15 07 2014

AYO MEMILIH PRESIDEN

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Setiap orang sudah mengerti bahwa presiden merupakan jabatan tertinggi di suatu negara. Tugas presiden tentu sangat berat karena dituntut bisa mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. Bagi rakyat dan Negara Kesatuan RI, presiden tidak saja sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tetapi juga menjadi figure head Bangsa Indonesia di mata Internasional yang dapat mencerminkan karakter dan kepribadian bangsa. Oleh karenanya, tidak mudah seseorang bisa diusung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Proses seleksi administratif dan politis sangat ketat. Dalam pilpres yang langsung dipilih oleh rakyat, maka tingkat elektabilitas juga harus diperhitungkan. Peranan lembaga survei yang independen sangat besar karena parpol terbantu dalam melakukan seleksi untuk mengusung bakal calon presiden berdasarkan hasil survei elektabilitas.
Pilpres 2014 yang hanya dua pasang calon presiden, Prabowo-Hatta dan Jokowi-Yusuf Kalla, sebenarnya merupakan putaran final (kedua) setelah putaran pertama dilakukan oleh lembaga survei. Bagi tokoh atau elite parpol yang hasil elektabilitasnya rendah akan merasa tidak percaya diri untuk maju. Lebih baik urung sebagai capres daripada terus ngotot maju hanya akan babak belur. Jadi, kehadiran dan peran lembaga survei patut diapresiasi karena sudah ikut menyeleksi calon-calon presiden. Bandingkan pilpres 2004 yang diikuti lima pasangan capres, karena waktu itu belum ada lembaga survei yang secara khusus melakukan survei terhadap elektabilitas tokoh nasional atau elite parpol yang pantas menjadi calon preside, maka akibatnya, sejumlah parpol atau gabungan parpol sepanjang memenuhi syarat dapat langsung mengusung calon presidennya tanpa melihat tingkat elektabilitas calon yang diusung.
Pilpres 2014 merupakan pilpres langsung dipilih rakyat yang ketiga kali. Pada pilpres langsung yang pertama kali tahun 2004 tingkat partisipasi memilih pada putaran pertama sebesar 78,23% dan kemudian pada putaran kedua turun menjadi 76,63%. Pada Pilpres 2009 yang hanya satu putaran dengan tiga pasang calon, ternyata masyarakat yang ikut menggunkan hak pilihnya semakin menurun yang hanya sebesar 72,56%. Terjadi penurunan dibandingkan putaran pertama dan kedua pada Pilpres 2004. Jika pada pileg 9 April 2014 angka partisipasi naik sekitar 5% (75,11%) dibandingkan tahun 2009, bagaimana dengan partisipasi masyarakat dalam Pilpres 2014?. Naik atau turun?. Tentu bisa naik juga bisa turun tergantung dari sejumlah faktor antara lain faktor daya tarik pasangan capres, visi dan misi capres, tingkat militansi parpol pengusung dalam bergerak memobilisasi pemilih, sikap dan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi khususnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang berdaulat dalam wujud memilih pemimpin (presiden) dan karena faktor lain (teknis) seperti tidak masuk dalam DPT. Untuk pilpres kali ini KPU juga pasang target angka partisipasi 75%.
Daya tarik atau daya pikat calon presiden (figur) baik dari segi kepribadian maupun lahiriah serta kualitas diri sebagai pemimpin patut diduga kuat menduduki porsi tertinggi dibandingkan faktor lain yang bisa mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Suasana psikologis ketertarikan yang bersifat subyektif kepada pasangan calon presiden atau calon wakil presiden merupakan penentu penting untuk menentukan pilihan dibandingkan dengan rasionalitas obyektif berdasarkan visi dan misi yang ditawarkan. Menentukan pilihan dalam pemilu (pilpres) dapat diibaratkan seperti orang jatuh cinta. Ada pemilih yang jatuh cinta karena pandangan pertama. Melihat penampilan figur calon presiden yang gagah dan tampan (lahiriah) langsung jatuh hati. Pemilih jatuh hati kepada capres karena pandangan pertama seperti ini, ibarat orang yang sedang mabuk cinta sehingga umumnya sulit untuk dibujuk rayu mencintai yang lain.
Pemilih jatuh hati pada capres bisa juga karena sudah terbiasa atau mengerti/mengenal dengan baik kebiasaan dan kepribadiannya yang memang menarik hati (misalnya jujur, sederhana, tegas, merakyat, dan sebagainya). Pemilih bisa mengenal dengan baik capres sampai akhirnya jatuh cinta karena mendapat informasi dari berbagai sumber. Tresno jalaran kulino atau cinta karena sudah mengenal dengan baik. Untuk dapat dicintai seperti ini, maka capres harus banyak berkomunikasi dengan pemilih di semua lapisan masyarakat (blusukan) agar dapat terjalin keakraban dan akhirnya jatuh hati.
Pemilih yang sudah jatuh hati kepada capres baik karena faktor pandangan pertama dan/atau faktor sudah mengenal kepribadiannya dengan baik, pada umumnya merupakan pemilih mapan yang sulit untuk berubah pilihan. Dirayu dengan apapun sulit untuk berubah. Adanya kader parpol yang lebih suka mendukung capres dari parpol lain bisa dijelaskan karena faktor jatuh cinta seperti ini. Sikapnya militan kendatipun bukan bagian atau menjadi tim kemenangan/kampanye capres. Fenomena kemunculan relawan yang benar-benar dari bawah (bukan direkayasa) adalah bentuk militansi dan ekspresi mencintai capresnya. Mereka umumnya juga akan membela mati-matian atau rela berkorban sesuai kemampuannya jika capres idolanya atau yang dicintainya diganggu. Terjadinya perang udara di media sosial on line baik yang berupa kampanye hitam dan kampanye negatif maupun sikap reaktif berupa komentar terhadap informasi yang berkembang, sebenarnya merupakan aktualisasi dari rasa cinta yang mendalam kepada capresnya.
Faktor atau alasan memilih yang kedua adalah karena rasionalitas obyektif yakni mengerti dan bisa menerima visi, misi dan program dari pasangan capres kemudian menjatuhkan pilihannya. Pemilih seperti ini tidak begitu peduli terhadap figur capres baik dari segi fisik dan kepribadian. Bagi mereka, yang penting programnya bisa membawa perubahan kemajuan dan keuntungan yang berkaitan dengan profesinya. Untuk konteks Indonesia, pemilih seperti ini jumlahnya belum banyak yang ditandai sebagai pemilih terbang (swing voters). Umumnya swing voter ini dari kalangan terdidik atau kelas menengah ke atas yang akan mempelajari visi, misi dan program yang diselaraskan dengan kepentingan profesinya. Oleh karena itu, ajang debat pasangan capres yang sampai lima kali merupakan metode kampanye yang tepat untuk membidik swing voters. Sejumlah lembaga survei menyatakan bahwa swing voter akan menjatuhkan pilihannya setelah selesai menonton debat pasangan capres.
Pemilih bersedia untuk datang ke TPS menyalurkan aspirasi politiknya juga bisa ditentukan dari militansi mesin politik pasangan capres. Faktor ketiga ini pelaku yang penting adalah parpol koalisi yang mengusung capres. Jika parpol koalisi ini kompak dan mampu bergerak secara efektif mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya, maka para pemilih pun kemungkinan besar akan berduyun-duyun ke TPS. Mobilisasi pemilih harus dimaknai secara positif sebagai penyadaran hak pilih warga negara dalam berbangsa sehingga pemilih ikhlas datang ke TPS setelah mendapat pencerahan makna demokrasi dan pemilu oleh parpol. Akan tetapi tidak menutup mata bahwa mobilisasi pemilih datang ke TPS dapat dimaknai negatif yakni karena politik uang. Ada dugaan bahwa naiknya partisipasi masyarakat mengikuti Pileg 9 April lalu lebih dikarenakan adanya mobilisasi politik uang yang begitu semarak dilakukan oleh caleg. Mungkinkah hal ini terjadi juga dalam pilpres kali ini?. Hanya pemilih yang bisa menjawab.
Selain ketiga faktor yang mendorong pemilih datang ke TPS di atas, tidak kalah pentingnya adalah sosok atau wajah baru pasangan calon presiden (tidak ada incumbent) juga dapat menjadi harapan baru untuk pemilih rela datang ke TPS. Pemilihan Presiden AS tahun 2004 ketika masih ada capres incumbent (Presiden Bush) maka yang ikut pemilu hanya 55,7 %. Kemudian pada pemilu 2008 yang sudah tidak ada incumbent yang artinya calon presidennya semua wajah baru yakni Barack Obama (Partai Demokrat) dan John McCain (Partai Republik) ternyata masyarakat yang menggunakan hak pilihnya naik menjadi 57,10 %. Ada kenaikan 2% karena wajah baru akan membawa harapan baru sehingga rakyat mau ke TPS. Hal ini sama ketika Pilpres 2004 yang pertama kali dipilih secara langsung umumnya pasangan capres berwajah baru (lima pasang)dan ternyata partisipasinya cukup tinggi (78,23%) dan ketika ada incumbent (pilpres 2009) partisipasinya turun (72,56%). Berkaca dari pilpres di AS tersebut dan pengalaman Pilpres 2004, maka Pilpres 2014 yang diikuti dua pasang wajah baru kemungkinan akan mendorong pemilih untuk antusias datang ke TPS menggunakan hak pilihnya karena ada harapan baru dan semangat baru dari wajah baru tersebut.
Penting juga disebutkan bahwa administrasi KPU yang berkaitan dengan DPT sudah semakin baik dan tertib sehingga masyarakat tidak lagi terganggu oleh DPT yang tidak beres ketika akan menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini tentu patut diapresiasi karena masyarakat terjamin bahwa hak pilihnya tidak hilang hanya karena soal tidak tercatat dalam DPT.
Dengan kondisi sebagaimana yang dijelaskan di atas, sudah tidak ada alasan bagi pemilih untuk tidak datang ke TPS. Lupakan dan tinggalkan ketegangan psikologis karena kampanye khususnya kampanye hitam dan kampanye negatif yang telah mendera sebulan belakangan ini. Tiga hari masa tenang di bulan penuh ampunan dan menjalankan ibadah puasa semoga dapat menjernihkan hati dan fokus terhadap pasangan capres yang akan dipilih hari ini.
Dua pasang calon presiden merupakan putra-putra terbaik bangsa yang sudah lolos lobang jarum seleksi yang sangat ketat. Ibarat masakan pindang yang sama-sama lezat tinggal pilih sesuai selera kita masing-masing mau pindang patin atau pindang gabus. Siapa yang terpilih nanti adalah presiden dan wakil presiden kita yang harus kita dukung dan doakan semoga bisa memenuhi janji-janjinya sesuai visi, misi dan program yang telah dicanangkan. Semoga penyelenggara pemilu yakni KPU dan Banwaslu beserta jajarannya sampai di tingkat yang paling bawah dapat memegang komitmen dan integritas sebagai institusi yang independen dan profesional dalam bekerja sehingga Pilpres 2014 berlangsung tertib, aman dan sukses. Ayo memilih presiden, mari damai dan bersatu menuju Indonesia Baru dengan presiden baru. Terimakasih.

Palembang, 7 Juli 2014.

Catatan: Tulisan ini dimuat di Harian Sriwijaya Post tgl 9 Juli 2014.





21 06 2014

KAMPANYE HITAM versus KAMPANYE PUTIH
Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Pilpres 2004 diikuti oleh lima pasang calon dan pilpres 2009 diikuti oleh tiga pasang calon. Semakin banyak pasangan calon maka kekuatan suara pun menyebar dan prediksi pun bisa beragam. Kemungkinan berlangsung dua putaran akan terjadi. Namun, situasi dan kondisi akan berbeda lika pasangan calon hanya dua pasang saja sebagaimana pilpres pada tahun 2014 kali ini. Pilpres akan berlangsung head to head atau adu kambing atau jago tarung atau sudden death antara pasangan Prabowo-Hatta (No.1) berhadapan dengan pasangan Jokowi-JK (No.2). Dengan demikian, pilpres hanya akan berlangsung satu putaran saja. Siapa yang unggul lebih dari lima puluh persen akan dilantik oleh MPR menjadi presiden dan wakil presiden 2014-2019.
Masing-masing kubu atau poros akan ngotot untuk menang. PDIP sebagai kekuatan utama kubu Jokowi-JK sudah sepuluh tahun di luar kekuasaan sangat ingin untuk memimpin pemerintahan di negeri ini. Prabowo yang pada pilpres 2009 sebagai Cawapres berpasangan dengan Capres Megawati tidak ingin kesempatan emas ini disia-siakan. Kalau tidak sekarang kapan lagi. Gerindra yang menjadi kekuatan utama pasangan Prabowo-Hatta juga sangat mendambakan dapat mengatur negeri ini. Dengan situasi seperti itu, maka kompetisi pilpres kali ini berlangsung sangat sengit dan relatif sangat panas. Segala upaya dilakukan untuk menjatuhkan lawan di mata pemilih. Jauh hari sebelum kampanye resmi dimulai, kampanye hitam dan kampanye negatif sudah bertebaran di mana-mana khususnya di dunia maya jejaring sosial atau portal situs-situs berita, blog, dan lain-lain.
Kampanye hitam dan kampanye negatif dapat dibuat oleh perseorangan atau simpatisan pasangan calon atau kelompok relawan dan atau tim kampanye sendiri atau pihak ketiga yang tidak ingin pilpres berlangsung damai. Pembuat atau pelaku kampanye hitam biasanya tidak mau menunjukkan jati dirinya. Alamat tidak jelas atau palsu. Nama yang dipakai bukan nama aslinya. Pendek kata identitas pelaku kampanye hitam juga hitam, gelap, penuh misteri. Pelaku kampanye hitam tidak ksatria karena yang disebarluaskan sudah tahu kalau kabar bohong. Kampanye hitam jelas merupakan tindakan tidak baik dan tidak benar karena isinya kabar bohong atau fitnah dan dapat membunuh karakter pasangan calon. Kampanye hitam melanggar norma hukum, norma agama dan norma sosial. Kampanye hitam tidak mencerdaskan dan mencerahkan pemilih tetapi malah akan dapat menimbulkan permusuhan sosial yang dapat berakhir menjadi konflik sosial. Oleh karena itu, kampanye hitam harus dihentikan dan jika memang pelakunya diketahui harus ditangkap dan dijatuhi sanksi hukum.
Sedangkan kampanye negatif masih mempunyai nilai positif karena menyampaikan informasi atas dasar fakta dan data kepada publik tentang keadaan atau track record dari para pasangan calon. Dengan adanya informasi berdasarkan data dan fakta maka publik, khususnya calon pemilih, akan mempunyai referensi yang luas dalam menilai pasangan calon yang akan dipilih.
Genderang kampanye pemilu presiden dan wakil presiden sudah resmi dimulai tanggal 4 Juni dan akan berakhir pada tanggal 5 Juli 2014. Selama 32 hari tim kampanye dan pasangan calon serta para relawan akan mati-matian bekeja keras untuk mempengaruhi para pemilih dengan berbagai cara agar pasangan calonnya memenangkan pertarungan yang sengit ini. Dalam peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan bahwa: kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon. Dengan kampanye maka diharapkan para pemilih yang semula belum yakin menjadi yakin, yang semula belum tahu menjadi tahu, yang semula ragu-ragu menjadi mantap, yang akhirnya pemilih dapat memutuskan secara rasional pasangan calon mana yang layak dipilih berdasarkan keyakinan akan visi, misi dan program yang ditawarkan. Kampanye yang menawarkan visi, misi dan program inilah kampanye yang benar yang kita sebut saja sebagai kampanye putih. Jadi, jelas sekali jika masih ada relawan atau tim kampanye atau jurkam atau pasangan calon sendiri dalam kampanyenya tidak menawarkan visi, misi dan program tetapi malah menyerang lawan yang bersifat urusan pribadi, kemudian menjelek-jelekkan atau mengungkit-ungkit keburukannya, maka hal tersebut bukanlah kampanye, tetapi penyebar fitnah penabur racun permusuhan yang layak untuk diabaikan saja jika pelakunya tidak jelas.
Kemudian dalam Pasal 11 ayat 2 PKPU No. 16 tahun 2014 dikemukakan bahwa materi kampanye yang berupa visi, misi dan program dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada peserta kampanye. Dengan ada dokumen yang tertulis maka visi, misi dan program akan bisa dipelajari, didalami dan dapat ditagih oleh rakyat di kemudian hari jika pasangan terpilih tidak mewujudkan program-program yang telah dijanjikan dalam dokumen tertulis tersebut. Hal seperti ini berbeda pada waktu kampanye legislatif yang tidak diwajibkan menyebarkan secara tertulis visi, misi dan program caleg. Akibatnya, masyarakat tidak mengerti dan tidak bisa mendalami visi, misi dan program caleg atau parpol.
Untuk kampanye pilpres kali ini, kampanye dalam bentuk pemasangan baliho, stiker, poster gambar atau foto pasangan calon sudah tidak begitu berpengaruh karena masyarakat sudah mengenal betul siapa pasangan calon presiden yang bertarung. Calonnya hanya dua pasang dan wajahnya sudah banyak dikenal. Berbeda dengan kampanye legislatif yang pesertanya banyak yang berlomba-lomba jual tampang atau narsis di sembarang tempat dengan baliho, poster dan sebagainya karena dirinya belum dikenal masyarakat. Dengan demikian, kampanye putih dengan menyebarluaskan dokumen tertulis yang memuat visi, misi dan program pasanagan calon presiden di tengah-tengah masyarakat jauh lebih penting dan harus lebih dilakukan secara gencar oleh tim kampanye, jurkam dan relawan masing-masing pasangan calon agar rakyat mengerti betul apa yang akan dilakukan pasangan calon jika terpilih. Jika kampanye putih dapat diwujudkan maka kampanye hitam lambat laun tidak akan laku dan tidak dipercaya rakyat. Marilah kita ajak rakyat menjadi cerdas dengan kampanye putih. Akhirnya rakyat akan memilih secara rasional bukan emosional. Terimakasih.

Palembang, 5 Juni 2014

Catatan:
- Dimuat di Harian Sumatera Ekspres Tgl. 8 Juni 2014





21 06 2014

NYOBLOS : SIKAP DEWASA BERPOLITIK
Oleh:
Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Pemilihan umum merupakan peristiwa politik yang paling penting dan menjadi ciri utama suatu negara disebut demokrasi atau tidak. Tidak sekedar melaksanakan pemilu saja tetapi pemilu yang berlangsung kompetitif dan dilandasai asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.
Pemilu yang kompetitif akan berlangsung menarik dan mendebarkan karena sulit diprediksi secara pasti siapa yang bakal muncul menjadi pemenang. Pemilu-pemilu pasca orde baru sudah berlangsung kompetitif karena sebelum pemilu tidak dapat diprediksi secara pasti pemenangnya. Hal ini berbeda dengan pemilu-pemilu selama orde baru yang tidak kompetitif karena sudah dapat diduga secara pasti yang bakal menjadi pemenang jauh jauh hari sebelum pemilu dilaksanakan.
Pemilu tahun 1999 yang muncul sebagai pemenang adalah PDIP. Pemilu tahun 2004 pemenangnya adalah Partai Golkar dan Pemilu 2009. Pemilu 9 April 2014 siapa yang bakal menang?. Tidak ada yang yakin dan berani menjawab dengan pasti. Parpolnya sendiri sulit untuk yakin sebagai pemenang. Dua lembaga survei terkenal mengeluarkan hasil surveinya dengan hasil yang berbeda. Lingkaran Survei Indonesia mengumumkan bahwa Golkar mempunyai elektabilitas tertinggi (21,9%), yang mungkin akan menjadi pemenang pertama, disusul PDIP 21,1%, urutan ketiga Gerindra 11,1% dan keempat Demokrat 7,6% (Vivanews,2/4). Sedangkan lembaga survei Charta Politica Indonesia merilis hasil surveinya dengan hasil PDIP 21,2 % mempunyai elektabilitas tertinggi yang kemungkinan besar akan menang, disusul Golkar 16,4%, Gerindra 12,% dan Partai Demokrat 8 % (Liputan6.com,26/3). Politik mempunyai sisi kehidupan sebagai seni menduduga-duga dan seni serba kemungkinan, bukan suatu keniscayaan sehingga pemilu yang kompetitif selalu menarik untuk diduga, diprediksi dan dibahas apa yang mungkin bangkal terjadi dan yang tidak mungkin bisa terjadi.
Pemilu membutuhkan partisipasi rakyat yang sadar dan dengan ikhlas datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilu yang sehat dan suskses adalah pemilu yang diikuti oleh pemilih dengan senang hati, datang ke TPS bukan karena mobilisasi, dan pemilih bebas menentukan pilihan tanpa takut tekanan dari siapapun. Suasana hati pemilih seperti itu sudah dirasakan pemilih sejak pemilu pertama (1999) pasca orde baru sampai sekarang. Saking nyamannya pemilih menikmati kebebasan dalam menggunakan hak pilihnya, sampai akhirnya tingkat partisipasi dan kepedulian terhadap pemilu semakin menurun. Data menunjukkan bahwa partisipasi pemilu tahun 1999 cukup tinggi yakni 92%, tapi Pemilu 2004 turun menjadi 84% dan partisipasi pemilu 2009 melorot tinggal 71%.
Kendati partisipasi 71% masih masuk kategori baik, namun kecenderungan partisipasi yang semakin melorot tersebut membuat semua pihak, terutama penyelenggara pemilu (KPU), menjadi gundah jangan-jangan partisipasi pemilu 2014 semakin turun lagi. Melihat data demikian, maka KPU pasang target partisipasi Pemilu 2014 dapat mencapai 75%. Upaya yang dilakukan selain gencar sosialisasi dengan berbagai medote dan kerjasama dengan berbagai pihak, juga memudahkan secara administratif agar warganegara yang sudah berhak memilih dapat dengan mudah menggunakan hak pilih tanpa kendala teknis administratif.
Sebenarnya tingkat partisipasi antara 60% – 70% masih dalam kelompok wajar dan tidak perlu dirisaukan mengingat yang dianut adalah voluntary voting yang menempatkan tindakan memilih atau ikut pemilu adalah sebagai hak sebagaimana hak-hak asasi lainnya seperti hak bicara atau mengemukakan pendapat dan hak berkelompok atau berorganisasi. Orang mau bicara atau tidak bicara, ikut beroganisasi atau tidak ikut berorganisasi tidak ada yang bisa melarang. Demikian juga hak untuk memilih atau tidak memilih juga tidak ada yang bisa melarang. Negara-negara demokrasi yang menganut voluntary voting umumnya tingkat partisipasinya juga dalam kategori sedang-sedang saja, malahan ada yang partisipasinya di bawah 60 % seperti yang pernah terjadi AS, India, Inggris pada pemilu pemilu dekade belakangan ini.
Kondisi tersebut berbeda jika yang dianut suatu negara adalah compulsory voting yang menempakan mengikuti pemilihan umum atau memilih sebagai kewajiban warga negara sebagaimana kewajiban membayar pajak. Karena memilih diposisikan sebagai kewajiban, maka jika warganegara yang sudah memenuhi persyaratan memilih tetapi tidak ikut pemilu akan dikenakan sanksi bisa berupa denda, kerja sosial, penjara, tidak dapat menjadi pegawai negeri, dan sebagainya. Dengan demikian, negara-negara yang menganut ikut memilih sebagai kewajiban maka tingkat partisipasinya sangat tinggi di atas 90%, seperti Australia, Singapura, Austria dan di negara-negara Amerika Latin.
Semula di negara-negara yang sudah mapan sistem pemilunya, khususnya yang voluntary voting, tingkat partisipasi pemilunya juga tinggi. Setelah sistem pemilu dan demokrasinya mantap dan pemahaman politik warganya semakin baik, maka peristiwa pemilu sudah menjadi bagian proses politik yang dianggap hal yang biasa saja sehingga masyarakat pun tidak begitu hiruk pikuk menyambut pemilu dengan berlebihan. Model kampanye akbar yang lebih berkesan hura-hura dan tidak efektif pun mulai tidak dijadikan metode yang utama untuk mendulang suara. Kampanye pun mengarah ke metode dialogis, tertutup dan door to door yang lebih bisa mencerdaskan pemilih. Akhirnya, rakyat menjadi percaya kepada penyelenggara, caleg dan parpol bahwa proses pemilu akan berjalan lancar dan hasilnya dapat dipercaya serta bakal menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang relatif berkualitas, amanah dan tidak korup. Dengan demikian, kendati tingkat partisipasi hanyha dalam kategori sedang, akan tetapi pemilu tetap mempunyai bobot yang tinggi karena wakil rakyat yang dihasilkan juga berkualitas dan aspiratif.
Kondisi kita, yang sama-sama voluntary voting, kualitas proses pemilu belum setara dengan negara-negara yang demokrasi dan sistem pemilunya sudah mantap. Jika partisipasinya semakin menurun bukan karena rakyatnya sudah cerdas sebagai pemilih akan tetapi lebih dikarenakan persoalan teknis dan administratif sehingga rakyat tidak dapat memilih. DPT yang belum akurat dan selalu bermasalah setiap menjelang pemilu merupakan indikasi bahwa teknis administratif masih lemah. Selain itu, proses rekrutmen caleg oleh parpol dan peran parpol belum terbukti mampu menunjukkan kualitas yang diharapkan masyarakat. Sebagai bukti, selama kampanye berlangsung 21 hari tidak banyak atau bahkan tidak ditemukan caleg atau parpol yang menyebarluaskan tentang visi, misi dan program yang bakal diperjuangkan secara meluas dalam media kampanyenya.
Tidak ditemukan atau jarang sekali dijumpai caleg atau parpol yang menyebar leaflet, brosur, pamlet, buku saku, selebaran yang memuat secara ringkas platform parpol atau caleg yang aspiratif di dapil masing-masing. Umumnya caleg lebih condong narsis dengan membuat kartu nama, poster, spanduk, baliho yang hanya memuat foto dan nama atau menyebarluaskan alat peraga surat suara yang memuat gambar parpol dan nama dirinya yang dicoblos paku. Malah ada yang membuat alat peraga surat suara yang disertai riwayat hidup yang kurang berkaitan erat dengan track record yang bersangkutan, yakni dengan memuat nama dan pekerjaan orang tuanya, nama saudara-saudaranya dan pekerjaan masing-masing, dan informasi keluarga lainnya. Program yang akan dilakukan jika terpilih sama sekali tidak tercantum. Kelangkaan informasi ini menyebabkan masyarakat buta tentang program caleg dan parpol. Akhirnya, pemilih datang ke TPS tanpa bekal yang berarti sebagai pemilih cerdas, tidak tahu yang akan coblos dan tidak paham mengapa calon atau parpol itu yang harus dicoblos. Karena bingung yang akan dicoblos dan tidak memilih juga tidak ada sanksi, maka yang diambil lebih nyaman tidak datang ke TPS. Ibarat jualan, barang yang dijual kurang atau tidak bagus sehingga rakyat enggan membeli. Akibatnya, rakyat cenderung tidak memilih.
Dalam kondisi sistem politik yang sedang berproses mencari kemapanan sistem pemilu, terus kemudian disikapi dengan lepas tanggung jawab sebagai warganegara dengan tidak memilih (golput) tentu ini sebagai suatu sikap yang tidak dewasa dalam berpolitik. Pemilu merupakan ujian bagi warga negara untuk menyikapi dalam mengatasi persoalan bangsa yang diawali dengan memilih pemimpin di legislatif dan eksekutif yang aspiratif. Jika cara menyikapi masalah dengan golput, maka sikap seperti itu dapat dikatakan sikap yang tidak berani atau lari dari tanggung jawab sebagai rakyat yang berdaulat. Sikap yang benar adalah dengan ikut pemilu atau menyoblos karena pemilunya sendiri sudah kompetitif, caleg dan parpol yang dipilih juga banyak. Kekuarangan memang masih ada baik dari caleg dan parpol atau penyelenggara. Namun demikian, di antara caleg dan parpol yang ada, tentu tidak semua buruk, masih banyak yang bisa dipilih untuk dapat duduk di legislatif sebagai wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif. Demikian juga penyelenggara yang sudah berusaha keras agar proses pemilu kali ini dapat lebih baik dari pemilu sebelumnya. Ayo ke TPS, nyoblos.
Palembang, 6 April 2014.

Catatan:
- Tulisan ini dimuat di Harian Sumatera Ekspres Tgl 9 April 2014.





21 06 2014

MENAKAR KEKUATAN PASANGAN CAPRES

Oleh: Joko Siswanto
Dosen FISIP UNSRI

Setelah parpol super sibuk melakukan komunikasi politik pasca pIleg 9 April lalu untuk menggalang koalisi mengusung pasangan capres, kini sudah terang benderang bahwa akhirnya hanya dua poros kekuatan koalisi parpol yang bakal bertarung merebutkan kursi RI-1 dan RI-2 pada Pilpres 2014. PDIP berkoalisi dengan Partai Nasdem, PKB dan Hanura dengan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden dan Yusuf Kalla sebagai calon wakil presiden. Koalisi PDIP akan berhadapan head to head melawan koalisi Partai Gerindra yang terdiri dari Gerindra, PPP, PKS, PAN, PBB dan Golkar yang bergabung di detik-detik terakhir pada saat menjelang deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Koalisi Gerindra sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Hatta Radjasa Ketua Umum PAN sebagai calon wakil presiden.
Berdasarkan hasil pemilu legislatif yang resmi dari KPU, maka kekuatan koalisi PDIP yang terdiri dari 4 (empat) parpol sebesar 39,97% suara sah nasional. Sedangkan koalisi Partai Gerindra yang terdiri dari 6 (enam) parpol kekuatan suara sebesar 48,93%. Partai Demokrat (PD) yang mempunyai suara 10,19% lebih bersikap memilih tidak bergabung dengan salah satu poros. Kendatipun demikian, bukan berarti kader dan pendukung Partai Demokrat menjadi golput sebagaimana yang ditegaskan oleh SBY sebagai Ketua Umum PD.
Berbeda dengan Pilpres 2004 yang diikuti oleh lima pasang capres dan Pilpres 2009 yang diikuti tiga pasang capres yang memungkinkan terjadi dua putaran (kendatipun fakta pilpres 2009 hanya satu putaran), maka untuk Pilpres 2014 dipastikan hanya satu putaran karena peserta hanya dua pasang. Jumlah capres terendah (2 pasang) pada Pilpres 2014 dikarenakan jauh hari sebelum pileg berlangsung sejumlah lembaga survei terus melakukan survei secara berkala dan mengumumkan tingkat elektabilitas elite parpol yang pantas diusung menjadi capres. Dari sejumlah nama yang mempunyai elektabilitas tinggi hanya Joko Widodo dan Prabowo Subianto sehingga elite parpol yang lain nyalinya menjadi ciut untuk maju. Selain itu, perolehan suara parpol juga tidak signifikan untuk maju menjadi capres. Kendatipun Golkar pemenang kedua, namun capres yang diususng (ARB) elektabilitasnya rendah yang akhirnya Partai Golkar kali ini benar-benar gigit jari tidak dapat mengusung capres. Hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei ternyata ikut berpengaruh besar dalam menentukan sikap parpol dalam mengusung pasangan capres.
Setelah wujud koalisi jelas, dan pasangan capres juga sudah pasti, maka pertanyaan yang muncul adalah siapa yang bakal memenangkan pertarungan yang “panas” ini?. Lembaga–lembaga survei yang non partisan maupun yang partisan pasti sudah mulai bergerak untuk melakukan survei di masyarakat siapa yang bakal rakyat pilih. Berkaitan dengan itu, sah-sah saja jika masyarakat juga mempunyai perhitungan atas kekuatan masing-masing koalisi. Memotret apa yang dirasakan dan dilihat masyarakat, maka kekuatan masing-masing koalisi dapat dikemukakan sebagai berikut.
Pertama, jika dilihat dari gabungan perolehan suara parpol koalisi, maka kekuatan koalisi poros Gerindra sebesar 48,93% lebih unggul dibandingkan dengan gabungan suara koalisi poros PDIP yang hanya 39,97%. Jika pemilih legislatif konsisten terhadap pilihannya, maka di atas kertas dipastikan pasangan Prabowo-Hatta unggul tetapi belum terpilih. Dalam Pasal 159 (1) UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan bahwa Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
Dengan demikian, poros koalisi Gerindra untuk memenangkan pasangan capresnya harus menambah suara minimal 3%. Itulah sebabnya, pasca deklarasi capres, Prabowo dan Hatta sowan SBY ke Cikeas untuk merayu agar Partai Demokrat mau bergabung dengan koalisi poros Gerindra. Jika PD tersihir rayuan untuk berkoalisi, maka secara kelembagaan formal di atas kertas kekuatannya menjadi 59,12%. Namun tampaknya secara formal kelembagaan PD tetap akan netral, akan tetapi secara pribadi dan hubungan emosionalitas dan suasana kebatinan antara SBY dan Prabowo-Hatta ada kecenderungan para pengurus dan anggota demokrat diarahkan untuk memilih Prabowo-Hatta. Dan jika ini terjadi maka di atas kerta pasangan Prabowo-Hatta dapat memenangkan Pilpres 2014.
Kedua, setelah kekuatan perolehan suara parpol, kita lihat kekuatan dan kelemahan masing-masing figur pasangan capres. Kepribadian dan track record pasangan capres menjadi hal penting mengingat perilaku pemilih di Indonesia mempunyai kecenderungan kuat melihat sosok daripada parpol pengusung.
Capres Jokowi masih muda (53) dibandingkan dengan Yusuf, Kalla, Prabowo dan Hatta. Selain itu, yang terpenting Jokowi dikenal sebagai pribadi yang energik, cepat bertindak, sederhana, merakyat atau tidak berjarak dengan rakyat yang ditandai suka blusukan dan jujur (tidak korupsi). Jelas, gambaran pemimpin seperti Jokowi yang demikian itu umumnya disukai oleh rakyat dan ini sebagai kekuatan daya pikat yang tinggi. Memang beliau belum sempat menyelesaikan tugasnya sebagai Walikota Solo periode kedua sudah terpilih sebagai Gubernur DKI, dan belum genap dua tahun menjadi Gubernur DKI sudah diusung sebagai Calon Presiden. Kontraknya menjadi kepala daerah itu lima tahun tetapi belum selesai kontrak sudah ditinggalkan. Perilaku seperti ini dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai sikap yang tidak amanah. Bisa jadi, ini dinilai sebagai kelemahan karena tidak mempunyai komitmen. Jokowi juga belum mempunyai pengalaman pemerintahan di tingkat nasional.
Calon Wakil Presiden Yusuf Kalla merupakan sosok pribadi yang hangat, tegas, jujur, cepat mengambil keputusan, juga rendah hati mudah diajak berkomunikasi. Suatu kepribadian yang juga disenangai masyarakat. Usia sudah tidak muda lagi tetapi masih tampak bugar dan energik. Pengalaman di pemerintahan dan politik tidak diragukan lagi. Pernah menjadi menteri, wakil presiden, Ketua Umum Golkar dan calon presiden. Namun, dalam tindakannya acapkali dinilai sering “kebablasan” melampaui wewenang yang dimiliki. Dalam kasus Century, JK juga terseret sebagai saksi. Pasangan Jokowi-JK sebelum terjun dalam dunia politik sama-sama berlatang belakang profesi sebagai pengusaha. Pasangan yang saling melengkapi atas kekurangan masing-masing ini akan menjadi kekuatan yang dahsyat bila dapat dikemas secara baik dan menarik dalam menyampaikan visi dan misi.
Capres Prabowo Subianto merupakan pensiunan tentara bintang tiga yang di mata masyarakat dinilai sebagai sosok yang berani, tegas, orator dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Pribadi seperti ini menjadi kekuatan untuk memikat pemilih karena rakyat sangat membutuhkan pemimpin yang tegas dan berani. Namun di mata aktivis reformasi 1998, sosok Prabowo tidak disukai karena dinilai tidak bersih dari kasus HAM dalam peristiwa penculikan / hilangnya aktivis pro demokrasi. Kendati bintang tiga, Prabowo juga sama dengan Jokowi belum mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan sipil di tingkat nasional.
Sosok calon presiden Hatta Radjasa lebih menunjukkan sikap low profile, jujur dan bersih dalam arti belum pernah terlibat persoalan besar. Pengalamannya duduk di berbagai pos menteri menjadikan Hatta dikenal sebagai pribadi yang teliti dan cermat. Pasangan ini sebenarnya seperti pasangan Soekarno-Hatta atau kalau meminjam istilah Herbert Feith, Prabowo bertipe pemimpin solidarity maker dan Hatta Radjasa bertipe administrator, suatu paduan yang serasi. Jika kondisi seperti ini bisa dikemas dengan baik maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk memikat pemilih.
Kedua pasang capres sama-sama kombinasi Jawa – Luar jawa yang sebenarnya sudah tidak lagi relevan untuk dibahas. Namun, sebagian masyarakat masih menjadi pertimbangan politis. Hatta Rajasa dari Sumatera Selatan (Indonesia Barat) dan Yusuf Kalla dari Sulawesi Selatan (Indonesia Timur). Selain dukungan parpol yang tidak melihat kedaerahan, dari konteks personal dan swing voters maka diharapkan pemilih luar jawa masih ada sentimen kedaerahan yakni di Indonesia Barat akan mendukung Prabowo Hatta sedangkan Indonesia Timur diharapkan dapat mendukung Jokowi-JK.
Setelah melihat secara riil kekuatan perolehan suara parpol koalisi serta kondisi umum kekuatan dan kelemahan sosok pasangan capres, maka kekuatan ketiga adalah mesin politik parpol masing-masing. Koalisi poros PDIP dalam berkoalisi tampaknya lebih ikhlas, jujur dan dilandasi oleh sikap dan perasaan sehingga menumbuhkan semangat koalisi yang tinggi dan ini merupakan kekuatan untuk mampu menggerakkan mesin politik secara efektif dari tingkat DPP sampai di tingkat paling bawah. Dengan landasan keikhlasan maka para kader dan simpatisan pasangan Jokowi akan membangun barisan dan berjuang secara sukarela demi kemenangan idolanya.
Poros koalisi Gerindra terkesan dipaksakan dan berlangsung kurang mulus. Dalam tubuh PPP terjadi konflik internal. Kendati setelah Rapimnas secara tegas bergabung dengan Gerindra, tetapi tokoh senior PPP dan mantan wakil presiden, Hamzah Haz, menyarankan ke PDIP. Artinya, secara personal dalam barisan pengurus, kader dan pendukung tidak bulat dan ikhlas berkoalisi dengan gerindra. Demikian juga dalam tubuh PAN, kader PAN Wanda Hamidah yang anggota DPRD merasa kecewa atas keputusan partainya yang mendukung Prabowo Subiantao sebagai calon presiden. Ia menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo (Tribunnews.com.19 Mei). Golkar yang baru detik-detik akhir bergabung dengan Gerindra sangat jelas sekali kalau dalam mengambil keputusan terkesan terburu-buru dan kurang kompak di dalam karena tidak mampu mengusung capres sendiri. Kulu kilir ARB bertemu Jokowi dan megawati kemudian bolak-balik bertemu Prabowo membingungkan kader di bawah. Pendek kata, suasana koalisi poros Gerindra kurang mulus dan kurang ikhlas dibanding koalisi poros PDIP. Suasana seperti ini kurang memberikan spirit jajaran parpol di tingkat bawah sehingga militansi kader parpol untuk memenangkan pasangan capresnya rendah. Kemungkinan akan terjadi migrasi pemilih.
Akhirnya, semua yang menentukan kemenangan ada di tangan pemilih. Silahkan untuk melihat dan menilai lebih seksama perjalanan dua pasang capres dan parpol pendukungnya baik dari segi kepribadian figur maupun programnya sampai dengan 9 Juli nanti. Jika, sudah mantap pilih salah satu. Jangan Golput. Terimakasih.

Catatan: Dimuat di Harian Sriwijaya Post tgl 26 Mei 2014.





2 04 2014

PEMILIH CERDAS: WANI OPO BUKAN WANI PIRO

Oleh:

Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI

 

Slogan yang diusung KPU untuk menyukseskan Pemilu 2014 adalah Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas. KPU berasumsi bahwa jika pemilih cerdas maka diharapkan pemilu berkualitas baik dari segi proses maupun wakil rakyat yang terpilih. Untuk mengetahui tingkat kualitas pemilu tentu ada  kriteria yang harus digunakan. Pada Pemilu 2009, Adam Schmidt (2010) dalam  tulisannya Indonesia’s 2009 Elections: Performance Challenges and Negative Precedents mengemukakan  ada sepuluh kriteria untuk menilai tingkat kualitas (kesuksesan) Pemilu 2009. Kesepuluh kriteria yang dimaksud yakni kebebasan parpol berekspresi, pemberitaan media massa yang berimbang, pemilih yang cerdas atau banyak mengetahui tentang pemilu, staf penyelenggara pemilu yang profesional, pemungutan suara yang damai,  penghitungan dan rekapitulasi yang transparan, publikasi hasil yang dapat diaudit, DPT yang akurat dan penyelesaian konflik suara yang baik.

Dari kesepuluh parameter tersebut, pada Pemilu 2009  baru empat kriteria yang dinilai berkualitas yakni kebebasan ekspresi parpol, pemberitaan media yang berimbang,  pemungutan suara yang damai dan penyelesaian konflik hasil pemilu yang baik melalui jalur hukum. Selebihnya atau enam kriteria lainnya masih masuk kategori  belum sukses atau belum baik atau dapat disebut belum berkualitas.

Salah satu dari enam kriteria yang belum sukses adalah pemilih yang belum cerdas atau yang belum mendapat informasi secara cukup memadai tentang seputar pemilu (informed electotare). Dari sejumlah pertanyaan di seputar pemilu, salah satu hal yang banyak tidak diketahui pemilih atau pemilih tidak banyak mendapat infomasi adalah kebijakan parpol atau yang dikenal dengan visi,  misi  dan program parpol. Sebanyak 81,7% pemilih kurang mendapat informasi  yang cukup tentang visi, misi dan program parpol.

Berkaca dari kondisi pemilih pada Pemilu 2009 yang demikian, tampaknya kondisi pemilih pada Pemilu 2014 tidak jauh berbeda bahkan mungkin lebih parah. Kendatipun tidak dilakukan survei, ada asumsi yang kuat bahwa pemilih pada Pemilu 2014 juga tidak mendapat informasi  yang cukup memadai tentang platform parpol peserta pemilu.  Hal ini  lebih disebabkan pemilih kurang mudah mendapat akses atau peraga kampanye yang memuat platform parpol dan caleg. Jika disimak pada media kampanye yang dibuat oleh parpol maupun caleg, sebagian besar atau hampir semua tidak ada yang mencantumkan visi, misi dan program parpol. Media kampanye lebih ke arah narsis seperti lomba ketampanan dan kecantikan dengan memajang foto terbaiknya dalam bentuk kartu nama, poster, spanduk atau baliho. Tidak ada atau jarang ditemukan caleg atau parpol yang membuat selebaran, leaflet, pamlet, atau buku saku yang berisi visi, misi dan program parpol atau caleg yang akan diperjuangan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota khususnya di daerah pemilihan masing-masing.

Ketika berlangsung kampanye dialogis atau monologis juga tidak secara sistematis dan konsisten dikemukakan tentang hal-hal apa saja yang akan diperjuangan untuk kepentingan rakyat banyak. Problema publik apa yang dijadikan isu unggulan dan prioritas yang akan diperjuangkan caleg dan parpol juga tidak diketahui masyarakat.  Jurkam yang berpidato/monolog sampai berbuih-buih di atas panggung lebih banyak membakar semangat jiwa korsa yang membangkitkan emosionalitas daripada rasionalitas. Pidato kampanye akbar yang monolog cenderung tanpa konsep yang jelas dan terarah, tetapi  lebih menjurus untuk merespon yang bersifat spontanitas dan mementingkan kepiawaian berimprovisasi kata-kata dan kalimat-kalimat  yang bombatis sehingga dapat memberi kesan sebagai orator hebat.

 Di sisi lain, pada dasarnya peserta kampanye tidak begitu peduli terhadap yang disampaikan juru kampanye. Peserta kampanye akbar yang umumnya datang karena dimobilisasi dari kalangan bawah cenderung  lebih senang menonton para artis cantik  menyanyi dan berjoged. Pendek kata, kampanye akbar bukan ajang efektif untuk mencerdaskan pemilih.

Isu kampanye atau paparan program yang menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sebenarnya merupakan salah satu alasan penting dan rasional bagi pemilih menentukan pilihannya. Namun  disayangkan,  parpol dan caleg belum mampu membuat kemasan visi, misi dan program parpol yang baik, tertulis , menarik,  mudah dimengerti, menyetuh minat pemilih dan mudah diingat. Terkesan bahwa visi, misi dan program parpol serta isu kampanye tidak dipahami caleg  sehingga di lapangan dilontarkan program yang spontanitas dan improvisasi. Akibatnya, mendekati akhir masa kampanye ini, pada umumnya pemilih belum juga mengerti program spesifik atau prioritas atau program unggulan parpol atau caleg yang secara jelas akan diperjuangkan. Seandainya saat ini para pemilih  ditanyai apa program parpol tertentu atau apa beda program parpol A, B, C dan seterusnya tentu para pemilih  akan kesulitan menjawab karena tidak mengerti. 

Selain faktor program, umumnya alasan memilih karena faktor daya tarik kepribadian figur dari caleg/kandidat yang bersangkutan dan ikatan emosional pemilih dengan parpol. Namun tampaknya kondisi sekarang mulai berubah. Faktor-faktor tersebut tidak lagi dijadikan pertimbangan pemilih menentukan pilihannya. Ada fenomena menarik saat ini bahwa  masyarakat pemilih cenderung  melihat kandidat yang berani memenuhi permintaannya atau tantangannya dengan ungkapan wani piro (berani berapa). Kondisi parpol dan celeg yang belum  baik dalam menyusun program dan isu yang akan diperjuangkan tersebut, menjadikan pemilih lebih baik “menjual diri” dengan ungkapan wani piro tersebut. Pada Pemilu 2009 ungkapan tantangan wani piro kepada caleg belum ada. Istilah wani piro mulai  melanda masyarakat di musim pilkada pada tahun-tahun belakangan ini  dan wani piro semakin meroket dikenal masyarakat pada Pemilu 2014 sekarang.

Konsep wani piro merupakan ungkapan tantangan pemilih kepada caleg/kandidat untuk mengukur menghargai suara berani berapa kandidat membeli  suara pemilih. Tidak adanya pencerahan dan informasi yang cukup jelas tentang visi, misi dan program parpol/caleg maka akhirnya pemilih mengambil jalan pintas untuk “menjual” suara dengan tarif tertentu.  Pemilih sangat mengerti bahwa yang dicari dan diburu kandidat adalah suara. Posisi tawar pemilih sangat menentukan. Dengan demikian, suara dapat dijualbelikan.

Pemilih rela “menjual suara” karena umumnya tak paham akan makna memberikan suara dikaitkan dengan imbalan yang bakal diterima di kemudian hari. Pemilu memang transaksional tetapi bukan transaksi seperti jual beli barang sebagaimana yang umumnya dibenak pemilih yakni cash and carry atau ada suara ada uang. Transaksi dalam pemilu berupa komitmen caleg dan parpol ketika duduk di lembaga legislatif berusaha dan kerja keras memenuhi janjinya pada kampanye untuk mewujudkan program yang diusung semata-mata demi kepentingan rakyat karena rakyat telah memilih wakilnya. Jadi, imbalan yang diterima rakyat setelah rakyat memilih tidak spontan dan langsung diterima, melainkan berupa kebijakan-kebijakan yang dapat membuat rakyat hidup sejahtera, damai, aman, mudah memenuhi hajad hidupnya, dan lain-lain.

Jadi, semasa kampanye,  mestinya pemilih yang cerdas adalah pemilih yang seharusnya berani bertanya atau menantang caleg atau parpol dengan pertanyaan wani opo bukan wani piro. Ungkapan wani opo (berani apa) pada esensinya mempunyai makna bertanya tentang apa yang akan dan dapat diperbuat oleh caleg jika terpilih. Ayo, wani opo caleg dan parpol  di sektor pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, pariwisata, tenaga kerja, buruh, dan lain-lain. Dengan tantangan wani opo maka parpol dan caleg akan berfikir keras agar mampu meladeni dan menjawab tantangan pemilih. Jika jawaban parpol dan caleg dapat memikat pemilih maka pemilih kemungkinan besar akan mendukung caleg dan porpol yang bersangkutan. Jika proses seperti ini yang terjadi maka pemilih akan cerdas dan caleg juga akan cerdas.

Namun fakta yang ada tidak demikian. Tantangan wani opo tidak muncul dan tidak ada dalam diri pemilih, justru yang ada dan muncul adalah tantangan pemilih wani piro. Caleg menjadi galau, resah dan takut kalah kalau tantangan wani piro tidak dilayani. Terjadilah perlombaan panas sesama caleg untuk melayani tantangan pemilih. Berhubung tantangan wani piro telah melanda masyarakat, maka caleg tidak menjadi cerdas tetapi menjadi bodoh terbukti  harta bendanya bablas alias habis terkuras untuk melayani tantangan pemilih  wani piro, padahal diri caleg yang bersangkutan tidak ada jaminan dapat terpilih. Akibatnya banyak caleg di akhir kampanye ini harta sudah terjual atau tergadai dan bisa jadi rumah tangga pun terancam berantakan. Perlu diketahui  berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan RI pada pasca Pemilu 2009 bahwa caleg yang terkena gangguan jiwa (depresi) ringan sampai berat karena tidak terpilih dan harta habis berjumlah lebih dari tujuh ribu orang.

 Mari kita gunakan hak pilih tanpa harus bertanya wani piro, namun akan lebih baik jika kita mau bertanya wani opo sehingga pilihannya cerdas dan tidak salah. Semoga.

 

                                                                                Palembang, 2 April 2014.                              





26 03 2014

MENYIMAK KELUH KESAH GUBERNUR SUMSEL

Oleh : Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI

 

Pada waktu diselenggarakan Musyawarah  Rencana Pembangunan (Musrenmbang) dalam rangka menyusun RPJMD Sumatera  Selatan 2013 -2018, Gubernur  Sumsel Alex Noerdin berkeluh kesah  tentang hambatan  dari pemerintah pusat  untuk mempercepat laju pembangunan di Sumsel.  Gubernur menyatakan bahwa pembangunan Sumsel seharusnya dapat berjalan lebih maksimal jika tidak terkendala kebijakan pemerintah pusat. Banyak sekali kebijakan dari pusat yang menyebabkan laju pembangunan Sumsel terhambat. Ia mencotohkan masih belum terbitnya perpres yang menyatakan TAA sebagai KEK. Begitu juga dengan rencana pembangunan jalan tol Palembang – Inderalaya sepanjang 22 km yang perpresnya tak kunjung turun. Seandainya Sumsel diberi kewenangan lebih, tak usah berlebih-lebihan, maka pembangunan  provinsi terkaya kelima di Indonesia ini akan lebih baik lagi. Mulai sekarang kami akan main keras. Jika tidak diberi izin pembangunan,  kami akan bangun sendiri, bersatu bersama bupati/walikota serta seluruh masyarakat Sumsel (Sumeks, 14/2). Kejengkelan dan kekesalan Gubernur Alex Noerdin terhadap kebijakan Pusat tersebut diungkapkan kembali di hadapan para wartawan yang oleh  Sriwijaya Post diberitakan dengan judul emosional: “Alex Naik Pitam” (Sripo, 7/3).

Kekesalan, kejengkelan dan amarah  Gubernur Alex Noerdin bisa dimengerti karena sejumlah proyek strategis yang gencar dipaparkan dalam berbagai kesempatan sebelum dilaksanakan pilkada gubernur tahun lalu belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Di sisi lain masyarakat sudah jenuh menunggu. Paling tidak ada tiga proyek pembangunan besar yang sudah banyak didengar masyarakat bertahun-tahun dan dinantikan wujudnya belum juga terwujud, yakni pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api, Jembatan Musi IV atau kembaran jembatan Ampera yang di tengah kota untuk mengurangi beban Jembatan Ampera, dan pembangunan jalan tol Palembang –Inderalaya untuk mengurai kemacetan yang semakin parah di lintas tersebut.

Di benak khalayak tentu timbul pertanyaan mengapa sudah ganti gubernur  berkali-kali jembatan turunan/duplikat Ampera tidak terwujud, pelabuhan TAA  belum juga beres dan jalan tol tak kunjung usai, dan lain-lain?. Kalau tiga proyek tersebut belum juga ada kemajuan atau tidak terwujud, mungkinkah kehendak besar untuk memelopori  membangun Trans Sumatera bakal dapat terlaksana?.  Gubernur  menilai hal itu karena terkendala kebijakan Pusat, perpres belum keluar dan wewenang terbatas. Pertanyaannya adalah  ada apa atau  mengapa perpres tidak kunjung keluar?. Apa saja tugas wakil rakyat  baik anggota DPD dan DPR yang mewakili Sumatera Selatan selama ini?.

Dalam konteks NKRI, daerah otonom sengaja dibatasi wewenangnya dalam menangani suatu urusan. Daerah diberi wewenang  menangani sejumlah  urusan wajib. Kendatipun demikian, tidak secara bulat urusan wajib tersebut diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang bersifat kebijakan mendasar  dan yang dipandang strategis secara nasional maka akan menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Contoh, tentang jalan. Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan khususnya jalan tol diatur secara khusus dalam Bab V ari pasal 43 s/d pasal 57. Dalam pasal 45 dikemukakan bahwa (1)Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah (pusat); (2) wewenang penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol. Pendek kata jalan tol sebenarnya merupakan urusan Pemerintah Pusat.   Demikian juga halnya tentang pembangunan  pelabuhan utama, rel kerata api, bandar udara, bendungan,  jembatan yang merupakan bagian dari jalan nasional, dan lain-lainnya  yang dinilai strategis untuk kepentingan nasional menjadi wewenang Pemerintah Pusat untuk mengusahakan (membangun) dan pengelolaannya (kementerian atau lembaga yang diserahi wewenang untuk itu).

Jika suatu daerah mempunyai potensi dan muncul tuntutan masyarakat akan  kebutuhan demi  untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat, maka sudah seharusnya Pemerintah Daerah meresponnya dengan mengajukan usulan  meminta dan mendesak kepada Pemerintah Pusat  dapat membangun tuntutan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Hal inilah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Selatan sehingga sejumlah tuntutan sudah mulai direalisasikan. Sayangnya, pelaksanaan pembangunan proyek-proyek strategis tersebut terasa lambat dan tersendat malah ada yang sama sekali belum ada tanda-tanda dimulai secara fisik.

Dengan adanya indikasi yang  sepertinya  Pemerintah Pusat menghambat, maka perlu ada upaya mencari penyebabnya yang non teknis. Kadangkala faktor non teknis justru yang menjadi biang kerok alias penyebab suatu kebijakan tidak memihak atau tuntutan tidak dapat dipenuhi. Secara teknis dan administratif apa yang telah dilakukan Pemda Sumsel tentu sudah tidak ada masalah. Studi kelayakan dan perencanaan juga pasti dilakukan dengan baik. Pendek kata semua  memenuhi syarat,  namun lampu hijau belum menyala. Ini berarti  ada faktor X yang perlu ditelusuri dan dianalisis dugaan-dugaan non teknis  yang menjadikan Pemerintah Pusat kurang cepat merespon akan tuntutan yang diajukan.

Pertama, Provinsi Sumsel  dan masyarakat Sumsel oleh pemerintah Pusat tampaknya dinilai masuk kategori anak (Daerah) yang manis, baik, penurut, tidak banyak menuntut  dan tidak neko-neko. Bandingkan dengan Provinsi Riau yang pernah berani mau merdeka di awal reformasi jika pembagian hasil migas tidak membawa nilai tambah bagi Riau. Dengan berani melawan dominasi Pusat tentang hasil migas, akhirnya tuntutan Riau soal pembagian keuangan hasil migas dipenuhi. Demikian juga  Aceh dengan  yang menuntut beberapa keistimewaan, mana ada partai lokal selaian di Aceh. Papua dengan otonomi khsusnya, DIY yang  rakyatnya kompak berani melawan demi mempertahankan keistimewaan yang mau diacak-acak oleh Pemerintah Pusat. Dengan berani sedikit melawan dan alasan yang masuk akal maka tuntutan dapat dipenuhi.

Jika para tokoh, pemda dan masyarakat Sumsel tetap “adem ayem”, tenang-tenang saja dan selalu menerima apa adanya,  maka akan dimain-mainkan terus oleh Pemerintah Pusat. Mestinya patut menengok sejarah ketika masyarakat dan tokoh Sumsel menuntut kepada Presiden Soekarno agar dapat dibangun jembatan yang megah yang kemudian dikenal dengan Jembatan Ampera. Jadi, kalau Pak Alex selaku Gubernur mau main “keras” patut didukung  semua elemen masyarakat, tokoh  dan wakil rakyat agar Pusat memperhatikan.

Kedua, faktor non teknis yang kemungkinan kurang mendukung adalah peran wakil rakyat Sumsel   yang duduk di DPR dan DPD kurang mampu memainkan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Secara ketatanegaraan, masyarakat dan Pemda Sumsel sudah mempunyai wakil yang mestinya memperjuangkan aspirasi masyarakat dan Pemda Sumsel. Secara normatif, rakyat bersikap diam karena sudah mempunyai wakil dan percaya kepada mereka.  Namun fakta yang ada, masyarakat dapat menilai kiprah mereka tidak terlihat. Ranah mereka bertugas dalam bidang  legislasi tentu saja sangat berkepentingan untuk membuat atau mengajukan usulan perubahan terhadap peraturan perundangan yang merugikan kepentingan daerah. Jika daerah merasa terhambat maju karena wewenangnya  sangat dibatasi, maka mestinya para wakil rakyat dapat berjuang untuk mengatur kembali peraturan perundangan hubungan pusat dan daerah sehingga dimungkinkan daerah dapat lebih bebas berkreasi sehingga akan  cepat maju dan sejahtera.

Selain mempunyai wewenang dalam bidang legislasi, tentu sebagai wakil rakyat harus dapat mendukung dan membantu yang diperjuangkan Gubernur dan masyarakat Sumsel. Jika anggota DPD dan DPR yang mewakili Sumsel tidak pernah bertemu, tidak pernah diskusi atau tidak diadakan forum untuk  berkoordinasi secara  rutin bertemu Gubernur untuk membahas permasalahan yang dihadapi  masyarakat dan Pemprov Sumsel,  maka wajar saja jika Gubernur sepertinya berjalan sendiri. Sudah sepatutnya para anggota DPR dan DPD asal Sumsel bersama-sama para tokoh nasional yang berasal dari Sumsel kompak dan mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung kebijakan Gubernur  dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat Pusat. Mereka harus mampu melakukan lobi-lobi dengan pihak-pihak yang terkait. Namun sayang, selama ini tidak terlihat langkah seperti itu.   Lalu, apa saja yang dilakukan anggota DPR dan DPD selama ini untuk kepentingan masyarakat dan Daerah Sumsel ?. Apa yang dibanggakan mempunyai putera –putera Sumsel duduk di posisi strategis di tingkat nasional kurang peduli dengan Sumsel?. Jangan biarkan Pak Alex  dalam kesendirian yang akhirnya hanya bisa berkeluh kesah dan “marah”.

Ketiga, ada dugaan faktor non teknis adalah faktor kepentingan atau politis baik yang berkaitan dengan perseorangan maupun kelompok (parpol). Kepentingan itu bisa berupa mencari citra, popularitas, penghargaan, jasa dan sebagainya. Gubernur Sumsel berasal dari Partai Golkar, maka  dimungkinkan pihak-pihak non Golkar akan merasa iri dan cemburu atau tidak senang  jika program-program Gubernur  yang strategis berhasil membawa kemajuan Sumsel. Nama besar Gubernur Alex Noerdin dan Partai Golkar akan semakin melambung jauh lebih tinggi lagi.  Menjelang Pemilu 2014 ini situasi semakin memanas. Kompetisi semakin tidak sehat. Caleg dan parpol sedang menebar citra untuk meraih dukungan masyarakat.  Wajar jika langkah-langkah Pak Alex mendapat ganjalan dan kendala di sana sini. Tampaknya hambatan dari   kaca mata kepentingan politik ini dapat dikatakan terstruktur, sistematis  dan masif  (pinjam istilah  MK). Kondisi ini harus disikapi secara kelembagaan dan kepemimpinan Gubernur yang harus tegas dan terus menerus bisa meyakinkan kepada semua kalangan bahwa apa yang diperjuangkan dan dilakukan semata-mata demi kesejahteraan masyarakat Sumsel dan kemajuan daerah.

Keempat, faktor non teknis yang tampak sepele dan sederhana tetapi dapat menentukan keberhasilan perjuangan adalah seni berkomunikasi dan melobi.  Politik melobi dengan cara lama (memberi sesuatu/gratifikasi) yang bakal merugikan  sudah bukan jamannya lagi. Era KPK sebagai panglima pemberantas korupsi menjadikan suap mulai ditinggalkan dan tidak akan ditempuh lagi. Oleh karena itu, sudah saatnya kepala daerah, para pejabat daerah, anggota dewan mampu berkomunikasi politik dengan baik yang mengedepankan etika dan rasionalitas dengan tetap dalam koridor aturan formal yang berlaku. Mengetahui latar belakang sosial budaya mereka yang mempunyai wewenang dan pihak yang akan  dilobi sangat perlu  sehingga dapat menentukan posisi dan sikap yang bisa menyenangkan pihak lawan bicara. Pada dasarnya setiap manusia sangat senang jika dihormati dan diperlakukan secara halus. Untuk itu, secara personal sikap “brangasan”,   berkesan kasar  dan congkak harus ditinggalkan untuk membangun citra diri yang positif dan menawan dengan sedikit berkorban mengalah mau menunduk dan “mencium tangan”  dengan pihak yang mempunyai wewenang dan kekuasaan lebih tinggi dan lebih besar agar tujuan tercapai.

Semoga bisa memberi inspirasi untuk berfikir dalam memilih calon anggota DPR/D dan DPD  yang aspiratif, bisa bekerja sama, mempunyai jaringan luas dan mau berjuang untuk kepentingan dan kemajuan Sumsel. Terimakasih.

 

Palembang, 8 Maret 2014.

Catatan: Dimuat di Harian Sriwijaya Post, 12 Maret 2014.





6 02 2014

PERDAGANGAN  SUARA DALAM PASAR PEMILU

Oleh:

Joko Siswanto

Dosen FISIP UNSRI

 

Berdagang (bisnis) salah satu kegiatan utama dan penting dalam dunia ekonomi dengan obyek berupa barang dan jasa yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan dan tuntutan hidup.   Dalam bisnis ada permintaan, penawaran, harga, barter, pemasaran, bahkan juga ada broker (makelar).  Ternyata dalam dunia politik juga terjadi kegiatan perdagangan atau bisnis sebagaimana dalam dunia ekonomi. Bedanya, obyek bisnis dalam politik bukan barang dan pelayanan jasa, akan tetapi berupa suara atau dukungan dan jabatan. Jika perdagangan dalam bidang ekonomi beorientasi keuntungan (uang), maka dalam dunia politik tidak hanya uang saja tetapi bisa berupa prestise atau kehormatan.  

Jika dalam perdagangan dalam dunia ekonomi umummnya diatur dalam peraturan perundangan yang sah dan dilakukan secara terbuka,  maka perdagangan dalam dunia politik dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, jika terjadi praktek perdagangan suara, para pelakunya akan bertransaksi secara diam-diam dan tertutup. Jika dalam transaksi ekonomi ada pihak yang dirugikan bisa mencari keadilan di peradilan perdata dan atau pidana, maka pihak yang dirugikan dalam transaksi politik tidak bisa menuntut secara hukum baik perdata maupun pidana. Pendek kata, perdagangan suara merupakan pasar gelap (black market) yang melanggar hukum.   

  Lahan subur praktek perdagangan suara yang paling besar (melibatkan rakyat)  adalah sewaktu berlangsung pemilu baik legislatif maupun eksekutif (pilpres, pilkada dan pilkades). Sedangkan yang melibatkan masyarakat terbatas/tertentu, biasanya dapat terjadi dalam pemilihan atau rebutan kursi ketua umum  organisasi politik (parpol) dan ormas.  Di pasar pemilu itulah akan ramai di “kegelapan”  kegiatan penjualan, pembelian, permintaan, penawaran, harga,   bahkan para calo/makelar suara bergentayangan dan para dukun politik ikut sibuk menerima orderan. 

Setiap peserta pemilu baik legislatif dan eksekutif (Pilpres, Pilkada, Pilkades) ingin tampil sebagai pemenang. Dalam upaya meraih kemenangan, selain menempuh cara-cara legal konstitusional  juga tidak disangkal  ada kandidat  menempuh dengan cara-cara yang licik, kotor, tidak fair, tidak jujur  atau melanggar peraturan yang berlaku antara lain dengan “membeli” suara. Di sisi lain (rakyat) juga ada yang pasang tarif “menjual” suara. Terjadilah perdagangan suara, hukum ekonomi berlaku.

 Fenomena praktek perdagangan suara tidak  begitu dikenal bahkan dapat dikatakan tidak ada pemilu selama orde baru. Baru mulai marak setelah diselenggarakan pilkada langsung sejak tahun  2005. Nah, menjelang dan pada Pemilu 2014 kali ini perdagangan suara tentu akan bertambah semarak. Adapun modus perdagangan suara dalam pasar pemilu dari yang terselubung (halus) yang dikemas dalam bentuk sosialisasi sampai yang blak-blakan (kasar) berupa menjual dan membeli suara, dapat diidentifikasi  antara lain sebagai berikut:

Pertama, bantuan sosial. Para caleg (pembeli) seakan-akan menjadi orang yang dermawan dengan membagi-bagi bantuan bisa berupa sembako untuk masyarakat miskin, bantuan material bangunan untuk tempat ibadah, bantuan bencana alam, dan bantuan-bantuan lainnya. Kegiatan bantu membantu sosial ini biasanya mengiringi kegiatan sosialisasi diri.  Sosialisasi tidak dilarang sepanjang tidak paparan visi dan misi serta tidak ada ajakan untuk memilih. Ciri caleg yang seperti sinterklas ini hanya getol membantu dan mau mengeluarkan untuk sedekah ketika sebagai caleg. Sebelum menjadi caleg atau tidak mempunyai kepentingan dengan rakyat, yang bersangkutan tidak pernah peduli dengan masyarakat apalagi menjadi dermawan. Barang-barang yang dibantukan  umumnya diberi label nama dan foto caleg yang bersangkutan.

Kedua, kegiatan/bakti sosial. Wujud kegiatan sosial bisa bermacam-macam seperti menyelenggarakan sunatan massal, turnamen olah raga populer,  jalan santai, lomba mancing, penyemprotan nyamuk, pengobatan gratis, lomba dan atau pertujukan kesenian, dan lain-lainnya. Kegiatan ini umumnya masih dalam format dan kemasan sosialisasi yang legal. Kendatipun demikian, caleg yang melakukan bakti sosial seperti ini juga sangat mengharapkan agar dirinya dikenal masyarakat dan nantinya masyarakat yang terlibat dan menikmati bakti sosial dapat memilih dirinya.    

Kedua bentuk kegiatan tersebut di atas, tentu  tidak gratis meskipun berlabel bantuan dan bakti sosial. Kendati tidak ada ajakan verbal dan tekanan agar memilih dirinya, tentu caleg yang bersangkutan sangat mengharapkan masyarakat yang telah dibantu  mau membalasnya dengan memberikan suara dengan memilih dirinya pada waktu pemungutan suara.  Jelas sekali bahwa niat caleg memberi bantuan dan melaksanakan bakti sosial tersebut tidak ikhlas bersedekah karena mempunyai pamrih minta imbalan balasan berupa suara.

Bantuan dalam bentuk barang dan kegiatan ini akan  lebih tepat disebut bantuan atau sedekah politik. Dalam politik tidak ada yang gratis dan tulus.Dermawan palsu ini kalau gagal menjadi anggota dewan akan menyesal telah mengeluarkan uang banyak dan dalam hatinya marah-marah. Bahkan kalau tidak mempunyai rasa malu dan jika barang yang diberikan masih ada akan diminta kembali.

Dari pihak masyarakat sendiri, peristiwa pemilu juga dijadikan ajang dan peluang untuk mendapatkan keuntungan baik secara kelompok (kepentingan bersama) maupun untuk keuntungan pribadi. Masyarakat rame-rame membuat proposal minta bantuan kepada para caleg dengan jaminan akan mendukung atau memberikan suaranya kepada yang telah mengabulkan permohonannya. Dengan demikian, masyarakat mempunyai barang yang siap dijual yakni “suara”  yang kemudian ditawarkan  kepada caleg. Sang caleg juga membutuhkan barang tersebut (suara) yang bersikap sebagai “pembeli suara”. Akhirnya pemilu yang mestinya peristiwa ritual politik yang dijunjung tinggi etika dan aturannya berubah menjadi pasar pemilu atau pasar politik yang dibungkus berlabel bantuan sosial dan bakti sosial  dengan payung legal bernama sosialisasi.

Selain modus perdagangan suara yang halus tersebut, masih ada berbagai modus yang terang-terangan dalam praktek jual beli suara, kasar  dan sangat melanggar peraturan perundangan pemilu.  Modus-modus tersebut tentu  dilakukan dengan  operasi senyap/tersembunyi, antara lain:

Pertama, berkedok memberi bantuan barang dan atau uang kepada masyarakat secara diam-diam pada masa kampanye dan atau hari tenang atau bahkan pada saat hari pemungutan suara. Tujuannya sangat jelas agar yang menerima bantuan mau memilih caleg yang telah membantu tersebut. Tindakan seperti ini populer disebut politik uang. Inisiatip  politik uang umumnya berasal dari caleg, dan masyarakat biasanya tidak menolak diberi bantuan  khususnya bagi masyarakat miskin. Kalau tidak ketahuan panwas, membeli suara di kalangan  masyarakat miskin akan efektif dan membuahkan hasil suara yang menggembirakan.

Kedua,  jual beli suara atau dagang suara modus lain yakni antara caleg dengan penyelenggara pemilu yang dinilai rawan yakni di  KPPS (TPS) dan di PPS (kelurahan/desa) lebih-lebih di daerah yang terpencil, tidak ada saksi dan jauh dari pengawasan panwaslu.   Modusnya caleg atau kandidat sebagai pembeli meminta kepada penyelenggara untuk merubah suara agar suaranya bertambah banyak atau bisa menang di TPS atau PPS yang bersangkutan dengan cara mengurangi atau mencuri suara caleg lain. Jika kelompok penyelenggara atau oknum penyelenggara mampu dan mau merubah dan harga cocok, maka perdagangan suara akan berlangsung mulus. Malahan disinyalir  dalam modus ini ada tawaran  dari penyelenggara kepada caleg kalau mau membeli suara akan dilayani asal harga sepakat. 

Ketiga,  jual beli dengan modus segitiga yakni jul beli sesama caleg dalam satu parpol atau dengan parpol lain yang tentu harus melibatkan penyelenggara. Inisiatif  jual beli bisa datang dari caleg yang sudah mengetahui suaranya bakal tidak menang kemudian ditawarkan  kepada yang mendapat suara tertinggi tetapi belum bisa mendapat kursi kalau tidak ditambah suara, atau bisa datang dari caleg yang bernafsu ingin menjadi anggota dewan dan kebetulan mempunyai duit banyak tetapi suara rendah/kurang. Caleg yang akan membeli dan menjual suara ini harus kompromi dengan penyelenggara untuk merubah rekapitulasi. Modus ini akan lebih menguras kantong karena caleg pembeli suara harus membayar ke caleg yang menjual dan penyelenggara.

Perdagangan suara baik yang halus maupun yang kasar dalam pasar pemilu tidak terlepas dari peran besar makelar baik yang resmi dengan sebutan Tim Sukses/Kampanye, Relawan atau tim-tim terselubung/gelap atau  makelar politik perseorangan yang memanfaatkan untuk kepentingan sendiri baik berupa keuntungan finansial, barang atau mungkin jabatan. Posisi makelar sangat strategis karena berdiri di tengah pencari/pembeli suara (kandidat) dan pemilik/penjual suara (rakyat). Makelar bisa mendapat keuntungan ganda baik dari pembeli dan penjual suara. Para makelar politik akan merasa aman dan tidak takut akan akibat yang dilakukan karena tidak akan ada tuntutan hukum jika pembeli (caleg) dirugikan atau gagal menjadi anggota dewan karena caleg sadar betul bahwa apa yang dilakukan merupakan tindakan melanggar hukum.

Mengapa perdagangan suara bisa terjadi?. Ada sejumlah alasan yang dapat dikemukakan. Pertama, caleg tidak merasa percaya diri dengan modal yang dimiliki terutama modal sosial, misalnya bukan aktivis sosial, kurang banyak pengalaman berorganisasi sehingga tidak dikenal masyarakat luas. Caleg kurang mempunyai wawasan dan pengetahuan yang cukup tentang kehidupan politik, berbangsa dan bernegara sehingga kurang percaya diri.  Untuk mengatasi itu dan libido  ingin menang sangat besar maka satu-satunya jalan pintas adalah membeli suara. Kedua, persepsi yang terlanjur salah dalam masyarakat terutama caleg bahwa jual beli suara sesuatu yang lumrah dalam politik dan kalau mau menang harus melakukan itu. Akibatnya, kendatipun caleg tersebut sudah dikenal masyarakat luas dan pantas jadi wakil rakyat, pintar dan mempunyai kecakapan lainnya terpaksa juga ikut-ikutan masuk dalam kancah perdagangan suara karena kalau tidak ikut takut bakal kalah. Ketiga, sistem pemilu yang menggunakan proporsional terbuka dengan memilih orang/kandidat juga menyokong maraknya perdagangan suara. Pemenangnya adalah caleg yang mendapat rangking suara. Konsekuensinya kompetisi sesama teman dalam satu parpol sangat ketat dan panas cenderung terjadi kanibalisasi. Ada kemungkinan seseorang maju menjadi caleg niatnya bukan sungguh-sungguh akan menjadi wakil rakyat tetapi semata-mata  menangkap peluang pemilu  sebagai bisnis politik. Najur, kalau bisa jadi syukur, namun kalau suaranya bakal tidak jadi dapat dijual kepada caleg lain yang mau akan membeli.

Pemilu sebagai media demokrasi yang konstitusional untuk memilih pemimpin bangsa yang berkualitas akhirnya hanya sekedar formalitas prosedural dan sia-sia jika hasilnya  kelompok wakil rakyat yang memble dan koruptif karena pemilu berubah  menjadi pasar perdagangan suara. Untuk itu, jajaran Banwaslu harus mempunyai integritas yang tinggi, mau bekerja keras agar mampu mengantisipasi   praktek kotor perdagangan suara dan harus berani menindak mereka yang bersalah. Terimakasih.

 

                                                                                                Palembang, 5 Februari 2014.    








Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.