12 09 2014

KONTROVERSI RUU PILKADA

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Rancangan UU tentang Pilkada yang akan dibahas di DPR menunai kontroversi dari berbagai kalangan karena akan mengembalikan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kelompok yang setuju RUU usulan Pemerintah (Kemendagri) tersebut pada umumnya mempunyai beberapa alasan antara lain bahwa dalam konstitusi (UUD 1945) tidak secara tegas dinyatakan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, tetapi hanya dinyatakan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dipilih secara demokratis (Pasal 18 ayat 4). Selain itu, DPRD merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi perwakilan sebagaimana bunyi Sila ke-4 Pancasila. Dengan demikian, jika dipilih oleh wakil rakyat (DPRD) pun tidak menyimpang dari makna dan dapat demokratis serta dijamin tidak melanggar konstitusi.
Alasan lain yang dikemukakan bahwa pilkada langsung memakan biaya yang sangat besar baik dari pengeluaran pemerintah daerah (APBD) untuk penyelenggaraan pilkada maupun dari pihak pasangan calon untuk biaya politik dan politik uang. Biaya besar yang dikeluarkan pasangan calon dapat berdampak kepada kinerja kepala daerah terpilih yang kemudian cenderung berusaha mengembalikan uang yang telah dikeluarkan. Akibatnya, kepala daerah melakukan korupsi. Mendagri menyatakan bahwa 320 kepala daerah (60%) tersangkut hukum dan paling besar kasus korupsi yang diduga akibat dari pilkada langsung. Konon dalam pemilihan langsung bupati/walikota sang kandidat dapat mengeluarkan biaya antara Rp. 10 s/d Rp. 20 milyar; sedangkan untuk pilkada gubernur sang kandidat harus menguras kantongnya antara Rp.25 s/d 50 milyar bahkan lebih. Dana itu untuk sewa perahu atau membayar parpol yang mengusung, biaya operasional tim kampanye, belanja atribut dan souvenir, biaya saksi, biaya kampanye, bantuan sosial dan termasuk politik uang.
Kemudian alasan menonjol lain yang digunakan untuk penguat pilkada agar dipilih DPRD lagi adalah bahwa pilkada langsung berpotensi dan rentan atau rawan terjadi konflik horizontal atau antar pendukung akibat kompetisi yang belum dewasa atau ketidakpuasan terhadap proses pilkada yang diduga tidak fair atau peserta yang kalah tidak mau menerima kekalahan dan kepekaan-kepekaan politik lainnya yang belum bisa disikapi secara dewasa dalam berdemokrasi. Memang ada sejumlah pilkada yang diwarnai konflik yang tertutup maupun terbuka (kerusuhan, anarkis) sehingga dapat merobek kerukuran sosial seperti hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan menjadi tidak harmonis dan dampak-dampak kehidupan sosial dan politik lainnya.
Akibat yang dinilai semakin parah dan terpaksa semakin berpacu besar-besaran dana untuk meraih kemenangan adalah praktek transaksional atau politik uang yang tidak saja untuk membeli atau mempengaruhi pemilih yang menantang kandidat dengan ungkapan wani piro tetapi juga untuk berusaha membeli suara di tingkat penyelenggara pilkada.
Akibat-akibat yang dinilai negatif atau mudarat sebagaimana yang dikemukan di atas tidak akan terjadi atau bisa diminalkan jika kepala daerah dipilih DPRD. Dengan demikian, biaya akan dapat dihemat karena proses pemilihan tidak berbelit-belit, tidak perlu banyak petugas, tidak membutuhkan surat suara yang banyak, tidak ribut soal DPT, tidak dibentuk PPK, PPS, KPPS, tidak perlu ada aparat keamanan (hansip, polisi) sampai di TPS dan lain-lainnya. Ringkasnya, jika dipilih DPRD maka biaya akan jauh lebih murah sehingga biaya yang mestinya untuk pilkada langsung bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat yang lain.
Dari pihak peserta atau kandidat juga akan relatif murah atau lebih hemat mengeluarkan ongkos politik karena tidak ada biaya kampanye, tidak perlu membeli souvenir (kaos dll), bagi-bagi sembago, tidak ada biaya transportasi dan akomodasi untuk keliling wilayah, dan pengeluaran lain-lainnya. Dengan demikian, jika ongkos politik menjadi kepala daerah dipilih oleh DPRD relatif jauh lebih murah, maka jika terpilih menjadi kepala daerah diharapkan tidak terlibat korupsi untuk mengembalikan biaya politik.
Demikian halnya konflik horizontal antar pendukung atau konflik vertikal antara kandidat/pendudkung dengan penyelenggara dapat dicegah atau tidak bakal terjadi. Pendek kata, bagi mereka yang setuju terhadap pilkada dipilih kembali oleh DPRD beralasan bahwa pilkada langsung dinilai banyak mudaratnya daripada manfaat. Jika Pilkada dikembalikan ke DPRD maka akibat negatif akan teratasi atau paling tidak dapat diminimalkan. Seandainya ada persoalan (konflik) akan terlokalisir di DPRD tidak meluas ke masyarakat dan hal ini akan mudah diselesaiakan.
Bagaimana alasan yang menolak usulan RUU tersebut?. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) secara tegas mengeluarkan pernyataan sikap menolak RUU pilkada yang akan dipilih oleh DPRD. Demikian juga sejumlah pakar/akademisi khususnya di bidang ilmu politik dan ilmu hukum tata negara, para penggiat/aktivis demokrasi, mahasiswa, lembaga-lembaga survei, beberapa parpol, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya secara tegas juga beramai-ramai menolak RUU tersebut.
Ungkapan penolakan mereka diwujudkan dengan kalimat keras dan nada “marah” seperti pilkada dipilih DPRD sama saja merampok hak rakyat, perampasan hak pilih rakyat, tidak akan ada lagi daulat rakyat karena akan berubah menjadi daulat elite, bakal terjadi sabotase suara rakyat, dan sebagainya.
Alasan utama menolak pada dasarnya lebih ditekankan kepada hak untuk memilih secara langsung yang sudah dirasakan mulai tahun 2005 akan hilang. Situasi ini dianggap makna demokrasi kehilangan roh dan semangat kerakyatannya dan menjauhkan hubungan emosi antara rakyat dan pemimpinnya (kepala daerah) yang kepuasan batin seperti ini tidak dapat digantikan oleh wakilnya (DPRD). Rasa memiliki pemimpin dan kedekatan dengan pemimpin melalui pilkada langsung tidak dapat dinilai dengan uang dan digantikan oleh DPRD.
Demokrasi bukan sekedar sarana atau prosedur akan tetapi lebih dari itu (substansial) untuk menempatkan rakyat sebagai pihak yang berdaulat atas negeri ini. Jadi, pilkada di pilih DPRD sama saja melecehkan rakyat sebagai pihak yang berdaulat, pihak yang mempunyai hak. Juga tidak ada jaminan bahwa jika dipilih DPRD maka DPRD akan menyuarakan suara rakyat dan kepala daerah yang terpilih merupakan yang terbaik dan akan dekat dengan rakyat. Bisa jadi malahan kepala daerah terpilih bakal kurang dekat dengan rakyat dan cenderung lebih dekat ke DPRD karena dipilih oleh DPRD.
Selain hak memilih dirampas, pilkada oleh DPRD juga akan menghilangkan hak rakyat untuk dipilih. Selama ini pilkada langsung sesuai UU sudah menghargai adanya calon independen. Ini berarti hak konstitusi rakyat dan demokrasi sangat dihormati. Jika kemudian kepala daerah dipilih DPRD sama saja menutup rapat-rapat calon independen yang artinya sama saja hak dipilih mengikuti kompetisi pilkada telah dikubur.
Alasan pilkada menghabiskan atau menghambur-hamburkan uang negara juga alasan yang mengada-ada. Demokrasi memang mahal demi menghargai hak azasi rakyat. Namun, prosesnya bisa dicarikan jalan keluar agar dari sisi biaya dapat dihemat, misalnya pilkada langsung di seluruh Indonesia, baik pilkada gubernur maupun bupati/walikota, dapat dilaksanakan secara bersamaan atau serentak dalam satu hari. Jika segalanya sudah memungkinkan dapat dilakukan dengan teknologi E-Voting yang tidak lagi membutuhkan surat suara, kotak suara, berbagai formulir, dan lain sebagainya. E-voting juga bisa menghindari proses rekapitulasi yang lama dan manipulasi suara yang berarti mencegah atau menghidarkan dari konflik dan tidak bakal terjadi gugatan hasil pilkada.
Agar menghemat biaya politik bagi kandidat, metode kampanye harus diatur kembali dan ada pembatasan biaya setiap metode kampanye. Metode kampanye yang hanya menyedot uang tetapi dinilai tidak efektif untuk menyampaikan visi dan misi kandidat, seperti rapat akbar, baliho, bantuan sosial dan lain-lainnya harus dihentikan diganti yang metode berbiaya relatif murah tetapi efektif untuk menyebarluaskan visi misi kandidat. Praktek politik uang akan semakin tidak laku seiring dengan peningkatan kesadaran rakyat dalam berdemokrasi sebagai akibat semakin baiknya tingkat pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Dan yang lebih penting agar kandidat tidak menghabiskan uang banyak adalah menghapus /melarang perilaku parpol untuk memungut biaya dari kandidat dengan dalih dan sebutan apapun. Parpol harus intropeksi diri dan jika mempunyai kemauan politik secara sungguh-sungguh membangun kualitas demokrasi adalah berani meninggalkan praktek kotor meminta uang dari kandidat. Dengan kata lain, paradigma berfikir parpol harus dirubah dari minta biaya kandidat menjadi membiaya kandidat untujk berkompetisi.
Jika parpol Koalisi Merah Putih yang sebelumnya menolak gagasan (RUU) kepala daerah dipilih DPRD kemudian tiba-tiba berubah setuju, hal ini merupakan sikap akibat kekalahan pilpres dan akan terus melakukan perlawanan politik dengan memanfaatkani peluang yang didapat dan berhasil ada harapan Koalisi Merah Putih akan bisa menguasi pimpinan daerah dan akan berdampak kurang baik terhadap jalannya pemerintahan Jokowi-JK khususnya dalam berkomunikasi dengan kepala daerah yang mungkin dapat dikuasai oleh KMP. Namun, tidak perlu khawatir karena ada peluang bagi legal standing untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Palembang , 7 September 2014.





8 09 2014

TANTANGAN POLITIK JOKOWI-JK MEMBENTUK KABINET
Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih yang tinggal menunggu pelantikan, saat ini sedang disibukan untuk mempersiapkan dua hal yang sangat penting dan strategis dalam upaya memuluskan jalannya pemerintahan lima tahun ke depan, yakni proses pembentukan kabinet dan merayu parpol tertentu yang mengelompok dalam koalisi merah putih agar mau bersedia bergabung untuk memperkuat dukungan di parlemen.
Untuk melancarkan tugas-tugas penting tersebut, Jokowi-JK dibantu oleh Tim Transisi. Selain tugas tersebut, Tim Transisi tentunya juga melaksanakan hal-hal penting lainnya dalam berbagai bidang agar pergantian rezim berjalan mulus dan pemerintahan dapat dimulai tanpa hambatan yang berarti.
Tradisi baru pembentukan Tim Transisi dan komunikasi yang baik antara presiden yang bakal diganti dan presiden yang menggantikan patut dilembagakan sehingga pergantian rezim yang mulus memberi nilai plus dalam praktek demokrasi yang menjunjung etika politik demi kesinambungan pemerintahan dan pembangunan.
Dalam berbagai kesempatan sejak dicalonkan sebagai calon presiden oleh PDIP, Jokowi selalu menyatakan bahwa parpol yang ingin bergabung mendukung dirinya harus tanpa syarat apapun agar dirinya tidak tersandera dan terjebak dalam menyusun kabinet. Syarat yang dimaksud adalah meminta jatah jabatan menteri atau kekuasaan lainnya.
Sikap dan prinsip Jokowi tersebut bercermin dari pemerintahan SBY dengan kabinet pelanginya yang menterinya banyak direkrut dari parpol yang berkoalasi atau yang mendukung SBY tetapi kinerja kabinet SBY tidak efektif. SBY tidak bisa leluasa menentukan menterinya karena sejak awal sudah tersandera adanya kompromi politik dengan parpol koalisinya. Kendati SBY menang mutlak (60%) pada pilpres 2009 dan mempunyai wewenang penuh (hak prerogatif) dalam memilih menteri untuk duduk di kabinetnya, namun SBY tidak percaya diri jika tidak mengajak parpol lain bersama-sama menikmati kekuasaan. Untuk itu, SBY merangkul sejumlah ketua parpol dan kader parpol untuk menduduki kursi menteri. Jadilah kabinet pelangi, warna warni, yang diisi sebagian besar oleh parpol koalisi yang jumlah menteri setiap parpol sesuai dengan kompromi atau kesepakatan sejak awal berdasarkan kekuatan parpol di parlemen. Akhirnya, semua ketua umum parpol menjadi menteri seperti Hatta Rajasa (PAN) sebagai Menko Perekonomian, Surya Darma Ali (PPP) sebagai Menteri Agama, Muhaimin Iskandar (PKB) sebagai Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan dan Tifatul Sembiring (PKS) sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi.
Kondisi kabinet SBY yang dibentuk atas dasar kompromi politik tersebut, akhirnya dalam perjalanannya terjadi bongkar pasang menteri dan malahan sejumlah menteri tersangkut korupsi baik dari partainya sendiri maupun partai lain. Rangkap jabatan sebagai ketua umum atau pengurus parpol dan sebagai menteri juga menjadikan konsentrasi terbagi, tidak fokus dan tidak ada komitmen karena terjadi konflik kepentingan antara sebagai ketua parpol (kelompok) dan sebagai menteri yang mengurusi kepentingan umum. Jika tidak mampu menempakan diri secara baik maka berakibat kepada buruknya kinerja sebagai menteri.
Jokowi tentu mengambil pengalaman berharga dari proses pembentukan dan kinerja kabinet SBY tersebut. Jokowi tidak ingin kabinetnya berkinerja buruk. Jokowi tidak ingin kebebasan menentukan menteri terganggu oleh ulah parpol yang ingin meminta kekuasaan/jabatan. Oleh karena itu, menteri yang akan dipilih Jokowi adalah yang mempunyai kemampuan (profesional) di bidangnya, mempunyai sikap kepemimpinan yang kuat agar berani bertindak melawan mafia di kementeriannya, mempunyai komitmen dan integritas tinggi sehingga tidak akan terjebak dan melakukan tindak pidana korupsi. Struktur kabinet juga akan dibuat tidak gemuk dengan menggabungkan beberapa kementerian dan akan menghilangkan jabatan wakil menteri yang dinilai pemborosan dan tidak efektif.
Untuk memilih orang-orang yang memenuhi kriteria tersebut, Jokowi membuka tangan untuk menerima usulan dari berbagai kalangan khususnya kelompok-kelompok relawan Jokowi-JK yang telah ikut berperan dalam kemenangan Jokowi-JK. Tim Transisi akan melakukan penilaian dan menelusuri rekam jejaknya kemudian disodorkan ke Jokowi untuk memilih dari alternatif calon yang masuk. Sebagi presiden yang mempunyai hak prerogatif, Jokowi mempunyai wewenang penuh dalam menentukan orang-orang yang akan dijadikan menteri. Jika usulan hasil seleksi Tim Transisi yang berasal dari usulan masyarakat dinilai oleh Jokowi tidak cocok atau tidak dapat bekerjasama dengan dirinya maka Jokowi dapat menentukan pilihannya sendiri sepanjang memenuhi kriteria yang ditentukan.
Gagasan dan langkah Jokowi tersebut bisa diterima dan ideal, Namun akankah bisa terwujud dan akan efektif jika terwujud?. Sejumlah pengamat politik meragukan karena ini persoalan politik yang identik dengan kepentingan dan bag-bagi kekuasaan/jabatan. Tidak ada makan siang gratis. Tidak ada parpol yang mau mendukung tanpa mendapat jatah kekuasaan. Oleh karena itu, koalisi parpol pendukung Jokowi-Jk (PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, PKPI) pasti akan mendapat jatah kekuasaan berupa jabatan menteri atau jabatan lainnya kendati yang menjadi menteri tidak mesti ketua umumnya.
Jika proses rekrutmen menteri dikaitkan dengan kekuatan di parlemen, maka tantangan Jokowi-JK dalam menjalankan pemerintahan akan berat. Kursi parpol koalisi PDIP jumlahnya kalah banyak dibandingkan koalisi merah putih yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PKS, PPP dan PAN. Koalisi merah putih mendeklarasikan diri sebagai koalisi permanen yang pada dasarnya dibentuk atas dasar emosi akibat kalah pilpres dan tidak bisa menerima kekalahan dengan ikhlas. Seandainya memang fakta politik demikian, bisa dipastikan kebijakan dan program kerja Jokowi-JK akan selalu kandas diganjal koalisi merah putih yang bakal garang bersikap yang dilandasai rasa dendam karena kalah dalam pilpres.
Mumpung belum terjadi, maka saat sekarang Jokowi dan Tim Transisi harus melakukan komunikasi politik terus menerus dengan ketum parpol yang dinilai masih bisa membelot dari koalisi merah putih. Ketum PAN Hatta Rajasa dan para tokoh senior PPP sudah memberi sinyal bisa bergabung ke Jokowi-JK. Tentu saja untuk mau bergabung tidak gratis alias harus ada imbalan kekuasaan. Lagi-lagi ini merupakan tantangan bagi Jokowi dalam membentuk kabinet yang tidak ingin tersandera oleh transaksi kekuasaan. Jokowi – JK dan Tim Transisi harus bersikap realistik dalam dunia politik yang hakekatnya bagi-bagi kekuasaan dan jabatan publik. Jadi, jika PAN dan PPP atau mungkin Golkar bisa ditarik dan bersedia mendukungnya, maka Jokowi-JK tidak perlu malu untuk memberi jatah kekuasaan (menteri) atau jabatan lainnya kepada mereka sepanjang yang memangku jabatan tersebut amanah, komitmen dan berintegritas.
Jika Jokowi bersikukuh tidak mau bertransaksi kekuasaan dengan parpol lain demi menjaga kemandirinya bersikap, maka bisa dipastikan langkah ke depan pasti berat. Pemerintahan SBY yang sudah bagi-bagi kekuasaan kepada parpol koalisinya saja parpol yang bersangkutan masih tidak bersahabat dan tidak loyal, apalagi parpol sama sekali tidak mendapat apa-apa.
Bagaimana sikap Partai Demokrat yang ketua umumnya juga sebagai Presiden?. SBY selalu membuat pernyataan akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK meskipun tidak harus di pemerintahan dan sering juga menyatakan akan berperan sebagai parpol penyeimbang. Artinya, Partai Demokrat di parlemen tampaknya akan bersikap seperti Fraksi ABRI di jaman parlemen masa lalu. Fraksi ABRI baik di parlemen pusat maupun di daerah selalu bersikap yang mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Jika kebijakan Jokowi-JK benar-benar pro rakyat, bangsa dan negara, maka tidak sungkan Partai Demokrat akan mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil Jokowi-JK khususnya dukungan politik di parlemen, dan tentunya sebaliknya. Jadi, Partai Demokrat memberi sinyal sebagai penyeimbang akan bersikap dan berperan seperti Fraksi ABRI di parlemen masa lalu. Dan itu bukan hal yang aneh karena SBY seorang mantan militer yang selalu mengedepankan kebersamaan dan keharmonisan serta berusaha menjauhkan dari konflik. Jika Partai Demokrat masuk koalisi sama saja sudah pasang kuda-kuda untuk bermusuhan dan berkonflik.
Jika Jokowi-JK tidak mampu menggandeng parpol tertentu untuk ikut dalam gerbong pemerintahannya dan praktis di parlemen musuhnya menjadi banyak, maka senjata pamungkas Jokowi-JK adalah dukungan rakyat. Pengalaman Jokowi sebagai Gubernur DKI pernah dituntut mundur atau akan dilengserkan oleh DPRD DKI, maka rakyatlah yang melakukan perlawanan terhadap DPRD DKI dan akhirnya DPRD DKI tidak lagi berani bersuara karena takut parpolnya bakal tidak dipilih rakyat dalam pemilu. Senjata pamungkas seperti itu akan digunakan oleh Jokowi-JK jika kebijakan-kebijakan yang dibangun untuk kesejahteraan rakyat akan digagalkan oleh DPR. Itulah sebabnya, Jokowi tidak ingin kelompok-kelompok relawan yang mendukung kesuksesan Jokowi-JK memenangkan pilpres 9 Juli lalu kemudian akan membubarkan diri. Kelompok-kelompok relawan dari berbagai kalangan dan daerah tersebut diminta Jokowi untuk mengawal pemerintahannya dan tentunya sekaligus dapat dijadikan sumber kekuatan utama untuk melawan DPR jika DPR selalu ngrecoki langkah kebijakan pemerintahannya. Prinsipnya, jika rakyat mendukung Jokowi-JK, maka tidak ada rasa takut berhadapan dengan DPR. Beranikah DPR melawan rakyat?. Resiko politiiknya parpol akan dijauhi rakyat, parpol tidak akan laku waktu pemilu.
Akhirnya, inilah Jokowi presiden pilihan rakyat yang ingin membangun tradisi baru baik dalam proses rekrutmen menteri maupun membangun dan membangkitkan semangat rakyat untuk berperan serta dalam proses demokrasi dan pemerintahan secara suka rela. Selamat bekerja Jokowi-JK semoga berhasil membangun negeri dan mensejahterakan rakyat.

Palembang, 5 September 2014.

Catatan : – Tulisan ini dimuat di Harian Sriwijaya Post, Senin 8 September 2014.





17 08 2014

Renungan HUT RI Ke-69:
MERDEKA UNTUK TIDAK MERDEKA

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Merdeka atau bebas merupakan kata ibarat mantra yang mempunyai makna penyemangat yang menyenangkan dan ada harapan besar di dalamnya. Bebas dan kebebasan terkandung makna suasana hati yang tidak ada beban, tidak ada penderitaan psikis dan fisik, tidak ada tekanan dari manapun dan oleh siapa pun, bisa mengatur dan mengurus diri sendiri, bisa berkreasi dan melakukan apa pun yang disuka dan bahkan mengikuti kemauan hawa nafsu. Ya, menikmati suasana bebas atau kebebasan ibarat bisa berangkat tidur kapan saja dan mau bangun tidur semaunya tanpa ada yang bisa mengganggu. Betapa senang dinyatakan bebas dari penjara atau tuntutan hukum . Betapa bahagia dinyatakan bebas dari biaya pendidikan dan berobat. Bahkan anak-anak sekolah sangat girang jika ada jam-jam belajar dibebaskan dari belajar karena gurunya mengikuti rapat. Ya, kebebasan membawa kegembiraan.
Negara kita, Indonesia, dulu dijajah Belanda konon selama 350 tahun. Dijajah bangsa lain itu menderita lahir batin, tidak nyaman, tidak sejahtera, tidak bisa maju, dibodohkan, tidak mempunyai harga diri, hanya diremehkan, hanya menjadi babu, hanya menjadi jongos, hanya menjadi kuli penjajah. Tidak hanya itu, kekayaan alam juga diambil untuk kepentingan negara dan bangsa penjajah. Dijajah berarti tidak bebas. Dijajah berarti tidur tidak nyenyak makan tidak enak. Oleh karena itu, mereka yang menyadari betapa pedihnya dijajah bangsa lain yakni para aktivis atau kaum pergerakan pada waktu itu berusaha untuk membebaskan diri dari cengkeraman penjajah. Berbagai upaya dan strategi dilakukan entah yang bersifat evolusioner atau gerakan revolusioner, baik yang kooperatif maupun non kooperatif dengan penjajah, baik melalui gerakan sosial pendidikan maupun gerakan sosial politik, baik mekalui ormas maupun orpol, baik melalui gerakan bawah tanah maupun terang-terangan, baik dengan diplomasi maupun perlawanan senjata. Mereka berjuang bertahun-tahun sekuat tenaga, pantang menyerah dan tanpa pamrih demi bisa merdeka atau bebas dari penjajah.
Perjuangan mereka akhirnya membawa hasil. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan yang berarti bebas dari derita penjajah, bebas dari dekapan Belanda, bebas bisa menentukan nasib hidupnya sendiri ke depan. Buah manis pun dipetik. Kemerdekaan sudah di tangan, kebebasan pun telah digapai. Pikiran, emosi, air mata, harta dan darah mereka telah menyirami bumi Indonesia untuk menyuburkan harapan dan cita-cita untuk hidup merdeka dan sejahtera. Mereka itulah pendahulu kita yang kemudian menjadi pahlawan bangsa, yang sebagian berbaring tenang di makam-makam pahlawan yang setiap tahun dikunjungi para penerus bangsa untuk dikenang, didoakan dan diteladani. Sebagian ikhlas memilih dan dibaringkan di makam-makam biasa. Mereka semua pahlawan bangsa.
Kemerdekaan itu pun disambut dengan kegembiraan oleh rakya. Berbagai perayaan dengan berbagai lomba dan permainan dilakukan oleh semua lapisan rakyat atas inisiatif dan dana rakyat secara ikhlas. Semua ingin bahagia dengan kemerdekaan, semua ingin mengenang masa lalu yang penuh heroik. Semua menengok pahlawan bangsa, pahlawan kemedekaan, pahlawan kebebasan. Pahlawan sejati tidak merasa pahlawan, mereka tidak membutuhkan penghormatan. Pahlawan sejati hanya berbakti tidak ada pamrih untuk dipuji. Pahlawan sejati berjuang hanya untuk mengabdi demi ibu pertiwi. Tetapi pemerintah dan generasi penerus harus menyadari bahwa tanpa mereka semua, negeri ini tidak ada dan tidak berdiri. Tanpa mereka kebebasan tidak dinikmati. Oleh karenanya, wajib bagi generasi penerus bangsa yang harus bersikap menghormati dan menghargai pengorbanan mereka kendati mereka tidak membutuhkan penghormatan itu.
Kini, bebas dari politik penjajahaan bangsa lain sudah kita rasakan selama 69 tahun. Bangsa Indonesaia kini sudah mandiri dalam bersikap dan bertindak. Namun, sudahkah kemerdekaan ini membawa arti bagi kehidupan yang hakiki bagi bangsa ini?. Sudahkah kita bebas dari persoalan dasar bangsa yang mestinya sudah tidak lagi menjadi persoalan?. Sudahkah kebebasan bisa membawa bangsa ini menjadi lebih beradab?. Sudahkah kemerdekaan menjadikan bangsa ini sejahtera dan bebas dari kemiskinan dan kebodohan?.
Makna kemerdekaan, arti kebebasan ternyata belum ditempatkan oleh masyarakat dan para penyelenggara negara kepada makna yang proporsional, yakni makna bebas yang seharusnya mengandung peradaban dan makna yang mengandung tanggung jawab moral, sosial dan hukum. Masyarakat benar-benar menikmati kebebasan itu, bebas tanpa beban tanggung jawab moral. Coba kita tengok dan amati perilaku masyarakat kita. Mayarakat bebas membuang sampah sembarangan, bebas berjualan di trotoar, bebas menempati tanah kosong milik orang lain, bebas membiarkan hewan ternak berkeliaran di jalan raya, bebas melanggar lalu lintas/berkendaraan, bebas menikmati rokok di mana-mana, bebas parkir sembarangan, pejabat bebas menggunakan uang negara (korupsi), bebas memainkan aturan hukum yang berlaku untuk kepentikan dirinya dan kelompoknya, bebas demonstrasi berhari-hari (di depan gedung MK saat ini selama sidang PHPU Pilpres) tanpa rasa ewuh pakewuh mengganggu lalulintas, bebas berkampanye menjelek-jelekan lawan (kampanye hitam), oknum aparat pemerintah bebas memungut uang kepada masyarakat (pungli), bebas menutup jalan umum untuk dijadikan tempat pesta perkawinan, bebas membakar lahan, bebas membunyikan mercon dan kembang api tanpa dosa mengganggu bayi yang lagi tidur, bebas membabat hutan dan kebebasan-kebebasan lain yang sebenarnya tidak dapat dilakukan semaunya sendiri.
Bagi yang pernah berkunjung atau telah merasakan tinggal di negara negara maju entah di Eropa, Amerika, Australia, Jepang atau di negara tetangga Singapura, ternyata kebebasan seperti yang dilakukan masyarakat Indonesia seperti itu nyaris tidak ada. Semua relatif serba tertib, semua dilakukan dan harus dijalani dengan taat aturan. Semuanya sudah ada rambu-rambunya dan pembatasan-pembatasan dengan jelas. Pembatasan itu bisa tumbuh karena norma yang terbentuk atas dasar kesadaran dan menjunjung tinggi etika sosial atau karena norma hukum yang memaksanya. Dan umumnya semua taat terhadap rambu-rambu dan pembatasan-pembatasan itu. Mereka menyadari bahwa pembatasan itu konsekuensi dari sikap menghargai kebebasan itu sendiri. Jadi, merdeka atau bebas harus dibarengi rasa rela berkorban dan mau bertanggung jawab demi kepentingan dan kenyamanan bersama. Bukan kebebasan mutlak semau gue seperti yang masih ada dalam masyarakat kita, Indonesia.
Benarlah yang dikatakan Nelson Mandela yang 27 tahun dipenjara karena politik apartheid yang menyatakan bahwa merdeka itu tidak cuma bebas dari belenggu yang mengikat kita, tetapi juga hidup sedemikian rupa sehingga kita menghargai dan meningkatkan kebebasan orang-orang lain juga (Lentera, Intisari, Agustus 2014).
Marilah kita peringati HUT RI ke 69 ini dengan mawas diri, sudahkah kita memaknai merdeka ini dengan mau dan rela bersikap tidak merdeka?. Jika kita mau bersikap demikian berarti kita menghormati dan menghargai pengorbanan para pahlawan bangsa dan mengisi kemerdekaan dengan rasa tanggung jawab untuk mewujudkan bangsa dan negara yang beradab agar dihargai oleh bangsa lain. Dan Pemerintah harus menyadari bahwa negeri ini juga belum bebas dari kemiskinan dan kebodohan yang bisa membelenggu peradaban. Tidak ada negara modern yang bisa berdiri sendiri tanpa kerjasama dan saling pengaruh antar sesama negara. Pemerintah sebagai presentasi negara tetap harus berani mandiri dan bebas dalam bersikap kendati harus menjalin kerjasama dengan pihak lain. MERDEKA….!!!!. Terimakasih

Palembang, 14 Agustus 2014.

Catatan: Tulisan ini dimuat di harian Sumatera Ekspres, Senin,  18 Agustus 2014.





11 08 2014

BAHAYA ISIS BAGI NKRI
Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI
Dunia kembali dikejutkan dan diresahkan hadirnya organisasi radikal yang berjubah agama dengan sebutan Islamic State of Iraq and Syria atau negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Sebagaimana yang ditulis Trias Kuncahyono (Kompas, 4/8) ISIS bermula dari lahirnya Al Qaeda Irak (AQI) tahun 2003. AQI didirikan Abu Musab al-Zarqawi asal Jordania, yang pada tahun 2006 dibunuh Amerika Serikat. Ia digantikan Abu Ayyoub al-Masri asal Mesir yang mendukung pembentukan Islamic State of Irak (ISI). Setelah ISI berdiri, Abu-Baker al-Baghdadi yang dikenal dengan nama Abu Dua atau Hamed Dawood Mohammed Khalil al-Zawri (Awwad Ibrahim Ali-al-Badri al-Samarrai dan Abu Bakr al-Husayni al-Qurashi al-Baghdadi) menjadikan Baquba sebagai markas besarnya. Al-Baghdadi, orang Irak, menggantikan Masri yang tewas dibunuh tentara AS dan Irak.
Pada 2012, Al-Baghdadi mengirim orang-orangnya untuk membentuk Al Qaeda cabang Suriah yang diberi nama Jabhat al-Nusra. Kelompok yang bertujuan menyingkirkan Presiden Bashar al-Assad dan mendirikan negara Islam Sunni berorientasi salafis dipimpin Abu-Muhammad al-Jawlani. Menurut Australian National Security, mereka menerima dana dan dukungan dari AQI dan ISI. Namun, tunduk kepada Ayman al-Zawahiri, pemimpin Al Qaeda.
Al-Baghdadi yang ingin menjadi pemimpin tunggal, tanggal 8 April 2003 lewat sebuah dekrit menyatakan, NIR dan Jabhat al-Nusra berubah menjadi ISIS/ISIL. Namun, Jabhat al-Nusra menolak hal itu. Percekcokan antara ISI dan Jabhat al-Nusra berkepanjangan dan gagal ditengahi Ayman al-Zawahiri yang pada akhirnya menyatakan bahwa Al Qaeda memutus hubungan dengan ISIS karena ISIS memiliki konsepsi dan posisi sendiri; tidak tunduk kepada Al Qaeda Pusat dan Ayman.
Tumbangnya Saddam Hussein yang melahirkan rezim Syiah di Irak tidak memberi tempat kepada kaum Sunni. Kegagalan pemimpin Irak, termasuk Perdana Menteri M Nouri al-Maliki, membangun sistem politik inklusif telah memberi jalan bertumbuhkembangnya kelompok militan di seluruh Irak yang pada gilirannya melahirkan ISIS. Kaum militan memprotes marginalisasi ekonomi dan politik oleh penguasa, Syiah. Dukungan AS, Arab Saudi, dan Qatar pada oposisi berhaluan keras di Suriah juga memberikan andil lahirnya ISIS.
Dari riwayat singkat ISIS tersebut, tampak jelas bahwa keberadaan dan gerakan ISIS yang umumnya kaum Sunni merasa diberlakukan tidak adil dari segi ekonomi dan politik oleh penguasa setempat yang umumnya kaum Syiah. Dengan modal ideologi Al Qaeda yang radikal dan dibakar semangat rasa kecewa yang amat sangat terhadap pemerintahan kaum Syiah, maka ISIS melawan pemerintahan yang sah di Irak dan di Suriah. Dari berbagai sumber yang penulis baca, pasukan ISIS bertindak sangat brutal dan sangat kasar. Untuk merebut Kota Mosul di Irak Utara tanpa merasa dosa dan salah masjid-masjid milik kaum Syiah dihancurkan. Masjid-masjid milik kaum Sunni yang tidak setuju dengan kehadiran mereka juga diluluhlantakkan. Malahan tempat suci makam Nabi Yunus juga diporakporandakan. Mereka membunuh kaum minoritas di sekitar Mosul. Mereka mengusir kaum Kristen kalau tidak mau membayar sejumlah uang atau pindah agama. Mereka akhirnya dapat menguasasi instalasi minyak di Irak dan Suriah. Penghasilan dari menguasasi minyak konon bisa mencapai Rp.30 milyar /hari. Sumber keuangan untuk berjuang katanya dari donasi pribadi dan tindak pemerasan, perampokan dan kriminal lainnya. Uang tersebut untuk membiayai operasional perang dan gaji para tentara yang berasal dari berbagai negara termasuk dari Indonesia. Mereka mempunyai uang melimpah dapat membeli senjata dan membayar pasukan.
Dalam perkembangan selanjutnya, ISIS bukan lagi murni gerakan yang berbasis agama tetapi sudah merupakan gerakan politik yang berkedok agama dengan menebarkan idiologi ketakutan yang sangat ekstrim. Oplosan antara agama dan politik yang dilandasai sikap ekstrimisme dan fundamentalisme dapat berubah menjadi doktrin kekerasan yang sangat menakutkan. Trias Kuncahyono (Kompas5/8) menyatakan bahwa kekerasan atas nama agama adalah petaka yang sangat mengerikan. Petaka itu akan semakin mengerikan apabila mendapat amunisi dari kekuasaan. Itulah yang kini sedang dilakukan ISIS dengan mengangkat senjata untuk menaklukkan semua dan siapa saja yang dianggap sebagai musuh dalam arti luas, termasuk musuh ideologi.
Sudah sangat gamblang bahwa gerakan dan ideologi yang dikembangkan ISIS sangat menyeramkan. Jika kelompok garis keras/teoris Al Qaeda dalam berjuang yang dijadikan target adalah negara atau pihak yang dianggap kaum kafir (Amerika dan sekutunya). Tidak demikian halnya dengan ISIS. Tampaknya ISIS lebih berbahaya dari Al Qaeda karena justru sesama kaum Islam dimusuhi dan tindakannya sangat keji dan brutal. Negara dan pemerintahannya dilawan. Jadi, organisasi ISIS tidak lain merupakan kelompok pemberontak di Irak dan Suriah dengan berbaju agama beraliran garis keras atau ekstrem. ISIS sangat cenderung memaksakan ideologinya dan kebenarannya versi mereka. Siapa saja yang tidak setuju dengan mereka akan dilawan dan dimusuhi. Mereka anti pluralitas. ISIS sudah menjadi ideologi radikal bentuk baru penganut Islam yang sangat tidak islami.

Ancaman NKRI
Siapapun orangnya dan agama apapun jika masih waras dan sehat tidak akan setuju dengan organisasi dan sepak terjang ISIS. Islam itu damai, islam itu rahmat untuk seluruh alam. Islam tidak mengenal kekerasan dan pemaksaan. Islam itu bermusyawarah. Islam itu mencintai dan menghormati sesama umat manusia. Islam itu menjunjung dan menghargai pluralitas karena itu merupakan sunatullah, dan lain-lain. Jadi, jika ada kelompok yang mengaku berbasis Islam dengan melakukan tindak kekerasan yang melawan nilai-nilai islami tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan ajarannya sesuai ajaran Nabi Muhammad saw, maka kelompok tersebut harus dicegah dan dihentikan untuk diluruskan atau dibasmi.
Sudah ada WNI yang bergabung di ISIS dan berjuang di Irak dan Suriah. Melalui layar televisi dan YouTube dapat terlihat sebagai wajah orang Indonesia dengan memegang senjata tampak sangat bangga bergabung dengan ISIS dan mengajak umat Islam Indonesia untuk masuk dan mendukung ISIS. Di berbagai wilayah di Indonesia disinyalir sudah masuk ajaran-ajaran ISIS. Memang eksitensi kelembagaan belum kelihatan muncul dan gerakan yang bersifat fisik juga belum tampak. Tetapi dengan adanya gambar grafiti simbol ISIS di Karanganyar Jawa Tengah dan kegiatan sejumlah orang (upacara baiat) di suatu masjid terpencil di Malang Jatim, merupakan tanda-tanda bahwa sudah ada simpatisan atau pengikut ISIS di Indonesia.
Dengan dana besar yang dimiliki ISIS sangat mungkin kader-kader ISIS di Irak dapat menebar pengaruh di negara-negara lain termasuk ke Indonesia untuk merekrut anggota dan mengembangkan ideologi ISIS. Mereka akan menganut strategi ikut arus air mengalir kemudian tanpa sadar umat Islam akan dibelokkan untuk mengikuti ajarannya. Jika kemudian gerakan damai dinilai sudah mengakar kuat maka bukan hal yang tidak mungkin kemudian membangun kekuatan militer untuk melawan pemerintah yang sah untuk merobohkan NKRI. Ya, identik dengan yang dilakukan ISIS sekarang di Irak dan Suriah, melawan negara, pemerintah dan bangsanya sendiri hanya demi ambisi kelompoknya yang dibalut ajaran agama.
Kendati NKRI dengan ideologi Pancasila sudah menjadi ideologi final atau sudah paripurna, namun ancaman dan tantangan NKRI dan Pancasila tidak akan berhenti. Kendati komunis sebagai gerakan radikal kiri dapat ditumpas tetapi bahaya laten dalam wujud yang berbeda masih tetap harus diwaspadai. Kendati DI/TII sebagai gerakan ekstrim atau radikal kanan yang bercita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia juga sudah mati, akan tetapi semangat dan benih-benih itu masih ada. Benih-benih ingin mengganti ideologi Pancasila dan mendirikan Negara Islam Indonesia serta yang tidak setuju dengan model demokrasi seperti sekarang ini masih belum terhapus bersih dari sebagian umat Islam Indonesia khususnya yang beraliran garis keras.
Ormas Islam di Indonesia dalam kaitannya dengan NKRI dan Pancasila dapat dikelompokkan menjadi tiga; yakni ormas yang sudah mantab dengan NKRI dan Pancasila, ormas Islam yang diduga masih setengah hati dengan NKRI dan Pancasila yang artinya dalam kemasan luar sudah tampak mendukung (sebagai strategi) tetapi sebetulnya dalam hati mereka tidak setuju; dan kelompok yang sebenarnya sama sekali tidak setuju dengan NKRI dan Pancasila namun tidak berani melawan secara terbuka dan biasanya hanya melakukan gerakan bawah tanah atau semacam operasi senyap yang tidak terorganisir secara rapi.
Bagi kelompok atau mereka yang masih setengah setuju dan yang tidak setuju terhadap NKRI dan Pancasila, maka fenomena dan kehadiran ISIS ibaratnya seperti vitamin dan perangsang untuk berani muncul dengan wajah yang semakin jelas dan ancang-ancang untuk bertindak lebih tegas. Jika di Indonesia ISIS kemudian ada yang memberi respon positif diduga kemungkinan dari kelompok kedua dan ketiga tersebut di atas. Mereka kelompok yang belum menyadari atau tidak mau sadar akan pluralitas bangsa, keberadaan NKRI dan Ideologi Pancasila. Jika gerakan ISIS dapat menyatukan kelompok-kelompok ini, maka tidak menutup kemungkinan ISIS akan cepat berkembang di Indonesia dan gerakan Islam radikal akan mudah menemukan jalan melakukan aksinya kendati dengan agenda yang belum tentu sama.

Sikap dan Tindakan
Kini ISIS sudah menjadi musuh baru dan musuh bersama. Ideologinya jelas bertentangan dengan Pancasila dan ajaran agama Islam itu sendiri. Gejala ISIS masuk Indonesia sudah ada kendati belum terang benderang. Kondisi ini bahaya dan merupakan ancaman bagi NKRI. Mencegah dan cepat bertindak melenyapkan tanda-tanda ketika masih kecil lebih baik daripada menunggu wujudnya jelas dan sudah menjadi besar. Oleh karena itu, agar umat islam Indonesia yang sejuk dan damai serta NKRI tidak terkena virus ISIS lebih parah, maka Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah cepat antara lain segera menggalang kerjasama dengan negara lain (khususnya Islam) untuk bersikap tegas dan menyatakan bahwa ISIS merupakan gerakan yang menyimpang dari aqidah Islam dan harus menjadi musuh bersama untuk dihentikan bersama. Sedangkan tindakan ke dalam yang segera ditempuh antara lain melakukan pencegahan atau menyeleksi memberi visa bepergian secara ketat bagi umat Islam khususnya anak-anak muda yang akan ke Irak atau Suriah yang tidak jelas tujuannya dan patut diduga rencana kepergiannya ada kaitannya dengan ISIS. Keberhasilan ISIS secara politik dan ekonomi di Irak dan Suriah dapat menarik dan memotivasi anak-anak muda Indonesia yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial untuk masuk menjadi anggota ISIS semata-mata agar bisa mendapat uang mengingat di Indonesia tidak mempunyai kesempatan meraih akses ekonomi secara baik. Tujuan pencegahan dan selektif dalam pemberian visa adalah untuk membatasi gerakan dan pengaruh ISIS ke masyarakat Indonesia.
Selain itu, ormas-ormas Islam dibawah kendali dan komando MUI harus super kilat segera bertindak untuk memberikan pencerahan dan informasi yang sesungguhnya tentang ISIS sehingga masyarakat dapat bersikap tegas dan tidak terkena virus ISIS. Tidak kalah pentingnya para pengurus masjid harus waspada terhadap pihak pihak atau orang asing yang pantas dicurigai akan menebar ajaran agama yang tidak lazim dan dicurigai ajaran ISIS. Para ustadz, dai, alim ulama yang saban hari memberi ceramah agama atau kotbah juga harus memberi pencerahan kepada jamaahnya bahwa cara-cara ISIS bukan cara-cara Islam dan bertentangan dengan Pancasila. Pembudayaan Pancasila melalui pendekatan keagamaan harus dilakukan tiada henti karena generasi selalu berganti-ganti yang harus dibekali ideologi yang benar karena bakal mewarisi negeri ini.
Forum Komunikasi antar Umat Beragama dan Forum Komunikasi Kebangsaan yang ada di setiap provinsi dan kabupaten kota dibawah koordinasi Badan Kesbangpol masing-masing daerah harus terus menerus tiada henti melakukan berbagai kegiatan dalam menggelorakan semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan, penyadaran akan pluralitas bangsa yang terikat dalam Bhineka Tunggal Ika sehingga NKRI tetap tidak akan goyah oleh rongrongan gerakan-gerakan radikal seperti ISIS. Tak terkecuali ormas pemuda, LSM, lembaga pendidikani, parpol dan lain-lain yang peduli dan masih mencintai NKRI dan Pancasila harus kompak melawan fenomena ISIS di Indonesia. ISIS musuh serius dan bisa menjadi ancaman NKRI. Masihkan kita hanya diam?. Jangan hanya aparat keamanan yang bertindak tetapi semua elemen masyarakat harus bersatu menangkal dan melawan ideologi ISIS agar tidak masuk dan besar di bumi Indonesia.

Palembang, 6 Agustus 2014.

Catatan : – Tulisan ini dimuat di harian Sriwijaya Post, 11 Agustus 2014.





15 07 2014

AYO MEMILIH PRESIDEN

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Setiap orang sudah mengerti bahwa presiden merupakan jabatan tertinggi di suatu negara. Tugas presiden tentu sangat berat karena dituntut bisa mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. Bagi rakyat dan Negara Kesatuan RI, presiden tidak saja sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tetapi juga menjadi figure head Bangsa Indonesia di mata Internasional yang dapat mencerminkan karakter dan kepribadian bangsa. Oleh karenanya, tidak mudah seseorang bisa diusung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Proses seleksi administratif dan politis sangat ketat. Dalam pilpres yang langsung dipilih oleh rakyat, maka tingkat elektabilitas juga harus diperhitungkan. Peranan lembaga survei yang independen sangat besar karena parpol terbantu dalam melakukan seleksi untuk mengusung bakal calon presiden berdasarkan hasil survei elektabilitas.
Pilpres 2014 yang hanya dua pasang calon presiden, Prabowo-Hatta dan Jokowi-Yusuf Kalla, sebenarnya merupakan putaran final (kedua) setelah putaran pertama dilakukan oleh lembaga survei. Bagi tokoh atau elite parpol yang hasil elektabilitasnya rendah akan merasa tidak percaya diri untuk maju. Lebih baik urung sebagai capres daripada terus ngotot maju hanya akan babak belur. Jadi, kehadiran dan peran lembaga survei patut diapresiasi karena sudah ikut menyeleksi calon-calon presiden. Bandingkan pilpres 2004 yang diikuti lima pasangan capres, karena waktu itu belum ada lembaga survei yang secara khusus melakukan survei terhadap elektabilitas tokoh nasional atau elite parpol yang pantas menjadi calon preside, maka akibatnya, sejumlah parpol atau gabungan parpol sepanjang memenuhi syarat dapat langsung mengusung calon presidennya tanpa melihat tingkat elektabilitas calon yang diusung.
Pilpres 2014 merupakan pilpres langsung dipilih rakyat yang ketiga kali. Pada pilpres langsung yang pertama kali tahun 2004 tingkat partisipasi memilih pada putaran pertama sebesar 78,23% dan kemudian pada putaran kedua turun menjadi 76,63%. Pada Pilpres 2009 yang hanya satu putaran dengan tiga pasang calon, ternyata masyarakat yang ikut menggunkan hak pilihnya semakin menurun yang hanya sebesar 72,56%. Terjadi penurunan dibandingkan putaran pertama dan kedua pada Pilpres 2004. Jika pada pileg 9 April 2014 angka partisipasi naik sekitar 5% (75,11%) dibandingkan tahun 2009, bagaimana dengan partisipasi masyarakat dalam Pilpres 2014?. Naik atau turun?. Tentu bisa naik juga bisa turun tergantung dari sejumlah faktor antara lain faktor daya tarik pasangan capres, visi dan misi capres, tingkat militansi parpol pengusung dalam bergerak memobilisasi pemilih, sikap dan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi khususnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang berdaulat dalam wujud memilih pemimpin (presiden) dan karena faktor lain (teknis) seperti tidak masuk dalam DPT. Untuk pilpres kali ini KPU juga pasang target angka partisipasi 75%.
Daya tarik atau daya pikat calon presiden (figur) baik dari segi kepribadian maupun lahiriah serta kualitas diri sebagai pemimpin patut diduga kuat menduduki porsi tertinggi dibandingkan faktor lain yang bisa mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Suasana psikologis ketertarikan yang bersifat subyektif kepada pasangan calon presiden atau calon wakil presiden merupakan penentu penting untuk menentukan pilihan dibandingkan dengan rasionalitas obyektif berdasarkan visi dan misi yang ditawarkan. Menentukan pilihan dalam pemilu (pilpres) dapat diibaratkan seperti orang jatuh cinta. Ada pemilih yang jatuh cinta karena pandangan pertama. Melihat penampilan figur calon presiden yang gagah dan tampan (lahiriah) langsung jatuh hati. Pemilih jatuh hati kepada capres karena pandangan pertama seperti ini, ibarat orang yang sedang mabuk cinta sehingga umumnya sulit untuk dibujuk rayu mencintai yang lain.
Pemilih jatuh hati pada capres bisa juga karena sudah terbiasa atau mengerti/mengenal dengan baik kebiasaan dan kepribadiannya yang memang menarik hati (misalnya jujur, sederhana, tegas, merakyat, dan sebagainya). Pemilih bisa mengenal dengan baik capres sampai akhirnya jatuh cinta karena mendapat informasi dari berbagai sumber. Tresno jalaran kulino atau cinta karena sudah mengenal dengan baik. Untuk dapat dicintai seperti ini, maka capres harus banyak berkomunikasi dengan pemilih di semua lapisan masyarakat (blusukan) agar dapat terjalin keakraban dan akhirnya jatuh hati.
Pemilih yang sudah jatuh hati kepada capres baik karena faktor pandangan pertama dan/atau faktor sudah mengenal kepribadiannya dengan baik, pada umumnya merupakan pemilih mapan yang sulit untuk berubah pilihan. Dirayu dengan apapun sulit untuk berubah. Adanya kader parpol yang lebih suka mendukung capres dari parpol lain bisa dijelaskan karena faktor jatuh cinta seperti ini. Sikapnya militan kendatipun bukan bagian atau menjadi tim kemenangan/kampanye capres. Fenomena kemunculan relawan yang benar-benar dari bawah (bukan direkayasa) adalah bentuk militansi dan ekspresi mencintai capresnya. Mereka umumnya juga akan membela mati-matian atau rela berkorban sesuai kemampuannya jika capres idolanya atau yang dicintainya diganggu. Terjadinya perang udara di media sosial on line baik yang berupa kampanye hitam dan kampanye negatif maupun sikap reaktif berupa komentar terhadap informasi yang berkembang, sebenarnya merupakan aktualisasi dari rasa cinta yang mendalam kepada capresnya.
Faktor atau alasan memilih yang kedua adalah karena rasionalitas obyektif yakni mengerti dan bisa menerima visi, misi dan program dari pasangan capres kemudian menjatuhkan pilihannya. Pemilih seperti ini tidak begitu peduli terhadap figur capres baik dari segi fisik dan kepribadian. Bagi mereka, yang penting programnya bisa membawa perubahan kemajuan dan keuntungan yang berkaitan dengan profesinya. Untuk konteks Indonesia, pemilih seperti ini jumlahnya belum banyak yang ditandai sebagai pemilih terbang (swing voters). Umumnya swing voter ini dari kalangan terdidik atau kelas menengah ke atas yang akan mempelajari visi, misi dan program yang diselaraskan dengan kepentingan profesinya. Oleh karena itu, ajang debat pasangan capres yang sampai lima kali merupakan metode kampanye yang tepat untuk membidik swing voters. Sejumlah lembaga survei menyatakan bahwa swing voter akan menjatuhkan pilihannya setelah selesai menonton debat pasangan capres.
Pemilih bersedia untuk datang ke TPS menyalurkan aspirasi politiknya juga bisa ditentukan dari militansi mesin politik pasangan capres. Faktor ketiga ini pelaku yang penting adalah parpol koalisi yang mengusung capres. Jika parpol koalisi ini kompak dan mampu bergerak secara efektif mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya, maka para pemilih pun kemungkinan besar akan berduyun-duyun ke TPS. Mobilisasi pemilih harus dimaknai secara positif sebagai penyadaran hak pilih warga negara dalam berbangsa sehingga pemilih ikhlas datang ke TPS setelah mendapat pencerahan makna demokrasi dan pemilu oleh parpol. Akan tetapi tidak menutup mata bahwa mobilisasi pemilih datang ke TPS dapat dimaknai negatif yakni karena politik uang. Ada dugaan bahwa naiknya partisipasi masyarakat mengikuti Pileg 9 April lalu lebih dikarenakan adanya mobilisasi politik uang yang begitu semarak dilakukan oleh caleg. Mungkinkah hal ini terjadi juga dalam pilpres kali ini?. Hanya pemilih yang bisa menjawab.
Selain ketiga faktor yang mendorong pemilih datang ke TPS di atas, tidak kalah pentingnya adalah sosok atau wajah baru pasangan calon presiden (tidak ada incumbent) juga dapat menjadi harapan baru untuk pemilih rela datang ke TPS. Pemilihan Presiden AS tahun 2004 ketika masih ada capres incumbent (Presiden Bush) maka yang ikut pemilu hanya 55,7 %. Kemudian pada pemilu 2008 yang sudah tidak ada incumbent yang artinya calon presidennya semua wajah baru yakni Barack Obama (Partai Demokrat) dan John McCain (Partai Republik) ternyata masyarakat yang menggunakan hak pilihnya naik menjadi 57,10 %. Ada kenaikan 2% karena wajah baru akan membawa harapan baru sehingga rakyat mau ke TPS. Hal ini sama ketika Pilpres 2004 yang pertama kali dipilih secara langsung umumnya pasangan capres berwajah baru (lima pasang)dan ternyata partisipasinya cukup tinggi (78,23%) dan ketika ada incumbent (pilpres 2009) partisipasinya turun (72,56%). Berkaca dari pilpres di AS tersebut dan pengalaman Pilpres 2004, maka Pilpres 2014 yang diikuti dua pasang wajah baru kemungkinan akan mendorong pemilih untuk antusias datang ke TPS menggunakan hak pilihnya karena ada harapan baru dan semangat baru dari wajah baru tersebut.
Penting juga disebutkan bahwa administrasi KPU yang berkaitan dengan DPT sudah semakin baik dan tertib sehingga masyarakat tidak lagi terganggu oleh DPT yang tidak beres ketika akan menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini tentu patut diapresiasi karena masyarakat terjamin bahwa hak pilihnya tidak hilang hanya karena soal tidak tercatat dalam DPT.
Dengan kondisi sebagaimana yang dijelaskan di atas, sudah tidak ada alasan bagi pemilih untuk tidak datang ke TPS. Lupakan dan tinggalkan ketegangan psikologis karena kampanye khususnya kampanye hitam dan kampanye negatif yang telah mendera sebulan belakangan ini. Tiga hari masa tenang di bulan penuh ampunan dan menjalankan ibadah puasa semoga dapat menjernihkan hati dan fokus terhadap pasangan capres yang akan dipilih hari ini.
Dua pasang calon presiden merupakan putra-putra terbaik bangsa yang sudah lolos lobang jarum seleksi yang sangat ketat. Ibarat masakan pindang yang sama-sama lezat tinggal pilih sesuai selera kita masing-masing mau pindang patin atau pindang gabus. Siapa yang terpilih nanti adalah presiden dan wakil presiden kita yang harus kita dukung dan doakan semoga bisa memenuhi janji-janjinya sesuai visi, misi dan program yang telah dicanangkan. Semoga penyelenggara pemilu yakni KPU dan Banwaslu beserta jajarannya sampai di tingkat yang paling bawah dapat memegang komitmen dan integritas sebagai institusi yang independen dan profesional dalam bekerja sehingga Pilpres 2014 berlangsung tertib, aman dan sukses. Ayo memilih presiden, mari damai dan bersatu menuju Indonesia Baru dengan presiden baru. Terimakasih.

Palembang, 7 Juli 2014.

Catatan: Tulisan ini dimuat di Harian Sriwijaya Post tgl 9 Juli 2014.





21 06 2014

KAMPANYE HITAM versus KAMPANYE PUTIH
Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Pilpres 2004 diikuti oleh lima pasang calon dan pilpres 2009 diikuti oleh tiga pasang calon. Semakin banyak pasangan calon maka kekuatan suara pun menyebar dan prediksi pun bisa beragam. Kemungkinan berlangsung dua putaran akan terjadi. Namun, situasi dan kondisi akan berbeda lika pasangan calon hanya dua pasang saja sebagaimana pilpres pada tahun 2014 kali ini. Pilpres akan berlangsung head to head atau adu kambing atau jago tarung atau sudden death antara pasangan Prabowo-Hatta (No.1) berhadapan dengan pasangan Jokowi-JK (No.2). Dengan demikian, pilpres hanya akan berlangsung satu putaran saja. Siapa yang unggul lebih dari lima puluh persen akan dilantik oleh MPR menjadi presiden dan wakil presiden 2014-2019.
Masing-masing kubu atau poros akan ngotot untuk menang. PDIP sebagai kekuatan utama kubu Jokowi-JK sudah sepuluh tahun di luar kekuasaan sangat ingin untuk memimpin pemerintahan di negeri ini. Prabowo yang pada pilpres 2009 sebagai Cawapres berpasangan dengan Capres Megawati tidak ingin kesempatan emas ini disia-siakan. Kalau tidak sekarang kapan lagi. Gerindra yang menjadi kekuatan utama pasangan Prabowo-Hatta juga sangat mendambakan dapat mengatur negeri ini. Dengan situasi seperti itu, maka kompetisi pilpres kali ini berlangsung sangat sengit dan relatif sangat panas. Segala upaya dilakukan untuk menjatuhkan lawan di mata pemilih. Jauh hari sebelum kampanye resmi dimulai, kampanye hitam dan kampanye negatif sudah bertebaran di mana-mana khususnya di dunia maya jejaring sosial atau portal situs-situs berita, blog, dan lain-lain.
Kampanye hitam dan kampanye negatif dapat dibuat oleh perseorangan atau simpatisan pasangan calon atau kelompok relawan dan atau tim kampanye sendiri atau pihak ketiga yang tidak ingin pilpres berlangsung damai. Pembuat atau pelaku kampanye hitam biasanya tidak mau menunjukkan jati dirinya. Alamat tidak jelas atau palsu. Nama yang dipakai bukan nama aslinya. Pendek kata identitas pelaku kampanye hitam juga hitam, gelap, penuh misteri. Pelaku kampanye hitam tidak ksatria karena yang disebarluaskan sudah tahu kalau kabar bohong. Kampanye hitam jelas merupakan tindakan tidak baik dan tidak benar karena isinya kabar bohong atau fitnah dan dapat membunuh karakter pasangan calon. Kampanye hitam melanggar norma hukum, norma agama dan norma sosial. Kampanye hitam tidak mencerdaskan dan mencerahkan pemilih tetapi malah akan dapat menimbulkan permusuhan sosial yang dapat berakhir menjadi konflik sosial. Oleh karena itu, kampanye hitam harus dihentikan dan jika memang pelakunya diketahui harus ditangkap dan dijatuhi sanksi hukum.
Sedangkan kampanye negatif masih mempunyai nilai positif karena menyampaikan informasi atas dasar fakta dan data kepada publik tentang keadaan atau track record dari para pasangan calon. Dengan adanya informasi berdasarkan data dan fakta maka publik, khususnya calon pemilih, akan mempunyai referensi yang luas dalam menilai pasangan calon yang akan dipilih.
Genderang kampanye pemilu presiden dan wakil presiden sudah resmi dimulai tanggal 4 Juni dan akan berakhir pada tanggal 5 Juli 2014. Selama 32 hari tim kampanye dan pasangan calon serta para relawan akan mati-matian bekeja keras untuk mempengaruhi para pemilih dengan berbagai cara agar pasangan calonnya memenangkan pertarungan yang sengit ini. Dalam peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan bahwa: kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon. Dengan kampanye maka diharapkan para pemilih yang semula belum yakin menjadi yakin, yang semula belum tahu menjadi tahu, yang semula ragu-ragu menjadi mantap, yang akhirnya pemilih dapat memutuskan secara rasional pasangan calon mana yang layak dipilih berdasarkan keyakinan akan visi, misi dan program yang ditawarkan. Kampanye yang menawarkan visi, misi dan program inilah kampanye yang benar yang kita sebut saja sebagai kampanye putih. Jadi, jelas sekali jika masih ada relawan atau tim kampanye atau jurkam atau pasangan calon sendiri dalam kampanyenya tidak menawarkan visi, misi dan program tetapi malah menyerang lawan yang bersifat urusan pribadi, kemudian menjelek-jelekkan atau mengungkit-ungkit keburukannya, maka hal tersebut bukanlah kampanye, tetapi penyebar fitnah penabur racun permusuhan yang layak untuk diabaikan saja jika pelakunya tidak jelas.
Kemudian dalam Pasal 11 ayat 2 PKPU No. 16 tahun 2014 dikemukakan bahwa materi kampanye yang berupa visi, misi dan program dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada peserta kampanye. Dengan ada dokumen yang tertulis maka visi, misi dan program akan bisa dipelajari, didalami dan dapat ditagih oleh rakyat di kemudian hari jika pasangan terpilih tidak mewujudkan program-program yang telah dijanjikan dalam dokumen tertulis tersebut. Hal seperti ini berbeda pada waktu kampanye legislatif yang tidak diwajibkan menyebarkan secara tertulis visi, misi dan program caleg. Akibatnya, masyarakat tidak mengerti dan tidak bisa mendalami visi, misi dan program caleg atau parpol.
Untuk kampanye pilpres kali ini, kampanye dalam bentuk pemasangan baliho, stiker, poster gambar atau foto pasangan calon sudah tidak begitu berpengaruh karena masyarakat sudah mengenal betul siapa pasangan calon presiden yang bertarung. Calonnya hanya dua pasang dan wajahnya sudah banyak dikenal. Berbeda dengan kampanye legislatif yang pesertanya banyak yang berlomba-lomba jual tampang atau narsis di sembarang tempat dengan baliho, poster dan sebagainya karena dirinya belum dikenal masyarakat. Dengan demikian, kampanye putih dengan menyebarluaskan dokumen tertulis yang memuat visi, misi dan program pasanagan calon presiden di tengah-tengah masyarakat jauh lebih penting dan harus lebih dilakukan secara gencar oleh tim kampanye, jurkam dan relawan masing-masing pasangan calon agar rakyat mengerti betul apa yang akan dilakukan pasangan calon jika terpilih. Jika kampanye putih dapat diwujudkan maka kampanye hitam lambat laun tidak akan laku dan tidak dipercaya rakyat. Marilah kita ajak rakyat menjadi cerdas dengan kampanye putih. Akhirnya rakyat akan memilih secara rasional bukan emosional. Terimakasih.

Palembang, 5 Juni 2014

Catatan:
- Dimuat di Harian Sumatera Ekspres Tgl. 8 Juni 2014





21 06 2014

NYOBLOS : SIKAP DEWASA BERPOLITIK
Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Pemilihan umum merupakan peristiwa politik yang paling penting dan menjadi ciri utama suatu negara disebut demokrasi atau tidak. Tidak sekedar melaksanakan pemilu saja tetapi pemilu yang berlangsung kompetitif dan dilandasai asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.
Pemilu yang kompetitif akan berlangsung menarik dan mendebarkan karena sulit diprediksi secara pasti siapa yang bakal muncul menjadi pemenang. Pemilu-pemilu pasca orde baru sudah berlangsung kompetitif karena sebelum pemilu tidak dapat diprediksi secara pasti pemenangnya. Hal ini berbeda dengan pemilu-pemilu selama orde baru yang tidak kompetitif karena sudah dapat diduga secara pasti yang bakal menjadi pemenang jauh jauh hari sebelum pemilu dilaksanakan.
Pemilu tahun 1999 yang muncul sebagai pemenang adalah PDIP. Pemilu tahun 2004 pemenangnya adalah Partai Golkar dan Pemilu 2009. Pemilu 9 April 2014 siapa yang bakal menang?. Tidak ada yang yakin dan berani menjawab dengan pasti. Parpolnya sendiri sulit untuk yakin sebagai pemenang. Dua lembaga survei terkenal mengeluarkan hasil surveinya dengan hasil yang berbeda. Lingkaran Survei Indonesia mengumumkan bahwa Golkar mempunyai elektabilitas tertinggi (21,9%), yang mungkin akan menjadi pemenang pertama, disusul PDIP 21,1%, urutan ketiga Gerindra 11,1% dan keempat Demokrat 7,6% (Vivanews,2/4). Sedangkan lembaga survei Charta Politica Indonesia merilis hasil surveinya dengan hasil PDIP 21,2 % mempunyai elektabilitas tertinggi yang kemungkinan besar akan menang, disusul Golkar 16,4%, Gerindra 12,% dan Partai Demokrat 8 % (Liputan6.com,26/3). Politik mempunyai sisi kehidupan sebagai seni menduduga-duga dan seni serba kemungkinan, bukan suatu keniscayaan sehingga pemilu yang kompetitif selalu menarik untuk diduga, diprediksi dan dibahas apa yang mungkin bangkal terjadi dan yang tidak mungkin bisa terjadi.
Pemilu membutuhkan partisipasi rakyat yang sadar dan dengan ikhlas datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilu yang sehat dan suskses adalah pemilu yang diikuti oleh pemilih dengan senang hati, datang ke TPS bukan karena mobilisasi, dan pemilih bebas menentukan pilihan tanpa takut tekanan dari siapapun. Suasana hati pemilih seperti itu sudah dirasakan pemilih sejak pemilu pertama (1999) pasca orde baru sampai sekarang. Saking nyamannya pemilih menikmati kebebasan dalam menggunakan hak pilihnya, sampai akhirnya tingkat partisipasi dan kepedulian terhadap pemilu semakin menurun. Data menunjukkan bahwa partisipasi pemilu tahun 1999 cukup tinggi yakni 92%, tapi Pemilu 2004 turun menjadi 84% dan partisipasi pemilu 2009 melorot tinggal 71%.
Kendati partisipasi 71% masih masuk kategori baik, namun kecenderungan partisipasi yang semakin melorot tersebut membuat semua pihak, terutama penyelenggara pemilu (KPU), menjadi gundah jangan-jangan partisipasi pemilu 2014 semakin turun lagi. Melihat data demikian, maka KPU pasang target partisipasi Pemilu 2014 dapat mencapai 75%. Upaya yang dilakukan selain gencar sosialisasi dengan berbagai medote dan kerjasama dengan berbagai pihak, juga memudahkan secara administratif agar warganegara yang sudah berhak memilih dapat dengan mudah menggunakan hak pilih tanpa kendala teknis administratif.
Sebenarnya tingkat partisipasi antara 60% – 70% masih dalam kelompok wajar dan tidak perlu dirisaukan mengingat yang dianut adalah voluntary voting yang menempatkan tindakan memilih atau ikut pemilu adalah sebagai hak sebagaimana hak-hak asasi lainnya seperti hak bicara atau mengemukakan pendapat dan hak berkelompok atau berorganisasi. Orang mau bicara atau tidak bicara, ikut beroganisasi atau tidak ikut berorganisasi tidak ada yang bisa melarang. Demikian juga hak untuk memilih atau tidak memilih juga tidak ada yang bisa melarang. Negara-negara demokrasi yang menganut voluntary voting umumnya tingkat partisipasinya juga dalam kategori sedang-sedang saja, malahan ada yang partisipasinya di bawah 60 % seperti yang pernah terjadi AS, India, Inggris pada pemilu pemilu dekade belakangan ini.
Kondisi tersebut berbeda jika yang dianut suatu negara adalah compulsory voting yang menempakan mengikuti pemilihan umum atau memilih sebagai kewajiban warga negara sebagaimana kewajiban membayar pajak. Karena memilih diposisikan sebagai kewajiban, maka jika warganegara yang sudah memenuhi persyaratan memilih tetapi tidak ikut pemilu akan dikenakan sanksi bisa berupa denda, kerja sosial, penjara, tidak dapat menjadi pegawai negeri, dan sebagainya. Dengan demikian, negara-negara yang menganut ikut memilih sebagai kewajiban maka tingkat partisipasinya sangat tinggi di atas 90%, seperti Australia, Singapura, Austria dan di negara-negara Amerika Latin.
Semula di negara-negara yang sudah mapan sistem pemilunya, khususnya yang voluntary voting, tingkat partisipasi pemilunya juga tinggi. Setelah sistem pemilu dan demokrasinya mantap dan pemahaman politik warganya semakin baik, maka peristiwa pemilu sudah menjadi bagian proses politik yang dianggap hal yang biasa saja sehingga masyarakat pun tidak begitu hiruk pikuk menyambut pemilu dengan berlebihan. Model kampanye akbar yang lebih berkesan hura-hura dan tidak efektif pun mulai tidak dijadikan metode yang utama untuk mendulang suara. Kampanye pun mengarah ke metode dialogis, tertutup dan door to door yang lebih bisa mencerdaskan pemilih. Akhirnya, rakyat menjadi percaya kepada penyelenggara, caleg dan parpol bahwa proses pemilu akan berjalan lancar dan hasilnya dapat dipercaya serta bakal menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang relatif berkualitas, amanah dan tidak korup. Dengan demikian, kendati tingkat partisipasi hanyha dalam kategori sedang, akan tetapi pemilu tetap mempunyai bobot yang tinggi karena wakil rakyat yang dihasilkan juga berkualitas dan aspiratif.
Kondisi kita, yang sama-sama voluntary voting, kualitas proses pemilu belum setara dengan negara-negara yang demokrasi dan sistem pemilunya sudah mantap. Jika partisipasinya semakin menurun bukan karena rakyatnya sudah cerdas sebagai pemilih akan tetapi lebih dikarenakan persoalan teknis dan administratif sehingga rakyat tidak dapat memilih. DPT yang belum akurat dan selalu bermasalah setiap menjelang pemilu merupakan indikasi bahwa teknis administratif masih lemah. Selain itu, proses rekrutmen caleg oleh parpol dan peran parpol belum terbukti mampu menunjukkan kualitas yang diharapkan masyarakat. Sebagai bukti, selama kampanye berlangsung 21 hari tidak banyak atau bahkan tidak ditemukan caleg atau parpol yang menyebarluaskan tentang visi, misi dan program yang bakal diperjuangkan secara meluas dalam media kampanyenya.
Tidak ditemukan atau jarang sekali dijumpai caleg atau parpol yang menyebar leaflet, brosur, pamlet, buku saku, selebaran yang memuat secara ringkas platform parpol atau caleg yang aspiratif di dapil masing-masing. Umumnya caleg lebih condong narsis dengan membuat kartu nama, poster, spanduk, baliho yang hanya memuat foto dan nama atau menyebarluaskan alat peraga surat suara yang memuat gambar parpol dan nama dirinya yang dicoblos paku. Malah ada yang membuat alat peraga surat suara yang disertai riwayat hidup yang kurang berkaitan erat dengan track record yang bersangkutan, yakni dengan memuat nama dan pekerjaan orang tuanya, nama saudara-saudaranya dan pekerjaan masing-masing, dan informasi keluarga lainnya. Program yang akan dilakukan jika terpilih sama sekali tidak tercantum. Kelangkaan informasi ini menyebabkan masyarakat buta tentang program caleg dan parpol. Akhirnya, pemilih datang ke TPS tanpa bekal yang berarti sebagai pemilih cerdas, tidak tahu yang akan coblos dan tidak paham mengapa calon atau parpol itu yang harus dicoblos. Karena bingung yang akan dicoblos dan tidak memilih juga tidak ada sanksi, maka yang diambil lebih nyaman tidak datang ke TPS. Ibarat jualan, barang yang dijual kurang atau tidak bagus sehingga rakyat enggan membeli. Akibatnya, rakyat cenderung tidak memilih.
Dalam kondisi sistem politik yang sedang berproses mencari kemapanan sistem pemilu, terus kemudian disikapi dengan lepas tanggung jawab sebagai warganegara dengan tidak memilih (golput) tentu ini sebagai suatu sikap yang tidak dewasa dalam berpolitik. Pemilu merupakan ujian bagi warga negara untuk menyikapi dalam mengatasi persoalan bangsa yang diawali dengan memilih pemimpin di legislatif dan eksekutif yang aspiratif. Jika cara menyikapi masalah dengan golput, maka sikap seperti itu dapat dikatakan sikap yang tidak berani atau lari dari tanggung jawab sebagai rakyat yang berdaulat. Sikap yang benar adalah dengan ikut pemilu atau menyoblos karena pemilunya sendiri sudah kompetitif, caleg dan parpol yang dipilih juga banyak. Kekuarangan memang masih ada baik dari caleg dan parpol atau penyelenggara. Namun demikian, di antara caleg dan parpol yang ada, tentu tidak semua buruk, masih banyak yang bisa dipilih untuk dapat duduk di legislatif sebagai wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif. Demikian juga penyelenggara yang sudah berusaha keras agar proses pemilu kali ini dapat lebih baik dari pemilu sebelumnya. Ayo ke TPS, nyoblos.
Palembang, 6 April 2014.

Catatan:
- Tulisan ini dimuat di Harian Sumatera Ekspres Tgl 9 April 2014.








Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.