitah; Kepemimpinan dalam Manajemen : Suatu Pendekatan Perilaku, PT Raja Grafmdo Persada, Jakarta Cetakan keenam, 1995.

 

—selesai—